PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK\\ NOMOR PER - 34/PJ/2009\\ \\ TENTANG\\ \\ SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG\\ PRIBADI BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA\\ \\ DIREKTUR JENDERAL PAJAK, |Menimbang |:|bahwa sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor [[view.php?id=d3600ee41761c7da0116a12ea8b6588e|**36 TAHUN 2008**]] tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor [[view.php?id=d3d9446802a44259755d38e6d163e820|**7 TAHUN 1983**]] tentang Pajak Penghasilan dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=2d9d746ed5f88a59e2ada7d9afd38bcf|**181/PMK.03/2007**]] tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Beserta Petunjuk Pengisiannya; | |Mengingat |:|- Undang-Undang Nomor [[view.php?id=45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26|**6 TAHUN 1983**]] tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor [[view.php?id=e3fc72518f213ad1f39ed9306da322b0|**16 TAHUN 2009**]] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);\\ - Undang-Undang Nomor [[view.php?id=d3d9446802a44259755d38e6d163e820|**7 TAHUN 1983**]] tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor [[view.php?id=d3600ee41761c7da0116a12ea8b6588e|**36 TAHUN 2008**]] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);\\ - Keputusan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=a4f23670e1833f3fdb077ca70bbd5d66|**534/KMK.04/2000**]] tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan serta Keterangan dan atau Dokumen yang Harus Dilampirkan;\\ - Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=2d9d746ed5f88a59e2ada7d9afd38bcf|**181/PMK.03/2007**]] tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, Serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan;\\ - Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=77ab78641fb740c101b96c74ca7c15f6|**KEP-214/PJ./2001**]] tentang Keterangan dan atau Dokumen Lain yang harus Dilampirkan; | |  | |MEMUTUSKAN : | |Menetapkan|:|PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA.\\ \\ Pasal 1\\ \\ - Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770 dan Lampirannya) bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan :\\ \\ - dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan Pembukuan atau Norma Penghitungan Penghasilan Neto;\\ - dari satu atau lebih pemberi kerja;\\ - yang dikenakan PPh Final dan/atau Bersifat Final; dan/atau\\ - penghasilan lain.\\ \\ beserta Petunjuk Pengisiannya adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan DirekturJenderal Pajak ini.\\ \\
    \\
  1. Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sederhana (Formulir 1770 S dan Lampirannya) bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan :\\ \\
      \\
    1. dari satu atau lebih pemberi kerja;
      2. \\
    2. dari dalam negeri lainnya; dan/atau
      3. \\
    3. yang dikenakan PPh Final dan/atau Bersifat Final.
\\ \\ beserta Petunjuk Pengisiannya adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.\\ \\ Pasal 2\\ \\ - Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat Sederhana (Formulir 1770 SS) bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dan tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan bunga bank dan/atau bunga koperasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.\\ - Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dengan menggunakan Formulir 1770 SS maka Formulir 1721-A1 dan/atau Formulir 1721-A2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sangat Sederhana (Formulir 1770 SS).\\ \\ Pasal 3\\ \\ Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ./2008 tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Beserta Petunjuk Pengisiannya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=15501c5743a5376e7556886714f1d36f|**PER-7/PJ./2009**]] tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=b313ba040d06ef01a187e5dee391739d|**PER-24/PJ/2008**]] tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Beserta Petunjuk Pengisiannya , tetap berlaku sepanjang digunakan untuk pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2008.\\ \\ Pasal 4\\ \\ Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan untuk pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2009 dan seterusnya.\\ \\ Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia| Ditetapkan di Jakarta\\ pada tanggal 4 Juni 2009\\ DIREKTUR JENDERAL PAJAK,\\ \\ ttd.\\ \\ DARMIN NASUTION\\ NIP 130605098