DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
16 Oktober 2000
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 06/PJ.10/2000
TENTANG
PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-MONGOLIA
(SERI P3B No. 25)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan telah dipertukarkannya nota ratifikasi Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda RI-
Mongolia, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :
1. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) RI-Mongolia telah diratifikasi oleh Pemerintah
Indonesia dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 157 TAHUN 1998 (Lembaran Negara Nomor :
150 Tahun 1998) tanggal 18 September 1998. Pemerintah Indonesia kemudian memberitahukan hal
ini melalui Nota Diplomatik pada tanggal 19 Nopember 1998. Pihak Mongolia melalui Nota Diplomatik
tanggal 7 Januari 2000 memberitahukan bahwa Parlemen-nya telah meratifikasi P3B tersebut. Sesuai
dengan ketentuan Pasal 28, P3B ini akan berlaku pada tanggal pemberitahuan terakhir dari masing-
masing negara. Mengingat yang terakhir memberi Nota Diplomatik adalah Mongolia yaitu tanggal 7
Januari 2000, maka P3B berlaku pada tanggal 7 Januari 2000. Ketentuan-ketentuan dalam P3B
tersebut mulai diberlakukan terhadap penghasilan-penghasilan yang diterima atau diperoleh pada atau
setelah 1 Januari 2001.
2. Dengan berlakunya Persetujuan ini, diminta perhatian Saudara akan hal-hal sebagai berikut :
a. Persetujuan hanya berlaku bagi orang pribadi yang bertempat tinggal atau badan yang
berkedudukan di masing-masing Negara, yaitu Indonesia dan Mongolia.
b. Penentuan apakah kegiatan di Indonesia yang dilakukan oleh suatu badan atau perusahaan
yang berkedudukan di Mongolia menimbulkan Bentuk Usaha Tetap (BUT) mengacu kepada
ketentuan Pasal 5 dari Persetujuan tersebut, yang antara lain meliputi :
i. suatu tempat kedudukan manajemen;
ii. suatu cabang;
iii. suatu kantor;
iv. suatu pabrik;
v. suatu bengkel;
vi. suatu gudang atau tempat penyimpanan barang sebagai tempat penjualan;
vii. suatu pertanian atau perkebunan;
viii. suatu tambang, suatu sumur minyak atau gas, suatu penggalian atau tempat
pengambilan atau eksplorasi sumber daya alam lainnya, anjungan untuk pemboran
atau kapal yang digunakan untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber daya
alam;
ix. suatu bangunan, suatu proyek konstruksi, suatu perakitan atau proyek instalasi atau
kegiatan pengawasan yang ada hubungan dengan proyek tersebut, tetapi hanya
apabila bangunan, proyek atau kegiatan tersebut berjalan untuk masa lebih dari
enam bulan;
x. pemberian jasa-jasa termasuk jasa-jasa konsultan oleh suatu perusahaan melalui
karyawannya atau orang lain yang dipekerjakan oleh perusahaan tersebut, sepanjang
kegiatan-kegiatan seperti itu berlangsung (untuk proyek yang sama atau yang
berhubungan) di suatu Negara selama suatu masa atau masa-masa yang melebihi
jumlah tiga bulan dalam waktu dua belas bulan.
c. Tidak termasuk pengertian "bentuk usaha tetap" adalah :
i. penggunaan fasilitas-fasilitas semata-mata dengan maksud untuk menyimpan atau
memamerkan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan;
ii. pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan
semata-mata dengan maksud untuk disimpan atau dipamerkan;
iii. pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan milik perusahaan
semata-mata dengan maksud untuk diolah oleh perusahaan lain;
iv. pengurusan suatu tempat tertentu semata-mata dengan maksud untuk pembelian
barang-barang atau barang dagangan atau untuk mengumpulkan keterangan bagi
keperluan perusahaan;
v. pengurusan suatu tempat usaha tertentu semata-mata dengan maksud untuk tujuan
periklanan, atau untuk memberikan keterangan-keterangan atas nama perusahaan;
vi. pengurusan suatu tempat usaha tertentu semata-mata dengan maksud untuk tujuan
menjalankan kegiatan-kegiatan yang bersifat persiapan atau penunjang bagi
perusahaan;
vii. pengurusan suatu tempat usaha tertentu semata-mata ditujukan untuk melakukan
gabungan kegiatan-kegiatan seperti disebutkan pada sub-ayat (a) sampai dengan
sub ayat (f), asalkan hasil penggabungan seluruh kegiatan-kegiatan tersebut bersifat
persiapan atau penunjang.
d. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) P3B sama dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 TAHUN 1983 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994, dan
terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000. Hal ini berarti yang dikenakan pajak
penghasilan di Indonesia tidak hanya penghasilan dari kegiatan BUT dari perusahaan Mongolia
tersebut dan dari harta yang dikuasai atau dimilikinya, tetapi juga penghasilan yang berasal
dari kegiatan usaha atau penjualan barang-barang dan/atau pemberian jasa di Indonesia yang
dilakukan oleh induk perusahaannya, yang sejenis dengan kegiatan usaha atau penjualan
barang-barang dan/atau pemberian jasa yang dilakukan BUT tersebut di Indonesia.
e. Keuntungan setelah dikurangi pajak dari suatu BUT perusahaan Mongolia (ex Pasal 26 (4)
Undang-undang Pajak Penghasilan) di Indonesia dikenakan pajak sebesar 10%.
f. Perlakuan pajak terhadap jasa yang diberikan oleh orang pribadi subjek pajak Mongolia
di Indonesia dalam rangka melakukan pekerjaan bebas tunduk kepada ketentuan dalam pasal
14 Persetujuan, yaitu bahwa imbalan atas jasa yang diterima dalam pekerjaan bebas,
misalnya dokter, ahli hukum, ahli teknik, arsitek, dokter gigi, akuntan, hanya dikenakan pajak
di Indonesia apabila mereka berada di Indonesia dalam suatu masa atau masa-masa yang
jumlahnya melebihi 91 hari dalam suatu tahun takwim yang bersangkutan, atau menjalankan
kegiatannya dari suatu tempat tetap di Indonesia.
g. Penerapan Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 atas penghasilan yang diterima atau
diperoleh dari hubungan kerja harus memperhatikan Pasal 15 Persetujuan yaitu, bahwa
penghasilan sebagai karyawan yang merupakan subjek pajak Mongolia, sehubungan dengan
pekerjaan yang dilakukan di Indonesia untuk kepentingan perusahaannya hanya dikenakan
pajak di Indonesia apabila memenuhi salah satu syarat sebagai berikut :
i. dalam suatu tahun takwin karyawan tersebut berada di Indonesia lebih dari 91 hari;
atau
ii. gajinya dibayar oleh pemberi kerja yang merupakan subjek pajak Indonesia; atau
iii. gajinya dibebankan pada suatu BUT yang berada di Indonesia.
h. Pengenaan pajak atas penghasilan direktur dan pembayaran yang sejenis dikenakan di
Negara dimana perusahaan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan. Seandainya suatu
PT. PMA yang pemegang sahamnya adalah perusahaan yang berkedudukan di Mongolia, salah
satu direkturnya adalah orang Mongolia, dan menerima gaji dari PT. PMA, maka gaji tersebut
tetap dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 jo Pasal 26, walaupun orang tersebut hanya
sekali-sekali saja ke Indonesia.
i. Penghasilan dari seniman dan olahragawan akan dikenakan pajak di negara di mana kegiatan
sebagai seniman dan olahragawan tersebut dilakukan, tetapi penghasilan dari kegiatan
sebagai seniman dan olahragawan tersebut akan dibebaskan pajak apabila kegiatan tersebut
disponsori/dibiayai oleh Pemerintah atau lembaga Pemerintah.
j. Penghasilan berupa pensiun atau imbalan sejenis lainnya yang diterima subjek pajak Mongolia
dari Indonesia dapat dikenakan pajak di Indonesia.
