KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
==== Surat Edaran Dirjen Pajak ====
  * [[peraturan:sedp:27pj2022|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-27/PJ/2022 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA]]
  * [[peraturan:sedp:23pj2022|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-23/PJ/2022 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 173/PMK.03/2021 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PELUNASAN, DAN PENGADMINISTRASIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI DAN/ATAU KE KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS]]
  * [[peraturan:sedp:20pj2022|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-20/PJ/2022 :: PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SERTA PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PERSEROAN PERORANGAN]]
  * [[peraturan:sedp:18pj2022|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-18/PJ/2022 :: KODE NOTA PENGHITUNGAN DAN KODE KETETAPAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:17pj2022|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-17/PJ/2022 :: PETUNJUK TEKNIS PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN ATAS SURAT KETERANGAN PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH]]
  * [[peraturan:sedp:14pj2022|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-14/PJ/2022 :: PETUNJUK PEMBUATAN DAN PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN FAKTUR PAJAK SERTA PENEGASAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA SEHUBUNGAN DENGAN PEMBUATAN FAKTUR PAJAK DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 6/PMK.010/2022 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN RUMAH TAPAK DAN SATUAN RUMAH SUSUN YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2022]]
  * [[peraturan:sedp:11pj2022|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-11/PJ/2022 :: PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN OBJEK PAJAK UNTUK PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:9pj2022|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-9/PJ/2022 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABA UNTUK PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN]]
  * [[peraturan:sedp:07pj2022|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-07/PJ/2022 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBUBUHAN CAP PEMETERAIAN KEMUDIAN]]
  * [[peraturan:sedp:05pj2022|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-05/PJ/2022 :: PENGAWASAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:03pj2022|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-03/PJ/2022 :: BENTUK, ISI, DAN KODE LAPORAN RUTIN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:04pj2022|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-04/PJ/2022 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PROSEDUR OPERASIONAL SEHUBUNGAN DENGAN PERUBAHAN TUGAS DAN FUNGSI BIDANG DATA DAN PENGAWASAN POTENS! PERPAJAKAN DAN BIDANG PENDAFTARAN, EKSTENSIFIKASI, DAN PENILAIAN PADA KANTOR WILAYAH SELAIN KANTOR WILAYAH WAJIB PAJAK BESAR DAN KANTOR WILAYAH JAKARTA KHUSUS]]
  * [[peraturan:sedp:02pj2022|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-02/PJ/2022 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 48/PMK.03/2021 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN, PELAPORAN, DAN PENDATAAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:01pj2022|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-01/PJ/2022 :: NASKAH DINAS YANG DIGUNAKAN SEBAGAI KORESPONDENSI INTERNAL DALAM PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK ATAS JUMLAH PAJAK YANG MASIH HARUS DIBAYAR]]
  * [[peraturan:sedp:57pj2021|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-57/PJ/2021 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PERSATUAN EMIRAT ARAB TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN]]
  * [[peraturan:sedp:56pj2021|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-56/PJ/2021 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN DAN PENCABUTAN PENETAPAN PEMUNGUT BEA METERAI]]
  * [[peraturan:sedp:59pj2021|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-59/PJ/2021 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN, PEMBERIAN, PEMBATALAN SERTA PERMOHONAN DAN PENERBITAN KEMBALI IZIN PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN ATAU PENCATATAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS ATAU PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT]]
  * [[peraturan:sedp:58pj2021|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-58/PJ/2021 :: PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS]]
  * [[peraturan:sedp:55pj2021|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-55/PJ/2021 :: PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 107/PMK.03/2017 TENTANG PENETAPAN SAAT DIPEROLEHNYA DIVIDEN DAN DASAR PENGHITUNGANNYA OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI ATAS PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI LUAR NEGERI SELAIN BADAN USAHA YANG MENJUAL SAHAMNYA DI BURSA EFEK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 93/PMK.03/2019]]
  * [[peraturan:sedp:53pj2021|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-53/PJ/2021 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENAHAN BASIS DATA MASTER FILE WAJIB PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:52pj2021|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-52/PJ/2021 :: PETUNJUK UMUM INTERPRETASI DAN PENERAPAN KETENTUAN DALAM PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA]]
  * [[peraturan:sedp:50pj2021|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-50/PJ/2021 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA UNTUK ELIMINASI PAJAK BERGANDA SEHUBUNGAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN DAN PENGHINDARAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:49pj2021|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-49/PJ/2021 :: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROSEDUR PERSETUJUAN BERSAMA]]
  * [[peraturan:sedp:48pj2021|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-48/PJ/2021 :: PETUNJUK PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN, PENGAWASAN, SANKSI, DAN PENCABUTAN PENYEDIA JASA APLIKASI PERPAJAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:47pj2021|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-47/PJ/2021 :: PETUNJUK PELAKSANAAN TINDAK LANJUT PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK BENDAHARA OLEH KANTOR PELAYANAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:46pj2021|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-46/PJ/2021 :: TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN EDUKASI PERPAJAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:45pj2021|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-45/PJ/2021 :: PENGUJIAN FAKTUR PAJAK YANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAINYA DAPAT DIKREDITKAN SEBAGAI PAJAK MASUKAN]]
  * [[peraturan:sedp:44pj2021|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-44/PJ/2021 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 9/PMK.03/2021 TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 82/PMK.03/2021]]
  * [[peraturan:sedp:43pj2021|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-43/PJ/2021 :: STANDARDISASI IDENTITAS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:42pj2021|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-42/PJ/2021 :: KODE NOTA PENGHITUNGAN DAN KODE KETETAPAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:41pj2021|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-41/PJ/2021 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PENGGUNAAN NOMOR IDENTITAS SUBUNIT ORGANISASI INSTANSI PEMERINTAH SERTA KEWAJIBAN PELAPORAN PAJAK INSTANSI PEMERINTAH]]
  * [[peraturan:sedp:39pj2021|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-39/PJ/2021 :: IMPLEMENTASI COMPLIANCE RISK MANAGEMENT DAN BUSINESS INTELLIGENCE]]
  * [[peraturan:sedp:37pj2021|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-37/PJ/2021 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 220/PMK.03/2020 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS TERTENTU]]
  * [[peraturan:sedp:36pj2021|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-36/PJ/2021 :: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN UNGGULAN BIDANG PERPAJAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:35pj2021|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-35/PJ/2021 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PENELITIAN SURAT KETERANGAN DOMISILI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI PADA PROSES PEMERIKSAAN, KEBERATAN, DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:34pj2021|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-34/PJ/2021 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENAHAN BASIS DATA PENGUSAHA KENA PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:31pj2021|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-31/PJ/2021 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 21/PMK.010/2021 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN RUMAH TAPAK DAN UNIT HUNIAN RUMAH SUSUN YANG DITANGGUNG PEMERINTAH]]
  * [[peraturan:sedp:30pj2021|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-30/PJ/2021 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PENERAPAN REORGANISASI INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.01/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 210/PMK.01/2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:29pj2021|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-29/PJ/2021 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:28pj2021|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-28/PJ/2021 :: PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN TANAH DAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN ATAS PEROLEHAN TANAH]]
  * [[peraturan:sedp:27pj2021|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-27/PJ/2021 :: PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PENATAUSAHAAN PEMINDAHAN TEMPAT WAJIB PAJAK TERDAFTAR DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA REORGANISASI INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:26pj2021|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-26/PJ/2021 :: PENGGUNAAN APLIKASI SILENT DALAM RANGKA MENDUKUNG KEGIATAN INTELIJEN PERPAJAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:07pj2021|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-07/PJ/2021 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABA UNTUK PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KANADA DAN PROTOKOLNYA]]
  * [[peraturan:sedp:09pj2021|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-09/PJ/2021 :: TENTANG PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABA UNTUK PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN BELGIA]]
  * [[peraturan:sedp:11pj2021|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-11/PJ/2021 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABA UNTUK PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK PERANCIS]]
  * [[peraturan:sedp:12pj2021|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-12/PJ/2021 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABA UNTUK PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN INGGRIS]]
  * [[peraturan:sedp:16pj2021|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-16/PJ/2021 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABA UNTUK PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN BELANDA DAN PROTOKOLNYA]]
  * [[peraturan:sedp:13pj2021|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-13/PJ/2021 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABA UNTUK PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA]]
  * [[peraturan:sedp:15pj2021|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-15/PJ/2021 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABA UNTUK PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK PORTUGAL]]
  * [[peraturan:sedp:17pj2021|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-17/PJ/2021 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABA UNTUK PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDIA]]
  * [[peraturan:sedp:19pj2021|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-19/PJ/2021 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABA UNTUK PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA QATAR]]
  * [[peraturan:sedp:05pj2021|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-05/PJ/2021 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABA UNTUK PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AUSTRALIA]]
  * [[peraturan:sedp:06pj2021|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-06/PJ/2021 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABA UNTUK PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH JEPANG]]
  * [[peraturan:sedp:18pj2021|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-18/PJ/2021 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABA UNTUK PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH UNI EMIRAT ARAB]]
  * [[peraturan:sedp:14pj2021|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-14/PJ/2021 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABA UNTUK PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK POLANDIA]]
  * [[peraturan:sedp:08pj2021|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-08/PJ/2021 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABA UNTUK PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FINLANDIA]]
  * [[peraturan:sedp:10pj2021|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-10/PJ/2021 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABA UNTUK PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN DENMARK]]
  * [[peraturan:sedp:25pj2021|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-25/PJ/2021 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABA UNTUK PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SERBIA]]
  * [[peraturan:sedp:23pj2021|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-23/PJ/2021 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABA UNTUK PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA]]
  * [[peraturan:sedp:24pj2021|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-24/PJ/2021 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABA UNTUK PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA]]
  * [[peraturan:sedp:20pj2021|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-20/PJ/2021 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABA UNTUK PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH SELANDIA BARU]]
  * [[peraturan:sedp:21pj2021|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-21/PJ/2021 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABA UNTUK PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SINGAPURA]]
  * [[peraturan:sedp:22pj2021|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-22/PJ/2021 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABA UNTUK PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KEHARYAPATIHAN LUXEMBOURG]]
  * [[peraturan:sedp:03pj2021|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-03/PJ/2021 :: PETUNJUK PELAKSANAAN REKONSILIASI ANTARA PEMERINTAH DAERAH, KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK SETEMPAT ATAS PENYETORAN PAJAK PUSAT KE REKENING KAS UMUM NEGARA]]
  * [[peraturan:sedp:01pj2021|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-01/PJ/2021 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBUBUHAN CAP BUKTI PELUNASAN SELISIH KURANG BEA METERAI]]
  * [[peraturan:sedp:53pj2020|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-53/PJ/2020 :: KODE NOTA PENGHITUNGAN DAN KODE KETETAPAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:52pj2020|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-52/PJ/2020 :: INKLUSI KESADARAN PAJAK DALAM PENDIDIKAN]]
  * [[peraturan:sedp:55pj2020|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-55/PJ/2020 :: PENJELASAN MENGENAI KRITERIA PEDAGANG ECERAN]]
  * [[peraturan:sedp:50pj2020|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-50/PJ/2020 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PENGGUNAAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO]]
  * [[peraturan:sedp:48pj2020|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-48/PJ/2020 :: SELEKSI PENYEDIA JASA APLIKASI PERPAJAKAN DAN PENAMBAHAN LAYANAN APLIKASI PERPAJAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:47pj2020|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-47/PJ/2020 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 86/PMK.03/2020 TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.03/2020]]
  * [[peraturan:sedp:46pj2020|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-46/PJ/2020 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU]]
  * [[peraturan:sedp:45pj2020|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-45/PJ/2020 :: PEDOMAN PENGAMANAN PERANGKAT DAN FASILITAS PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI]]
  * [[peraturan:sedp:44pj2020|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-44/PJ/2020 :: PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN MELALUI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK]]
  * [[peraturan:sedp:43pj2020|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-43/PJ/2020 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 86/PMK.03/2020 TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019]]
  * [[peraturan:sedp:42pj2020|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-42/PJ/2020 :: PERSYARATAN PERJALANAN BAGI PEGAWAI DAN TINDAK LANJUT PANDUAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS DALAM TATANAN KENORMALAN BARU DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:41pj2020|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-41/PJ/2020 :: PETUNJUK PELAKSANAAN ADMINISTRASI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DEBITUR TERKAIT DENGAN PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA/SUBSIDI MARGIN UNTUK KREDIT/PEMBIAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL]]
  * [[peraturan:sedp:38pj2020|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-38/PJ/2020 :: IMPLEMENTASI APLIKASI TAXPAYER ACCOUNTING MODUL REVENUE ACCOUNTING SYSTEM DALAM RANGKA PENCATATAN TRANSAKSI PERPAJAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:39pj2020|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-39/PJ/2020 :: TATA CARA PEMUTAKHIRAN BASIS DATA CORE UNTUK PEMBARUAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN PENGEMBANGAN TAXPAYER ACCOUNTING MODUL REVENUE ACCOUNTING SYSTEM]]
  * [[peraturan:sedp:37pj2020|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-37/PJ/2020 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)]]
  * [[peraturan:sedp:36pj2020|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-36/PJ/2020 :: PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DOKUMEN PERPAJAKAN SELAIN SURAT PEMBERITAHUAN YANG DIOLAH DI UNIT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:35pj2020|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-35/PJ/2020 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN FASILITAS TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU SERTA PENYERAHAN DAN PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU]]
  * [[peraturan:sedp:34pj2020|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-34/PJ/2020 :: PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN TUGAS DALAM TATANAN KENORMALAN BARU DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:33pj2020|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-33/PJ/2020 :: PANDUAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS DALAM TATANAN NORMAL BARU DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:31pj2020|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-31/PJ/2020 :: PEMBUKAAN KEMBALI LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN VIA TELEPON 1500200]]
  * [[peraturan:sedp:32pj2020|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-32/PJ/2020 :: PENEGASAN ATAS PENETAPAN PERIODE WAKTU KEADAAN KAHAR AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-1 9)]]
  * [[peraturan:sedp:30pj2020|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-30/PJ/2020 :: PANDUAN PELAKSANAAN BEKERJA DARI KANTOR (WORK FROM OFFICE) DAN BEKERJA DARI RUMAH (WORK FROM HOME) DALAM MASA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:29pj2020|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-29/PJ/2020 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 44/PMK.03/2020 TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019]]
  * [[peraturan:sedp:27pj2020|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-27/PJ/2020 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-04/PJ/2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ADMINISTRASI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, SERTIFIKAT ELEKTRONIK, DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:28pj2020|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-28/PJ/2020 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PENELITIAN BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN/ATAU PERUBAHAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:26pj2020|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-26/PJ/2020 :: PROSEDUR PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN DALAM KEADAAN KAHAR AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019]]
  * [[peraturan:sedp:25pj2020|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-25/PJ/2020 :: PETUNJUK PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI DAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PENGUSAHAAN PANAS BUMI]]
  * [[peraturan:sedp:24pj2020|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-24/PJ/2020 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 28/PMK.03/2020 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PAJAK TERHADAP BARANG DAN JASA YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)]]
