\\
{{/tkb/admin/user_images/images/National_emblem_of_Indonesia_Gar%0A%0Auda_Pancasila123.png}}\\
MENTERI KEUANGAN\\
REPUBLIK INDONESIA

----


PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 86/PMK.010/2019

\\
TENTANG

\\
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR\\
[[view.php?id=7f4b18de3cfeb9b4ac78c381ee2ad278|**35/PMK.010/2017**]] TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG\\
TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI\\
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

\\
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA\\
\\
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,\\
 

Menimbang

:

a.

bahwa untuk lebih mendorong pertumbuhan sektor properti melalui peningkatan daya saing properti dan investasi di sektor properti, perlu mengubah ketentuan mengenai batasan nilai hunian mewah yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

 

 

b.

bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=7f4b18de3cfeb9b4ac78c381ee2ad278|**35/PMK.010/2017**]] tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak sesuai dengan perkembangan sektor properti;

 

 

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=d9d4f495e875a2e075a1a4a6e1b9770f|**145 TAHUN 2000**]] tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=8b6cc3ee5ec407721ce3bf5ff4c0f56b|**12 TAHUN 2006**]] tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=d9d4f495e875a2e075a1a4a6e1b9770f|**145 TAHUN 2000**]] tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=7f4b18de3cfeb9b4ac78c381ee2ad278|**35/PMK.010/2017**]] tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

Mengingat

:

1.

Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=d9d4f495e875a2e075a1a4a6e1b9770f|**145 TAHUN 2000**]] tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4063) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=8b6cc3ee5ec407721ce3bf5ff4c0f56b|**12 TAHUN 2006**]] tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=d9d4f495e875a2e075a1a4a6e1b9770f|**145 TAHUN 2000**]] tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\\
Nomor 4619);

 

 

2.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=7f4b18de3cfeb9b4ac78c381ee2ad278|**35/PMK.010/2017**]] tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 362);

\\
MEMUTUSKAN:\\
 

Menetapkan

:

PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR [[view.php?id=7f4b18de3cfeb9b4ac78c381ee2ad278|**35/PMK.010/2017**]] TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.

 

 

 

 

 

Pasal I

 

 

Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=7f4b18de3cfeb9b4ac78c381ee2ad278|**35/PMK.010/2017**]] tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 362) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

 

 

 

 

 

Pasal II

 

 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta\\
pada tanggal 10 Juni 2019\\
\\
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,\\
\\
ttd.\\
\\
SRI MULYANI  INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta\\
pada tanggal 11 Juni 2019\\
\\
DIREKTUR JENDERAL\\
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN\\
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA\\
REPUBLIK INDONESIA,\\
\\
ttd.\\
\\
WIDODO EKATJAHJANA

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 640