KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                       DEPARTEMEN  KEUANGAN  REPUBLIK  INDONESIA
                      DIREKTORAT  JENDERAL  PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                 7 Februari 2000

                      SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                           NOMOR SE - 04/PJ.52/2000

                               TENTANG

          PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MULTILEVEL MARKETING

                          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan telah diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-39/PJ.43/1999 tanggal 
17 September 1999 perihal Perlakuan Perpajakan atas Penghasilan sehubungan kegiatan Multilevel Marketing, 
dengan ini ditegaskan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan Multilevel tersebut sebagai berikut :

1.  Faktur Pajak

    1.1.    Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang 
        Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
        sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 TAHUN 1994, apabila 
        pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan 
        Jasa Kena Pajak, Faktur Pajak dibuat pada saat pembayaran.

    1.2.    Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf b Keputusan Direktur Jenderal Pajak 
        Nomor : KEP - 53/PJ./1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Penetapan Saat Pembuatan, 
        Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak 
        Standar ditegaskan bahwa Faktur Pajak Standar harus dibuat selambat-lambatnya pada saat 
        penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan 
        Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak.

    1.3.    Sesuai ketentuan yang diatur dalam butir 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : 
        SE-02/PJ.52/1995 tanggal 26 Januari 1994 perihal Faktur Pajak Gabungan, Pengusaha Kena 
        Pajak Perusahaan Multi Level Marketing diperkenankan untuk membuat Faktur Pajak 
        Gabungan atas penyerahan Barang Kena Pajak kepada pembeli yang sama yang dilakukan 
        dalam satu Masa Pajak, dan harus dibuat selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya 
        setelah bulan terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak. Faktur Pajak Gabungan tersebut 
        harus dibuat sesuai dengan ketentuan pembuatan Faktur Pajak Standar sebagaimana 
        ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP - 53/PJ./1994 tanggal 29 
        Desember 1994.

    1.4.    Selanjutnya dalam butir 2 Surat Edaran tersebut ditegaskan bahwa dalam hal terdapat 
        pembayaran sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau terdapat pembayaran sebelum 
        Faktur Pajak Gabungan tersebut dibuat, maka untuk pembayaran tersebut   dibuat Faktur Pajak 
        tersendiri pada saat diterimanya pembayaran. Dengan demikian apabila atas penyerahan 
        Barang Kena Pajak oleh Perusahaan Multi Level Marketing kepada anggotanya telah dibayar 
        sebelum Faktur Pajak Gabungan dibuat, maka atas penyerahan tersebut terutang PPN pada 
        saat pembayaran dan Faktur Pajak wajib dibuat oleh Perusahaan Multi Level Marketing pada 
        saat pembayaran tersebut.

2.  Rabat

    2.1.    Sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 huruf o Undang-undang PPN, potongan harga 
        yang diperkenankan untuk dikurangkan dari Harga Jual adalah potongan harga yang 
        dicantumkan dalam Faktur Pajak. Dengan demikian potongan harga atau rabat yang dapat 
        dikurangkan dari Harga Jual oleh Perusahaan Multi Level Marketing adalah potongan harga 
        atau rabat yang nyata-nyata dicantumkan dalam Faktur Pajak.

    2.2.    Untuk itu atas rabat pribadi dan rabat diffrential yang diberikan oleh Perusahaan Multi Level 
        Marketing kepada anggotanya namun tidak dicantumkan dalam Faktur Pajak, tetap dikenakan 
        PPN.

Demikian untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.




DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

MACHFUD SIDIK
</code>