  * [[peraturan:sedp:23pj2020|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-23/PJ/2020 :: PERPANJANGAN MASA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:22pj2020|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-22/PJ/2020 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN]]
  * [[peraturan:sedp:21pj2020|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-21/PJ/2020 :: PERPANJANGAN MASA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:20pj2020|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-20/PJ/2020 :: PEDOMAN INTERAKSI DAN KORESPONDENSI DALAM MELAKSANAKAN TATA KELOLA PROYEK PEMBARUAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN SELAMA MASA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)]]
  * [[peraturan:sedp:19pj2020|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-19/PJ/2020 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 23/PMK.03/2020 TENTANG INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK WABAH VIRUS CORONA]]
  * [[peraturan:sedp:18pj2020|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-18/PJ/2020 :: PANDUAN PELAKSANAAN TUGAS TERKAIT UPAYA PENINGKATAN KEWASPADAAN ATAS PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:17pj2020|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-17/PJ/2020 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 186/PMK.03/2019 TENTANG KLASIFIKASI OBJEK PAJAK DAN TATA CARA PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:15pj2020|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-15/PJ/2020 :: PEDOMAN DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) DALAM PELAKSANAAN WORK FROM HOME (WFH)]]
  * [[peraturan:sedp:16pj2020|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-16/PJ/2020 :: PANDUAN TINDAK LANJUT PELAKSANAAN TUGAS DAN PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:14pj2020|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-14/PJ/2020 :: PETUNJUK TEKNIS PENGHITUNGAN PENYESUAIAN DALAM PENENTUAN NILAI TANAH UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:13pj2020|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-13/PJ/2020 :: PANDUAN PELAKSANAAN TUGAS SELAMA MASA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:12pj2020|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-12/PJ/2020 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENAHAN ADMINISTRASI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK INSTANSI PEMERINTAH/BENDAHARA]]
  * [[peraturan:sedp:11pj2020|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-11/PJ/2020 :: TATA CARA KEGIATAN PENGUMPULAN DATA LAPANGAN DAN PENJAMINAN KUALITAS DATA DALAM RANGKA PERLUASAN BASIS DATA]]
  * [[peraturan:sedp:06pj2020|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-06/PJ/2020 :: PENYESUAIAN PROSEDUR OPERASIONAL SEHUBUNGAN DENGAN PERUBAHAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA]]
  * [[peraturan:sedp:07pj2020|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-07/PJ/2020 :: KEBIJAKAN PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PERLUASAN BASIS PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:08pj2020|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-08/PJ/2020 :: TATA CARA PENYELESAIAN PERMINTAAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:10pj2020|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-10/PJ/2020 :: PENGGUNAAN APLIKASI DESKTOP PEMERIKSAAN DALAM RANGKA MENDUKUNG KEGIATAN PEMERIKSAAN]]
  * [[peraturan:sedp:09pj2020|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-09/PJ/2020 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PENCEGAHAN DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:05pj2020|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-05/PJ/2020 :: PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:04pj2020|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-04/PJ/2020 :: PENEGASAN PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA KEPELABUHANAN TERTENTU KEPADA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT YANG MELAKUKAN KEGIATAN ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI]]
  * [[peraturan:sedp:03pj2020|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-03/PJ/2020 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK TAJIKISTAN MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN]]
  * [[peraturan:sedp:02pj2020|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-02/PJ/2020 :: PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN PADA MASA PAJAK YANG TIDAK SAMA]]
  * [[peraturan:sedp:01pj2020|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-01/PJ/2020 :: PELUNASAN UTANG PAJAK DAN BIAYA PENAGIHAN PAJAK YANG MENJADI KEWAJIBAN PENANGGUNG PAJAK ATAS WAJIB PAJAK BADAN DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA]]
  * [[peraturan:sedp:38pj2019|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-38/PJ/2019 :: PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN LAPORAN PER NEGARA]]
  * [[peraturan:sedp:39pj2019|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-39/PJ/2019 :: PEDOMAN PEMERIKSAAN KEPATUHAN LEMBAGA KEUANGAN ATAS PEMENUHAN KEWAJIBAN DALAM PELAKSAAN AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK PELAKSANAAN PERJANJIAN INTERNASIONAL]]
  * [[peraturan:sedp:37pj2019|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-37/PJ/2019 :: KETENTUAN PELAKSANAAN REKONSILIASI ANTARA PEMERINTAH DAERAH, KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK SETEMPAT ATAS PENYETORAN PAJAK PUSAT KE REKENING KAS UMUM NEGARA]]
  * [[peraturan:sedp:36pj2019|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-36/PJ/2019 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PENGHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:35pj2019|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-35/PJ/2019 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SECARA ELEKTRONIK MELALUI SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM DAN SISTEM PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK]]
  * [[peraturan:sedp:34pj2019|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-34/PJ/2019 :: PROSEDUR PENERBITAN SURAT KETERANGAN PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN ATAS IMPOR YANG MERUPAKAN PEMASUKAN BARANG YANG DIGUNAKAN UNTUK KEGIATAN PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:33pj2019|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-33/PJ/2019 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-08/PJ/2019 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PENYESUAIAN, DAN PENGHAPUSAN NOMOR OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:31pj2019|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-31/PJ/2019 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN DOMISILI BAGI SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI INDONESIA DAN PENGESAHAN FORMULIR KHUSUS]]
  * [[peraturan:sedp:30pj2019|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-30/PJ/2019 :: KEBIJAKAN TATA KELOLA KEWENANGAN AKSES DATA PERPAJAKAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:27pj2019|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-27/PJ/2019 :: PROSEDUR PENGEMBALIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG BAWAAN KEPADA TURIS ASING]]
  * [[peraturan:sedp:25pj2019|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-25/PJ/2019 :: PETUNJUK LEBIH LANJUT PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 215/PMK.03/2018 TENTANG PENGHITUNGAN ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN PAJAK BERJALAN YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK BARU, BANK. BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH, WAJIB PAJAK MASUK BURSA, WAJIB PAJAK LAINNYA YANG BERDASARKAN KETENTUAN DIHARUSKAN MEMBUAT LAPORAN KEUANGAN BERKALA DAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHATERTENTU]]
  * [[peraturan:sedp:24pj2019|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-24/PJ/2019 :: IMPLEMENTASI COMPLIANCE RISK MANAGEMENT DALAM KEGIATAN EKSTENSIFIKASI, PENGAWASAN, PEMERIKSAAN, DAN PENAGIHAN DI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:23pj2019|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-23/PJ/2019 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SERBIA TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN]]
  * [[peraturan:sedp:18pj2019|Surat Edaran Dirjen Pajak - 18/PJ/2019 :: TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN INTELIJEN PERPAJAKAN DAN PENGAMATAN]]
  * [[peraturan:sedp:15pj2019|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-15/PJ/2019 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PERTUKARAN INFORMASI SECARA SPONTAN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL]]
  * [[peraturan:sedp:14pj2019|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-14/PJ/2019 :: TATA CARA EKSTENSIFIKASI]]
  * [[peraturan:sedp:13pj2019|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-13/PJ/2019 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PENELITIAN BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERUBAHAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BAGI WAJIB PAJAK PENGEMBANG (DEVELOPER)]]
  * [[peraturan:sedp:11pj2019|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-11/PJ/2019 :: TATA CARA PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PERPAJAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:12pj2019|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-12/PJ/2019 :: PENGELOLAAN INFORMASI KEUANGAN SECARA OTOMATIS]]
  * [[peraturan:sedp:10pj2019|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-10/PJ/2019 :: KODE NOTA PENGHITUNGAN DAN KODE KETETAPAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:09pj2019|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-09/PJ/2019 :: PROSEDUR PELAKSANAAN DAN ADMINISTRASI LAYANAN PAJAK TERTENTU PADA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU]]
  * [[peraturan:sedp:08pj2019|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-08/PJ/2019 :: BIAYA KLAIM/MANFAAT ASURANSI PADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA]]
  * [[peraturan:sedp:06pj2019|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-06/PJ/2019 :: PELAYANAN SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) SERTA LAPORAN PENGALIHAN DAN REALISASI INVESTASI HARTA TAMBAHAN DAN/ATAU LAPORAN PENEMPATAN HARTA TAMBAHAN]]
  * [[peraturan:sedp:04pj2019|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-04/PJ/2019 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL]]
  * [[peraturan:sedp:05pj2019|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-05/PJ/2019 :: TATA CARA PEMUTAKHIRAN BASIS DATA SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) DAN TANDA TERIMA SPT UNTUK PEMBARUAN SISTEM INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SIDJP)]]
  * [[peraturan:sedp:03pj2019|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-03/PJ/2019 :: PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENYAMPAIAN, PENERIMAAN, DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN]]
  * [[peraturan:sedp:25pj2018|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-25/PJ/2018 :: TINDAK LANJUT ATAS SURAT PEMBERITAHUAN YANG DITERIMA DI UNIT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:24pj2018|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-24/PJ/2018 :: PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS IMBALAN YANG DITERIMA OLEH PEMBELI SEHUBUNGAN DENGAN KONDISI TERTENTU DALAM TRANSAKSI JUAL BELI]]
  * [[peraturan:sedp:21pj2018|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-21/PJ/2018 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BELARUS TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN]]
  * [[peraturan:sedp:20pj2018|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-20/PJ/2018 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGADMINISTRASIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PEMASUKAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS]]
  * [[peraturan:sedp:17pj2018|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-17/PJ/2018 :: TATA CARA PENANGANAN WAJIB PAJAK TERINDIKASI SEBAGAI PENERBIT FAKTUR PAJAK TIDAK SAH, WAJIB PAJAK PENERBIT FAKTUR PAJAK TIDAK SAH, DAN/ATAU WAJIB PAJAK TERINDIKASI SEBAGAI PENGGUNA FAKTUR PAJAK TIDAK SAH]]
  * [[peraturan:sedp:16pj2018|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-16/PJ/2018 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN TINDAK LANJUT ATAS SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH]]
  * [[peraturan:sedp:15pj2018|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-15/PJ/2018 :: KEBIJAKAN PEMERIKSAAN]]
  * [[peraturan:sedp:14pj2018|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-14/PJ/2018 :: PENGAWASAN WAJIB PAJAK PASCA PERIODE PENGAMPUNAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:13pj2018|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-13/PJ/2018 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM BUSINESS DEVELOPMENT SERVICES (BDS)]]
  * [[peraturan:sedp:11pj2018|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-11/PJ/2018 :: TATA CARA PEMUTAKHIRAN BASIS DATA MASTERFILE WAJIB PAJAK (MFWP) UNTUK PEMBARUAN SISTEM INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SIDJP)]]
  * [[peraturan:sedp:10pj2018|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-10/PJ/2018 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU, WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU, DAN PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH]]
  * [[peraturan:sedp:09pj2018|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-09/PJ/2018 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PERTUKARAN INFORMASI BERDASARKAN PERMINTAAN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL]]
  * [[peraturan:sedp:08pj2018|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-08/PJ/2018 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH BERMUDA (SEBAGAIMANA TELAH DIIZINKAN OLEH PEMERINTAH KERAJAAN INGGRIS RAYA DAN IRLANDIA UTARA) UNTUK PERTUKARAN INFORMASI BERKENAAN DENGAN KEPERLUAN PERPAJAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:07pj2018|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-07/PJ/2018 :: PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PENDAFTARAN LEMBAGA KEUANGAN DAN PENGELOLAAN PELAPORAN INFORMASI KEUANGAN SECARA OTOMATIS]]
  * [[peraturan:sedp:04pj2018|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-04/PJ/2018 :: PELAYANAN SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) SERTA LAPORAN PENGALIHAN DAN REALISASI INVESTASI HARTA TAMBAHAN DAN/ATAU LAPORAN PENEMPATAN HARTA TAMBAHAN]]
  * [[peraturan:sedp:02pj2018|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-02/PJ/2018 :: PETUNJUK PENDAFTARAN BAGI LEMBAGA KEUANGAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:01pj2018|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-01/PJ/2018 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK ONLINE]]
  * [[peraturan:sedp:43pj2017|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-43/PJ/2017 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, YANG TIDAK BENAR]]
  * [[peraturan:sedp:44pj2017|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-44/PJ/2017 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:42pj2017|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-42/PJ/2017 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK ONLINE]]
  * [[peraturan:sedp:41pj2017|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-41/PJ/2017 :: PEMOTONGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA DAN/ATAU DIPEROLEH OLEH SUATU TRANSPARENT ENTITY BELANDA ATAS PENGHASILAN DARI INVESTASI DI INDONESIA]]
  * [[peraturan:sedp:40pj2017|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-40/PJ/2017 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-18/PJ/2017 TENTANG TATA CARA PENELITIAN BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA]]
  * [[peraturan:sedp:35pj2017|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-35/PJ/2017 :: PETUNJUK PELAKSANAAN LEGALISASI ATAS SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:36pj2017|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-36/PJ/2017 :: PEDOMAN FORENSIK DIGITAL UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:37pj2017|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-37/PJ/2017 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:39pj2017|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-39/PJ/2017 :: PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 116/PMK.010/2017 TENTANG BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI]]
  * [[peraturan:sedp:34pj2017|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-34/PJ/2017 :: PENEGASAN PERLAKUAN PERPAJAKAN BAGI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM]]
  * [[peraturan:sedp:33pj2017|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-33/PJ/2017 :: TATA CARA PEMBERIAN LAYANAN ADMINISTRASI DAN PENERBITAN PRODUK HUKUM PERPAJAKAN DALAM HAL TERJADI GANGGUAN PADA SISTEM INFORMASI DAN/ATAU KEADAAN KAHAR]]
  * [[peraturan:sedp:31pj2017|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-31/PJ/2017 :: TATA CARA PERCEPATAN PEREKAMAN BUKTI PENERIMAAN SPT TAHUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:32pj2017|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-32/PJ/2017 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG]]
  * [[peraturan:sedp:30pj2017|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-30/PJ/2017 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN BELANDA UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN PROTOKOLNYA YANG DITANDATANGANI DI JAKARTA PADA TANGGAL 29 JANUARI 2002]]
  * [[peraturan:sedp:28pj2017|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-28/PJ/2017 :: PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN]]
  * [[peraturan:sedp:27pj2017|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-27/PJ/2017 :: PROSEDUR PENILAIAN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DALAM RANGKA MENGANALISIS KEWAJARAN PEREDARAN USAHA DAN/ATAU BIAYA MELALUI KEGIATAN PENGENAAN PBB ATAU PEMERIKSAAN]]
  * [[peraturan:sedp:25pj2017|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-25/PJ/2017 :: KODE NOTA PENGHITUNGAN DAN KODE KETETAPAN PER JENIS PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:26pj2017|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-26/PJ/2017 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBETULAN ATAS SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:24pj2017|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-24/PJ/2017 :: PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN HARTA SELAIN KAS YANG DIPERLAKUKAN ATAU DIANGGAP SEBAGAI PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:22pj2017|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-22/PJ/2017 :: BRAND DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:20pj2017|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-20/PJ/2017 :: PENGAWASAN WAJIB PAJAK PASCA PERIODE PENGAMPUNAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:19pj2017|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-19/PJ/2017 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARMENIA TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN ATAS MODAL]]
  * [[peraturan:sedp:18pj2017|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-18/PJ/2017 :: TATA CARA PENUNJUKAN PETUGAS PENILAI PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:16pj2017|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-16/PJ/2017 :: PERMINTAAN INFORMASI DAN/ATAU BUKTI ATAU KETERANGAN TERKAIT AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:17pj2017|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-17/PJ/2017 :: PEDOMAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:10pj2017|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-10/PJ/2017 :: PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN LAPANGAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:09pj2017|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-09/PJ/2017 :: TATA CARA PENERIMAAN DAN PENATAUSAHAAN LAPORAN WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:07pj2017|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-07/PJ/2017 :: TATA CARA PENGGANTIAN BUKTI PENERIMAAN SURAT (BPS), PEMBATALAN BPS, DAN PENGHAPUSAN BPS]]
  * [[peraturan:sedp:05pj2017|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-05/PJ/2017 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT LAOS MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN]]
  * [[peraturan:sedp:04pj2017|Surat Edaran Dirjen Pajak - 04/PJ/2017 :: PENENTUAN BENTUK USAHA TETAP BAGI SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI YANG MENYEDIAKAN LAYANAN APLIKASI DAN/ATAU LAYANAN KONTEN MELALUI INTERNET]]
  * [[peraturan:sedp:03pj2017|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-03/PJ/2017 :: SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI) TERHADAP PENATAUSAHAAN PIUTANG PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:02pj2017|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-02/PJ/2017 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 229/PMK.03/2014 TENTANG PERSYARATAN SERTA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SEORANG KUASA]]
  * [[peraturan:sedp:55pj2016|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-55/PJ/2016 :: TATA CARA PENYELESAIAN PENCABUTAN PERMOHONAN DAN/ATAU PENGAJUAN UPAYA HUKUM OLEH WAJIB PAJAK SERTA TATA CARA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SECARA JABATAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:54pj2016|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-54/PJ/2016 :: PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN PROPERTI, PENILAIAN BISNIS, DAN PENILAIAN ASET TAK BERWUJUD UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:53pj2016|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-53/PJ/2016 :: TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA]]
  * [[peraturan:sedp:51pj2016|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-51/PJ/2016 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:50pj2016|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-50/PJ/2016 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PENERBITAN DAN PENGIRIMAN SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:49pj2016|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-49/PJ/2016 :: PENGAWASAN WAJIB PAJAK MELALUI SISTEM INFORMASI]]
