DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ___________________________________________________________________________________________ 7 Maret 1995 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 14/PJ.41/1995 TENTANG PENEGASAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENEBUSAN BAHAN BAKAR PREMIX. (SERI PPh UMUM NOMOR 5) DIREKTUR JENDERAL PAJAK,   Sehubungan dengan masih ada keragu-raguan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-02/PJ.41/1995 tanggal 8 Februari 1995 tentang pembayaran PPh Pasal 25 atas penebusan bahan bakar Premix, maka dengan ini diberitahukan penegasan sebagai berikut : 1. Sesuai dengan butir 4, SE-02/PJ.41/1995 bahwa formula untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25/Pasal 22 yang disetor berkenaan dengan penebusan Premix ditentukan sebagai berikut : 1.1. SPBU Swastanisasi : Premix : 0,3% dari penjualan atau Rp. 2.610,00/KL 1.2. SPBU Pertamina : Premix : 0,25% dari penjualan atau Rp. 2.175,00/KL Penghitungan tersebut didasarkan atas harga jual dari PT. Elnusa sebesar Rp. 870,00 per liter. 2. Dengan mengantisipasi terhadap adanya perubahan dan perbedaan harga jual dari masing-masing anggota Perusahaan-perusahaan Penyedia Premix (P3 Premix) dan untuk memudahkan perhitungan, besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25/Pasal 22 yang harus disetor berkenaan dengan penebusan Premix ditetapkan menjadi : 2.1. SPBU Swastanisasi : Premix : 0,3% dari harga penjualan 2.2. SPBU Pertamina : Premix : 0,25% dari harga penjualan Demikian untuk diketahui dan agar Surat Edaran ini dapat Saudara sebarluaskan kepada SPBU, agen/dealer yang menyalurkan bahan bakar Premix di Wilayah kerja Saudara masing-masing. DIREKTUR JENDERAL PAJAK, ttd FUAD BAWAZIER