{{/tkb/admin/user_images/images/logo%20djp.jpg}}

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA\\
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK\\
DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI PERPAJAKAN\\
JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO. 40-42, JAKARTA 12190, KOTAK POS 124\\
TELEPON (021) 5250208, 5251509; FAKSIMILE (021) 5736088; SITUS www.pajak.go.id\\
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200\\
EMAIL pengaduan@pajak.go.id


----

|Nomor\\ Sifat\\ Hal  |  :\\ :\\ :\\    |S-446/PJ.10/2014\\ Segera\\ Pemberitahuan Menu Daftar Pencarian\\ NPWP Tidak Valid Saat Proses BPS Dropbox           |  28 Februari 2014|
|                     |                 |                                                                                                                     |                  |
|Yth.                 |                 |1. Para Kepala Kantor Wilayah DJP\\ 2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak\\ di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak  |                  |

 

      Sehubungan banyaknya NPWP tidak valid saat proses penerbitan BPS Dropbox tahun 2012 dan 2013, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1.

Terdapat sejumlah 103.064 NPWP tidak valid yang direkam dimenu NPWP Tidak Valid Aplikasi Dropbox Tahun 2012.

2.

Terdapat sejumlah 86.799 NPWP tidak valid yang direkam dimenu NPWP Tidak Valid Aplikasi Dropbox Tahun 2013.

3.

Untuk meminimalkan jumlah NPWP yang tidak valid pada proses Dropbox 2014, Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan menyediakan menu pencarian terhadap NPWP yang tidak valid saat proses penerbitan BPS Dropbox.

4.

Menu Daftar Pencarian NPWP Tidak Valid Saat Proses Dropbox dapat diakses pada __Aplikasi PortalDJP menu Data Wajib Pajak - Daftar NPWP Tidak Valid Saat Proses Dropbox.__

5.

Menu ini dapat juga digunakan untuk pencarian NPWP Tidak Valid dari perekaman Dropbox tahun 2012 dan 2013.

 

 

 

 

 

Atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

 

 

 

 

 

 

Direktur,\\
\\
ttd\\
\\
Iwan Djuniardi\\
NIP 196806101995031001

 

 

 

 

Tembusan:

1. Direktur Transformasi Proses Bisnis;

 

 

2. Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan;

 

 

3. Kepala Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan DJP.