  * [[peraturan:sedp:46pj2016|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-46/PJ/2016 :: TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN UANG TEBUSAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:47pj2016|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-47/PJ/2016 :: KODE NOTA PENGHITUNGAN DAN KODE KETETAPAN PER JENIS PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:45pj2016|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-45/PJ/2016 :: PETUNJUK PENERIMAAN SURAT PERNYATAAN DALAM HAL TERJADI GANGGUAN PADA JARINGAN DAN/ATAU KEADAAN LUAR BIASA PADA AKHIR PERIODE PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN]]
  * [[peraturan:sedp:44pj2016|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-44/PJ/2016 :: TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGAWASAN LAPORAN GATEWAY DI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:43pj2016|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-43/PJ/2016 :: PETUNJUK TEKNIS MENGENAI PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-11/PJ/2016 TENTANG PENGATURAN LEBIH LANJUT MENGENAI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:41pj2016|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-41/PJ/2016 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PROTOKOL PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN]]
  * [[peraturan:sedp:39pj2016|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-39/PJ/2016 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAFTARAN DAN PENGAKTIFAN KEMBALI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MELALUI TEMPAT TERTENTU DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:35pj2016|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-35/PJ/2016 :: PETUNJUK TERKAIT PENGEMASAN DAN PENYAMPAIAN DOKUMEN PENGAMPUNAN PAJAK KE KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:34pj2016|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-34/PJ/2016 :: PETUNJUK PENERIMAAN DAN TINDAK LANJUT SURAT PERNYATAAN HARTA UNTUK PENGAMPUNAN PAJAK DI TEMPAT TERTENTU]]
  * [[peraturan:sedp:37pj2016|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-37/PJ/2016 :: PROSEDUR PEMINJAMAN, PERMINTAAN SALINAN, DAN PENGEMBALIAN SURAT PEMBERITAHUAN PADA PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN DAN KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:33pj2016|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-33/PJ/2016 :: TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK ATAS LAYANAN PUBLIK TERTENTU PADA INSTANSI PEMERINTAH]]
  * [[peraturan:sedp:32pj2016|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-32/PJ/2016 :: PROSEDUR PELAKSANAAN DAN ADMINISTRASI PEMBERIAN FASILITAS DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS]]
  * [[peraturan:sedp:31pj2016|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-31/PJ/2016 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDIA MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN]]
  * [[peraturan:sedp:30pj2016|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-30/PJ/2016 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:29pj2016|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-29/PJ/2016 :: PENEGASAN MENGENAI PEJABAT YANG DITUNJUK OLEH DIREKTUR JENDERAL PAJAK UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI TERTULIS DALAM RANGKA PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN UNTUK KEPENTINGAN PENERIMAAN NEGARA]]
  * [[peraturan:sedp:27pj2016|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-27/PJ/2016 :: RENCANA, STRATEGI, DAN PENGUKURAN KINERJA PEMERIKSAAN TAHUN 2016]]
  * [[peraturan:sedp:24pj2016|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-24/PJ/2016 :: JAM PELAYANAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SELAMA BULAN RAMADHAN 1437 HIJRIYAH]]
  * [[peraturan:sedp:26pj2016|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-26/PJ/2016 :: PETUNJUK PENERBITAN SURAT TUGAS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:20pj2016|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-20/PJ/2016 :: KODE NOTA PENGHITUNGAN DAN KODE KETETAPAN PER JENIS PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:21pj2016|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-21/PJ/2016 :: TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN INTELIJEN PERPAJAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:22pj2016|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-22/PJ/2016 :: TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN DI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:19pj2016|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-19/PJ/2016 :: TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN PERPAJAKAN INTERNASIONAL]]
  * [[peraturan:sedp:12pj2016|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-12/PJ/2016 :: PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN]]
  * [[peraturan:sedp:13pj2016|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-13/PJ/2016 :: PROSEDUR PELAKSANAAN PEREKAMAN DAN TRANSFER DATA DI KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:14pj2016|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-14/PJ/2016 :: TATA CARA AKTIVASI ATAU VALIDASI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK TERKAIT DENGAN PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:18pj2016|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-18/PJ/2016 :: PETUNJUK PELAKSANAAN OUTBOUND CALLING DALAM RANGKA KEGIATAN BILLING SUPPORT]]
  * [[peraturan:sedp:11pj2016|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-11/PJ/2016 :: PANDUAN TEKNIS PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK]]
  * [[peraturan:sedp:09pj2016|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-09/PJ/2016 :: PELAYANAN SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (SPT TAHUNAN PPH)]]
  * [[peraturan:sedp:07pj2016|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-07/PJ/2016 :: PENETAPAN TARGET DAN STRATEGI PENCAPAIAN RASIO KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA TAHUN 2016]]
  * [[peraturan:sedp:06pj2016|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-06/PJ/2016 :: KEBIJAKAN PEMERIKSAAN]]
  * [[peraturan:sedp:08pj2016|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-08/PJ/2016 :: PEDOMAN PENGELOLAAN END USER COMPUTING (EUC)]]
  * [[peraturan:sedp:05pj2016|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-05/PJ/2016 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-42/PJ/2015 TENTANG TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERHUTANAN]]
  * [[peraturan:sedp:03pj2016|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-03/PJ/2016 :: PETUNJUK KEGIATAN EKSTENSIFIKASI, PENDAFTARAN, PENDATAAN, PENILAIAN, DAN KEGIATAN PENDUKUNG LAINNYA TAHUN 2016]]
  * [[peraturan:sedp:02pj2016|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-02/PJ/2016 :: PEMBUATAN BENCHMARK BEHAVIORAL MODEL DAN TINDAK LANJUTNYA]]
  * [[peraturan:sedp:01pj2016|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-01/PJ/2016 :: PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:80pj2015|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-80/PJ/2015 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK ONLINE]]
  * [[peraturan:sedp:82pj2015|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-82/PJ/2015 :: KEGIATAN SELEKSI KANTOR PELAYANAN PERCONTOHAN (KPPC) DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2016]]
  * [[peraturan:sedp:78pj2015|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-78/PJ/2015 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN FASILITAS TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU DAN PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU]]
  * [[peraturan:sedp:79pj2015|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-79/PJ/2015 :: PROSEDUR PEMBERIAN, PEMBATALAN, PENCABUTAN DAN PENERBITAN KEMBALI IZIN SERTA PENATAUSAHAAN PEMBERITAHUAN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT]]
  * [[peraturan:sedp:76pj2015|Surat Edaran Dirjen Pajak - 76/PJ/2015 :: TATA CARA RELOKASI EKSTERNAL KEMASAN SURAT PEMBERITAHUAN ATAU DOKUMEN SURAT PEMBERITAHUAN DARI PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN KE KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:77pj2015|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-77/PJ/2015 :: TINDAK LANJUT ATAS SURAT PEMBERITAHUAN YANG DITERIMA DI UNIT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:75pj2015|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-75/PJ/2015 :: PENEGASAN PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO]]
  * [[peraturan:sedp:74pj2015|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-74/PJ/2015 :: PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 P/HUM/2013 TENTANG UJI MATERIIL TERHADAP PASAL-PASAL DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:73pj2015|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-73/PJ/2015 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-37/PJ/2015 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PENGADMINISTRASIAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN BAGI PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PADA TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016]]
  * [[peraturan:sedp:70pj2015|Surat Edaran Dirjen Pajak - 70/PJ/2015 :: PENEGASAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN]]
  * [[peraturan:sedp:69pj2015|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-69/PJ/2015 :: PROSEDUR PEMBERIAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK]]
  * [[peraturan:sedp:68pj2015|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-68/PJ/2015 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA NOTA KESEPAHAMAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK]]
  * [[peraturan:sedp:67pj2015|Surat Edaran Dirjen Pajak - 67/PJ/2015 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-38/PJ/2015 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PERCEPATAN INVESTASI DENGAN KRITERIA TERTENTU MELALUI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PUSAT DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL]]
  * [[peraturan:sedp:65pj2015|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-65/PJ/2015 :: PENATAUSAHAAN, TINDAK LANJUT, DAN PENGAWASAN SURAT PEMBERITAHUAN PIUTANG PAJAK DALAM RANGKA IMPOR (SP3DRI)]]
  * [[peraturan:sedp:62pj2015|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-62/PJ/2015 :: PELAKSANAAN OPERASIONAL TIM PUSAT ANALISIS PERPAJAKAN (CENTER FOR TAX ANALYSIS)]]
  * [[peraturan:sedp:61pj2015|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-61/PJ/2015 :: OPTIMALISASI PENILAIAN (APPRAISAL) UNTUK PENGGALIAN POTENSI PAJAK DAN TUJUAN PERPAJAKAN LAINNYA]]
  * [[peraturan:sedp:60pj2015|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-60/PJ/2015 :: KEWENANGAN AKSES DATA PERPAJAKAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:59pj2015|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-59/PJ/2015 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGADMINISTRASIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/A TAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DAN PEMASUKAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS]]
  * [[peraturan:sedp:58pj2015|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-58/PJ/2015 :: TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERMINTAAN DATA FAKTUR PAJAK BERBENTUK ELEKTRONIK (E-FAKTUR) YANG RUSAK ATAU HILANG]]
  * [[peraturan:sedp:57pj2015|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-57/PJ/2015 :: PENEGASAN PERLAKUAN PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 39/PMK.011/2013 TENTANG KEWAJIBAN PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN YANG TERUTANG KEPADA PIHAK LAIN OLEH PERUSAHAAN YANG TERIKAT DENGAN KONTRAK BAGI HASIL, KONTRAK KARYA, ATAU PERJANJIAN KERJASAMA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN]]
  * [[peraturan:sedp:56pj2015|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-56/PJ/2015 :: PENCABUTAN SURAT EDARAN NOMOR SE-09/PJ.42/1997 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PENERIMAAN MANFAAT ASURANSI JIWA (SERI PPH UMUM NOMOR 47)]]
  * [[peraturan:sedp:55pj2015|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-55/PJ/2015 :: TATA CARA PEMBERIAN LAYANAN TERKAIT DENGAN PERSYARATAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BAKAL CALON KEPALA DAERAH]]
  * [[peraturan:sedp:54pj2015|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-54/PJ/2015 :: STANDAR PROSEDUR OPERASI (STANDARD OPERATING PROCEDURES) LAYANAN UNGGULAN BIDANG PERPAJAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:53pj2015|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-53/PJ/2015 :: PELAKSANAAN PEMERIKSAAN TAHUN 2015 DALAM RANGKA MENDUKUNG TAHUN PEMBINAAN WAJIB PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:52pj2015|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-52/PJ/2015 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29/PMK.03/2015 TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BUNGA YANG TERBIT BERDASARKAN PASAL 19 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2009]]
  * [[peraturan:sedp:51pj2015|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-51/PJ/2015 :: PETUNJUK PELAPORAN, MONITORING, DAN EVALUASI KINERJA LAYANAN UNGGULAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:49pj2015|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-49/PJ/2015 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:50pj2015|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-50/PJ/2015 :: PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-105/PJ/2011 TANGGAL 30 DESEMBER 2011 TENTANG DAFTAR WAJIB PAJAK SUSPECT LIST SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-132/PJ/2010 TANGGAL 30 NOVEMBER 2010]]
  * [[peraturan:sedp:48pj2015|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-48/PJ/2015 :: KEGIATAN PEMETAAN LOKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN/ATAU BADAN SERTA OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MELALUI GEOTAGGING]]
  * [[peraturan:sedp:47pj2015|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-47/PJ/2015 :: PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 106/PMK.010/2015 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH]]
  * [[peraturan:sedp:46pj2015|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-46/PJ/2015 :: PETUNJUK KEGIATAN KOORDINASI DENGAN PIHAK EKSTERNAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:45pj2015|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-45/PJ/2015 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAFTARAN ATAU PEMUTAKHIRAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:44pj2015|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-44/PJ/2015 :: STRUKTUR PENOMORAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN PENERAPAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK TETAP]]
  * [[peraturan:sedp:43pj2015|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-43/PJ/2015 :: JAM PELAYANAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SELAMA BULAN RAMADHAN 1436 HIJRIYAH]]
  * [[peraturan:sedp:41pj2015|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-41/PJ/2015 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBETULAN]]
  * [[peraturan:sedp:40pj2015|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-40/PJ/2015 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 91/PMK.03/2015 TENTANG PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN, PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:39pj2015|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-39/PJ/2015 :: PENGAWASAN WAJIB PAJAK DALAM BENTUK PERMINTAAN PENJELASAN ATAS DATA DAN/ATAU KETERANGAN, DAN KUNJUNGAN (VISIT) KEPADA WAJIB PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:38pj2015|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-38/PJ/2015 :: RENCANA IMPLEMENTASI CETAK BIRU MANAJEMEN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2015]]
  * [[peraturan:sedp:37pj2015|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-37/PJ/2015 :: PENGAWASAN WAJIB PAJAK BARU]]
  * [[peraturan:sedp:33pj2015|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-33/PJ/2015 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER- 20/PJ/2015 TENTANG TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR LAINNYA]]
  * [[peraturan:sedp:30pj2015|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-30/PJ/2015 :: PELAYANAN SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN BADAN (SPT TAHUNAN PPH BADAN) TAHUN PAJAK 2014]]
  * [[peraturan:sedp:29pj2015|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-29/PJ/2015 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 43/PMK.03/2008 TENTANG PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA]]
  * [[peraturan:sedp:26pj2015|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-26/PJ/2015 :: PENEGASAN PENGGUNAAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK DAN TATA CARA PEMBUATAN FAKTUR PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:27pj2015|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-27/PJ/2015 :: PEMERIKSAAN OLEH PETUGAS PEMERIKSA PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:25pj2015|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-25/PJ/2015 :: KEBIJAKAN PEMERIKSAAN DAN PENELITIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:24pj2015|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-24/PJ/2015 :: PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN]]
  * [[peraturan:sedp:23pj2015|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-23/PJ/2015 :: PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:22pj2015|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-22/PJ/2015 :: TATA CARA PENERBITAN KEMBALI SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR, SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN, DAN/ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:21pj2015|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-21/PJ/2015 :: PELAYANAN SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (SPT TAHUNAN PPH) TAHUN PAJAK 2014]]
  * [[peraturan:sedp:20pj2015|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-20/PJ/2015 :: PEMBERIAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN KARENA WARISAN]]
  * [[peraturan:sedp:19pj2015|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-19/PJ/2015 :: PEDOMAN PERMINTAAN DAN PEMANFAATAN KUASA MEMBUKA RAHASIA BANK/IZIN TERTULIS MEMBUKA RAHASIA BANK DAN PENGAWASAN HASIL PEMANFAATAN IZIN TERTULIS MEMBUKA RAHASIA BANK UNTUK KEPERLUAN PEMERIKSAAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:18pj2015|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-18/PJ/2015 :: PENETAPAN TARGET DAN STRATEGI PENCAPAIAN RASIO KEPATUHAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PPH PADA TAHUN 2015]]
  * [[peraturan:sedp:17pj2015|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-17/PJ/2015 :: SLOGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN AKTIVITAS DOA BERSAMA]]
  * [[peraturan:sedp:15pj2015|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-15/PJ/2015 :: PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-41/PJ/2013 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN, PENETAPAN REALISASI PENANAMAN MODAL, PENYAMPAIAN KEWAJIBAN PELAPORAN, DAN PENCABUTAN KEPUTUSAN PERSETUJUAN PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU]]
  * [[peraturan:sedp:13pj2015|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-13/PJ/2015 :: VALIDASI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) TERKAIT DENGAN PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:10pj2015|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-10/PJ/2015 :: PEDOMAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN DAN PENGAWASAN DATA]]
  * [[peraturan:sedp:08pj2015|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-08/PJ/2015 :: PETUNJUK KEGIATAN EKSTENSIFIKASI, PENDATAAN, PENILAIAN, DAN PENDUKUNG LAINNYA]]
  * [[peraturan:sedp:09pj2015|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-09/PJ/2015 :: RENCANA DAN STRATEGI PEMERIKSAAN TAHUN 2015]]
  * [[peraturan:sedp:06pj2015|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-06/PJ/2015 :: PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS TRANSAKSI E-COMMERCE]]
  * [[peraturan:sedp:04pj2015|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-04/PJ/2015 :: PENGEMASAN SURAT PEMBERITAHUAN BERKENAAN DENGAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN DI PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN DAN KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:05pj2015|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-05/PJ/2015 :: PENYERAHAN KEMASAN SURAT PEMBERITAHUAN, LOGISTIK PENGEMASAN, DAN SURAT PEMBERITAHUAN YANG DIKEMBALIKAN KE KANTOR PELAYANAN PAJAK BERKENAAN DENGAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN DI PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN DAN KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:03pj2015|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-03/PJ/2015 :: KEGIATAN SELEKSI KANTOR PELAYANAN PERCONTOHAN (KPPC) DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2015]]
  * [[peraturan:sedp:02pj2015|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-02/PJ/2015 :: PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN PASAL 31E AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008]]
  * [[peraturan:sedp:01pj2015|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-01/PJ/2015 :: PENERBITAN DAN PENGELOLAAN MAJALAH INTERNAL ELEKTRONIK DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:45pj2014|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-45/PJ/2014 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA HUNIAN MEWAH]]
