{{/500200/admin/user_images/images/LOGO-djp.png}} **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK  INDONESIA**\\ **DIREKTORAT  JENDERAL PAJAK** |Yth.|1. Kepala Kantor Wilayah DJP\\ 2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak\\ 3. Pemeriksa Pajak\\ di seluruh Indonesia| **SURAT EDARAN NOMOR  SE-08/PJ/2012** **TENTANG** **PEDOMAN PENYUSUNAN KERTAS KERJA PEMERIKSAAN**\\ **UNTUK MENGUJI KEPATUHAN  PEMENUHAN KEWAJIBAN  PERPAJAKAN** Sesuai dengan Pasal 5 huruf d angka 6) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-9/PJ./2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Standar Pemeriksaan untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban  Perpajakan,  pelaksanaan  pemeriksaan dilakukan  dengan mengacu pada  pedoman  penyusunan   Kertas  Kerja Pemeriksaan  (KKP).  Sehubungan  dengan  hal tersebut, dengan ini disampaikan pedoman penyusunan KKP sebagai berikut. - Definisi - KKP  adalah  catatan   secara  rinci  dan  jelas  yang   dibuat  oleh  Pemeriksa   Pajak mengenai  prosedur  pemeriksaan  yang ditempuh,  data, keterangan,  dan/atau  bukti yang         dikumpulkan,    pengujian    yang   dilakukan    dan    simpulan    yang    diambil sehubungan dengan pelaksanaan  pemeriksaan. - KKP  Umum  adalah  KKP  selain  KKP  Khusus  yang  formatnya  diatur  dalam  Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini. - KKP  Khusus  adalah  KKP  yang  tata  cara  penyusunannya diatur  tersendiri  dalam peraturan lainnya. - KKP lnduk adalah KKP yang merupakan rangkuman dari KKP lnduk Per Jenis Pajak. - KKP lnduk  Per Jenis Pajak adalah KKP yang memuat  objek pajak, pajak terutang, kredit  pajak,  pajak  yang  kurang  (lebih)  dibayar,  sanksi administrasi,  pajak  yang masih harus (lebih) dibayar dan/atau Surat Tagihan Pajak. - KKP Pendukung adalah KKP yang memuat uraian lebih detail atau rincian dari suatu KKP. - Dokumen pendukung KKP adalah dokumen yang diperlukan untuk mendukung atau sebagai sumber dalam pembuatan KKP. - Dokumen  pemeriksaan  adalah  surat,  dokumen,  dan/atau  daftar  yang  diperlukan\\ dalam dan/atau berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan. - Berkas KKP adalah KKP, dokumen pendukung KKP, dan dokumen pemeriksaan. - Pembuatan dan Penelaahan  KKP - KKP Umum dibuat oleh Ketua Tim dan Anggota Tim. - KKP lnduk,  KKP lnduk  Per Jenis Pajak, dan KKP Pendukung  harus dibuat sesuai ruang lingkup pemeriksaan, Rencana Pemeriksaan dan perubahannya. - Dalam hal terdapat pos/pos turunan yang tidak diperiksa berdasarkan Rencana Pemeriksaan   dan  perubahannya,   KKP  harus   mengungkapkan bahwa  pos/pos turunan tersebut tidak diperiksa. - Penelaahan  KKP Umum  dilakukan  oleh Supervisor.  Hasil  penelaahan  dituangkan dalam //Review Sheet// Kertas Kerja Pemeriksaan. - KKP  Khusus  dibuat,  disusun,  dan/atau  ditelaah  sesuai  dengan  ketentuan  yang mengatur  hal tersebut.  Contoh  KKP Khusus  adalah  KKP  Rencana  Pemeriksaan, KKP Perubahan  Rencana  Pemeriksaan, KKP Rencana  Program Pemeriksaan, dan KKP Realisasi Program Pemeriksaan - Ketentuan Umum - KKP wajib disusun oleh Pemeriksa  Pajak dan berfungsi sebagai: - bukti   bahwa   pemeriksaan  telah   dilaksanakan  sesuai   standar   pelaksanaan pemeriksaan; - bahan  dalam  melakukan pembahasan akhir  hasil  pemeriksaan dengan  Wajib Pajak  mengenai  temuan pemeriksaan; - dasar pembuatan  Laporan Hasil Pemeriksaan; - sumber  data  atau  informasi   bagi  penyelesaian keberatan  atau  banding   yang diajukan oleh Wajib Pajak; dan - referensi untuk pemeriksaan berikutnya. - KKP harus memberikan gambaran  mengenai: - prosedur  