KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 234/KMK.05/1996
TENTANG
TATA CARA PENAGIHAN PIUTANG BEA MASUK, CUKAI,
DENDA ADMINISTRASI, BUNGA, DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dipandang perlu untuk
mengatur tatacara penagihan piutang Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, dan Pajak Dalam Rangka
Impor dengan Keputusan Menteri Keuangan;
Mengingat :
1. Indische Comptabiliteits Wet (Staatsblad 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah
terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 53);
2. Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3566);
3. Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana
telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3567);
4. Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264), sebagaimana telah diubah dan
ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 TAHUN 1994 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3568);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 271/KMK/ 7/4/1971 tentang Syarat-syarat dan Tatacara
Penyerahan Piutang Negara Yang Telah Dinyatakan Macet Kepada Panitia Urusan Piutang Negara;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 5/KMK. 01/1993 tentang Penunjukan Bank Sebagai Bank
Persepsi Dalam Rangka Pengelolaan Setoran Penerimaan Negara;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 293/KMK. 09/1993 tentang Pengurusan Piutang Negara;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATACARA PENAGIHAN PIUTANG BEA
MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI, BUNGA, DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR.
Pasal 1
(1) Kepala Kantor Pabean melakukan penagihan piutang Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga,
dan Pajak dalam rangka impor yang tidak atau kurang dibayar oleh importir, pengangkut, pengusaha
Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, atau pengusaha pengurusan
jasa Kepabeanan.
(2) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Surat Pemberitahuan
Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, dan Pajak dalam rangka
impor (SPKPBM) sesuai contoh formulir pada Lampiran I.
(3) Penerbitan formulir SPKPBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh :
a. Kepala Kantor Pabean tempat pemenuhan kewajiban pabean dalam hal penagihan piutang
merupakan hasil pelaksanaan verifikasi dokumen impor atau piutang Denda Administrasi yang
tidak diakibatkan oleh kekurangan pembayaran Bea Masuk.
b. Kepala Kantor Pabean yang mengawasi importir, pengangkut, pengusaha Tempat Penimbunan
Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, atau pengusaha pengurusan jasa
Kepabeanan yang bersangkutan dalam hal piutang merupakan hasil pelaksanaan audit di
bidang Kepabeanan.
(4) Perhitungan tagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya dibulatkan dalam rupiah
penuh.
Pasal 2
Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SPKPBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(2), pihak yang berutang wajib melunasi utangnya dan memberitahukan pelunasannya kepada Kepala Kantor
Pabean yang menerbitkan SPKPBM.
Pasal 3
Terhadap penerbitan SPKPBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, importir, pengangkut, pengusaha Tempat
Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, atau pengusaha pengurusan jasa
Kepabeanan dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
Pasal 4
Terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, importir,
pengangkutan, pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, atau
pengusaha pengurusan jasa Kepabeanan dapat mengajukan banding kepada lembaga banding.
Pasal 5
(1) Apabila setelah lewat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
importir, pengangkut, pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan
Berikat, atau pengusaha pengurusan jasa Kepabeanan belum melunasi kewajibannya, Kepala Kantor
Pabean segera menerbitkan Surat Teguran sesuai contoh formulir pada Lampiran II.
(2) Apabila dalam batas waktu 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkan Surat Teguran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pihak yang berutang belum melunasi kewajibannya, Kepala Kantor Pabean
segera menyampaikan :
a. Surat Penyerahan Penagihan Piutang Bea Masuk dan/atau Denda Administrasi dan/atau Bunga
kepada Kepala Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N) di wilayah importir,
pengangkut, pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan
Berikat, atau pengusaha pengurusan jasa Kepabeanan berdomisili sesuai contoh formulir pada
Lampiran III untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
b. Surat Pemberitahuan Piutang Pajak dalam rangka impor kepada Kepala Kantor Pelayanan
Pajak (KPP) di wilayah importir, pengangkut, pengusaha Tempat Penimbunan Sementara,
pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, atau pengusaha pengurusan jasa Kepabeanan
berdomilisi sesuai contoh formulir pada Lampiran IV untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Pasal 6
Kepala KP3N sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a menyampaikan laporan pelaksanaan serta
perkembangan pengurusan penagihan piutang tersebut kepada Kepala Kantor Pabean yang menyerahkan
penagihan piutang tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahap pengurusan diselesaikan.
Pasal 7
(1) Pelunasan utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui Bank Devisa Persepsi
dengan menggunakan :
a. Surat Setoran Bea Cukai (SSBC) sepanjang mengenai utang Bea Masuk, Cukai, Denda
Administrasi, dan Bunga;
b. Surat Setoran Pajak (SSP) sepanjang mengenai utang PPN, PPn BM, dan PPh Pasal 22 dalam
rangka impor.
(2) Pelunasan utang dapat juga dilakukan melalui Kantor Pabean dengan mendapat tanda bukti setor.
Pasal 8
Dalam hal tagihan piutang Bea Masuk dan/atau Denda Administrasi tidak dilunasi sampai tanggal jatuh tempo
SPKPBM maka piutang Bea Masuk dan/atau Denda Administrasi dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen)
setiap bulannya yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo SPKPBM sampai dengan hari pembayaran, bagian
bulan dihitung satu bulan penuh untuk selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan.
Pasal 9
Apabila ditemukan PPh Pasal 22 dalam rangka impor yang tidak atau kurang dibayar setelah lewat tahun
takwim, Kepala Kantor Pabean menyampaikan data PPh Pasal 22 yang tidak atau kurang dibayar tersebut
kepada Kepala KPP di wilayah pihak yang berutang berdomisili, untuk diproses sesuai dengan peraturan
perundang-perundangan yang berlaku.
Pasal 10
Petunjuk Pelaksanaan teknis Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Direktur
Jenderal Pajak, dan Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, baik secara bersama-sama maupun
sendiri-sendiri sesuai bidang tugasnya masing-masing.
Pasal 11
Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1147/KMK.01/1992 dinyatakan tidak
berlaku lagi.
Pasal 12
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan mengumumkan Keputusan ini dengan penempatanyna dalam
Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 1996
MENTERI KEUANGAN,
ttd
MAR'IE MUHAMMAD