  * [[peraturan:sedp:43pj2014|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-43/PJ/2014 :: PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:44pj2014|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-44/PJ/2014 :: PENEGASAN PERLAKUAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN BAGI WAJIB PAJAK YANG MENJALANKAN USAHA DI BIDANG PERTAMBANGAN BERDASARKAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA ATAU KONTRAK KARYA]]
  * [[peraturan:sedp:42pj2014|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-42/PJ/2014 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER- 31/PJ/2014 TENTANG TATA CARA PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:39pj2014|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-39/PJ/2014 :: PROSEDUR PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS DAN SURAT DISPENSASI SERTA PROSEDUR PENGEMBALIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH KEPADA PERWAKILAN NEGARA ASING DAN BADAN INTERNASIONAL SERTA PEJABATNYA]]
  * [[peraturan:sedp:41pj2014|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-41/PJ/2014 :: TATA CARA PENANGANAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN BANDING, PUTUSAN GUGATAN, DAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI]]
  * [[peraturan:sedp:40pj2014|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-40/PJ/2014 :: PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGUSAHA KENA PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:38pj2014|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-38/PJ/2014 :: RALAT SURAT EDARAN NOMOR SE-32/PJ/2014 TENTANG PENEGASAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU]]
  * [[peraturan:sedp:37pj2014|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-37/PJ/2014 :: TATA CARA PEMBERSIHAN DATA (DATA CLEANSING) WAJIB PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:31pj2014|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-31/PJ/2014 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA BERDAULAT PAPUA NUGINI]]
  * [[peraturan:sedp:36pj2014|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-36/PJ/2014 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-27/PJ/2014 TENTANG TATA CARA PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:33pj2014|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-33/PJ/2014 :: PERUBAHAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-26/PJ/2011 TENTANG SISTEM, BENTUK, ISI DAN KODE LAPORAN RUTIN DI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:32pj2014|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-32/PJ/2014 :: PENEGASAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU]]
  * [[peraturan:sedp:30pj2014|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-30/PJ/2014 :: PENGAWASAN ATAS TRANSAKSI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN MELALUI JUAL BELI]]
  * [[peraturan:sedp:28pj2014|Surat Edaran Dirjen Pajak - 28/PJ/2014 :: PEDOMAN PENYUSUNAN KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DENGAN PERGURUAN TINGGI ATAU ORGANISASI NIRLABA TENTANG TAX CENTER]]
  * [[peraturan:sedp:26pj2014|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-26/PJ/2014 :: PROSEDUR EVALUASI DAN PENETAPAN WAJIB PAJAK TERDAFTAR DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-28/PJ/2012 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-13/PJ/2014]]
  * [[peraturan:sedp:24pj2014|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-24/PJ/2014 :: PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70P/HUM/2013 MENGENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS BARANG HASIL PERTANIAN YANG DIHASILKAN DARI KEGIATAN USAHA DI BIDANG PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN KEHUTANAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2007]]
  * [[peraturan:sedp:25pj2014|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-25/PJ/2014 :: PERUBAHAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-17/PJ/2012 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:27pj2014|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-27/PJ/2014 :: PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PADA KANTOR LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:23pj2014|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-23/PJ/2014 :: JAM PELAYANAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SELAMA BULAN RAMADHAN 1435 H]]
  * [[peraturan:sedp:20pj2014|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-20/PJ/2014 :: TATA CARA PERMOHONAN KODE AKTIVASI DAN PASSWORD, PERMINTAAN AKTIVASI AKUN PENGUSAHA KENA PAJAK DAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK, SERTA PERMINTAAN, PENGEMBALIAN, DAN PENGAWASAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:21pj2014|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-21/PJ/2014 :: TATA CARA PERMINTAAN DATA FAKTUR PAJAK BERBENTUK ELEKTRONIK]]
  * [[peraturan:sedp:19pj2014|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-19/PJ/2014 :: PANDUAN PENYUSUNAN KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DENGAN PIHAK LAIN DI DALAM NEGERI]]
  * [[peraturan:sedp:18pj2014|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-18/PJ/2014 :: PENANGANAN SURAT-SURAT WAJIB PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:17pj2014|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-17/PJ/2014 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK ATAU SURATTAGIHAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:14pj2014|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-14/PJ/2014 :: PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENGGUNAKAN FORMULIR 1770S ATAU 1770SS SECARA E-FILING DAN MERUPAKAN PEGAWAI TETAP PADA PEMBERI KERJA TERTENTU]]
  * [[peraturan:sedp:15pj2014|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-15/PJ/2014 :: RENCANA DAN STRATEGI PEMERIKSAAN TAHUN 2014]]
  * [[peraturan:sedp:13pj2014|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-13/PJ/2014 :: RALAT SE-09/PJ/2014 TENTANG PELAYANAN SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (SPT TAHUNAN PPH)]]
  * [[peraturan:sedp:12pj2014|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-12/PJ/2014 :: TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU]]
  * [[peraturan:sedp:11pj2014|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-11/PJ/2014 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH]]
  * [[peraturan:sedp:10pj2014|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-10/PJ/2014 :: KEWENANGAN AKSES DATA PERPAJAKAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:08pj2014|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-08/PJ/2014 :: TARGET RASIO KEPATUHAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PPH PADA TAHUN 2014]]
  * [[peraturan:sedp:09pj2014|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-09/PJ/2014 :: PELAYANAN SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (SPT TAHUNAN PPH)]]
  * [[peraturan:sedp:07pj2014|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-07/PJ/2014 :: PEDOMAN PELAKSANAAN PENGALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SEBAGAI PAJAK DAERAH]]
  * [[peraturan:sedp:06pj2014|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-06/PJ/2014 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:05pj2014|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-05/PJ/2014 :: PETUNJUK KEGIATAN EKSTENSIFIKASI, PENDATAAN, DAN PENILAIAN TAHUN 2014]]
  * [[peraturan:sedp:04pj2014|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-04/PJ/2014 :: TATA CARA PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PERPAJAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:02pj2014|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-02/PJ/2014 :: KOORDINASI DALAM RANGKA PUBLIKASI INFORMASI PENEGAKAN HUKUM PERPAJAKAN MELALUI MEDIA MASSA]]
  * [[peraturan:sedp:01pj2014|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-01/PJ/2014 :: PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENGGUNAKAN FORMULIR 1770S ATAU 1770SS SECARA E-FILING MELALUI WEBSITE DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (WWW.PAJAK.GO.ID)]]
  * [[peraturan:sedp:64pj2013|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-64/PJ/2013 :: TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN PANAS BUMI]]
  * [[peraturan:sedp:65pj2013|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-65/PJ/2013 :: PEDOMAN PENGGUNAAN METODE DAN TEKNIK PEMERIKSAAN]]
  * [[peraturan:sedp:62pj2013|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-62/PJ/2013 :: PENEGASAN KETENTUAN PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI E-COMMERCE]]
  * [[peraturan:sedp:61pj2013|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-61/PJ/2013 :: KODE NOTA PENGHITUNGAN DAN KODE KETETAPAN PER JENIS PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:60pj2013|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-60/PJ/2013 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-20/PJ/2013 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PELAPORAN USAHA DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, SERTA PERUBAHAN DATA DAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-38/PJ/2013]]
  * [[peraturan:sedp:59pj2013|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-59/PJ/2013 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SURINAME]]
  * [[peraturan:sedp:58pj2013|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-58/PJ/2013 :: PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 122/PMK.011/2013 TENTANG BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI]]
  * [[peraturan:sedp:57pj2013|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-57/PJ/2013 :: PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 130/PMK.011/2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 121/PMK.011/2013 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH]]
  * [[peraturan:sedp:56pj2013|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-56/PJ/2013 :: RALAT DAN PENEGASAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-37/PJ/2013]]
  * [[peraturan:sedp:55pj2013|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-55/PJ/2013 :: TATA CARA PENERBITAN BUKTI PENERIMAAN SURAT (BPS) PENGGANTI TERKAIT DENGAN PENERIMAAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) WAJIB PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:53pj2013|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-53/PJ/2013 :: PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN DAN/ATAU PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN SECARA ELEKTRONIK (E-FILLNG) MELALUI PERUSAHAAN PENYEDIA JASA APLIKASI (ASP)]]
  * [[peraturan:sedp:50pj2013|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-50/PJ/2013 :: PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA]]
  * [[peraturan:sedp:49pj2013|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-49/PJ/2013 :: PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:51pj2013|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-51/PJ/2013 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-35/PJ/2013 TENTANG TATA CARA EKSTENSIFIKASI]]
  * [[peraturan:sedp:48pj2013|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-48/PJ/2013 :: PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT KETERANGAN DOMISILI BAGI WAJIB PAJAK DALAM NEGERI AMERIKA SERIKAT (FORM 6166)]]
  * [[peraturan:sedp:46pj2013|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-46/PJ/2013 :: PENEGASAN PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK OFFSHORE PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI]]
  * [[peraturan:sedp:45pj2013|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-45/PJ/2013 :: PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-28/PJ/2012 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN/ATAU PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA]]
  * [[peraturan:sedp:44pj2013|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-44/PJ/2013 :: PELAKSANAAN SENSUS PAJAK NASIONAL]]
  * [[peraturan:sedp:43pj2013|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-43/PJ/2013 :: BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG DAPAT DIKURANGKAN DART PENGHASILAN BRUTO TERKAIT DENGAN PERBAIKAN RUMAH NEGARA DI JAJARAN TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT YANG TIDAK LAYAK HUNI]]
  * [[peraturan:sedp:42pj2013|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-42/PJ/2013 :: PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU]]
  * [[peraturan:sedp:41pj2013|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-41/PJ/2013 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KROASIA]]
  * [[peraturan:sedp:37pj2013|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-37/PJ/2013 :: PERUBAHAN DATA PADA SISTEM INFORMASI DI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:38pj2013|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-38/PJ/2013 :: PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN DAN PENJUALAN BENDA METERAI]]
  * [[peraturan:sedp:39pj2013|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-39/PJ/2013 :: TATA CARA PENGEMBALIAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI KEPADA ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI]]
  * [[peraturan:sedp:36pj2013|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-36/PJ/2013 :: PENGHITUNGAN ANGSURAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN BAGI WAJIB PAJAK YANG MENJALANKAN USAHA DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL ATAU BATUBARA DALAM RANGKA KONTRAK BAGI HASIL, KONTRAK KARYA, ATAU PERJANJIAN KERJASAMA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN]]
  * [[peraturan:sedp:33pj2013|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-33/PJ/2013 :: PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (FREIGHT FORWARDING) YANG DI DALAM TAGIHANNYA TERDAPAT BIAYA TRANSPORTASI (FREIGHT CHARGES)]]
  * [[peraturan:sedp:34pj2013|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-34/PJ/2013 :: TATA CARA PENGEMASAN SURAT PEMBERITAHUAN, PENGIRIMAN KEMASAN SURAT PEMBERITAHUAN, PENGIRIMAN LOGISTIK PENGEMASAN, DAN PENGIRIMAN SURAT PEMBERITAHUAN YANG DIKEMBALIKAN KE KANTOR PELAYANAN PAJAK MELALUI POS ATAU PENYEDIAJASA EKSPEDISI SEHUBUNGAN DENGAN BEROPERASINYA PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN DAN KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:35pj2013|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-35/PJ/2013 :: PENEGASAN TATA CARA PEMINJAMAN DAN PERMINTAAN SALINAN SURAT PEMBERITAHUAN PADA PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN DAN KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:31pj2013|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-31/PJ/2013 :: PELAPORAN PEMUNGUTAN PPN DAN PPNBM ATAS PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR]]
  * [[peraturan:sedp:32pj2013|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-32/PJ/2013 :: PENANGANAN ATAS PERMOHONAN UNTUK MENJADI PEMBICARA, PEMBAHAS, ATAU MODERATOR DALAM KEGIATAN SEMINAR/LOKAKARYA/WORKSHOP ATAU KEGIATAN SEJENIS LAINNYA]]
  * [[peraturan:sedp:30pj2013|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-30/PJ/2013 :: PELAKSANAAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG USAHA POKOKNYA MELAKUKAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DAN PENENTUAN JUMLAH BRUTO NILAI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN OLEH WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:29pj2013|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-29/PJ/2013 :: PEDOMAN PENILAIAN LOMBA PELAYANAN TAHUN 2013]]
  * [[peraturan:sedp:28pj2013|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-28/PJ/2013 :: KEBIJAKAN PEMERIKSAAN]]
  * [[peraturan:sedp:27pj2013|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-27/PJ/2013 :: PERCEPATAN PELAKSANAAN PEREKAMAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)]]
  * [[peraturan:sedp:26pj2013|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-26/PJ/2013 :: PETUNJUK TEKNIS PEMERIKSAAN PERUSAHAAN GRUP]]
  * [[peraturan:sedp:25pj2013|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-25/PJ/2013 :: PEDOMAN E-AUDIT]]
  * [[peraturan:sedp:24pj2013|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-24/PJ/2013 :: KODE NOTA PENGHITUNGAN DAN KODE KETETAPAN PER JENIS PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:23pj2013|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-23/PJ/2013 :: PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 64/PMK.05/2013 TENTANG MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK YANG DILAKUKAN OLEH BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH]]
  * [[peraturan:sedp:21pj2013|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-21/PJ/2013 :: PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN BANDAR UDARA]]
  * [[peraturan:sedp:17pj2013|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-17/PJ/2013 :: PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-11/PJ/2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-44/PJ/2010 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SERTA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI]]
  * [[peraturan:sedp:22pj2013|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-22/PJ/2013 :: PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-53/PJ/2012 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 163/PMK.03/2012 TENTANG BATASAN DAN TATA CARA PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI]]
  * [[peraturan:sedp:18pj2013|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-18/PJ/2013 :: PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER- 10 /PJ/2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-45/PJ/2010 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SERTA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MENGGUNAKAN PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN]]
  * [[peraturan:sedp:20pj2013|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-20/PJ/2013 :: PENEGASAN MENGENAI PEJABAT YANG DITUNJUK OLEH DIREKTUR JENDERAL PAJAK DALAM RANGKA PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN UNTUK KEPENTINGAN PENERIMAAN NEGARA]]
  * [[peraturan:sedp:15pj2013|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-15/PJ/2013 :: PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-08/PJ/2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-24/PJ/2012 TENTANG BENTUK, UKURAN, TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN, PROSEDUR PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN, TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:13pj2013|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-13/PJ/2013 :: TATA CARA PENGUSULAN DAN TINDAK LANJUT PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:12pj2013|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-12/PJ/2013 :: PEMERIKSAAN ATAS SPT TAHUNAN PPH RUGI DAN SPT MASA PPN LEBIH BAYAR KOMPENSASI YANG DALUWARSA PENETAPAN PADA TAHUN 2013]]
  * [[peraturan:sedp:11pj2013|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-11/PJ/2013 :: RENCANA DAN STRATEGI PEMERIKSAAN TAHUN 2013]]
  * [[peraturan:sedp:14pj2013|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-14/PJ/2013 :: PEMELIHARAAN BASIS DATA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM RANGKA PEMUTAKHIRAN DATA PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG DILAKSANAKAN OLEH TIM]]
  * [[peraturan:sedp:09pj2013|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-09/PJ/2013 :: PANDUAN PELAYANAN PRIMA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:08pj2013|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-08/PJ/2013 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-05/PJ/2013 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PENGAJUAN KEBERATAN, PERMOHONAN PELAYANAN LAINNYA, BANDING, GUGATAN, DAN PENINJAUAN KEMBALI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SETELAH PENGALIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SEBAGAI PAJAK DAERAH]]
  * [[peraturan:sedp:07pj2013|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-07/PJ/2013 :: PELAYANAN SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (SPT TAHUNAN PPH)]]
  * [[peraturan:sedp:05pj2013|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-05/PJ/2013 :: TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN PENYULUHAN PERPAJAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:04pj2013|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-04/PJ/2013 :: PETUNJUK KEGIATAN EKSTENSIFIKASI, PENDATAAN DAN PENILAIAN TAHUN 2013]]
  * [[peraturan:sedp:03pj2013|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-03/PJ/2013 :: KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:02pj2013|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-02/PJ/2013 :: PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 224/PMK.011/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.03/2010 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN]]
  * [[peraturan:sedp:61pj2012|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-61/PJ/2012 :: TATA CARA PENGEMASAN DAN PENEGASAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) WAJIB PAJAK BADAN SEHUBUNGAN DENGAN PENGOLAHAN SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK BADAN DI UNIT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN (UPDDP)]]
  * [[peraturan:sedp:62pj2012|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-62/PJ/2012 :: TATA CARA PENETAPAN DAN PENCABUTAN PENETAPAN WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU DAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:64pj2012|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-64/PJ/2012 :: TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA]]
  * [[peraturan:sedp:65pj2012|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-65/PJ/2012 :: TATA CARA PENANGANAN SIDANG BANDING DAN GUGATAN DI PENGADILAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:60pj2012|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-60/PJ/2012 :: PROSEDUR KERJA PENYELESAIAN MUTASI OBJEK DAN/ATAU SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:59pj2012|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-59/PJ/2012 :: TATA USAHA PENERIMAAN DAN RESTITUSI PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:57pj2012|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-57/PJ/2012 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-29/PJ/2012 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN PEMINDAHBUKUAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:56pj2012|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-56/PJ/2012 :: KODE NOTA PENGHITUNGAN DAN KODE KETETAPAN PER JENIS PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:55pj2012|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-55/PJ/2012 :: PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:53pj2012|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-53/PJ/2012 :: PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 163/PMK.03/2012 TENTANG BATASAN DAN TATA CARA PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI]]
