KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

 

 

 

 

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR KEP-359/PJ/2013

 

 

 

 

TENTANG

PENUNJUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK DAN WAJIB PAJAK DALAM RANGKA\\
UJI COBA PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK\\
//(BILLING SYSTEM)// DALAM SISTEM MODUL PENERIMAAN NEGARA

 

 

 

 

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

 

 

 

 

Menimbang

:

a.

bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=3f8025f81c08669208bc39bdcbaf4eda|**PER-47/PJ/2011**]] tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik //(Billing System)// dalam Sistem Modul Penerimaan Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=fc8956a9c5bb091ed488e75e3df5ae4f|**PER-19/PJ/2012**]];

 

 

b.

bahwa berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik //(billing system)// dalam sistem Modul Penerimaan Negara siap diujicobakan secara nasional;

 

 

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penunjukan Kantor Pelayanan Pajak dan Wajib Pajak Dalam Rangka Uji Coba& Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik //(Billing System)// dalam Sistem Modul Penerimaan Negara;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor [[view.php?id=45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26|**6 TAHUN 1983**]] tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun  2009 (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999) ;

 

 

2.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=c7a19fe3198a7cdef110e52e5b455e36|**99/PMK.06/2006**]] tentang Modul Penerimaan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=b3d5c779237614a9cef5305b85a28273|**37/PMK.05/2007**]];

 

 

3.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=700fe688ff2970d633ff04c9b7f7cdd4|**60/PMK.05/2011**]] tentang Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik //(Billing System//) dalam Sistem Modul Penerimaan Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=0bb759879533c4232940d44d174f0cf1|**204/PMK.05/2011**]];

 

 

4.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor [[view.php?id=f942c03b0954ea15bc3aab7c6d8847eb|**PER-78/PB/2006**]] tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Melalui Modul Penerimaan Negara;

 

 

5.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=587fd75693a16aa08e0ede3071a634aa|**PER-148/PJ/2007**]] tentang Pelaksanaan Modul Penerimaan Negara;

 

 

6.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=3f8025f81c08669208bc39bdcbaf4eda|**PER-47/PJ/2011**]] tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik //(Billing System)// dalam Sistem Modul Penerimaan Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=fc8956a9c5bb091ed488e75e3df5ae4f|**PER-19/PJ/2012**]]:

 

 

7.

Peraturan  Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-92/PB/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Penerimaan Negara Dalam Rangka Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik //(Billing System)// dalam Sistem Modul Penerimaan Negara;

 

 

8.

Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-3/PB/2012 tentang Penunjukan PT Pos Indonesia dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Sebagai Peserta Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik //(Billing System)// dalam Sistem Modul Penerimaan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-50/PB/2013;

 

 

 

 

MEMUTUSKAN:

 

 

 

 

Menetapkan

:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENUNJUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK DAN WAJIB PAJAK DALAM RANGKA UJI COBA PENERAPAN& SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK //(BILLING SYSTEM)// DALAM SISTEM MODUL PENERIMAAN NEGARA.

 

 

 

 

KESATU

:

Menunjuk Kantor Pelayanan Pajak di seluruh wilayah Indonesia untuk melaksanakan uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik //(billing system)// dalam sistem Modul Penerimaan Negara.

KEDUA

:

Menunjuk seluruh Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana disebutkan pada Diktum KESATU sebagai peserta uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik //(billing system)// dalam sistem Modul Penerimaan Negara.

KETIGA

:

Pelaksanaan uji coba sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan pada PT. Pos Indonesia dan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk di seluruh wilayah Indonesia.

KEEMPAT

:

Dengan berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=e634932bdcf89870094f7e681a87dd97|**KEP-09/PJ/2013**]] tentang Penunjukan Kantor Pelayanan Pajak dan Wajib Pajak Dalam Rangka Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik //(Billing System)// dalam Sistem Modul Penerimaan Negara dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

:

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta\\
pada tanggal 12 Juli 2013\\
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,\\
\\
ttd.\\
\\
A. FUAD RAHMANY