<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                               10 Agustus 1998

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                        NOMOR S - 181/PJ.332/1998

                            TENTANG

                   PPN ATAS USAHA CATERING/BOGA

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : XXX tanggal 2 Juni 1998 perihal sebagaimana dimaksud pada 
pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.  Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan bahwa :
    a.  Usaha Saudara jasa catering/jasa boga yang dikenakan PPN dan PB I.
    b.  Terdapat perbedaan interpretasi antara Saudara dengan pihak Dispenda tentang ketentuan 
        peralihan Pasal 43 Undang-undang Nomor 18 TAHUN 1997, yaitu Saudara berpendapat PB I 
        berlaku selama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-undang Nomor 18 TAHUN 1997.
    c.  Selanjutnya Saudara minta penegasan atas perbedaan interpretasi tersebut, sehingga dapat 
        memberikan pengarahan yang tepat pada unit Saudara di daerah.

2.  Peraturan perpajakan yang terkait :
    a.  PPN dikenakan terhadap Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak berdasarkan Undang-
        undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 
        Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 TAHUN 1994.

    b.  Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4A Undang-undang Nomor 11 TAHUN 1994, dinyatakan 
        bahwa jenis Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak dikenakan PPN ditetapkan 
        dengan Peraturan Pemerintah.

    c.  Berdasarkan ketentuan Pasal 3 butir 6 Peraturan Pemerintah Nomor 50 TAHUN 1994, 
        dinyatakan bahwa jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah 
        makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan 
        sejenisnya.

    d.  Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 50 TAHUN 1994, dinyatakan 
        bahwa jenis jasa yang tidak dikenakan PPN adalah jasa di bidang : kesehatan medik; 
        pelayanan sosial; pengiriman surat; perbankan, asuransi, sewa guna usaha dengan hak opsi; 
        keagamaan; pendidikan; kesenian; penyiaran; angkutan umum; tenaga kerja; perhotelan; 
        dan telekomunikasi.

    e.  Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1947 tentang Pajak 
        Pembangunan I sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 
        Tahun 1948 dan Undang-undang Darurat Nomor 27 Tahun 1957, dinyatakan bahwa dari 
        semua pembayaran di rumah-rumah makan dan rumah-rumah penginapan dipungut pajak 
        yang dinamai "Pajak Pembangunan I".

    f.  Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a jo. Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-undang 
        Nomor 18 TAHUN 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Pasal 1 angka 5 PP 
        Nomor 19 TAHUN 1997 tentang Pajak Daerah, dinyatakan bahwa Pajak Hotel dan Restoran 
        termasuk jenis Pajak Daerah Tingkat II dengan tarif 10% (sepuluh persen).

        Selanjutnya dalam penjelasannya dinyatakan bahwa, bahwa restoran atau rumah makan 
        adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut 
        bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau katering.

    g.  Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf e PP Nomor 50 Tahun 1997 tentang Pajak 
        Daerah, dinyatakan bahwa Obyek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan dengan 
        pembayaran di hotel dan/atau restoran, termasuk penjualan minuman ditempat yang disertai 
        dengan fasilitas penyantapannya.

        Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f dinyatakan bahwa pelayanan usaha jasa boga/
        katering tidak termasuk obyek pajak Pajak Hotel dan Restoran.

3.  Berdasarkan uraian di atas, dengan ini disampaikan penegasan sebagai berikut :
    a.  Usaha jasa catering/jasa boga tetap dikenakan PPN, karena tidak termasuk pengertian jenis 
        jasa yang tidak dikenakan PPN berdasarkan Pasal 9 PP Nomor 50 TAHUN 1994.
    b.  Usaha jasa catering/jasa boga tidak termasuk obyek Pajak Hotel dan Restoran sebagaimana 
        dalam Undang-undang Nomor 18 TAHUN 1997. 

4.  Permasalahan Saudara mengenai perbedaan interpretasi peralihan Pasal 43 Undang-undang Nomor 
    18 TAHUN 1997, disarankan agar Saudara sampaikan kepada Departemen Dalam Negeri atau 
    Pemerintah Daerah setempat.

Demikian agar menjadi maklum.


A.n DIREKTUR JENDERAL,
DIREKTUR

ttd

Drs. DJONIFAR AF, MA
</code>