<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                31 Oktober 2001

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                        NOMOR S - 1111/PJ.51/2001

                            TENTANG

                        RESTITUSI PPN

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat PT XYZ nomor : XXX tanggal 9 Oktober 2002, hal sebagaimana tersebut pada pokok 
surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.  Dalam surat tersebut PT XYZ mengemukakan bahwa:
    a.  PT XYZ adalah perusahaan yang bergerak di bidang ekspor komoditi kelapa sawit berupa 
        Crude Palm Oil (CPO), Olein, Stearin dan Fatty Acid yang terdaftar dan dikukuhkan sebagai 
        Pengusaha Kena Pajak di KPP Padang Sidempuan.
    b.  PT XYZ mengalami kelebihan pembayaran PPN rata-rata 
        Rp4.000.000.000,00 - Rp5.000.000.000,00 perbulan yang kemudian direstitusi ke KPP Padang 
        Sidempuan setiap bulannya.
    c.  PT XYZ mengalami kendala yaitu proses restitusi yang lambat, contohnya untuk restitusi 
        Januari, Pebruari dan Maret 2002 sebesar Rp7.200.000.000,00 baru selesai tanggal 21 Juni 
        2002 dengan jumlah SPMKP sebesar Rp3.900.000.000,00 dan sisanya belum selesai hingga 
        saat ini, sehingga pengajuan restitusi yang masih tertunda hingga saat ini sebesar 
        Rp22.200.000.000,00.
    d.  Selanjutnya PT XYZ mohon supaya restitusinya dapat dicairkan segera.

2.  Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tanggal 26 Desember 2001 tentang Tata 
    Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak Dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan mengatur 
    antara lain:
    a.  Konfirmasi Faktur Pajak dengan aplikasi Sistem Informasi Perpajakan adalah serangkaian 
        tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan tentang keabsahan Faktur Pajak.
    b.  Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman permintaan klarifikasi 
        dikirimkan melalui faksimile, jawaban klarifikasi belum/tidak diterima dan apabila berdasarkan 
        hasil pengujian arus barang dan arus uang dapat dibuktikan bahwa Faktur Pajak tersebut sah 
        adanya maka Faktur Pajak yang dimintakan klarifikasi tersebut dapat diperhitungkan sebagai 
        Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Faktur Pajak yang dianggap absah berdasarkan 
        pengujian arus uang dan arus barang tersebut harus dibuatkan berita acara dan 
        ditandatangani oleh petugas pemeriksa dan pejabat yang berwenang yaitu:
        -   Kepala Seksi PPN dan PTLL dalam hal yang melakukan konfirmasi adalah Kantor 
            Pelayanan Pajak.
        -   Ketua Kelompok Pemeriksa Pajak dalam hal yang melakukan konfirmasi adalah 
            Pemeriksa Pajak.
        -   Kepala Bidang PPN dalam hal konfirmasi dilakukan oleh unit fungsional di Kanwil 
            dalam rangka proses keberatan.
        Berita acara tersebut dilampirkan dalam kertas kerja pemeriksaan.

3.  Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan agar proses restitusi yang diajukan oleh 
    PT XYZ ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk dimaklumi.


A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR PPN DAN PTLL

ttd

I MADE GDE ERATA
</code>