{{/tkb/admin/user_images/images/image002.jpg}}

MENTERI KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 131/PMK.011/2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR [[view.php?id=6445ba9df3c5462884f5c510426474ff|**75/PMK.011/2007**]]\\
TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA  //ASEAN-KOREA FREE\\
TRADE AREA (AK-FTA)//

MENTERI KEUANGAN,

 

Menimbang


:

a.

bahwa dalam rangka kerjasama ekonomi antar negara-negara  anggota ASEAN dan Pemerintah Republik Korea, Pemerintah  Indonesia telah menetapkan tarif bea masuk dalam rangka  //ASEAN-Korea    Free   Trade  Area (AK-FTA) //berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=6445ba9df3c5462884f5c510426474ff|**75/PMK.011/2007**]]; 

 

 

b.

bahwa  berdasarkan  ketentuan  dalam   //Operational  Certification Procedures// dari //Rules of Origin// dalam Skema Perdagangan barang //ASEAN-Korea FTA (AK-FTA), //telah diatur bahwa Surat Keterangan Asal (SKA) barang, lembaran asli disampaikan oleh importir kepada Kantor Pelabuhan Bea dan Cukai pelabuhan pemasukan;

 

 

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada  huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=6445ba9df3c5462884f5c510426474ff|**75/PMK.011/2007**]] tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka  //ASEAN-Korea Free Trade Area (AK-FTA);//

Mengingat

:

1.

Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

 

 

2.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=6445ba9df3c5462884f5c510426474ff|**75/PMK.011/2007**]] tentang  Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka //ASEAN-Korea Free Trade (AK-FTA);//

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR [[view.php?id=6445ba9df3c5462884f5c510426474ff|**75/PMK.011/2007**]] TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA // ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA (AK-FTA).//

Pasal I

 

 

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor  [[view.php?id=6445ba9df3c5462884f5c510426474ff|**75/PMK.011/2007**]] tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka // ASEAN-Korea Free Trade // //(AK-FTA) //  diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi  sebagai berikut:  

Pasal 2

 

 

Penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

 

 

a.

Diberlakukan berdasarkan asas timbal balik;

 

 

b.

Hanya berlaku terhadap impor barang yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form AK) yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;

 

 

c.

Form AK sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diperlukan  dalam  hal Tarif  Bea  Masuk  Dalam Rangka  // ASEAN-Korea Free Trade  Area (AK-FTA)// lebih besar atau sama dengan Tarif Bea Masuk yang berlaku umum;

 

 

d.

Importir wajib mencantumkan kode fasilitas Preferensi Tarif dan  nomor referensi Form AK pada Pemberitahuan Pabean; dan

 

 

e.

Form AK lembar asli wajib disampaikan oleh importir kepada  Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di pelabuhan pemasukan  pada saat pengajuan Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Pasal II

 

 

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Juli 2007.

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman  Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita  Negara Republik Indonesia.

 

 

 

 

 

Ditetapkan **** di Jakarta

 

 

 

 

pada tanggal 30 Oktober 2007

 

 

 

 

MENTERI KEUANGAN

 

 

 

 

 

 

SRI MULYANI INDRAWATI