{{wst>faq
|dasarhukum =
"XXXXXXXX"
|tanya =
"Kalau WP OP yang melakukan penyetoran sendiri PPh 4 ayat (2) Sewa (bukan pemotong/pemungut) tersebut wajib menyampaikan SPT Masa PPh unifikasi berbentuk dokumen elektronik melalui aplikasi e-Bupot Unifikasi, maka sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) s.d ayat (4) Per - 24/PJ/2021 apakah wajib memiliki Sertifikat Elektronik atau Kode Otorisasi DJP ? Apa saja persyaratannya untuk memperoleh Sertifikat Elektronik atau Kode Otorisasi DJP tersebut ?" Tetep wajib kan ya klo sertel, klo untuk kode otorisasi
|jawab =
kabar terakhir di grup soal kode otorisasi dari PP bulan Juni 2021, dan di sebutkan masih dalam pengembangan tim IT
RIZKI SAFARI
|telepon =
====> isi rekomendasi telepon di sini <====
|twitter =
Hai Kak,
====> isi rekomendasi twitter di sini <====
Tks*XXXX
|livechat =
====> isi rekomendasi livechat di sini <====
|email =
* ====> isi rekomendasi email di sini <====
|id = "$ID$"
|batas = -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
}}
~~DISCUSSION~~