  * [[peraturan:sedp:52pj2012|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-52/PJ/2012 :: TATA CARA PERMOHONAN KODE AKTIVASI DAN PASSWORD SERTA PERMINTAAN, PENGEMBALIAN, DAN PENGAWASAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:51pj2012|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-51/PJ/2012 :: PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 162/PMK.011/2012 TENTANG PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)]]
  * [[peraturan:sedp:50pj2012|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-50/PJ/2012 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH HONG KONG WILAYAH ADMINISTRATIF KHUSUS REPUBLIK RAKYAT CHINA]]
  * [[peraturan:sedp:48pj2012|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-48/PJ/2012 :: KEBIJAKAN PELAKSANAAN VERIFIKASI]]
  * [[peraturan:sedp:47pj2012|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-47/PJ/2012 :: PEDOMAN DAN PENJELASAN MENGENAI JASA TENAGA KERJA YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI]]
  * [[peraturan:sedp:49pj2012|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-49/PJ/2012 :: PENELAAHAN SEJAWAT (PEER REVIEW) PEMERIKSAAN]]
  * [[peraturan:sedp:46pj2012|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-46/PJ/2012 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN MAROKO]]
  * [[peraturan:sedp:45pj2012|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-45/PJ/2012 :: PENJELASAN ATAS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 85/PMK.03/2012 TENTANG PENUNJUKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORANNYA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 136/PMK.03/2012]]
  * [[peraturan:sedp:44pj2012|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-44/PJ/2012 :: PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-20/PJ/ 2012 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-05/PJ/ 2012 TENTANG REGISTRASI ULANG PENGUSAHA KENA PAJAK TAHUN 2012]]
  * [[peraturan:sedp:43pj2012|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-43/PJ/2012 :: PROSEDUR EVALUASI DAN PENETAPAN WAJIB PAJAK TERDAFTAR DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER- 08/PJ/2012 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA]]
  * [[peraturan:sedp:41pj2012|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-41/PJ/2012 :: TATA CARA PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEHUMASAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:42pj.2012|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-42/PJ./2012 :: KEBIJAKAN PEMBERIAN INFORMASI PERPAJAKAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:40pj2012|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-40/PJ/2012 :: PEMBUATAN BENCHMARK BEHAVIORAL MODEL DAN TINDAK LANJUTNYA]]
  * [[peraturan:sedp:39pj2012|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-39/PJ/2012 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, YANG TIDAK BENAR, SECARA JABATAN]]
  * [[peraturan:sedp:38pj2012|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-38/PJ/2012 :: PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 82/PMK.03/2012 TENTANG KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN JASA YANG DISEDIAKAN OLEH PEMERINTAH DALAM RANGKA MENJALANKAN PEMERINTAHAN SECARA UMUM YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI]]
  * [[peraturan:sedp:36pj2012|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-36/PJ/2012 :: TATA CARA PENANGANAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI IDENTITAS GANDA]]
  * [[peraturan:sedp:37pj2012|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-37/PJ/2012 :: PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-08/PJ/2012 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN/ATAU PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA]]
  * [[peraturan:sedp:33pj2012|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-33/PJ/2012 :: TATA CARA PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN RAPAT LANGSUNG JARAK JAUH DENGAN MEMANFAATKAN FASILITAS TEKNOLOGI VIDEO CONFERENCE]]
  * [[peraturan:sedp:34pj2012|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-34/PJ/2012 :: TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASIONAL PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN PADA KANTOR PENGOLAHAN DATA EKSTERNAL]]
  * [[peraturan:sedp:31pj2012|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-31/PJ/2012 :: TATA CARA PENGEMASAN DAN PENEGASAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) WAJIB PAJAK BADAN SEHUBUNGAN DENGAN PENGOLAHAN SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK BADAN DI UNIT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN (UPDDP)]]
  * [[peraturan:sedp:30pj2012|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-30/PJ/2012 :: PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA DIVIDEN]]
  * [[peraturan:sedp:28pj2012|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-28/PJ/2012 :: TARGET RASIO PEMBETULAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN BERBASIS PROFIL WAJIB PAJAK PADA TAHUN 2012]]
  * [[peraturan:sedp:27pj2012|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-27/PJ/2012 :: PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA]]
  * [[peraturan:sedp:29pj2012|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-29/PJ/2012 :: KEBIJAKAN PENAGIHAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:25pj2012|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-25/PJ/2012 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:23pj2012|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-23/PJ/2012 :: PEMBERIAN IZIN PENELITIAN (RISET) DAN/ATAU PRAKTIK KERJA LAPANGAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:22pj2012|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-22/PJ/2012 :: TATA CARA MIGRASI SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN MODIFIKASI (SIPMOD) KE SISTEM INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SIDJP)]]
  * [[peraturan:sedp:21pj2012|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-21/PJ/2012 :: TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI, GAS BUMI, DAN PANAS BUMI]]
  * [[peraturan:sedp:19pj2012|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-19/PJ/2012 :: PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-09/PJ/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-30/PJ/2011 TENTANG PEDOMAN TEKNIS SENSUS PAJAK NASIONAL]]
  * [[peraturan:sedp:20pj2012|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-20/PJ/2012 :: PELAKSANAAN SENSUS PAJAK NASIONAL]]
  * [[peraturan:sedp:18pj2012|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-18/PJ/2012 :: PEDOMAN PELAKSANAAN PUBLIKASI DAN SOSIALISASI SENSUS PAJAK NASIONAL TAHUN 2012]]
  * [[peraturan:sedp:17pj2012|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-17/PJ/2012 :: TATA CARA PENGAWASAN PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:16pj2012|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-16/PJ/2012 :: PERSIAPAN PELAKSANAAN REORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29/PMK.01/2012]]
  * [[peraturan:sedp:15pj2012|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-15/PJ/2012 :: TATA CARA PENERBITAN BUKTI PENERIMAAN SURAT (BPS) PENGGANTI]]
  * [[peraturan:sedp:13pj2012|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-13/PJ/2012 :: PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENILAIAN LOMBA PELAYANAN TAHUN 2012]]
  * [[peraturan:sedp:14pj2012|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-14/PJ/2012 :: MONOGRAFI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN]]
  * [[peraturan:sedp:12pj2012|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-12/PJ/2012 :: PEMELIHARAAN BASIS DATA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM RANGKA PEMUTAKHIRAN DATA PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN]]
  * [[peraturan:sedp:10pj2012|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-10/PJ/2012 :: PELAYANAN SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (SPT TAHUNAN PPH)]]
  * [[peraturan:sedp:07pj2012|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-07/PJ/2012 :: RENCANA DAN STRATEGI PEMERIKSAAN TAHUN 2012]]
  * [[peraturan:sedp:08pj2012|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-08/PJ/2012 :: PEDOMAN PENYUSUNAN KERTAS KERJA PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:09pj2012|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-09/PJ/2012 :: PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:06pj2012|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-06/PJ/2012 :: TARGET RASIO KEPATUHAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PADA TAHUN 2012]]
  * [[peraturan:sedp:03pj2012|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-03/PJ/2012 :: PROSEDUR EVALUASI DAN PENETAPAN WAJIB PAJAK TERDAFTAR DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-49/PJ/2011 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA]]
  * [[peraturan:sedp:02pj2012|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-02/PJ/2012 :: PROSEDUR PENERBITAN KEPUTUSAN PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-49/PJ/2011 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA]]
  * [[peraturan:sedp:04pj2012|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-04/PJ/2012 :: PEDOMAN PENYUSUNAN PROGRAM PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:01pj2012|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-01/PJ/2012 :: PENYEMPURNAAN APLIKASI APPROWEB SEBAGAI SARANA PEMBUATAN DAN PEMUTAKHIRAN PROFIL WAJIB PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:104pj2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-104/PJ/2011 :: PROYEK PERCONTOHAN TATA KELOLA KONTEN SITUS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:103pj2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-103/PJ/2011 :: PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:105pj2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-105/PJ/2011 :: DAFTAR WAJIB PAJAK SUSPECT LIST SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-132/PJ/2010 TENTANG LANGKAH-LANGKAH PENANGANAN ATAS PENERBITAN DAN PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK TIDAK SAH]]
  * [[peraturan:sedp:98pj2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-98/PJ/2011 :: PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN LAPORAN KEGIATAN PENYULUHAN PERPAJAKAN UNIT VERTIKAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:99pj2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-99/PJ/2011 :: PEDOMAN PEMBENTUKAN TIM PENYULUHAN PERPAJAKAN UNIT VERTIKAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:100pj2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-100/PJ/2011 :: LANGKAH-LANGKAH SOSIALISASI/PENYULUHAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PADA TAHUN 2012]]
  * [[peraturan:sedp:102pj2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-102/PJ/2011 :: PETUNJUK PELAKSANAAN UJI COBA PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN PAJAK SECARA ELEKTRONIK (BILLING SYSTEM) DALAM SISTEM MODUL PENERIMAAN NEGARA]]
  * [[peraturan:sedp:97pj2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-97/PJ/2011 :: PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN PREMI BAGI WAJIB PAJAK YANG BERGERAK DI BIDANG USAHA ASURANSI JIWA YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO]]
  * [[peraturan:sedp:96pj2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-96/PJ/2011 :: RALAT DAN PENEGASAN ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-88/PJ/2011]]
  * [[peraturan:sedp:95pj2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-95/PJ/2011 :: PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MENGGUNAKAN FORMULIR 1770S ATAU 1770SS SECARA E-FILING MELALUI WEBSITE DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (WWW.PAJAK.GO.ID)]]
  * [[peraturan:sedp:94pj2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-94/PJ/2011 :: KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SPT MASA PPN DALAM BENTUK DATA ELEKTRONIK (E-SPT)]]
  * [[peraturan:sedp:93pj2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-93/PJ/2011 :: PETUNJUK MENGENAI TATA CARA PENYESUAIAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:92pj2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - 92/PJ/2011 :: PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK DALAM UPAYA PENGAMANAN PENERIMAAN SEHUBUNGAN DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2011]]
  * [[peraturan:sedp:90pj2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - 90/PJ/2011 :: PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN PADA PERUSAHAAN TERPADU (INTEGRATED) KELAPA SAWIT]]
  * [[peraturan:sedp:89pj2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-89/PJ/2011 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-36/PJ/2011 TENTANG PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERHUTANAN]]
  * [[peraturan:sedp:88pj2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-88/PJ/2011 :: TATA NASKAH DINAS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:87pj2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-87/PJ/2011 :: TATA CARA DISTRIBUSI DATA MODUL PENERIMAAN NEGARA KE SISTEM INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SIDJP/SIPMOD) DAN PENGADMINISTRASIAN HASIL REKONSILIASI SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI) DENGAN SISTEM AKUNTANSI UMUM (SAU) BAGIAN PENERIMAAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:84pj2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-84/PJ/2011 :: PELAYANAN PRIMA]]
  * [[peraturan:sedp:86pj2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-86/PJ/2011 :: PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN PIUTANG PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH]]
  * [[peraturan:sedp:85pj2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-85/PJ/2011 :: KEBIJAKAN PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:82pj2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-82/PJ/2011 :: PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2011 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF BERUPA KONTRAK BERJANGKA YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA]]
  * [[peraturan:sedp:83pj2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-83/PJ/2011 :: COMPETENT AUTHORITY YANG MENANDATANGANI SURAT KETERANGAN DOMISILI BAGI WAJIB PAJAK AMERIKA SERIKAT (FORM 6166)]]
  * [[peraturan:sedp:81pj2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-81/PJ/2011 :: INSENTIF JURUSITA PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:80pj2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-80/PJ/2011 :: PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-31/PJ/2011 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PEREKAMAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)]]
  * [[peraturan:sedp:79pj2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-79/PJ/2011 :: PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 102/PMK.011/2011 TENTANG NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN BERUPA FILM CERITA IMPOR DAN PENYERAHAN FILM CERITA IMPOR, SERTA DASAR PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS KEGIATAN IMPOR FILM CERITA IMPOR]]
  * [[peraturan:sedp:77pj2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-77/PJ/2011 :: PROGRAM FEEDING]]
  * [[peraturan:sedp:78pj2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-78/PJ/2011 :: RINCIAN RENCANA PENERIMAAN PBB TAHUN ANGGARAN 2011 BERDASRKAN APBN-P TAHUN ANGGARAN 2011]]
  * [[peraturan:sedp:76pj2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-76/PJ/2011 :: PELAKSANAAN SENSUS PAJAK NASIONAL]]
  * [[peraturan:sedp:75pj2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE- 75/PJ/2011 :: PEDOMAN TEKNIS SPN]]
  * [[peraturan:sedp:71pj2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-71/PJ/2011 :: PENYAMPAIAN PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER - 27/PJ./2011 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-10/PJ./2010 DOKUMEN TERTENTU YANG KEDUDUKANNYA DIPERSAMAKAN DENGAN FAKTUR PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:72pj2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-72/PJ/2011 :: PETUNJUK PENGGUNAAN ALOKASI ANGGARAN KEGIATAN SENSUS PAJAK NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2011]]
  * [[peraturan:sedp:67pj.2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-67/PJ./2011 :: PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN KETENTUAN DALAM SE-2/PJ./2011 TG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT]]
  * [[peraturan:sedp:68tahun2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-68 TAHUN 2011 :: KEDUDUKAN DAN WEWENANG KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM]]
  * [[peraturan:sedp:70pj2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-70/PJ/2011 :: TATA CARA PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PERPAJAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:51pj2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-51/PJ/2011 :: PENYAMPAIAN BUKU "BENDAHARA MAHIR PAJAK"]]
  * [[peraturan:sedp:48pj2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-48/PJ/2011 :: TATA CARA PENGENAAN PBB SEKTOR PERTAMBANGAN NON MIGAS SELAIN PERTAMBANGAN ENERGI PANAS BUMI DAN GALIAN C]]
  * [[peraturan:sedp:50pj2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-50/PJ/2011 :: PENEGASAN SAAT PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK SEBAGAI DASAR SAAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:49pj2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-49/PJ/2011 :: PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 30/PMK.03/2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PMK.03/2010 TENTANG BATASAN KEGIATAN DAN JENIS JASA KENA PAJAK YANG ATAS EKSPORNYA DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI]]
  * [[peraturan:sedp:47pj2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-47/PJ/2011 :: TATA CARA PENERIMAAN, PENERUSAN, PENGEMBANGAN DAN ANALISIS INFORMASI, DATA, LAPORAN, DAN PENGADUAN, SERTA PROSES SCORING UNSUR-UNSUR PENENTU TINDAK LANJUT INFORMASI, DATA, LAPORAN, DAN PENGADUAN]]
  * [[peraturan:sedp:43pj2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-43/PJ/2011 :: MANAJEMEN STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:41pj2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-41/PJ/2011 :: PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN KETENTUAN DALAM SE-24/PJ/2011 TENTANG PETUNJUK PENGGUNAAN ALOKASI ANGGARAN KEGIATAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BA 015 UNTUK KEGIATAN PENDATAAN, PENILAIAN DAN EKSTENSIFIKASI TAHUN ANGGARAN 2011]]
  * [[peraturan:sedp:40pj2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-40/PJ/2011 :: TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGEMASAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) BERKENAAN DENGAN PENGOLAHAN SPT DI PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN (PPDDP)]]
  * [[peraturan:sedp:38pj2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-38/PJ/2011 :: PENGAWASAN KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK BENDAHARA PEMERINTAH]]
  * [[peraturan:sedp:39pj2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-39/PJ/2011 :: RASIO PEMBETULAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN BERBASIS PROFIL WAJIB PAJAK PADA TAHUN 2011]]
  * [[peraturan:sedp:36pj2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-36/PJ/2011 :: KEBIJAKAN PENAGIHAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:34pj2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-34/PJ/2011 :: PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN NASKAH SERAH TERIMA PEMERIKSAAN]]
  * [[peraturan:sedp:33pj2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-33/PJ/2011 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK ISLAM IRAN]]
  * [[peraturan:sedp:14pb2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-14/PB/2011 :: PETUNJUK TEKNIS ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 16/PMK.03/2011 TENTANG TATACARA PENGHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:29pj2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-29/PJ/2011 :: RENCANA DAN STRATEGI PEMERIKSAAN TAHUN 2011]]
  * [[peraturan:sedp:30pj2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-30/PJ/2011 :: PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 26/PMK.011/2011 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG KEMASAN SEDERHANA DI DALAM NEGERI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011, PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29/PMK.011/2011 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG SAWIT CURAH DI DALAM NEGERI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2011, DAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-12/PJ/2011 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG KEMASAN SEDERHANA DAN/ATAU MINYAK GORENG SAWIT CURAH DI DALAM NEGERI]]
  * [[peraturan:sedp:31pj2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-31/PJ/2011 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-11/PJ/2011 TENTANG PENETAPAN WAJIB PAJAK ATAS OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG BELUM JELAS DIKETAHUI WAJIB PAJAKNYA DAN PENCABUTAN PENETAPAN SEBAGAI WAJIB PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:28pj2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-28/PJ/2011 :: TATA CARA PEMBERIAN KODE NOMOR URUT WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI]]
  * [[peraturan:sedp:27pj2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-27/PJ/2011 :: PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA]]
