DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
5 Juni 1987
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 15/PJ.3/1987
TENTANG
PELAKSANAAN TATA CARA PEMBEBANAN DAN PENATA USAHAAN PPN ATAS PENYERAHAN BARANG KENA
PAJAK/JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH (SERI PPN-100)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
1. Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 559/KMK.04/1986 tanggal 24 Juni 1986 tentang Tata Cara
Pembebanan dan Penata Usahaan PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak
dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 18 TAHUN 1986 tentang PPN yang terhutang
atas impor dan penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak tertentu yang ditanggung oleh
Pemerintah, antara lain ditegaskan sebagai berikut :
1.1. Dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa untuk mendapatkan fasilitas PPN ditanggung Pemeirntah
sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 18 TAHUN 1986,
Pengusaha yang menyerahkan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak tertentu harus
melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak oleh Inspeksi Pajak
ditempat Pengusaha tersebut berkedudukan.
1.2. Dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa :
a. Pengusaha yang menyerahkan Barang Kena Pajak tertentu kecuali perusahaan air
bersih wajib membuat Faktur Pajak paling sedikit dalam rangkap 3 (tiga) :
Lembar ke-1 : diserahkan kepada Pembeli
Lembar ke-2 : disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak (dalam hal
ini Inspeksi Pajak) bersama SPT Masa PPN.
Lembar ke-3 : untuk arsip Pengusaha Kena Pajak.
b. Kontraktor yang menyerahkan Jasa Kena Pajak kepada Perum Perumnas wajib
membuat Faktur Pajak paling sedikit dalam rangkap 4 (empat) :
lembar ke-1 dan 2 : diserahkan kepada Perum Perumnas yang
selanjutnya lembar ke-2 Faktur Pajak tersebut oleh
Perum Perumnas disampaikan kepada Inspeksi
Pajak sebagai lampiran SPT Masa PPN yang
bersangkutan.
Lembar ke-3 : disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak
(dalam hal ini Inspeksi Pajak) bersama SPT Masa
PPN.
Lembar ke-4 : untuk Arsip Pengusaha Kena Pajak.
c. Pengusaha atau Kontraktor sebagaimana dimaksudkan dalam butir 1.2. huruf a dan b
wajib membubuhkan cap "PPN ditanggung oleh Pemerintah eks Keputusan Presiden
Nomor 18 TAHUN 1986" pada Faktur Pajak yang bersangkutan.
2. Sehubungan dengan ketentuan tersebut di atas, maka dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut :
2.1. Pengusaha Kena Pajak dan Perum Perumnas sebagaimana dimaksudkan dalam butir 1.2.
wajib menyerahkan Faktur Pajak yang telah dicap "PPN ditanggung oleh Pemerintah eks
Keputusan Presiden Nomor 18 TAHUN 1986" kepada Kepala Inspeksi Pajak dimana Pengusaha/
Perumnas dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Penyampaian Faktur Pajak tersebut
dilakukan bersamaan dengan penyampaian SPT Masa dalam Masa Pajak (bulan) yang
bersangkutan. Penyampaian Faktur Pajak tersebut di atas harus disertai dengan Daftar
Pengantar yang bentuknya dilampirkan bersama ini (Lampiran I).
2.2. Kepala Inspeksi Pajak yang menerima Faktur Pajak tersebut pada butir 2.1. beserta Daftar
Pengantar membukukan dokumen tersebut pada Daftar Bulanan "Penyerahan Barang Kena
Pajak/Jasa Kena Pajak tertentu yang PPN-nya ditanggung oleh Pemerintah" yang bentuknya
dilampirkan bersama ini (Lampiran II).
Daftar Bulanan tersebut di atas ditutup pada setiap akhir bulan dan dibuat dalam rangkap 4
(empat) serta dikirimkan :
a. Asli : kepada Direktur P.3.
b. Tindasan-I : kepada Direktur PTL.
c. Tindasan-II : kepada Kepala Kantor Wilayah DJP.
d. Tindasan III : arsip Kepala Inspeksi Pajak.
Catatan :
Tindasan I, II dan III dapat berupa foto copy dari Daftar Bulanan. Pengiriman agar dilakukan
paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Tindasan III disimpan dengan tertib pada Seksi
yang menangani PPN di Inspeksi Pajak yang bersangkutan.
3. Berdasarkan Daftar Asli tersebut pada butir 2.2. Direktur Jenderal Pajak akan mengajukan permintaan
kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk menerbitkan SPM Nihil sesuai dengan ketentuan dalam
Pasal 6 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 559/KMK.04/1986.
SPM Nihil yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Anggaran merupakan penerimaan Direktur Jenderal
Pajak yang dibukukan sebagai penerimaan PPN. Pembukuan Penerimaan PPN tersebut dipusatkan
pada Kantor Inspeksi Pajak di Jakarta yang akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Karenanya
penerimaan tindasan Faktur Pajak tersebut pada butir 2.2. hendaknya tidak dibukukan sebagai
penerimaan Inspeksi Pajak yang bersangkutan.
4. Perlu ditambahkan bahwa Perum Perumnas selain membuat Faktur Pajak atas penyerahan rumah
murah sebagaimana dimaksudkan dalam butir 2.1., juga menerima Faktur Pajak dari Kontraktor yang
PPN atas Jasa Kena Pajaknya Ditanggung Oleh Pemerintah. Faktur Pajak ini yang merupakan Pajak
Masukan bagi Perum Perumnas harus disampaikan kepada Inspeksi Pajak sebagai lampiran SPT Masa
PPN dengan menggunakan daftar pengantar (Lampiran III). Daftar Pengantar Faktur Pajak Masukan
ini tidak perlu dibuatkan Daftar Bulanan dan tidak perlu disampaikan ke Direktur P3 dan sebagainya
sebagaimana tersebut pada butir 2.2. tetapi supaya disimpan dalam berkas Perum Perumnas pada
Seksi yang menangani PPN.
5. Untuk pertama kali diminta kepada Saudara untuk membuat Daftar Bulanan yang memuat Faktur
Pajak tersebut pada butir 2.1. yang diterima di Inspeksi Pajak Saudara sejak berlakunya Keputusan
Presiden Nomor 18 TAHUN 1986 tanggal 9 Mei 1986 sampai dengan 31 Maret 1987.
Bilamana Saudara tidak menerima Faktur Pajak tersebut di atas supaya dibuat laporan Nihil. Laporan
tersebut di atas dan laporan mengenai bulan April dan bulan Mei 1987 sebagaimana dimaksudkan
dalam butir 2.2. diharapkan sudah dikirim paling lambat akhir Juli 1987.
Demikian penjelasan dan petunjuk pelaksanaan mengenai Tata Usaha dan Laporan PPN atas penyerahan
Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak tertentu yang ditanggung oleh Pemerintah.
Diharapkan perhatian Saudara untuk meneruskan petunjuk dalam Surat Edaran ini kepada para petugas
pelaksana dan para Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan.
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
ttd
Drs. SALAMUN A.T.