Usaha kami itu sewa ruko ke tenant2, pusatnya masuk ke madya bandung cabangnya di bogor, kegiatan uasaha ada dicabang, pemotongan atas sewa ruko yg dilakukan oleh lawan transaksi ke saya munggunakan npwp cabang aau pusat ?
<WRAP> Pasal 6 ayat (7) PER-05/PJ/2021 mas, mengacu kepada kedudukan hukum pihak yang melakukan penandatanganan perjanjian atau kontrak, baik perjanjian atau kontrak tertulis maupun tidak tertulis. http://tkb-djp/tkb/engine/peraturan/view.php?id