  * [[peraturan:sedp:26pj2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-26/PJ/2011 :: SISTEM, BENTUK, ISI DAN KODE LAPORAN RUTIN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:21pj2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-21/PJ/2011 :: PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-4/PJ/2011 TENTANG BENTUK DAN TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE DALAM BAHASA INGGRIS UNTUK SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN DAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TAHUN PAJAK 2010 BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA]]
  * [[peraturan:sedp:23pj2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-23/PJ/2011 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 17/PMK.03/2011 TENTANG PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:22pj2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-22/PJ/2011 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-7/PJ/2011 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:24pj2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-24/PJ/2011 :: PETUNJUK PENGGUNAAN ALOKASI ANGGARAN KEGIATAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BA 015 UNTUK KEGIATAN PENDATAAN,PENILAIAN DAN EKSTENSIFIKASI TAHUN ANGGARAN 2011]]
  * [[peraturan:sedp:19pj2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-19/PJ/2011 :: PELAYANAN SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (SPT TAHUNAN PPH)]]
  * [[peraturan:sedp:20pj2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-20/PJ/2011 :: PENGISIAN FORMULIR SPT MASA PPN 1111 DAN SPT MASA PPN 1111 DM DALAM BENTUK FILE PDF]]
  * [[peraturan:sedp:121pj2010-2|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-121/PJ/2010-2 :: RALAT SURAT EDARAN SE-121/PJ/2010 TENTANG PENEGASAN PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN USAHA PERBANKAN]]
  * [[peraturan:sedp:18pj2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-18/PJ/2011 :: TARGET RASIO KEPATUHAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PADA TAHUN 2011]]
  * [[peraturan:sedp:17pj2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-17/PJ/2011 :: RINCIAN RENCANA PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) TAHUN ANGGARAN 2011]]
  * [[peraturan:sedp:14pj2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-14/PJ/2011 :: PEDOMAN TINJAUAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KEAMANAN INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:16pj2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-16/PJ/2011 :: PEDOMAN PENGAMANAN PERANGKAT DAN FASILITAS PENGOLAHAN DAN INFORMASI]]
  * [[peraturan:sedp:15pj2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-15/PJ/2011 :: PEDOMAN PENCEGAHAN MALICIOUS SOFTWARE (MALWARE)]]
  * [[peraturan:sedp:10pj2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-10/PJ/2011 :: PEDOMAN PENGENDALIAN DOKUMEN DAN CATATAN PENERAPAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)]]
  * [[peraturan:sedp:11pj2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-11/PJ/2011 :: PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-1/PJ/2011 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBEBASAN DARI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN OLEH PIHAK LAIN]]
  * [[peraturan:sedp:12pj2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-12/PJ/2011 :: PEDOMAN PENGELOLAAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) PERANGKAT LUNAK]]
  * [[peraturan:sedp:13pj2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-13/PJ/2011 :: PEDOMAN PENGELOLAAN TINGKAT LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:9pj2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-9/PJ/2011 :: PEDOMAN TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN SERTA PENGELOLAAN GANGGUAN KEAMANAN INFORMASI]]
  * [[peraturan:sedp:04pj2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-04/PJ/2011 :: PENGATURAN LEBIH LANJUT PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN MEMORI ALIH TUGAS]]
  * [[peraturan:sedp:7pj2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-7/PJ/2011 :: PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 191/PMK.09/2008 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN]]
  * [[peraturan:sedp:5pj2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-5/PJ/2011 :: PEDOMAN AUDIT INTERNAL TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)]]
  * [[peraturan:sedp:6pj2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-6/PJ/2011 :: PEDOMAN PENGELOLAAN END USER COMPUTING (EUC)]]
  * [[peraturan:sedp:3pj2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-3/PJ/2011 :: PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA ROYALTI DAN PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMASUKAN FILM IMPOR]]
  * [[peraturan:sedp:2pj.2011|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-2/PJ./2011 :: PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:154pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-154/PJ/2010 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-70/PJ/2010 TENTANG CARA PEMERIKSAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:159pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-159/PJ/2010 :: PEDOMAN AKSES PIHAK KETIGA]]
  * [[peraturan:sedp:151pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-151/PJ/2010 :: PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-65/PJ/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-13/PJ/2010 TENTANG BENTUK,UKURAN PROSEDUR PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN,TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN,TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:152pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-152/PJ/2010 :: PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-66/PJ/2010 TENTANG TATA CARA PELUNASAN BEA METERAI DENGAN MEMBUBUHKAN TANDA BEA METERAI LUNAS DENGAN MESIN TERAAN METERAI DIGITAL]]
  * [[peraturan:sedp:157pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-157/PJ/2010 :: PEDOMAN PENGELOLAAN PERMINTAAN LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DAN KATALOG LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:158pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-158/PJ/2010 :: PEDOMAN PENGELOLAAN GANGGUAN LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:156pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-156/PJ/2010 :: PEDOMAN PENGELOLAAN PROBLEM LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:149pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-149/PJ/2010 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-64/PJ/2010 TENTANG PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:145pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-145/PJ/2010 :: PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA PERDAGANGAN]]
  * [[peraturan:sedp:146pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-146/PJ/2010 :: PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-62/PJ/2010 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 44/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK ,PERUBAHAN DATA DAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:144pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-144/PJ/2010 :: PENEGASAN TATA CARA PENETAPAN PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH DAN TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH]]
  * [[peraturan:sedp:147pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-147/PJ/2010 :: PENJELASAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 40/PMK.03/2010 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN]]
  * [[peraturan:sedp:139pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-139/PJ/2010 :: PENETAPAN RASIO TOTAL BENCHMARKING TAHAP V]]
  * [[peraturan:sedp:141pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-141/PJ/2010 :: PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK SEHUBUNGAN DENGAN BERAKHIRNYA PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI (FISKAL LUAR NEGERI)]]
  * [[peraturan:sedp:142pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-142/PJ/2010 :: PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK DALAM UPAYA PENGAMANAN PENERIMAAN SEHUBUNGAN DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2010]]
  * [[peraturan:sedp:140pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-140/PJ/2010 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-60/PJ/2010 TENTANG TATA CARA PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:138pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-138/PJ/2010 :: PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-53/PJ/2010 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG BERKAITAN DENGAN SPTNP ATAU SPKTNP, KEPUTUSAN KEBERATAN, PUTUSAN BANDING, ATAU PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI ]]
  * [[peraturan:sedp:137pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-137/PJ/2010 :: PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-58/PJ/2010 TENTANG BENTUK DAN UKURAN FORMULIR SERTA TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN PADA FAKTUR PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK PEDAGANG ECERAN]]
  * [[peraturan:sedp:136pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-136/PJ/2010 :: PEDOMAN PENGGUNAAN USER ACCOUNT/PASSWORD, PENGAMANAN LOG-ON KE DALAM FASILITAS TEKNOLOGIINFORMASI, PENGGUNAAN FASILITAS E-MAIL, SERTA AKSES INTERNET DAN INTRANET]]
  * [[peraturan:sedp:133pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-133/PJ/2010 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.03/2009 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN, PENGADMINISTRASIAN, PEMBAYARAN SERTA PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DAN PEMASUKAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 240/PMK.03/2009]]
  * [[peraturan:sedp:130pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-130/PJ/2010 :: PENEGASAN PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN HAK ATAS BARANG KENA PAJAK YANG BERADA DI LUAR DAERAH PABEAN]]
  * [[peraturan:sedp:131pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-131/PJ/2010 :: PENEGASAN PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGEMBALIAN BARANG KENA PAJAK ATAU PEMBATALAN JASA KENA PAJAK YANG FAKTUR PAJAK ATAS PENYERAHANNYA TIDAK MENCANTUMKAN IDENTITAS PEMBELI ATAU PENERIMA JASA]]
  * [[peraturan:sedp:132pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-132/PJ/2010 :: LANGKAH-LANGKAH PENANGANAN ATAS PENERBITAN DAN PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK TIDAK SAH]]
  * [[peraturan:sedp:129pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-129/PJ/2010 :: PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS TRANSAKSI SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI DAN TRANSAKSI PENJUALAN DAN PENYEWAGUNAUSAHAKAN KEMBALI]]
  * [[peraturan:sedp:127pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-127/PJ/2010 :: PERUBAHAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-3/PJ/2010 TENTANG TATA CARA DISTRIBUSI DATA MODUL PENERIMAAN NEGARA (MPN) KE SISTEM INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SIDJP/SIPMOD)]]
  * [[peraturan:sedp:128pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-128/PJ/2010 :: PERUBAHAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-52/PJ/2010 TENTANG UPDATING NOMOR SURAT KETETAPAN PAJAK (SKP)/SURAT TAGIHAN PAJAK (STP) SEHUBUNGAN DENGAN DISTRIBUSI DATA MODUL PENERIMAAN NEGARA (MPN) KE SIDJP/SIPMOD]]
  * [[peraturan:sedp:122pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-122/PJ/2010 :: PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-52/PJ/2010 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN KETENTUAN PELAKSANAANNYA]]
  * [[peraturan:sedp:125pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-125/PJ/2010 :: TATA CARA PENUNJUKAN TEMPAT PEMBAYARAN (TP) ELEKTRONIK DAN TEMPAT PEMBAYARAN (TP) PAYMENT ONLINE SYSTEM (POS) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:124pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-124/PJ/2010 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 426/PMK.03/2010 DAN PEMINDAHAN PENGELOLAAN BERKAS PENGAWASAN ATAS PEMASUKAN BARANG DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS]]
  * [[peraturan:sedp:123pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-123/PJ/2010 :: PENELAAHAN SEJAWAT (PEER REVIEW)]]
  * [[peraturan:sedp:126pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-126/PJ/2010 :: PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMERIKSAAN (AUDIT PLAN) UNTUK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:121pj2010-1|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-121/PJ/2010-1 :: PENEGASAN PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN USAHA PERBANKAN]]
  * [[peraturan:sedp:120pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-120/PJ/2010 :: PENJAMINAN KUALITAS PEMERIKSAAN KHUSUS]]
  * [[peraturan:sedp:119pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-119/PJ/2010 :: PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UMUM DI JALAN]]
  * [[peraturan:sedp:112pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-112/PJ/2010 :: PENEGASAN TATA CARA PEMINJAMAN BUKU, CATATAN, DATA , DAN INFORMASI DAN/ATAU PERMINTAAN KETERANGAN TERKAIT DENGAN PENYELESAIAN KEBERATAN, PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK YANG TIDAK BENAR, DAN PEMBATALAN HASIL PEMERIKSAAN ATAU SURAT KETETAPAN PAJAK HASIL PEMERIKSAAN]]
  * [[peraturan:sedp:113pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-113/PJ/2010 :: PENGGALIAN POTENSI DAN PENGAMANAN PENERIMAAN PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BARU]]
  * [[peraturan:sedp:115pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-115/PJ/2010 :: PELAKSANAAN CETAK MASSAL SPPT,STTS, DAN DHKP PBB]]
  * [[peraturan:sedp:114pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-114/PJ/2010 :: PEDOMAN STANDARISASI PENULISAN NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK/SUBJEK PAJAK/OBJEK PAJAK DALAM BASIS DATA PAJAK PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:111pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-111/PJ/2010 :: PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN PEMBERIAN PERSETUJUAN ATAS PEMBERITAHUAN PEMASUKAN/PENGELUARAN BARANG TRANSAKSI TERTENTU (PPBTT)]]
  * [[peraturan:sedp:110pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-110/PJ/2010 :: PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 140/PMK.03/2010 TENTANG PENETAPAN WAJIB PAJAK SEBAGAI PIHAK YANG SEBENARNYA MELAKUKAN PEMBELIAN SAHAM ATAU AKTIVA PERUSAHAAN MELALUI PIHAK LAIN ATAU BADAN YANG DIBENTUK UNTUK MAKSUD DEMIKIAN (SPECIAL PURPOSE COMPANY) YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA DENGAN PIHAK LAIN DAN TERDAPAT KETIDAKWAJARAN PENERAPAN HARGA]]
  * [[peraturan:sedp:107pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-107/PJ/2010 :: PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-46/PJ/2010 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN KAPAL UNTUK PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA NASIONAL]]
  * [[peraturan:sedp:105pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-105/PJ/2010 :: PENETAPAN RASIO TOTAL BENCHMARKING TAHAP IV]]
  * [[peraturan:sedp:106pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 106/PJ/2010  :: HARI SOSIALISASI PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:100pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-100/PJ/2010 :: KEBIJAKAN PERUBAHAN DATA SIDJP, SIPMOD, DAN SISMIOP]]
  * [[peraturan:sedp:21pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-21/PJ/2010 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN, DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ATAU SURAT TAGIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN, YANG TIDAK BENAR]]
  * [[peraturan:sedp:98pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-98/PJ/2010 :: PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-44/PJ/2010 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SERTA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)]]
  * [[peraturan:sedp:99pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-99/PJ/2010 :: PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-45/PJ/2010 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SERTA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MENGGUNAKAN PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN]]
  * [[peraturan:sedp:97pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-97/PJ/2010 :: PETUNJUK PENGUKURAN, PELAPORAN, DAN MONITORING KINERJA LAYANAN UNGGULAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:95pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-95/PJ/2010 :: TENTANG PENEGASAN PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN/ATAU JASA KENA PAJAK TERTENTU DAN/ATAU BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIEKSPOR DAN BARANG HASIL PERTANIAN YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI]]
  * [[peraturan:sedp:96pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-96/PJ/2010 :: PERUBAHAN TARGET RASIO KEPATUHAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PADA TAHUN 2010 SEBAGAIMANA DITETAPKAN DALAM SE-10/PJ/2010]]
  * [[peraturan:sedp:94pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-94/PJ/2010 :: TATA CARA PELAKSANAAN PEMBINAAN, EDUKASI, DAN PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BARU]]
  * [[peraturan:sedp:93pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-93/PJ/2010 :: PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 139/PMK.03/2010 TENTANG PENENTUAN KEMBALI BESARNYA PENGHASILAN YANG DIPEROLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DARI PEMBERI KERJA YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA DENGAN PERUSAHAAN LAIN YANG TIDAK DIDIRIKAN DAN TIDAK BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA]]
  * [[peraturan:sedp:92pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-92/PJ/2010 :: PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.03/2010 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN]]
  * [[peraturan:sedp:91pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-91/PJ/2010 :: PELAYANAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN DALAM HAL TERJADI GANGGUAN PADA SISTEM INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SIDJP)]]
  * [[peraturan:sedp:89pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-89/PJ/2010  :: TATA CARA PENERBITAN PENGESAHAN DAN PEMANFAATAN SURAT KETERANGAN DOMISILI BAGI SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI INDONESIA DALAM RANGKA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA]]
  * [[peraturan:sedp:86pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-86/PJ/2010 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA DAN PROTOKOLNYA]]
  * [[peraturan:sedp:87pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - 87/PJ/2010 :: PENGGALIAN POTENSI DAN PENGAWASAN KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK WAJIB PAJAK BENDAHARA]]
  * [[peraturan:sedp:83pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-83/PJ/2010 :: PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DAN ANALISIS INFORMASI, DATA, LAPORAN, DAN PENGADUAN]]
  * [[peraturan:sedp:81pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-81/PJ/2010 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER- 26/PJ/2010 TENTANG LATA CARA PENELITIAN SURAT SETORAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:80pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-80/PJ/2010 :: PERLAKUAN ZAKAT DALAM PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:79pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-79/PJ/2010 :: STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) LAYANAN UNGGULAN BIDANG PERPAJAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:77pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-77/PJ/2010 :: PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU]]
  * [[peraturan:sedp:76pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-76/PJ/2010 :: PENYAMPAIAN PERATURAN NOMOR PER-31/PJ./2010 TENTANG TATA CARA PENETAPAN PENGUSAHA KENA PAJAK BERISIKO RENDAH]]
  * [[peraturan:sedp:74pj.2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-74/PJ./2010 :: PENGAMANAN DATA, INFORMASI, DAN/ATAU DOKUMEN NON ELEKTRONIK MILIK DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:73pj.2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-73/PJ./2010 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-30/PJ/2010 TENTANG PELAKSANAAN ON THE JOB TRAINING BAGI PENELAAH KEBERATAN]]
  * [[peraturan:sedp:72pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-72/PJ/2010 :: TATA CARA PEMBERIAN KODE WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN AKIBAT PEMBENTUKAN (PEMEKARAN DAN ATAU PENGGABUNGAN) WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BARU]]
  * [[peraturan:sedp:71pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-71/PJ/2010 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN POKOK PAJAK DAN SISA DENDA ADMINISTRASI DALAM RANGKA PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:70pj.2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-70/PJ./2010 :: PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 39/PMK.03/2010 TENTANG BATASAN DAN TATA CARA PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI DAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-27/PJ./2010 TENTANG TATA CARA PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK, PELAPORAN, DAN PENGAWASAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI]]
  * [[peraturan:sedp:68pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-68/PJ/2010 :: PENETAPAN RASIO TOTAL BENCHMARKING TAHAP III]]
  * [[peraturan:sedp:69pj.2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-69/PJ./2010 :: TARGET RASIO PEMBETULAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN BERBASIS PROFIL WAJIB PAJAK PADA TAHUN 2010]]
