{{/tkb/admin/user_images/images/logo%20djp.jpg}}\\
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA\\
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

----

 


KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK\\
NOMOR KEP-51/PJ/2016\\
\\
TENTANG\\
\\

IMPLEMENTASI TRANSAKSI PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK

MELALUI //MINI AUTOMATED TELLER MACHINE//



 

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,\\
 


Menimbang

:

a.

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak;

 

 

b.

bahwa dalam rangka pelaksanaan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan;

 

 

c.

bahwa berdasarkan evaluasi atas Uji Coba Transaksi Pembayaran Pajak Secara Elektronik Melalui //Mini Automated Teller Machine// (ATM) di beberapa Kantor Pelayanan Pajak pada tahun 2015, perlu dilakukan implementasi secara nasional Pembayaran Pajak Secara Elektronik Melalui //Mini// ATM;

 

 

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Implementasi Pembayaran Pajak secara Elektronik Melalui //Mini Automated Teller Machine//;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor [[view.php?id=45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26|**6 TAHUN 1983**]] tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor [[view.php?id=82743f31779d2167a2fb3a7e7ec979bc|**16 TAHUN 2009**]] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

 

 

2.

Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=8e28c44c7e1bb849ce85affc38d326bb|**74 TAHUN 2011**]] tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

 

 

3.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=773e3c5180b1c11c54105deb682a6e21|**242/PMK.03/2014**]] tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak;

 

 

4.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=80e95d403709b12e758a590b74d9965e|**32/PMK.05/2014**]] tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik;

 

 

5.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025;

 

 

6.

Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan selaku Ketua Tim Pengelola Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat (//Central Transformation Office//) Kementerian Keuangan Nomor KEP-33/SJ/2015 tentang Perubahan Manual Implementasi Inisiatif Program Transformasi Kelembagaan di Lingkungan Kementerian Keuangan;

 

 

7.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=073c83fb6a5532256c1f33f207330684|**PER-26/PJ/2014**]] tentang Sistem Pembayaran Pajak secara Elektronik;

\\
MEMUTUSKAN:\\
 

Menetapkan

:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK MELALUI //MINI AUTOMATED TELLER MACHINE//.


 

 

 

PERTAMA

:

//Mini Automated Teller Machine// yang selanjutnya disebut //Mini// ATM adalah //Electronic Data Capture// (EDC) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=073c83fb6a5532256c1f33f207330684|**PER-26/PJ/2014**]] tentang Sistem Pembayaran Pajak secara Elektronik.

KEDUA

:

Menunjuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini, untuk melaksanakan implementasi transaksi pembayaran pajak secara elektronik melalui //Mini// ATM.

KETIGA

:

Menunjuk Bank Persepsi berikut:

 

 

a.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;

 

 

b.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk; dan

 

 

c.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk;

 

 

sebagai Bank Persepsi penyedia //Mini// ATM dalam rangka implementasi transaksi pembayaran pajak secara elektronik melalui //Mini// ATM sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA.

KEEMPAT

:

Pedoman pelaksanaan implementasi transaksi pembayaran secara elektronik melalui //Mini// ATM ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KELIMA

:

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEENAM

:

Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-17/PJ/2016 tentang Implementasi Transaksi Pembayaran Pajak Secara Elektronik Melalui //Mini Automated Teller Machine// dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Maret 2016

 

 

 

 

 

 

 

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

\\
 

ttd.

\\
 

KEN DWIJUGIASTEADI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//@timtkb/liendza, 6/4/2016//