DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ___________________________________________________________________________________________ 13 Juni 1992 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 1055/PJ.51/1992 TENTANG PPN ATAS SERVICE CHARGE DAN JASA PENGELOLAAN GEDUNG PERKANTORAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan surat Saudara No. XXX tanggal 25 Nopember 1991 perihal seperti pada pokok surat, dapat diberikan penjelasan sebagai berikut : I. Pajak Pertambahan Nilai 1. Jasa pengelolaan gedung perkantoran yang dilakukan oleh PT. XYZ termasuk dalam kelompok jasa perusahaan dan jasa perdagangan yang berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 28 TAHUN 1988 dan angka 3 huruf j Pengumuman Direktur Jenderal Pajak No. : PENG-139/PJ.63/1989 tanggal 27 Maret 1989 merupakan Jasa Kena Pajak. Oleh karena itu atas penyerahan jasa pengelolaan gedung perkantoran yang dilakukan oleh PT. XYZ kepada Yayasan ABC terutang PPN yang dihitung atas dasar jumlah fee yang diterima. Dasar Pengenaan Pajak adalah Penggantian berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya di minta oleh PT. MSB karena penyerahan jasa tersebut. 2. Berdasarkan penjelasan dalam butir 3 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No : SE-13/PJ.32/1989 tanggal 25 Agustus 1989, service charge merupakan balas jasa yang menyebabkan ruang yang di sewa dapat dihuni sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh penyewa. Dengan demikian maka service charge berkaitan dengan penyerahan jasa pengelolaan Gedung yang menyangkut bidang kelistrikan, air, keamanan, kebersihan, dan lain-lain. Oleh karena itu, atas penyerahan jasa ini terutang PPN. 3. Dalam rangka menjaga netralitas PPN, perlakuan yang sama di bidang PPN diberikan terhadap service charge yang dibayarkan pada pemilik gedung bersama-sama uang sewa, maupun terhadap service charge yang dibayarkan kepada pengelola gedung terpisah dari uang sewa yang dibayarkan. II. Pajak Penghasilan (PPh). Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. : SE-14/PJ.22/1989 tanggal 6 Maret 1989, pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 15 % dihitung dari jumlah pembayaran bruto. Dengan demikian apabila di dalam pembayaran sewa ruangan atau pembayaran lain sehubungan dengan penggunaan harta termasuk unsur service charge, maka atas service charge yang merupakan bagian pembayaran sewa dimaksud juga harus dipotong PPh Pasal 23 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian untuk menjadi maklum. DIREKTUR JENDERAL PAJAK ttd. Drs. MAR'IE MUHAMMAD