<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                     29 April 2003

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                         NOMOR S - 238/PJ.42/2003

                            TENTANG

          PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS NAMA ASOSIASI (LEAD FIRM)

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : XXX tanggal 24 Pebruari 2003 perihal permohonan kebijaksanaan 
penyelesaian kelebihan pembayaran PPh Badan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.  Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan bahwa:
    a.  PT. ABC adalah salah satu anggota asosiasi dari suatu proyek dengan dana loan yang 
        dikerjakan oleh beberapa perusahaan. Pembayaran termijn yang diterima selama tahun 2001 
        sudah dikurangi untuk:
        PPh Pasal 23 yang disetor           7,5% x dana loan (95%)
        PPh Pasal 23 yang dipotong          7,5% x dana rupiah murni (5%)
        Jumlah keseluruhan              Rp. 43.765.958,00
        PPh Badan (Tahunan)             Rp    3.284.381,00
        Kelebihan Bayar                 Rp. 40.381.577,00

    b.  Bukti PPh Pasal 23 disetor dan dipotong a/n Lead Firm (PT. XYZ), tetapi sebenarnya 
        merupakan gabungan dari seluruh anggota yang terlibat dalam pekerjaan tersebut, dan 
        jumlahnya untuk masing-masing anggota adalah proporsional dengan jumlah uang yang 
        diterima;

    c.  Saudara mohon kelebihan bayar tersebut di atas dapat diakui karena PPh Pasal 23 sudah 
        dipotong dan disetor oleh Lead Firm (PT. XYZ).

2.  Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-44/PJ./1994 tanggal 24 Oktober 1994 tentang 
    Pemecahan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23, antara lain diatur mengenai petunjuk 
    pemecahan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dalam hal telah dilakukan pemotongan 
    pajak atas nama joint operation (J.O), yaitu sebagai berikut:
    a.  J.O harus mengajukan permohonan pemecahan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 kepada 
        Kantor Pelayanan Pajak dimana J.O terdaftar dengan melampirkan fotokopi dokumen 
        pendirian J.O;

    b.  Berdasarkan hasil penelitian oleh KPP, akan diterbitkan Surat Keputusan Kelebihan 
        Pembayaran Pajak (SKKPP) PPh Pasal 23 yang seharusnya tidak terutang (oleh J.O);

    c.  Selanjutnya KPP akan melakukan pemindahbukuan atau Pbk dari PPh Pasal 23 atas nama 
        J.O menjadi PPh Pasal 23 atas nama masing-masing anggota J.O untuk dapat diperhitungkan 
        sebagai kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh Badan masing-masing anggota J.O.

3.  Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan ini dapat diberikan penegasan bahwa:
    a.  Joint Operation bukan Subyek Pajak melainkan para anggotanya yang menjadi Subjek Pajak 
        dan terutang Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh masing-masing 
        dari pelaksanaan pekerjaan proyek;

    b.  Apabila PT. XYZ selaku Lead Firm dari Joint Operation tersebut, maka PT. XYZ harus 
        mengajukan permohonan pemecahan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 kepada KPP di mana 
        Joint Operation terdaftar sesuai ketentuan/prosedur tersebut di atas.

Demikian harap maklum.


A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR,

ttd

SUMIHAR PETRUS TAMBUNAN
</code>