KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA\\
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

\\
INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL PAJAK\\
NOMOR INS-04/PJ/2014

\\
TENTANG\\
 

PENYELESAIAN PENUGASAN PEMERIKSAAN TERKAIT DALUWARSA PENETAPAN

\\
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,\\
 

Dalam rangka menyelesaikan penugasan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) terkait penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal13 ayat (1), Pasal15 ayat (1), Pasal II angka 2 Undang-Undang Nomor [[view.php?id=423215dae3a7a243e300638262f9242d|**28 TAHUN 2007**]] tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan mempertimbangkan Pasal 2 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=f39f6f54273cc68d91eb7443932a64ad|**18/PMK.03/2013**]] tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dengan ini memberi instruksi


 

Kepada

:

1.\\
2.

Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak\\
Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

 

 

di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

 

 

 

Untuk

:

 

 

 

 

KESATU

:

Kepala Kantor Pelayanan Pajak

 

 

a.

Meneliti dan memastikan kebenaran data instruksi/persetujuan/penugasan pemeriksaan/Surat Perintah Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan pada menu Aplikasi Laporan Pemeriksaan Pajak (ALPP) untuk Masa Pajak/Bagian Tahun Pajak/Tahun Pajak yang telah daluwarsa penetapan dan sampai dengan tanggal instruksi ini belum diselesaikan.

 

 

b.

Atas instruksi/persetujuan/penugasan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang telah diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan, diselesaikan dengan membuat LHP Sumir berdasarkan instruksi ini paling lambat tanggal 31 Desember 2014.

 

 

c.

Atas instruksi/persetujuan/penugasan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang belum diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan, dikoordinasikan dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak untuk dibatalkan berdasarkan instruksi ini.

 

 

d.

Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat pembatalan instruksi/persetujuan/penugasan pemeriksaan diterima dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, memastikan kebenaran //update// pembatalan penugasan pada menu ALPP.

 

 

 

 

KEDUA

:

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

 

 

a.

Melaksanakan kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk membatalkan instruksi/persetujuan/penugasan pemeriksaan berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=973cf0f1e5cb6a86bcc5a188d698a7bc|**SE-28/PJ/2013**]] tentang Kebijakan Pemeriksaan terhadap instruksi/persetujuan/penugasan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a yang belum diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan.

 

 

b.

Menyampaikan surat pembatalan instruksi/persetujuan/penugasan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak paling lambat 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya instruksi ini.

 

 

 

 

KETIGA

:

Melaksanakan lnstruksi Direktur Jenderal Pajak sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

 

 

lnstruksi Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.

 

 

Salinan lnstruksi Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada:

 

 

1.\\
2.\\
3.\\
4.\\
5.\\
6.

Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur;

Direktur Transformasi Proses Bisnis;

Direktur Peraturan Perpajakan I;

Direktur Peraturan Perpajakan II;

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan; dan

Direktur lntelijen dan Penyidikan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dikeluarkan di Jakarta\\
Pada tanggal 1 Oktober 2014\\
\\
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,\\
\\
ttd\\
\\
A. FUAD RAHMANY\\
NIP 195411111981121001

Kp.:PJ.042/PJ.0421