{{/tkb/admin/user_images/images/logo%20PP.bmp?144x118}}\\
 


----

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA\\
NOMOR 6 TAHUN 2016\\
\\
TENTANG\\
\\
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN\\
PEMERINTAH REPUBLIK INDIA MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA\\
DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN\\
PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN //(AGREEMENT BETWEEN\\
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND\\
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA FOR\\
THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND\\
THE PREVENTION OF FISCAL EVASION\\
WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME)//\\
\\
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA\\
\\
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


Menimbang

:

a.

bahwa di New Delhi, India pada tanggal 27 Juli 2012, telah ditandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berhubungan dengan Pajak-pajak atas Penghasilan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income) sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India;

 

 

b.

bahwa Persetujuan dimaksudkan untuk penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak yang berhubungan dengan pajak-pajak atas penghasilan di kedua Negara yang dapat meningkatkan hubungan perdagangan dan investasi antara Indonesia dan India yang disesuaikan dengan perkembangan dunia usaha terkini, sehingga disepakati untuk melakukan penyesuaian terhadap Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berhubungan dengan Pajak-pajak atas Penghasilan, yang telah ditandatangani di Jakarta, pada tanggal 7 Agustus 1987;

 

 

c.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Persetujuan dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden.

 

 

 

 

Mengingat

:

1.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

 

 

 

 

2.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012).

\\
MEMUTUSKAN:\\
 

Menetapkan

:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDIA MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN //(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME)//

 

 

 

 

\\
Pasal 1

 

 

 

 

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berhubungan dengan Pajak-pajak atas Penghasilan //(Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income)// yang telah ditandatangani pada tanggal 27 Juli 2012 di New Delhi, India, yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Hindi, dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

 

 

 

 

\\
Pasal 2

 

 

 

 

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

 

 

 

 

 

|                                                                                                                                                 |Ditetapkan di Jakarta\\ Pada tanggal 8 Januari 2016\\ PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,\\ \\ ttd.\\ \\ JOKO WIDODO|
|Diundangkan di Jakarta\\ Pada tanggal 12 Januari 2016\\ MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA\\ REPUBLIK INDONESIA,\\ \\ ttd.\\ \\ YASONNA H. LAOLY|                                                                                                             |

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 5