  * [[peraturan:sedp:67pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-67/PJ/2010 :: PENGAWASAN PENGGUNAAN SSP PALSU OLEH WAJIB PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:66pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-66/PJ/2010 :: PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN PASAL 31E AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008]]
  * [[peraturan:sedp:65pj.2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-65/PJ./2010 :: PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENILAIAN LOMBA PELAYANAN TAHUN 2010]]
  * [[peraturan:sedp:64pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-64/PJ/2010 :: PERSIAPAN PENGALIHAN PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN SERTA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNGAN KE PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA]]
  * [[peraturan:sedp:63pj.2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-63/PJ./2010 :: PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74/PMK.03/2010 TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MEMPUNYAI PEREDARAN USAHA TIDAK MELEBIHI JUMLAH TERTENTU DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 79/PMK.03/2010 TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN TERTENTU SERTA PENJELASAN TAMBAHAN UNTUK PENGISIAN SPT MASA PPN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DALAM MENGHITUNG PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN MENGGUNAKAN PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN]]
  * [[peraturan:sedp:62pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-62/PJ/2010 :: PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 57/PMK.03/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 105/PMK.O3I2OO9 TENTANG PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO]]
  * [[peraturan:sedp:61pj.2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-61/PJ./2010 :: KODE NOTA PENGHITUNGAN DAN KODE KETETAPAN PER JENIS PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:60pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-60/PJ/2010 :: PENGGALIAN POTENSI BERBASIS PROFILE DAN BENCHMARK]]
  * [[peraturan:sedp:59pj.2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-59/PJ./2010 :: PENGGUNAAN APLIKASI E-SPT PPN 1107 SEHUBUNGAN DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009]]
  * [[peraturan:sedp:57pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-57/PJ/2010 :: TATA CARA PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN, PENGGANTIAN UANG PERSEDIAAN, DAN PEMBAYARAN PENGEMBALIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG BAWAAN ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI]]
  * [[peraturan:sedp:55pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-55/PJ/2010 :: PENYAMPAIAN TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN LAPORAN KEUANGAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG BERGERAK PADA BIDANG DANA PENSIUN DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DALAM SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNANNYA]]
  * [[peraturan:sedp:56pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-56/PJ/2010 :: PENJELASAN MENGENAI PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK LAMA]]
  * [[peraturan:sedp:54pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-54/PJ/2010 :: PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-23/PJ/2010 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-38/PJ/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:52pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-52/PJ/2010 :: UPDATING NOMOR SURAT KETETAPAN PAJAK (SKP)/SURAT TAGIHAN PAJAK (STP) SEHUBUNGAN DENGAN DISTRIBUSI DATA MODUL PENERIMAAN NEGARA (MPN) KE SIDJP/SIPMOD]]
  * [[peraturan:sedp:51pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-51/PJ/2010 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN UNTUK WAJIB PAJAK VETERAN PEJUANG KEMERDEKAAN, VETERAN PEMBELA KEMERDEKAAN, PENERIMA TANDA JASA BINTANG GERILYA, ATAU JANDA/DUDANYA DAN UNTUK WAJIB PAJAK PENSIUNAN SERTA, KARENA KENAIKAN NILAI JUAL KENA PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:50pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-50/PJ/2010 :: KEBIJAKAN PENAGIHAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:49pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-49/PJ/2010 :: PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 494/KMK.07/2009 TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010]]
  * [[peraturan:sedp:48pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-48/PJ/2010 :: PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN DAN PENJUALAN BENDA METERAI]]
  * [[peraturan:sedp:47pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-47/PJ/2010 :: PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 76/PMK.03/2010 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMINTAAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG BAWAAN ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI DAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-20/PJ/2010 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN KEWAJIBAN TOKO RETAIL SERTA KANTOR PELAYANAN PAJAK YANG MENGELOLA ADMINISTRASI PENGEMBALIAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI KEPADA ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI]]
  * [[peraturan:sedp:45pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-45/PJ/2010 :: PENYAMPAIAN PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-19/PJ./2010 TENTANG PENETAPAN SATU TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG]]
  * [[peraturan:sedp:43pj.2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-43/PJ./2010 :: PENYAMPIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-14/PJ./2010 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-146/PJ./2006 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)]]
  * [[peraturan:sedp:44pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-44/PJ/2010 :: PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-15/PJ/2010 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-29/PJ/2008 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) DALAM BENTUK FORMULIR KERTAS (HARD COPY) BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK DALAM RANGKA PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN DI PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:42pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-42/PJ/2010 :: PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 38/PMK.03/2010 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN FAKTUR PAJAK DAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-13/PJ/2010 TENTANG BENTUK, UKURAN, PROSEDUR PEMBERITAHUAN DALAM RANGKA PEMBUATAN, TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN, TATA CARA PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN, DAN TATA CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:40pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-40/PJ/2010 :: TATA CARA PENGGUNAAN APLIKASI MULTIMEDIA SUPER CORRIDOR DALAM RANGKA PEMBANGUNAN, PENGELOLAAN, DAN PENGAWASAN DATA]]
  * [[peraturan:sedp:37pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-37/PJ/2010 :: PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-8/PJ./2010 TENTANG SAAT TERUTANGNYA PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH DARI PUSAT KE CABANG ATAU SEBALIKNYA DAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH ANTAR CABANG]]
  * [[peraturan:sedp:38pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-38/PJ/2010 :: PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER- 12/PJ/2010 TENTANG NOMOR OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:33pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-33/PJ/2010 :: PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TAHUN 2009 BERKENAAN DENGAN BEROPERASINYA PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN (PPDDP)]]
  * [[peraturan:sedp:35pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-35/PJ/2010 :: PENGERTIAN SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA, JASA TEKNIK, JASA MANAJEMEN, DAN JASA KONSULTAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN]]
  * [[peraturan:sedp:36pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-36/PJ/2010 :: PERUBAHAN NOMENKLATUR DEPARTEMEN KEUANGAN MENJADI KEMENTRIAN KEUANGAN]]
  * [[peraturan:sedp:30pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-30/PJ/2010 :: DAFTAR BANK DAN NOMOR REKENING BANK PERSEPSI PBB UNTUK PEMINDAHBUKUAN PEMBAYARAN PBB SEKTOR PERTAMBANGAN MIGAS DAN ENERGI PANAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2010]]
  * [[peraturan:sedp:31pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-31/PJ/2010 :: PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-11/PJ/2010 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN, PEMBERIAN, DAN PEMBATALAN IZIN MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA INGGRIS DAN SATUAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT]]
  * [[peraturan:sedp:34pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-34/PJ/2010 :: PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-9/PJ./2010 TENTANG STANDAR PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:32pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-32/PJ/2010 :: PENEGASAN TINDAK LANJUT KANTOR PELAYANAN PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BARU]]
  * [[peraturan:sedp:27pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-27/PJ/2010 :: PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-4/PJ/2010 TENTANG TEMPAT LAIN SELAIN TEMPAT TINGGAL ATAU TEMPAT KEDUDUKAN DAN/ATAU TEMPAT KEGIATAN USAHA DILAKUKAN SEBAGAI TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH]]
  * [[peraturan:sedp:28pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - 28/PJ/2010 :: PROSEDUR PENANGANAN SURAT URAIAN BANDING ATAU SURAT TANGGAPAN DAN PERSIAPAN MENGHADIRI PERSIDANGAN BANDING ATAU GUGATAN DI PENGADILAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:26pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-26/PJ/2010 :: PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 17/PMK.03/2010 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI PASCABENCANA ALAM DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT DAN SEBAGIAN PROVINSI JAMBI]]
  * [[peraturan:sedp:29pj.2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-29/PJ./2010 :: PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BAGI WANITA KAWIN YANG MELAKUKAN PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA DAN PENGHASILAN ATAU YANG MEMILIH UNTUK MENJALANKAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA SENDIRI]]
  * [[peraturan:sedp:25pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-25/PJ/2010 :: PENANDATANGANAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:23pj.2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-23/PJ./2010 :: PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 208/PMK.03/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 255/PMK.03/2008 TENTANG PENGHITUNGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN PAJAK BERJALAN YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK BARU, BANK, SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI, BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH, WAJIB PAJAK MASUK BURSA DAN WAJIB PAJAK LAINNYA YANG BERDASARKAN KETENTUAN DIHARUSKAN MEMBUAT LAPORAN KEUANGAN BERKALA TERMASUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU]]
  * [[peraturan:sedp:20pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-20/PJ/2010 :: PROSEDUR KERJA PENGENAAN DAN PERMINTAAN PEMINDAHBUKUAN PEMBAYARAN PBB SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI]]
  * [[peraturan:sedp:18pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-18/PJ/2010 :: PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN]]
  * [[peraturan:sedp:19pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-19/PJ/2010 :: ANTISIPASI PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK SETIAP TANGGAL BATAS AKHIR PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA (SPT MASA)]]
  * [[peraturan:sedp:17pj.2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-17/PJ./2010 :: PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 25/PMK.011/2010 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG KEMASAN SEDERHANA DI DALAM NEGERI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 DAN PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-3/PJ./2010 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG KEMASAN SEDERHANA DI DALAM NEGERI]]
  * [[peraturan:sedp:15pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-15/PJ/2010 :: RINCIAN RENCANA PENERIMAAN PBB DAN BPHTB TAHUN ANGGARAN 2010]]
  * [[peraturan:sedp:13pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-13/PJ/2010 :: PENEGASAN SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN TEMPLATE DALAM BAHASA INGGRIS UNTUK SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN DAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI]]
  * [[peraturan:sedp:9pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-9/PJ/2010 :: PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 2/PMK.03/2010 TENTANG BIAYA PROMOSI YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO]]
  * [[peraturan:sedp:12pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-12/PJ/2010 :: PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 240/PMK.03/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.03/2009 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN, PENGADMINISTRASIAN, PEMBAYARAN, SERTA PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DAN PEMASUKAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS]]
  * [[peraturan:sedp:11pj.2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-11/PJ./2010 :: PENETAPAN RASIO TOTAL BENCHMARKING TAHAP II]]
  * [[peraturan:sedp:10pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-10/PJ/2010 :: TARGET RASIO KEPATUHAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN DAN SPT MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA TAHUN 2010]]
  * [[peraturan:sedp:6pj.2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-6/PJ./2010 :: PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-1/PJ/2010 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-19/PJ/2009 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-05/PJ./2010 :: PENEGASAN PERLAKUAN ADMINISTRASI SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) UNTUK WAJIB PAJAK (WP) DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) PINDAH TERKAIT BEROPERASINYA PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN (PPDDP)]]
  * [[peraturan:sedp:4pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-4/PJ/2010 :: DUKUNGAN PROGRAM PEMBERANTASAN MAFIA HUKUM]]
  * [[peraturan:sedp:02pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-02/PJ/2010 :: PELAYANAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN DALAM HAL TERJADI GANGGUAN PADA SISTEM INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (DJP)]]
  * [[peraturan:sedp:03pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-03/PJ/2010 :: TATA CARA DISTRIBUSI DATA MODUL PENERIMAAN NEGARA (MPN) KE SISTEM INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SIDJP/SIPMOD)]]
  * [[peraturan:sedp:1pj2010|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-1/PJ/2010 :: PENEGASAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-102/PJ./2009 TENTANG SOSIALISASI PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN 2009]]
  * [[peraturan:sedp:118pj2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-118/PJ/2009 :: PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN AIR BERSIH]]
  * [[peraturan:sedp:116pj2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-116/PJ/2009 :: KEBIJAKAN PEMERIKSAAN UNTUK TUJUAN LAIN]]
  * [[peraturan:sedp:115pj2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-115/PJ/2009 :: PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK DALAM UPAYA PENGAMANAN PENERIMAAN SEHUBUNGAN DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2009]]
  * [[peraturan:sedp:114pj2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-114/PJ/2009 :: PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-61/PJ/2009 TENTANG TATA CARA PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-62/PJ/2009 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA]]
  * [[peraturan:sedp:113pj2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-113/PJ/2009 :: PENEGASAN TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:110pj.2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-110/PJ./2009 :: PERSIAPAN PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 59/PJ/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT SETORAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN SURAT SETORAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:108pj.2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-108/PJ./2009 :: PELAKSANAAN PEMBLOKIRAN HARTA KEKAYAAN PENANGGUNG PAJAK YANG TERSIMPAN PADA BANK MILIK PENANGGUNG PAJAK YANG NAMANYA TIDAK TERCANTUM DALAM SURAT PAKSA]]
  * [[peraturan:sedp:107pj.2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-107/PJ./2009 :: PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-50/PJ/2009 TENTANG TATA CARA PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG LOKASI KEGIATAN USAHA ATAU TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG DI KAWASAN BEBAS]]
  * [[peraturan:sedp:106pj.2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-106/PJ./2009 :: PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-53/PJ./2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2), SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 15, PASAL 22, PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 SERTA BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTANNYA]]
  * [[peraturan:sedp:104pj2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-104/PJ/2009 :: PELAKSANAAN CETAK MASSAL SPPT, STTS, DAN DHKP PBB TAHUN 2010]]
  * [[peraturan:sedp:103pj.2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-103/PJ./2009 :: PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 156/PMK.011/2009 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BAHAN BAKAR NABATI DI DALAM NEGERI UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009 DAN PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-60/PJ./2009 TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BAHAN BAKAR NABATI DI DALAM NEGERI]]
  * [[peraturan:sedp:101pj.2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-101/PJ./2009 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-58/PJ./2009 TENTANG TATA CARA PENUNJUKKAN TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:100pj2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-100/PJ/2009 :: PENGGUNAAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETTO BAGI PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI DAN DISTRIBUTOR PERUSAHAAN MULTILEVEL MARKETING ATAU DIRECT SELLING]]
  * [[peraturan:sedp:98pj.2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-98/PJ./2009 :: PEMBAYARAN DAN PEMINDAHBUKUAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MELALUI TEMPAT PEMBAYARAN ELEKTRONIK PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN]]
  * [[peraturan:sedp:99pj.2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-99/PJ./2009 :: PEMBAYARAN DAN PEMINDAHBUKUAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MELALUI TEMPAT PEMBAYARAN ELEKTRONIK PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA]]
  * [[peraturan:sedp:96pj2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-96/PJ/2009 :: RASIO TOTAL BENCHMARKING DAN PETUNJUK PEMANFAATANNYA]]
  * [[peraturan:sedp:97pj2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-97/PJ/2009 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, YANG TIDAK BENAR]]
  * [[peraturan:sedp:95pj.2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-95/PJ./2009 :: PENGAWASAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BENDAHARAWAN PEMERINTAH DAERAH]]
  * [[peraturan:sedp:90pj.2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-90/PJ./2009 :: KODE NOTA PENGHITUNGAN DAN KODE KETETAPAN PER JENIS PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:91pj.2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-91/PJ./2009 :: PERMINTAAN DATA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ANTAR KANTOR PELAYANAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:89pj.2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-89/PJ./2009 :: TATA CARA PENANGANAN WAJIB PAJAK NON EFEKTIF]]
  * [[peraturan:sedp:85pj.042009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-85/PJ.04/2009 :: RALAT SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-04/PJ.04/2009 TENTANG INSENTIF JURU SITA PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:87pj.2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-87/PJ./2009 :: PENGANTAR PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-49/PJ./2009 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN]]
  * [[peraturan:sedp:86pj.2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-86/PJ./2009 :: PENJELASAN MENGENAI PPN ATAS IMPOR/PENYERAHAN KAPAL TONGKANG]]
  * [[peraturan:sedp:84pj2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-84/PJ/2009 :: PENGANTAR PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-48/PJ./2009 TENTANG TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:88pj.2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-88/PJ./2009 :: PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-50/PJ./2009 TENTANG TATA CARA PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG TEMPAT KEGIATAN USAHA ATAU TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG DI KAWASAN BEBAS]]
  * [[peraturan:sedp:83pj.2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-83/PJ./2009 :: REVIU (PENELAAHAN) DAN PENELAAHAN SEJAWAT (PEER REVIEW)]]
  * [[peraturan:sedp:82pj.2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-82/PJ./2009 :: PENEGASAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN DAN/ATAU PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN SECARA ELEKTRONIK (E-FILING) MELALUI PERUSAHAAN PENYEDIA JASA APLIKASI (ASP)]]
