KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                      21 Mei 2002

                      SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                           NOMOR SE - 22/PJ.51/2002

                        TENTANG

            PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN 
               OLEH PENGUSAHA BIDANG REAL ESTAT DAN INDUSTRIAL ESTAT

                          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang sama dalam pengenaan Pajak Pertambahan 
Nilai atas penyerahan tanah dan atau bangunan oleh Pengusaha Kena Pajak Bidang Realestat dan Pengusaha 
Kena Pajak Lainnya, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.  Ketentuan yang selama ini dipergunakan sebagai dasar dalam pengenaan PPN atas penyerahan tanah 
    dan atau bangunan diantaranya adalah:
    a.  Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-55/PJ.3/1985 tanggal 20 Agustus 1985 
        tentang Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Untuk Penyerahan Bangunan Oleh 
        Pengusaha Bidang Real Estat dan Industrial Estat;
    b.  Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-1376/PJ.3/1986 tanggal 16 Mei 1986 tentang Masalah 
        Dasar Pengenaan Pajak dan Penyerahan Rumah Murah.

2.  Ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam butir 1 di atas tidak sesuai lagi dengan Undang-
    undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 
    atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 
    (Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai)), yang dalam Pasal 1 angka 17 diatur bahwa Dasar 
    Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang 
    ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak 
    yang terutang.

3.  Sesuai dengan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, Dasar Pengenaan Pajak 
    atas penyerahan tanah dan atau bangunan adalah harga jual, yaitu nilai berupa uang, termasuk semua 
    biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, 
    tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan 
    harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

4.  Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan tanah dan 
    atau bangunan, mulai tanggal 1 Juni 2002 dikembalikan sesuai dengan mekanisme dan Dasar 
    Pengenaan Pajak secara umum berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, dengan tidak 
    lagi memperhitungkan faktor pengurangan sebesar 20% dari harga jual tanah.

5.  Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-55/PJ.3/1985 tanggal 20 Agustus 1985, Surat Direktur 
    Jenderal Pajak Nomor S-1376/PJ.3/1986 tanggal 16 Mei 1986 beserta surat-surat penegasan lainnya 
    yang pernah dikeluarkan dinyatakan tidak berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juni 2002.

Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian dan disebarluaskan pada wilayah kerja masing-masing.




DIREKTUR JENDERAL,

ttd

HADI POERNOMO
</code>