{{/tkb/admin/user_images/images/logo%20djp.jpg}}\\
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA\\
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

----


31 Desember 2003

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK\\
NOMOR SE-36/PJ.53/2003\\
\\
TENTANG\\
\\
PENYAMPAIAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR [[view.php?id=3bf29f38421bc1764e6f1d1545479f93|**63 TAHUN 2003**]]\\
         TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH\\
         DI KAWASAN BERIKAT (//BONDED ZONE//) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM DAN\\
         KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR [[view.php?id=4206e38996fae4028a26d43b24f68d32|**583/KMK.03/2003**]] TENTANG PELAKSANAAN PERLAKUAN\\
        PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT\\
                 (//BONDED ZONE//) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

1.

Bersama ini disampaikan fotokopi:

 

a.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor [[view.php?id=3bf29f38421bc1764e6f1d1545479f93|**63 TAHUN 2003**]] Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (//Bonded Zone//) Dalam Industri Pulau Batam, dan

 

b.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=4206e38996fae4028a26d43b24f68d32|**583/KMK.03/2003**]] tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (//Bonded Zone//) Daerah Industri Pulau Batam.

2.

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian sehubungan dengan terbitnya ketentuan baru tersebut adalah pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (//Bonded Zone//) Daerah Industri Pulau Batam sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca|**39 TAHUN 1998**]] secara bertahap mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2004 dengan pentahapan sebagai berikut:

 

(1)

Tahap Pertama, mulai 1 Januari 2004, PPN dan PPn BM dikenakan atas:

 

 

1.

kendaraan bermotor segala jenis;

 

 

2.

rokok dan hasil tembakau lainnya;

 

 

3.

minuman yang mengandung alkohol.

 

(2)

Tahap Kedua, mulai 1 Maret 2004, PPN dan PPn BM dikenakan atas barang elektronik segala jenis.

 

(3)

Pentahapan selanjutnya, akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan paling lambat setiap 6 (enam) bulan.

Demikian untuk mendapat perhatian dan disosialisasikan pada wilayah kerja masing-masing.

 

 

| |   |DIREKTUR JENDERAL,\\ \\ ttd\\ \\ HADI POERNOMO|
| |   |                                              |