{{/tkb/admin/user_images/images/LOGO-djp.png}}



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA\\
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

Jalan Jend. Gatot Subroto 40-42, Jakarta 12190\\
Kotak Pos 124 Jakarta 10002\\
Homepage: [[http://pajak.go.id/|http:%%//%%www.pajak.go.id]]

 

Telepon\\
\\
Faksimili

: 525-0208, 525-1609\\
  526-2880\\
: 573-062\\
 


----

Yth.

1.

Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;

 

2.

Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak;

 

3.

Para Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak;

 

4.

Para Kepala Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan,

 

 

 

 

 

 

 

SURAT EDARAN\\
Nomor SE-47/PJ/2008

TENTANG

PENCABUTAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAN SURAT PENEGASAN\\
TENTANG PENGGUNAAN METODE Q.Q. PADA FAKTUR PAJAK STANDAR

 

       Sejalan dengan upaya DJP dalam mendukung terciptanya "//good governance//" maka prinsip keadilan dan kepastian hukum peraturan perpajakan perlu dikedepankan. Untuk itu dipandang perlu menata ulang "//ruling//" dan penafsiran terhadap peraturan perpajakan yang berpotensi menimbulkan distorsi dalam pelaksanaan prinsip-prinsip hukum yang baik. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut:

1.

Mencabut beberapa Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yaitu:

 

a.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=a4f3e2a65158f75932acafcd57d5142c|**SE-25/PJ.32/1989**]] tentang PPN Berkaitan Dengan Ekspor Yang Menggunakan Nama Quota Ekspor Lain;

 

b.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=e2ad76f2326fbc6b56a45a56c59fafdb|**SE-19/PJ.32/1990**]] tentang PPN Atas Jasa Handling Export;

 

c.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=148510031349642de5ca0c544f31b2ef|**SE-09/PJ.531/2000**]] tentang Penggunaan Metode Q.Q. Pada Faktur Pajak Standar;

2.

Seluruh surat-surat penegasan yang diterbitkan yang memberikan ijin kepada Pengusaha Kena Pajak untuk dapat menerbitkan Faktur Pajak Standar dengan Metode Q.Q. yang didasarkan pada Surat Edaran sebagaimana tersebut pada butir 1 dinyatakan tidak berlaku dan dicabut sejak Surat Edaran ini berlaku.

3.

Saudara diminta untuk melakukan sosialisasi Surat Edaran ini terutama kepada para eksportir dan pihak-pihak yang selama ini masih menggunakan metode Q.Q dalam penerbitan Faktur Pajak Standar.

 

 

Demikian untuk dimaklumi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta\\
pada tanggal 29 Agustus 2008\\
Direktur Jenderal,

ttd

 

Darmin Nasution\\
NIP 130605098

Tembusan :\\
1. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;\\
2. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;\\
3. Kepala Biro Hukum Departemen Keuangan;\\
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;\\
5. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.