{{/tkb/admin/user_images/images/logo%20djp.jpg}}\\
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA\\
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK


----


KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK


NOMOR KEP-178/PJ/2020

 

TENTANG

 

PENETAPAN PT PERTAMINA (PERSERO) NPWP 01.001.664.0-051.000

SEBAGAI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN

APLIKASI e-BUPOT //HOST-TO-HOST (H2H)//

 

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

 

Menimbang

:

a.

bahwa Pengusaha Kena Pajak PT Pertamina (Persero) NPWP 01.001.664.0-051.000 telah mengajukan permohonan penetapan sebagai Wajib Pajak yang menggunakan aplikasi e-Bupot Unifikasi //Host-to-Host// //(H2H)// melalui surat nomor 044/H101000/2020-S4 tanggal 16 Maret 2020 hal Permohonan Penetapan sebagai Wajib Pajak yang Menggunakan APlikasi e-Bupot Unifikasi //Host-to-Host (H2H)//;

 

 

b.

bahwa PT Pertamina (Persero) NPWP NPWP 01.001.664.0-051.000 dinyatakan telah lolos //User Acceptance Test (UAT)// Aplikasi e-Bupot Unifikasi //Host-to-Host (H2H)// berdasarkan Berita Acara //UAT// Aplikasi e-Bupot Unifikasi //Host-to-Host (H2H)// nomor BA-18/PJ.1234/2020 tanggal 2 Maret 2020;

 

 

c.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=eab2156d0c600ceb7e814018273aec86|**PER-20/PJ/2019**]] tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi serta Format Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Pemotong/Pemungut Pajak Penghasilan yang DIharuskan Membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dan Diwajibkan Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=eab2156d0c600ceb7e814018273aec86|**PER-20/PJ/2019**]];

 

 

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan PT Pertamina (Persero) NPWP 01.001.664.0-051.000 sebagai Wajib Pajak yang menggunakan aplikasi e-Bupot Unifikasi //Host-to-Host// //(H2H).//

Mengingat

:

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=eab2156d0c600ceb7e814018273aec86|**PER-20/PJ/2019**]] tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi serta Format Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi; 

\\
MEMUTUSKAN:\\
 

Menetapkan

:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENETAPAN PT PERTAMINA (PERSERO) NPWP 01.001.664.0-051.000 SEBAGAI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN APLIKASI e-BUPOT //HOST-TO-HOST (H2H)//.

 

 

 

PERTAMA

:

Menetapkan Wajib Pajak di bawah ini.

 

 

Nama                : PT Pertamina (Persero)

 

 

NPWP               : 01.001.664.0-051.000

 

 

sebagai Wajib Pajak yang menggunakan Aplikasi e-Bupot Unifikasi //Host-to-Host// //(H2H).//

 

 

 

KEDUA

:

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diharuskan membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dan diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2020 menggunakan Aplikasi e-Bupot Unifikasi //Host-to-Host// //(H2H)// yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

 

 

 

KETIGA

:

Sehubungan dengan penetapan sebagai Wajib Pajak yang menggunakan Aplikasi e-Bupot Unifikasi //Host-to-Host// //(H2H)// sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, PT Pertamina (Persero) NPWP 01.001.664.0-051.000 berkewajiban:

 

 

1.

mematuhi dan melaksanakan persyaratan-persyaratan, ketentuan-ketentuan, prosedur-prosedur maupun instruksi-instruksi yang berlaku bagi pengguna Aplikasi e-Bupot Unifikasi //Host-to-Host// //(H2H)// yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

 

 

2.

mengakui integritas proses layanan perpajakan secara elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

 

 

3.

menjaga kerahasiaan //User ID, Password,// Sertifikat Elektronik dan //Passphrase,// serta bertanggung jawab penuh untuk semua aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan //User ID, Password,// Sertifikat Elektronik dan //Passphrase// dimaksud.

 

 

4.

tidak melakukan modifikasi teknis aplikasi e-Bupot Unifikasi //Host-to-Host (H2H)// tanpa sepengetahuan dan izin tertulis dari Direktorat Jenderal Pajak.

 

 

5.

membebaskan Direktorat Jenderal Pajak dari setiap penyalahgunaan //User ID, Password,// Sertifikat Elektronik dan //Passphrase// milik Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang dapat mengakibatkan kerusakan dan/atau kerugian baik langsung maupun tidak langsung, baik berupa kehilangan keuntungan, kegunaan data atau kerugian-kerugian non-material lainnya.

 

 

 

 

KEEMPAT

:

Dalam hal PT Pertamina (Persero) NPWP 01.001.664.0-051.000 tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Direktorat Jenderal Pajak dapat mencabut penetapan sebagai Wajib Pajak yang menggunakan Aplikasi e-Bupot Unifikasi //Host-to-Host// //(H2H)// sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.

 

 

 

KELIMA

:

Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

 

 

 

KEENAM

:

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

 

 

 

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:

 

 

1.

Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak;

 

 

2.

Direktur Peraturan Perpajakan I;

 

 

3.

Direktur Peraturan Perpajakan II;

 

 

4.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat;

 

 

5.

DIrektur Teknologi Informasi dan Komunikasi;

 

 

6.

Direktur Transformasi Proses Bisnis;

 

 

7.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar;

 

 

8.

Kepala KPP Wajib Pajak Besar Tiga;

 

 

9.

Pimpinan PT Pertamina (Persero).

 

 

 

 

 

 

| |Ditetapkan di Jakarta\\ \\ pada tanggal 27 Maret 2020                  |
| |DIREKTUR JENDERAL PAJAK,\\ \\ \\  \\ \\ ttd.\\ \\ \\  \\ \\ SURYO UTOMO|
| |                                                                       |