DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ___________________________________________________________________________________________ 10 Oktober 1995 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 2099/PJ.51/1995 TENTANG PERMOHONAN PEMBEBASAN PPn BM ATAS PEMASUKAN KARTU TELEPON UMUM DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 19 September 1995 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan hal-hal sebagai berikut : 1. Sesuai dengan Pasal 4 huruf b dan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 TAHUN 1994, atas impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah disamping dikenakan PPN juga dikenakan PPn BM. 2. Sesuai dengan butir c.10 Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan Nomor 274/KMK.04/1995 tanggal 24 Juli 1995, kartu telepon termasuk dalam pengertian media kosong yang disediakan untuk rekaman suara atau gambar atau rekaman yang semacam itu dari fenomena lainnya, lain daripada barang fotografi atau sinematografi dengan Nomor HS 8523.90.900. Oleh karena itu, atas impor kartu telepon baik yang telah diisi pulsa maupun belum, terutang PPn BM sebesar 20%. 3. Dengan demikian maka atas impor kartu telepon tetap dikenakan PPN dengan tarif 10%, dan PPn BM dengan tarif 20%. Demikian kiranya Saudara maklum. A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK DIREKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA ttd SAROYO ATMOSUDARMO