pemeriksaan yang dilaksanakan; - data, keterangan,  dan/atau bukti yang diperoleh; - pengujian  yang telah dilakukan;  dan - simpulan    dan    hal-hal    lain   yang   dianggap    perlu   yang     berkaitan    dengan pemeriksaan. - Pembuatan KKP harus memenuhi  syarat-syarat  sebagai berikut: - lengkap,  yaitu seluruh proses pemeriksaan telah didokumentasikan; - akurat,  yaitu  bebas  dari  kesalahan  baik  kesalahan   hitung  maupun  kesalahan menyajikan informasi; - dibuat secara objektif dan profesional; - sistematis dan informatif; - dibuat sesuai dengan format yang berlaku; dan - diparaf oleh Tim Pemeriksa, serta dicantumkan tanggal pembuatan dan penelaahan. - KKP  merupakan bagian  dari  rahasia  jabatan  sebagaimana diatur  dalam  pasal  34 ayat (1) Undang-Undang Nomor  6 Tahun  1983 tentang Ketentuan  Umum  dan Tata Cara Perpajakan  sebagaimana telah beberapa  kali diubah  terakhir  dengan  Undang­ Undang Nomor [[view.php?id=82743f31779d2167a2fb3a7e7ec979bc|**16 TAHUN 2009**]]. - Format KKP Umum\\ Format KKP Umum terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu: - Bagian Atas\\ Bagian ini bentuknya  dibakukan, isinya meliputi nama Unit Pelaksana  Pemeriksaan (UP2), judul KKP, nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Masa/Tahun Pajak yang Diperiksa. - Bagian Tengah\\ Bagian ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: - Bagian pertama\\ Bentuk  bagian  ini  tidak  dibakukan  dan  sesuai  dengan  kebutuhan  Pemeriksa Pajak. Bagian ini memuat: - sumber data; - bukti yang dikumpulkan; - teknik dan prosedur  pemeriksaan yang ditempuh; dan - uraian/simpulan hasil pemeriksaan.
Bagian  ini dapat  berbentuk  tabel komparasi  yang  membandingkan nilai  suatu pos/pos  turunan  menurut  SPT  Wajib Pajak  dengan  nilai  menurut  Pemeriksa Pajak, kecuali dalam hal: - pemeriksaan dilakukan  dalam rangka  pemeriksaan ulang, maka yang dibandingkan adalah nilai pos/pos turunan menurut  penetapan  sebelumnya dengan nilai menurut  Pemeriksa  Pajak; atau - pemeriksaan dilakukan dengan  kriteria  Wajib  Pajak  tidak  menyampaikan SPT,  maka  kolom  nilai  suatu pos/pos  turunan  menurut  SPT  Wajib  Pajak dikosongkan
  1. Bagian  kedua\\ Bentuk bagian ini dibakukan  yang terdiri dari:
    1. uraian penjelasan, yang berisi:
      1. uraian penjelasan dilakukannya koreksi;
      2. uraian penjelasan tidak dilakukannya koreksi;  dan/atau
      3. uraian lain yang dipandang  perlu oleh pemeriksa; dan
    2. dasar hukum terkait dengan uraian sebagaimana dimaksud  pada angka 1). Bagian  ini dicantumkan pada KKP dimana koreksi atau pemeriksaan atas suatu pos/pos turunan dilakukan.
Bagian  tengah dapat terdiri dari beberapa  halaman  sesuai dengan  kebutuhan  yang merupakan bagian  yang  tidak  terpisahkan   dari KKP  dengan  ketentuan  masing­ masing halaman harus: - diberi nomor  halaman  dan indeks  dengan  format "halaman  ... dari   ...;  indeks: ...";dan - diparaf oleh pembuat  KKP;\\ di pojok kanan bawah.
  1. Bagian Bawah\\ Bagian ini bentuknya dibakukan, yang isinya mencakup  nama  dan paraf pembuat dan penelaah  KKP,  tanggal  pembuatan  dan penelaahan KKP, serta kode indeks KKP.
Format KKP Umum dapat dilihat dalam Lampiran  I yang merupakan bagian  tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
  1. Kode lndeks Berkas  KKP\\ Kode  lndeks  Berkas  KKP  merupakan suatu tanda  yang  diberikan  pada  berkas  KKP agar  dapat  diidentifikasi  dengan  mudah  dan  cepat. Kode Indeks  Berkas  KKP  terdiri atas  Kode  lndeks  KKP,  Kode  lndeks  Dokumen  Pendukung  KKP,  dan  Kode  lndeks Dokumen Pemeriksaan.

