{{/500200/admin/user_images/images/image002.jpg}}

MENTERI KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERl KEUANGAN\\
NOMOR 177/PMK.04/2009

\\
TENTANG

\\
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN\\
NOMOR [[view.php?id=644c87da09444b4942bef3299de94372|**144/KMK.05/1997**]] TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI\\
ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN HADIAH UNTUK KEPERLUAN IBADAH UMUM,\\
AMAL, SOSIAL, DAN KEBUDAYAAN

\\
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

\\
MENTERI KEUANGAN,

Menimbang 


:

a. 

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=644c87da09444b4942bef3299de94372|**144/KMK.05/1997**]] tentang pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah Untuk Keperluan Ibadah Umum, Amal, Sosial dan Kebudayaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=867c51ec0949a1a888b8ddd7ccd77ca8|**64/PMK.04/2007**]], badan/lembaga yang bergerak di bidang ibadah umum, amal, sosial dan kebudayaan dapat ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai badan/lembaga yang mendapatkan pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial dan kebudayaan;

 

 

b. 

bahwa Yayasan Kasih Peduli Masyarakat Indonesia dengan surat Nomor: 213/YKPMI/SH-LT/XII/07 tanggal 19 Desember 2007, Saksi-Saksi Yehuwa Indonesia dengan surat Nomor: 01/MENKEU/SSYI/LD/VI.2008 tanggal 18 Juni 2008, Yayasan Bulan Sabit Merah Indonesia dengan  surat Nomor: 132/K/Sek/PP-BSMI/Sph/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008, Yayasan Dana Sosial al-Falah dengan surat Nomor: 304/U/YDSF/XI/2008 tanggal 12 November 2008, Yayasan Bhakti Luhur dengan surat Nomor: 367/YYS-BL/IX/2008 tanggal 18 September 2008, dan Yayasan Pos Keadilan Peduli Ummat dengan Surat Nomor: PKPU.P/39.01.VI/E/2009 tanggal 24 Juni 2009 telah mengajukan permohonan untuk dapat ditetapkan sebagai badan/lembaga yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk sesuai ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a;

 

 

c. 

bahwa berdasarkan penelitian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai permohonan Yayasan Kasih Peduli Masyarakat Indonesia, Saksi-Saksi Yehuwa Indonesia, Yayasan Bulan Sabit Merah Indonesia, Yayasan Dana Sosial al-Falah, Yayasan Bhakti Luhur, dan Yayasan Pos Keadilan Peduli Ummat sebagaimana tersebut pada huruf b telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembebasan bea masuk sesuai ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a;

 

 

d. 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=644c87da09444b4942bef3299de94372|**144/KMK.05/1997**]] tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah Untuk Keperluan Ibadah Umum, Amal, Sosial dan Kebudayaan;

Mengingat 

:

1. 

Undang-Undang Nomor [[view.php?id=a159b2e2c6b3cb7bf0e92eb43fe27bdd|**10 TAHUN 1995**]] tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor [[view.php?id=887c5a2b0d1bcf5b169ac8d63806bd13|**17 TAHUN 2006**]] tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor [[view.php?id=a159b2e2c6b3cb7bf0e92eb43fe27bdd|**10 TAHUN 1995**]] tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

 

 

2. 

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

 

 

3. 

Keputusan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=644c87da09444b4942bef3299de94372|**144/KMK.05/1997**]] tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah Untuk Keperluan Ibadah Umum, Amal, Sosial dan Kebudayaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=867c51ec0949a1a888b8ddd7ccd77ca8|**64/PMK.04/2007**]];

 

 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan 

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR [[view.php?id=644c87da09444b4942bef3299de94372|**144/KMK.05/1997**]] TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN HADIAH UNTUK KEPERLUAN IBADAH UMUM, AMAL, SOSIAL DAN KEBUDAYAAN.

 

 

Pasal I

 

 

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=644c87da09444b4942bef3299de94372|**144/KMK.05/1997**]] tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah Untuk Keperluan Ibadah Umum, Amal, Sosial dan Kebudayaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=867c51ec0949a1a888b8ddd7ccd77ca8|**64/PMK.04/2007**]] diubah sebagai berikut :

 

 

1. 

Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) diubah, dan di antara Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

 

 

Pasal 3

 

 

 

(1)

Badan atau lembaga yang bergerak di bidang ibadah umum, amal, sosial dan kebudayaan yang mendapatkan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

 

 

 

(1a) 

Untuk mendapatkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan atau lembaga yang bergerak di bidang ibadah umum, amal, sosial dan kebudayaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

 

 

 

 

a. 

merupakan badan atau lembaga non profit dan pendirian badan atau lembaga tersebut dibuktikan dengan akta notaris;

 

 

 

 

b. 

mendapatkan rekomendasi dari departemen teknis terkait yang menyatakan bahwa badan atau lembaga tersebut bergerak di bidang ibadah umum, amal, sosial dan/atau kebudayaan; dan

 

 

 

 

c. 

paling sedikit telah mendapatkan 3 (tiga) kali persetujuan pembebasan bea masuk atas importasi barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial dan kebudayaan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan serta harus menyampaikan laporan atas peruntukan barang yang diberikan pembebasan bea masuk tersebut kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

 

 

 

(2) 

Untuk impor barang oleh badan atau lembaga yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendapatkan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, setelah mendapatkan keputusan pembebasan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan yang pengajuan permohonannya disertai lampiran :

 

 

 

 

a. 

rincian jumlah dan jenis barang yang dimintakan pembebasan bea masuk beserta nilai pabeannya;

 

 

 

 

b. 

surat keterangan dari pemberi hadiah di luar negeri //(gift certificate)// yang menyatakan bahwa barang tersebut adalah kiriman hadiah dan dalam pengadaannya tidak menggunakan devisa Indonesia; dan

 

 

 

 

c. 

rekomendasi dari departemen teknis terkait.

 

 

 

(3) 

Untuk impor barang oleh badan atau lembaga yang belum ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendapatkan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, setelah mendapatkan keputusan pembebasan dari Menteri Keuangan yang pengajuan permohonannya melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai disertai lampiran :

 

 

 

 

a. 

rincian jumlah dan jenis barang yang dimintakan pembebasan bea masuk beserta nilai pabeannya;

 

 

 

 

b. 

surat keterangan dari pemberi hadiah di luar negeri //(gift certificate)// yang menyatakan bahwa barang tersebut adalah kiriman hadiah dan dalam pengadaannya tidak menggunakan devisa Indonesia; dan

 

 

 

 

c. 

rekomendasi dari departemen teknis terkait.

 

 

2. 

Mengubah Lampiran dengan menambah 6 (enam) angka yaitu angka 57, angka 58, angka 59, angka 60, angka 61, dan angka 62, yang berbunyi sebagai berikut:

 

 

 

** No.** 

**NAMA BADAN ATAU LEMBAGA** 

**ALAMAT**

 

 

 

57. 

 Yayasan Kasih Peduli Masyarakat Indonesia\\
\\
 

 Menara Batavia Lt. 14\\
 Jl.  KH Mas Mansyur\\
 Kav. 126\\
 Jakarta

 

 

 

58.

 Saksi-Saksi Yehuwa Indonesia

 Jl. Danau Maninjau A31\\
 Jakarta Pusat

 

 

 

59.

 Yayasan Bulan Sabit Merah Indonesia

 Jl. Dewi Sartika No. 19\\
 Cililitan,\\
 Jakarta Timur

 

 

 

60.

 Yayasan Dana Sosial al-Falah

 Jl. Gerbang Kertajaya\\
 VIII  C/17 Surabaya,\\
 Jawa Timur

 

 

 

61.

 Yayasan Bhakti Luhur

 Jl. Seruni No. 4-8 Malang\\
 Jawa Timur

 

 

 

62.

 Yayasan Pos Keadilan Peduli Ummat 

 Jl. Raya Condet  No. 27G\\
 Jakarta Timur

 

 

Pasal II

 

 

1. 

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 496/KMK.01/2000 tentang Penetapan Sebagai Badan/Lembaga Yang Mendapatkan Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Kepada Yayasan Pos Keadilan Peduli Ummat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

 

 

2. 

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

 

 

 

 

 

 

pada tanggal 16 November 2009

 

 

 

 

 

 

MENTERI KEUANGAN,

 

 

 

 

 

 

 

 

SRI MULYANI INDRAWATI

 

 

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 16 November 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, 

 

 

PATRIALIS AKBAR

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 433