{{wst>faq
|dasarhukum =
"XXXXXXXX"
|tanya =
perusahaan saya hanya sebagai pengurusan dokumen apakah bisa termasuk PMK 32 tahun 2019 pasal 4 ayat 2 huruf C Jasa Freigt Forwading -> jasa yg penyerahannya PPn 0%
|jawab =
tidak ada definisi jasa freight forwarding di PMK-32/2019 adanya definisi di aturan lain. Penentuannya dikembalikan lagi ke WP, kalau menurut dia jasa yg diserahkan termasuk jasa freight forwarding maka atas ekspornya dikenai PPN 0%. Jika ragu bisa penegasan KPP.
NATASHA GHITA DESTYVIANI
|telepon =
====> isi rekomendasi telepon di sini <====
|twitter =
Hai Kak,
====> isi rekomendasi twitter di sini <====
Tks*XXXX
|livechat =
====> isi rekomendasi livechat di sini <====
|email =
* ====> isi rekomendasi email di sini <====
|id = "$ID$"
|batas = -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
}}
~~DISCUSSION~~