Undang-Undang
Undang Undang Dasar
Undang-Undang
Perpu
Peraturan
Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden
Peraturan Bersama Menteri
Peraturan Menteri Keuangan
Peraturan Menteri Perdagangan
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Peraturan Menteri Perindustrian
Peraturan Bersama Dirjen
Peraturan Dirjen Pajak
Peraturan Dirjen Bea dan Cukai
Peraturan Dirjen Perbendaharaan
Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peraturan Daerah
Keputusan
Keputusan Presiden
Keputusan Bersama Menteri
Keputusan Menteri Keuangan
Keputusan Menteri Keuangan - 130/KMK.05/2000 :: PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 97/KMK.04/1998 NOMOR 35/KMK.04/1999, NOMOR 36/KMK.04/1999, NOMOR 37/KMK.04/1999, NOMOR 38/KMK.04/1999, NOMOR 39/KMK.04/1999, NOMOR 40/KMK.04/1999, NOMOR 41/KMK.04/1999, NOMOR 42/KMK.04/1999, NOMOR 43/KMK.04/1999, NOMOR 44/KMK.04/1999, NOMOR 45/KMK.04/1999, NOMOR 46/KMK.04/1999, NOMOR 47/KMK.04/1999, DAN NOMOR 205/KMK.04/1999 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU
Keputusan Menteri Keuangan - 1252/KMK.04/1984 :: PENINJAUAN KEMBALI BEA METERAI ATAS TANDA-TANDA SEBAGAI DIMAKSUD DALAM PASAL 38, PASAL 44a, PASAL 45 AYAT (1) b, AYAT (9) DAN AYAT (11) d, PASAL 61 AYAT (1) a DAN b, PASAL 62, PASAL 63 AYAT (2), PASAL 69 AYAT (3), PASAL 80 AYAT (2) DAN PENETAPAN TARIF MINIMUM BEA METERAI, SERTA BEA METERAI ATAS TANDA-TANDA SEBAGAI DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) DAN AYAT (3), PASAL 25 AYAT (1) DAN AYAT (2), PASAL 69 AYAT (1), PASAL 78, PASAL 109 AYAT (1) DAN AYAT (2) ATURAN BEA METERAI 1921
Keputusan Menteri Dalam Negeri
Keputusan Menteri Perdagangan
Keputusan Menteri Perindustrian
Keputusan Menteri Tenaga Kerja
Keputusan Bersama Dirjen
Keputusan Dirjen Pajak
Keputusan Dirjen Pajak - KEP-160/PJ/2008 :: PENERAPAN ORGANISASI, TATA KERJA DAN SAAT MULAI BEROPERASINYA KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN KENDAL, KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN MUNTILAN, KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN MAJENANG, KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN JOMBANG, DAN KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN MOJOSARI
Keputusan Ketua Pengadian Pajak
Keputusan Dirjen Bea dan Cukai
Keputusan Dirjen Perbendaharaan
Instruksi
Instruksi Presiden
Instruksi Menteri Keuangan
Instruksi Dirjen Pajak
Surat
Surat Menteri Keuangan
Surat MenPAN RB
Surat Direktur
Surat Dirjen Pajak
Surat Sekretaris Dirjen Pajak
Surat Dirjen Bea dan Cukai
Surat Dirjen Perbendaharaan
Surat Dirjen Anggaran
Surat Direktur Teknis Kepabeanan
Surat Edaran
Surat Edaran Menteri Keuangan
Surat Edaran MenPAN RB
Surat Edaran Bersama Dirjen
Surat Edaran Dirjen Pajak
Surat Edaran Sekretaris Ditjen Pajak
Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak
Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai
Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan
Surat Edaran Dirjen Anggaran
Nota Dinas
Nota Dinas Direktur
Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak
Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak
Lain-Lain
Pengumuman
Pengumuman - PENG-65/PJ/1993 :: KEWAJIBAN PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21/PPh PASAL 26 ATAS HONORARIUM/IMBALAN LAINNYA OLEH PARA PENYELENGGARA ACARA HIBURAN TAHUN BARU DAN ATAU HIBURAN/ PERTUNJUKAN-PERTUNJUKAN LAINNYA, IMPRESARIO, HOTEL, RUMAH MAKAN, DISKOTIK YANG MENYELENGGARAKAN HIBURAN DAN ATAU PERTUNJUKAN LAINNYA SELAKU PEMBERI KERJA YANG MEMBAYARKAN HONORARIUM/IMBALAN LAIN KEPADA PEMAIN MUSIK, ARTIS, PENYANYI, PELAWAK, BINTANG FILM, FOTO MODEL, PERAGAWAN/PERAGAWATI DAN SEBAGAINYA
Peraturan Lainnya
Surat Kawat
Surat Kepala PPDDP
Lainnya