  1. Kode lndeks KKP

    1. Pemeriksa  Pajak  harus  menggunakan kode  indeks  KKP  sebagaimana diatur dalam Lampiran  II yang merupakan bagian  tidak terpisahkan  dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
    2. Pemberian  kode  indeks  untuk  KKP Pendukung  dilakukan  dengan  menambah angka  pada kode  indeks  sebagaimana dimaksud  pada huruf a dengan  contoh sebagai berikut.
      1. KKP   Pendukung   dari   KKP   8.1   diberi   kode   indeks   8.1.1,   8.1.2,   dan seterusnya.
      2. KKP Pendukung dari KKP 8.1.1 diberi kode indeks 8.1.1.1, 8.1.1.2, dan seterusnya.
    3. Dalam hal:
      1. ruang lingkup pemeriksaan adalah satu atau beberapa  jenis pajak; dan/atau
      2. terdapat  pos/pos  turunan  SPT yang  tidak diperiksa  berdasarkan  Rencana Pemeriksaan  dan perubahannya
    > kode  indeks  KKP  tetap mengikuti  daftar  kode  indeks  sebagaimana  dimaksud pada huruf a
    1. Dalam hal terjadi perubahan KKP yang dikarenakan  oleh:
      1. perubahan     koreksi     berdasarkan     tanggapan      Wajib      Pajak      dan/atau pembahasan atas hasil pemeriksaan;
      2. perubahan   koreksi    berdasarkan     Risalah    Pembahasan    Tim    //Quality// //Assurance// Pemeriksaan;  atau
      3. sebab-sebab lainnya;
    >

    KKP perubahan diberi  kode  indeks  yang  sama dengan  KKP sebelumnya  dan diberi  tambahan  kode   "P1"  untuk  perubahan pertama,  "P2" untuk  perubahan kedua, dan seterusnya.

  2. Kode lndeks Dokumen  Pendukung KKP
    1. Dokumen  pendukung   KKP  harus  diberi  kode  indeks  mengikuti  kode  indeks KKP yang didukungnya, dengan contoh sebagai berikut.Dokumen  pendukung KKP Rekapitulasi  //Delivery  Order// yang 8elum  Dilaporkan WP (KKP 8.1.1.1)  berupa fotokopi //delivery order// diberi kode indeks 8.1.1.1.1.

    2. Pemberian kode indeks pada dokumen pendukung KKP dilakukan dengan cara tertentu  sehingga  tidak  mengubah isi/format  dokumen  pendukung  KKP  yang telah diatur dalam peraturan  terkait, misalnya  dengan menempelkan label pada sudut kanan bawah halaman  terakhir dokumen pendukung  KKP.

