{{/500200/admin/user_images/images/LOGO-djp.png}}

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA\\
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

 

|Yth|1.|Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;                             |
|   |2.|Para Direktur di lingkungan Kantor Pusat DJP;                     |
|   |3.|Para Kepala Kantor Wilayah DJP;                                   |
|   |4.|Para Tenaga Pengkaji di lingkungan Kantor Pusat DJP;              |
|   |5.|Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan;              |
|   |6.|Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak;                               |
|   |7.|Para Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan;|
|   |  |di seluruh Indonesia                                              |

 

SURAT EDARAN\\
Nomor: SE-47/PJ/2011

TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN, PENERUSAN, PENGEMBANGAN DAN ANALISIS INFORMASI,\\
DATA, LAPORAN, DAN PENGADUAN, SERTA PROSES //SCORING// UNSUR-UNSUR\\
PENENTU TINDAK LANJUT INFORMASI, DATA, LAPORAN, DAN PENGADUAN

 

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=ff12b08dbcd163de643a3f597b14c6e4|**PER-38/PJ/2010**]] tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengembangan dan Analisis Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-83/PJ/2010 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pengembangan dan Analisis Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan, dengan ini diatur beberapa hal sebagai berikut:

  - Pengembangan dan analisis Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan (IDLP) dilakukan melalui serangkaian proses yaitu penerimaan, penerusan, pengembangan dan analisis, serta proses //scoring// untuk menentukan tindak lanjut IDLP;
  - Proses penerimaan, penerusan, pengembangan dan analisis IDLP, serta proses //scoring// diadministrasikan oleh unit kerja Direktorat Jenderal Pajak yang ditetapkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini;
  - Sehubungan dengan proses sebagaimana disebutkan pada angka 1, diperlukannya pengaturan lebih rinci dan jelas serta penegasan mengenai pihak-pihak yang terlibat, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik;
  - Adapun proses sebagaimana disebutkan pada angka 3 meliputi :

  - Tata Cara Penerimaan IDLP di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) diatur sebagaimana dalam Lampiran 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini;
  - Tata Cara Penerusan IDLP di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) diatur sebagaimana dalam Lampiran 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini;
  - Tata Cara Penerimaan IDLP di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) diatur sebagaimana dalam Lampiran 3 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini;
  - Tata Cara Penerusan IDLP di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) diatur sebagaimana dalam Lampiran 4 Surat Edaran Direktur Jenderal  Pajak ini;
  - Tata Cara Penerimaan IDLP di Kantor Wi/ayah DJP diatur sebagaimana dalam Lampiran 5 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini;
  - Tata Cara Penerusan IDLP di Kantor Wilayah DJP diatur sebagaimana dalam Lampiran 6 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini;
  - Tata Cara Penerimaan IDLP di Unit Eselon II KPDJP Selain Direktorat Intelijen dan Penyidikan diatur sebagaimana dalam Lampiran 7 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini;
  - Tata Cara Penerusan IDLP di Unit Eselon II KPDJP Selain Direktorat Intelijen dan Penyidikan diatur sebagaimana dalam Lampiran 8 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini;
  - Tata Cara Penerimaan IDLP di Direktorat Inte/ijen dan Penyidikan diatur sebagaimana dalam Lampiran 9 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini;
  - Tata Cara Penerusan IDLP di Direktorat Intelijen dan Penyidikan diatur sebagaimana dalam Lampiran 10 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini;
  - Tata Cara Pengembangan dan Analisis IDLP di Kantor Wilayah DJP diatur sebagaimana dalam Lampiran 11 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini;
  - Tata Cara Pengembangan dan Analisis IDLP di Direktorat Intelijen dan Penyidikan diatur sebagaimana dalam Lampiran 12 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini;
  - Tata Cara Usul Melakukan Kegiatan Pengamatan di Kantor Wilayah DJP diatur sebagaimana dalam Lampiran 13 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini;
  - Tata Cara Permintaan Melakukan Kegiatan Intelijen di Direktorat Intelijen dan Penyidikan diatur sebagaimana dalam Lampiran 14 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini;
  - Tata Cara Pembuatan dan Pengajuan Alat Bantu Penilaian (//Scoring//) Unsur-Unsur Penentu Tindak Lanjut IDLP di Direktorat Intelijen dan Penyidikan diatur sebagaimana dalam Lampiran 15 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini;
  - Tata Cara Revisi Alat Bantu Penilaian (//Scoring//) Unsur-Unsur Penentu Tindak Lanjut IDLP di Direktorat Intelijen dan Penyidikan diatur sebagaimana dalam Lampiran 16 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini;

<HTML><ol start="5" style="list-style-type: decimal;"></HTML>
<HTML><li></HTML>Surat Edaran ini merupakan pelengkap Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=ff12b08dbcd163de643a3f597b14c6e4|**PER-38/PJ/2010**]] tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengembangan dan Analisis Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-83/PJ/2010 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pengembangan dan Analisis Informasi, Data , Laporan, dan Pengaduan;<HTML></li></HTML>
<HTML><li></HTML>Untuk memudahkan pelaksanaan tugas yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini, diminta agar Surat Edaran ini disimpan bersamaan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=ff12b08dbcd163de643a3f597b14c6e4|**PER-38/PJ/2010**]] tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengembangan dan Analisis Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-83/PJ/2010 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pengembangan dan Analisis Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan.<HTML></li></HTML><HTML></ol></HTML>

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

 

 

{{/500200/admin/user_images/images/se47.bmp}}