k. Penduduk Mongolia yang melakukan kegiatan di Indonesia sebagai guru dan/atau peneliti dan
kegiatan itu dilakukan di Indonesia dan kunjungannya ke Indonesia semata-mata untuk
mengajar atau meneliti, untuk masa tidak lebih dari dua tahun tidak akan dikenakan pajak di
Indonesia atas penghasilan dari kegiatan mengajar dan meneliti tersebut.
l. Penduduk Mongolia yang menjalani pendidikan dan latihan di Indonesia tidak dikenakan pajak
di Indonesia untuk pembayaran-pembayaran atau penghasilan tersebut dibawah ini, yang
semata-mata untuk keperluan hidup, pendidikan dan pelatihannya saja :
i. pembayaran yang berasal dari luar Indonesia;
ii. bantuan, beasiswa atau penghargaan yang diberikan oleh pemerintah, atau organisasi
di bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, atau organisasi yang
dibebaskan lainnya;
iii. penghasilan sehubungan dengan jasa pribadi yang dilakukan di Indonesia menurut
peraturan yang berlaku.
m. Laba dari perusahaan penerbangan dan pelayaran dari masing-masing negara yang diperoleh
dari pengoperasian dalam jalur lalu lintas internasional, dikenakan pajak di negara domisili
(yaitu dimana perusahaan berkedudukan).
n. Penghasilan berupa bunga, dividen dan royalti yang diperoleh atau diterima oleh subjek pajak
Mongolia, yang dibayar oleh perusahaan di Indonesia maka tarif pemotongan PPh Pasal 26
adalah sebagai berikut :
i. Dividen (Pasal 10 Persetujuan) :
- 10% dari jumlah bruto dividen.
ii. Bunga (Pasal 11 Persetujuan) :
- 10% dari jumlah bruto bunga jika penerimanya adalah "beneficial owner" dari
bunga dimaksud.
Dikecualikan dari pemotongan PPh adalah bunga yang dibayar kepada Pemerintah
Mongolia termasuk bagian ketatanegaraannya dan Pemerintah Daerah, bank sentral
atau lembaga keuangan di bawah pengawasan Pemerintah Mongolia, yang seluruh
modalnya dimiliki Pemerintah Mongolia.
iii. Royalti (Pasal 12 Persetujuan) :
- 10% dari jumlah bruto royalti jika penerimanya adalah "beneficial owner"
dari royalti dimaksud.
3. Persetujuan ini mengatur juga mengenai pertukaran informasi antara Indonesia dengan Mongolia.
Apabila Indonesia memerlukan informasi dari Mongolia yang berkaitan dengan kepentingan
perpajakan Indonesia dalam rangka penghindaran pajak berganda atau mencegah penyelundupan
pajak, baik mengenai kegiatan Wajib Pajak Indonesia ataupun Wajib Pajak Mongolia, maka Indonesia
berhak memperoleh informasi dimaksud dari Competent Authority Mongolia. Dengan demikian apabila
Kantor Pemeriksaan Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak memerlukan informasi misalnya konfirmasi
mengenai suatu transaksi antara Wajib Pajak Indonesia dengan Wajib Pajak Mongolia, harga suatu
produk/jasa tertentu dan lain sebagainya di Mongolia, maka hendaknya segera mengajukan
permintaan informasi tersebut melalui Direktorat Hubungan Perpajakan Internasional, untuk dapat
diteruskan kepada pihak Mongolia.
4. Ketentuan-ketentuan lainnya yang diatur dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-
Mongolia dapat dipelajari dari naskah Persetujuan terlampir. Namun, tidak berlebihan juga untuk
diutarakan disini, Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Mongolia, sebagaimana juga
dengan Persetujuan serupa dengan Negara-negara lain, adalah suatu ketentuan khusus yang hanya
berlaku bagi orang atau badan yang merupakan Wajib Pajak kedua Negara. Untuk menentukan
apakah seseorang atau sebuah perusahaan adalah "Wajib Pajak dalam negeri Mongolia", perlu
dilengkapi dengan dokumen Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan dan ditandatangani oleh
pejabat yang berwenang di Mongolia.
Demikian untuk mendapat perhatian Saudara guna dilaksanakan sebagaimana mestinya.
DIREKTUR JENDERAL,
ttd
MACHFUD SIDIK