       

  3. Kode lndeks Dokumen  Pemeriksaan\\ Pemberian Kode lndeks Dokumen Pemeriksaan diatur sebagai berikut.
    1. Dokumen  Pemeriksaan harus diawali  dengan  kode  indeks  "DOK."  dan ditambahkan  dengan angka secara berurutan.
    2. Pemberian  kode  indeks  pada  dokumen  pemeriksaan dilakukan  dengan  cara tertentu sehingga  tidak mengubah isi/format  dokumen  pemeriksaan yang telah diatur  dalam   peraturan   terkait,  misalnya   dengan   menempelkan  label pada sudut kanan bawah halaman  terakhir dokumen  pemeriksaan.
    3. Rincian jenis dokumen  pemeriksaan diatur dalam Lampiran  Ill yang merupakan bagian tidak terpisahkan  dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
  4. Referensi (Ref.)
    1. Referensi  adalah  Kode lndeks  Berkas  KKP yang menjadi  sumber rujukan KKP yang dibuat.
    2. Pemeriksa  harus  mencantumkan referensi  dalam  hal  isi  suatu  KKP  merujuk pada berkas KKP lain
   
  1. Penyusunan KKP
    1. Penyusunan KKP Umum dilakukan  oleh Ketua Tim dan/atau Anggota Tim.
    2. Penyusunan KKP berdasarkan urutan indeks dalam suatu berkas KKP.
  2. Ketentuan Lain-Lain
    1. Format //Review Sheet// KKP diatur dalam Lampiran  IV yang merupakan  bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
    2. Berkas  KKP harus dilengkapi  dengan daftar isi berupa  Daftar Kode lndeks  Berkas KKP yang disusun  dengan  menggunakan format sebagaimana dalam Lampiran  V yang  merupakan   bagian  tidak  terpisahkan  dari  Surat  Edaran  Direktur  Jenderal Pajak ini.
    3. //Review Sheet// KKP dan Daftar Kode lndeks Berkas KKP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berkas KKP.
    4. Contoh pembuatan KKP dapat dilihat da"lam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
    5. Format KKP sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini dapat  diterapkan  pada  kertas  kerja  pemeriksaan  tujuan  lain, sepanjang  belum diatur pada ketentuan tersendiri.
  3. Ketentuan Peralihan
    1. Terhadap Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang diterbitkan sebelum berlakunya Surat Edaran Direktur  Jenderal  Pajak ini dan belum selesai, pembuatan dan penyusunan KKP tetap mengikuti pedoman yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor  SE-27/PJ.54/1988 tanggal  30 Juli 1988  tentang  Petunjuk Penyusunan  Kertas  Kerja  Pemeriksaan  (KKP)  PPh  Pasal  25/29  (Seri Pemeriksaan  41).
    2. Terhadap SP2 yang diterbitkan sejak berlakunya Surat  Edaran  Direktur  Jenderal Pajak  ini, pembuatan dan penyusunan KKP harus m ngikuti  pedoman yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
    3. Pada saat Surat  Edaran  Direktur Jenderal Pajak ini  mulai  berlaku,  maka  Surat Edaran Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  SE-27/PJ.54/1988 tanggal  30 Juli 1988 tentang Petunjuk Penyusunan  Kertas Kerja Pemeriksaan  (KKP) PPh Pasal 25/29 (Seri Pemeriksaan  41), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
    4. Surat Edaran Direktur .Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.   Ditetapkan di Jakarta\\ pada tanggal 02 Maret 2012\\ DIREKTUR JENDERAL, ttd A. FUAD RAHMANY\\ NIP 195411111981121001   Tembusan:\\ 1.  Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak\\ 2.   Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak\\ 3.   Para Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak\\ 4.   Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan