DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ___________________________________________________________________________________________ 23 Mei 1985 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1320/PJ.221/1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA PEGAWAI PERUSAHAAN SEBAGAI PENGGANTI IMBALAN BERUPA KENIKMATAN DALAM BENTUK NATURA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan pertanyaan yang Saudara ajukan dalam surat Saudara tanggal 12 Februari 1985 berkenaan dengan pemberian kenikmatan dalam bentuk natura kepada pegawai perusahaan, bersama ini diberikan penegasan sesuai urutan pertanyaan Saudara sebagai berikut : Beras 1. Perusahaan dapat berperan sebagai penyelenggara pengadaan beras, sehingga jumlah sebesar tunjangan beras yang diberikan kepada pegawai merupakan penghasilan pegawai, yang dapat dikonsumsikan untuk menebus beras dan uang tebusan itu dapat dipakai oleh Perusahaan untuk membiayai pengadaan beras. 2. Lihat jawaban butir 1. 3. Lihat jawaban butir 1 selebihnya tidak menyangkut perpajakan dan bukan wewenang kami untuk menjawabnya. 4. Lihat jawaban butir 1. 5. Lihat jawaban butir 1. Perumahan. 6. Pelaksanaannya sama dengan butir 1. 7. Mekanisme sebagaimana diuraikan pada butir 1 dan 6 harus dilakukan secara individual berdasarkan actual cost. Jumlah keseluruhan pengeluaran untuk perumahan dapat dibagi rata pada banyaknya pegawai yang bersangkutan, hanya apabila fasilitas perumahan itu memang sama. Perawatan Kesehatan. 8. Pelaksanaannya lihat butir 7. Fasilitas transportasi. 9. Tunjangan pengangkutan yang diberikan kepada pegawai dapat dikurangkan dari penghasilan perusahaan, asalkan jumlah yang mengurangi penghasilan perusahaan telah dikenakan pajak kepada karyawan yang menikmati kendaraan bermotor itu. Lihat selanjutnya penjelasan kami pada butir 1 di atas. Masalah lain. 10. Sebagaimana Saudara kemukakan dalam Surat Saudara, mekanisme pemberian tunjangan tersebut belum dilakukan dalam tahun 1984, sambil menunggu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan, setelah ada penegasan mengenai hal tersebut. Apabila mekanisme tersebut ingin dilakukan retroactive sejak 1 Januari 1984, maka dengan sendirinya harus dilakukan penghitungan kembali atas penghasilan dan Pajak Penghasilan pegawai karena adanya tambahan penghasilan berupa tunjangan-tunjangan. A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK DIREKTUR PAJAK LANGSUNG, ttd MANSURY