KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
{{/tkb/admin/user_images/images/logo%20djp.jpg?74x73}}

\\
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK


Yth.

1.

Para Kepala Kanwil DJP;

 

 

2.

Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP);

 

 

3.

Para Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP);

 

di seluruh Indonesia

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor [[view.php?id=d3d9446802a44259755d38e6d163e820|**7 TAHUN 1983**]] tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (UU PPh) dinyatakan bahwa apabila pajak yang terutang untuk suatu Tahun Pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) maka kekurangan pajak yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 25 (dua puluh lima) bulan ke tiga setelah Tahun Pajak berakhir, sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan disampaikan. Sementara itu, Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor [[view.php?id=45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26|**6 TAHUN 1983**]] tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah\\
terakhir dengan Undang-Undang Nomor [[view.php?id=423215dae3a7a243e300638262f9242d|**28 TAHUN 2007**]] (UU KUP) mengatur bahwa kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan harus dibayar lunas sebelum Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan disampaikan.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum mengenai penyampaian dan pelunasan kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan terutang berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2008, dengan ini ditegaskan bahwa:

1.

Batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

2.

Batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

3.

Pelunasan kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan terutang berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan harus dilakukan sebelum SPT Tahunan Pajak Penghasilan tersebut disampaikan, paling lama sesuai dengan batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2.

Demikian disampaikan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DItetapkan di

:

Jakarta

 

Pada tanggal

:

27 Maret 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktur Jenderal Pajak,

ttd,\\
\\
Darmin Nasution\\
NIP 130605098

 

Tembusan:\\
1.    Sekretaris Direktorat Jenderal;\\
2.    Para Direktur;\\
3.    Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;\\
4.    Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.