  * [[peraturan:sedp:80pj.2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-80/PJ./2009 :: PELAKSANAAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG USAHA POKOKNYA MELAKUKAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:79pj2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-79/PJ/2009 :: PENINGKATAN KEAMANAN DATA PADA BASIS DATA SIDJP/SIPMOD/SISMIOP]]
  * [[peraturan:sedp:78pj2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-78/PJ/2009 :: MEMORI ALIH TUGAS]]
  * [[peraturan:sedp:77pj2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-77/PJ/2009 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:71pj2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-71/PJ/2009 :: PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 121/PMK.03/2009 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PROYEK PEMERINTAH UNTUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA PASCABENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN TSUNAMI YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH LUAR NEGERI YANG PELAKSANAANNYA BELUM SELESAI SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 MARET 2009 DAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER- 42/PJ/2009 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN FASILITAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TIDAK DIPUNGUT ATAS PROYEK PEMERINTAH UNTUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA PASCABENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN TSUNAMI YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH LUAR NEGERI YANG PELAKSANAANNYA BELUM SELESAI SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 MARET 2009]]
  * [[peraturan:sedp:68pj.2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-68/PJ./2009 :: TARGET RASIO PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PADA TAHUN 2009]]
  * [[peraturan:sedp:65pj.2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-65/PJ./2009 :: KAMPANYE PENINGKATAN KEPATUHAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPH ORANG PRIBADI]]
  * [[peraturan:sedp:64pj.2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-64/PJ./2009 :: PEKERJA YANG MEMPEROLEH PAJAK PENGHASILAN PPH PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH]]
  * [[peraturan:sedp:67pj2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-67/PJ/2009 :: PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-40/PJ/2009 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.072009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-02/PJ.07/2009 :: PENEGASAN SEHUBUNGAN DENGAN SURAT PEMBERITAHUAN UNTUK HADIR (SPUH) DAN PEMBUKUAN, CATATAN, DATA, INFORMASI ATAU KETERANGAN LAIN DALAM PROSES KEBERATAN]]
  * [[peraturan:sedp:62pj2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-62/PJ/2009 :: PENYAMPAIAN PER-32/PJ./2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SPT]]
  * [[peraturan:sedp:61pj.2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-61/PJ./2009 :: PENANDATANGANAN SPPT PBB]]
  * [[peraturan:sedp:60pj.2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-60/PJ./2009 :: PEMBENAHAN DATA MASTER FILE WAJIB PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:59pj.2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-59/PJ./2009 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN DAN PROTOKOL ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KONFEDERASI SWISS MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA YANG BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN]]
  * [[peraturan:sedp:58pj.2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-58/PJ./2009 :: PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-33/PJ./2009 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA ROYALTI DARI HASIL KARYA SINEMATOGRAFI]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.042009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-03/PJ.04/2009 :: KEBIJAKAN PENAGIHAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:51pj.2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-51/PJ./2009 :: PELAKSANAAN PERMINTAAN INFORMASI KE LUAR NEGERI DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENGHINDARAN DAN PENGELAKAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:53pj.2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-53/PJ./2009 :: JUMLAH BRUTO SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008]]
  * [[peraturan:sedp:54pj2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-54/PJ/2009 :: PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 55/PMK.03/2009 TENTANG BENTUK, UKURAN, DAN WARNA BENDA MATERAI]]
  * [[peraturan:sedp:57pj.2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-57/PJ./2009 :: PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG BEKERJA SEBAGAI OFFICIAL PADA BADAN-BADAN INTERNASIONAL DARI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA]]
  * [[peraturan:sedp:56pj.2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-56/PJ./2009 :: PENYAMPAIAN DAN PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-12/PJ./2009 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PENGADMINISTRASIAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:50pj.2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-50/PJ./2009 :: TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL BAGI WAJIB PAJAK BADAN, TERMASUK KOPERASI, YANG USAHA POKOKNYA MELAKUKAN TRANSAKSI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:48pj2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-48/PJ/2009 :: PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 30/PJ/2009 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:47pj.2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-47/PJ./2009 :: PENYAMPAIAN PERATURAN PEMERINTAH NO 28 TAHUN 2009 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA KEBANDARUDARAAN TERTENTU KEPADA PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA UNTUK PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA YANG MELAKUKAN PENERBANGAN LUAR NEGERI]]
  * [[peraturan:sedp:46pj.2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-46/PJ./2009 :: PEMBERIAN DISKON BAGI PEMILIK KARTU NPWP]]
  * [[peraturan:sedp:45pj.2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-45/PJ./2009 :: PENYEMPURNAAN TATA CARA PENGENAAN PBB SEKTOR PERKEBUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:44pj.2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-44/PJ./2009 :: TARGET PENAMBAHAN NPWP MELALUI EKSTENSIFIKASI WP OP TAHUN 2009 ]]
  * [[peraturan:sedp:42pj2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-42/PJ/2009 :: PENYAMPAIAN DAN PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN PMK 238/PMK.03/2008 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PEMBERIAN PENURUNAN TARIF BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA]]
  * [[peraturan:sedp:43pj.2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-43/PJ./2009 :: PERLAKUAN BPHTB TERHADAP PENGGANTIAN NAMA BADAN HUKUM PEMEGANG HAK ATAS TANAH]]
  * [[peraturan:sedp:36pj.2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-36/PJ./2009 :: HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN SEHUBUNGAN DENGAN DITETAPKANNYA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-22/PJ./2009 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA PADA PEMBERI KERJA YANG BERUSAHA PADA KATEGORI USAHA TERTENTU SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-26/PJ./2009]]
  * [[peraturan:sedp:40pj.2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-40/PJ./2009 :: PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (SPT TAHUNAN PPH) BADAN]]
  * [[peraturan:sedp:37pj.2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-37/PJ./2009 :: PENYAMPAIAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PERLAKUAN KEPABEANAN, PERPAJAKAN DAN CUKAI SERTA PENGAWASAN ATAS PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI SERTA BERADA DI KAWASAN YANG TELAH DITUNJUK SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.03/2009 TENTANG TATA CARA PENGAWASAN, PENGADMINISTRASIAN, PEMBAYARAN, SERTA PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DAN PEMASUKAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS]]
  * [[peraturan:sedp:39pj.2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-39/PJ./2009 :: TATA CARA ENDORSEMENT, PEREKAMAN, PEMBERKASAN DAN ANALISA DOKUMEN PEMBERITAHUAN PABEAN DI KAWASAN BEBAS BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 45/PMK.03/2009]]
  * [[peraturan:sedp:35pj.2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-35/PJ./2009  :: PENEGASAN MENGENAI BATAS WAKTU PENYAMPAIAN DAN PELUNASAN KEKURANGAN PEMBAYARAN PAJAK YANG TERUTANG BERDASARKAN SPT TAHUNAN PPH TAHUN PAJAK 2008]]
  * [[peraturan:sedp:33pj.2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-33/PJ./2009 :: HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN SEHUBUNGAN DENGAN DITETAPKANNYA PER-10/PJ/2009 TENTANG PENGURANGAN BESARNYA PPH PASAL 25 DALAM TAHUN 2009 BAGI WP YANG MENGALAMI PERUBAHAN KEADAAN USAHA ATAU KEGIATAN USAHA]]
  * [[peraturan:sedp:32pj.2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-32/PJ./2009 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PER-25/PJ./2009 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:30pj.2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-30/PJ./2009 :: PENYAMPAIAN PER-24/PJ./2009 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN NPWP DAN/ATAU PENGUKUHAN PKP DAN PERUBAHAN DATA WP DAN/ATAU PKP DENGAN SISTEM E-REGISTRATION]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.032009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-02/PJ.03/2009 :: KEWAJIBAN MEMILIKI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK BAGI PEDAGANG PENGUMPUL]]
  * [[peraturan:sedp:25pj.2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-25/PJ./2009 :: PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 21/PJ./2009 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:27pj.2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-27/PJ./2009  :: PETUNJUK PELAKSANAAN PER-20/PJ./2009 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN, PENGELOLAAN, DAN PENGAWASAN DATA]]
  * [[peraturan:sedp:26pj2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-26/PJ/2009 :: PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 14/PMK.03/2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 516/KMK.04/2000 TENTANG TATA CARA PENENTUAN BESARNYA NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:24pj.2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-24/PJ./2009 :: PENYAMPAIAN PER-19/PJ./2009 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT TAHUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:23pj.2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-23/PJ./2009 :: PERUBAHAN SE-70/PJ/2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN PENDAFTARAN NPWP]]
  * [[peraturan:sedp:22pj2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-22/PJ/2009 :: PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 14/PJ/2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 53/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENGECUALIAN PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI]]
  * [[peraturan:sedp:21pj.2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-21/PJ./2009 :: PENEGASAN SEHUBUNGAN PER-7/PJ/2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PER-24/PJ/2008 TENTANG SPT PPH WAJIB PAJAK BADAN DAN SPT PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.042009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-02/PJ.04/2009 :: RENCANA DAN STRATEGI PENYELESAIAN PEMERIKSAAN TAHUN 2009]]
  * [[peraturan:sedp:17pj.2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-17/PJ./2009 :: PENETAPAN BAHAN, BENTUK, UKURAN, WARNA, DAN ISI KARTU NPWP]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-10/PJ./2009 :: PELAYANAN KEPADA WP SEHUBUNGAN DENGAN AKAN BERAKHIRNYA PROGRAM SUNSET POLICY DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (SPT TAHUNAN PPH)]]
  * [[peraturan:sedp:13pj2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-13/PJ/2009 :: PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR PMK-253/PMK.03/2008 TENTANG WAJIB PAJAK BADAN TERTENTU SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN DARI PEMBELI ATAS PENJUALAN BARANG YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH]]
  * [[peraturan:sedp:12pj.2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-12/PJ./2009 :: PEMBENAHAN KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA (KLU) PADA MASTER FILE]]
  * [[peraturan:sedp:8pj2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-8/PJ/2009 :: PENEGASAN PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 44/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, PERUBAHAN DATA DAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK TERKAIT DENGAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:05pj2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-05/PJ/2009 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PMK NOMOR 164/PMK.03/2008 TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PBB SEHUBUNGAN DENGAN LUAPAN LUMPUR LAPINDO]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-06/PJ./2009 :: PEMBERIAN PENGURANGAN BPHTB SEHUBUNGAN DENGAN LUAPAN LUMPUR LAPINDO]]
  * [[peraturan:sedp:9pj.2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-9/PJ./2009 :: PENEGASAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP)]]
  * [[peraturan:sedp:1pj.042009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-1/PJ.04/2009 :: PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-4/PJ./2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENCATATAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI]]
  * [[peraturan:sedp:4pj.2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-4/PJ./2009 :: MANAJEMEN STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)]]
  * [[peraturan:sedp:86pj.2008-2|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-86/PJ./2008-2 :: RALAT SE DIRJEND PAJAK NOMOR SE-86/PJ/2008 TENTANG PENYAMPAIAN PER DIRJEND PAJAK NOMOR 53/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN,PENGECUALIAN PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-02/PJ./2009  :: TENTANG PENYAMPAIAN PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-03/PJ/2009 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN PPN YANG DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG SAWIT DI DALAM NEGERI]]
  * [[peraturan:sedp:01pj2009|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-01/PJ/2009 :: PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 1/PJ/2009 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 53/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENGECUALIAN PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI]]
  * [[peraturan:sedp:7pj.032008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-7/PJ.03/2008 :: PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 210/PMK.03/2008 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 254/KMK.03/2001 TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22,SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA]]
  * [[peraturan:sedp:88pj2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-88/PJ/2008  :: PENEGASAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WP ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI]]
  * [[peraturan:sedp:87pj.2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-87/PJ./2008 :: TATA CARA PENGGUNAAN STEMPEL BEBAS FISKAL LUAR NEGERI SEBELUM TERSEDIANYA STIKER BEBAS FISKAL LUAR NEGERI]]
  * [[peraturan:sedp:86pj.2008-1|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-86/PJ./2008-1 :: PENYAMPAIAN PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR 53/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENGECUALIAN PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN BAGI WP ORANG PRIBADI DALAM NEGERI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI]]
  * [[peraturan:sedp:84pj.2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-84/PJ./2008 :: PEMUTAHIRAN DATA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PEDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN]]
  * [[peraturan:sedp:11pj.042008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-11/PJ.04/2008 :: PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-54/PJ/2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYEGELAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN DI BIDANG PERPAJAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:83pj2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-83/PJ/2008 :: PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 51/PJ./2008 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK BAGI ANGGOTA KELUARGA]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.042008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-10/PJ.04/2008 :: KEBIJAKAN PEMERIKSAAN UNTUK MENGUJI KEPATUHAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:80pj2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-80/PJ/2008 :: PENENTUAN TANGGAL TERDAFTAR WAJIB PAJAK SEHUBUNGAN DENGAN AKAN BERAKHIRNYA SUNSET POLICY DAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008]]
  * [[peraturan:sedp:81pj2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-81/PJ/2008 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-50/PJ/2008 TENTANG PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKEBUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:79pj2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-79/PJ/2008 :: TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-37/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:78pj2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-78/PJ/2008 :: TATA CARA PELAKSANAAN TINDAK LANJUT SURAT PEMBERITAHUAN PIUTANG PAJAK DALAM RANGKA IMPOR (SP3DRI) ]]
  * [[peraturan:sedp:77pj2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-77/PJ/2008 :: PENGIRIMAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN 2008]]
  * [[peraturan:sedp:65pj.2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-65/PJ./2008 :: PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 44/PJ./2008 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, PERUBAHAN DATA DAN PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:76pj2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-76/PJ/2008 :: PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK SEHUBUNGAN DENGAN AKAN BERAKHIRNYA PROGRAM SUNSET POLICY DAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2008]]
  * [[peraturan:sedp:75pj.2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-75/PJ./2008 :: TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PPN ATAU PPNBM]]
  * [[peraturan:sedp:73pj2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-73/PJ/2008 :: KEBIJAKAN PERUBAHAN DATA SIP/SIPMOD/SISMIOP]]
  * [[peraturan:sedp:71pj2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-71/PJ/2008 :: ANTISIPASI KEBUTUHAN KARTU NPWP]]
  * [[peraturan:sedp:70pj2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-70/PJ/2008 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN PENDAFTARAN NPWP TERKAIT DENGAN PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PPH]]
  * [[peraturan:sedp:6pj.032008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-6/PJ.03/2008 :: PENYAMPAIAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:69pj2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-69/PJ/2008 :: USULAN BANK PERSEPSI/BANK OPERASIONAL III PBB DAN BPHTB]]
  * [[peraturan:sedp:68pj2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-68/PJ/2008 :: FORMULIR SURAT KETERANGAN DOMISILI (FORM 6166) AMERIKA SERIKAT]]
  * [[peraturan:sedp:67pj2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-67/PJ/2008  :: PEMANFAATAN DATA ATAU KETERANGAN YANG BERKAITAN DENGAN SPT TAHUNAN PPH YANG DISAMPAIKAN WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PELAKSANAAN PASAL 37A UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN BESERTA KETENTUAN PELAKSANAANNYA]]
  * [[peraturan:sedp:66pj2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-66/PJ/2008 :: PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK SEHUBUNGAN DENGAN AKAN BERAKHIRNYA PROGRAM SUNSET POLICY]]
  * [[peraturan:sedp:08pj.042008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-08/PJ.04/2008 :: PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-31/PJ/2008 TENTANG PEDOMAN PENUNJUKAN SUPERVISOR DAN KETUA TIM PEMERIKSA PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.042008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-07/PJ.04/2008 :: RALAT SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-06/PJ.04/2008 TENTANG INSENTIF JURUSITA PAJAK DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:64pj2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-64/PJ/2008 :: TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT MASA PPN 1108 DI KPP DAN PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN (PPDDP)]]
  * [[peraturan:sedp:63pj.2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-63/PJ./2008 :: PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-45/PJ/2008 TANGGAL 29 OKTOBER 2008 TENTANG TATA CARA PELUNASAN BEA METERAI DENGAN MEMBUBUHKAN TANDA BEA METERAI LUNAS DENGAN MESIN TERAAN METERAI DIGITAL]]
  * [[peraturan:sedp:60pj2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-60/PJ/2008 :: PEMANFAATAN DATA PELAPORAN SPT IMPORTIR]]
  * [[peraturan:sedp:62pj2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 62/PJ/2008 :: PELAKSANAAN PUBLIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI]]
  * [[peraturan:sedp:61pj.2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-61/PJ./2008 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN POKOK PAJAK DAN SISA DENDA ADMINISTRASI DALAM RANGKA PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:59pj2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-59/PJ/2008 :: PEMBERIAN NPWP BAGI KARYAWAN]]
  * [[peraturan:sedp:58pj2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 58/PJ/2008 :: PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-40/PJ/2008 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-173/PJ/2007 TENTANG SISTEM, BENTUK, JENIS, DAN KODE LAPORAN RUTIN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.042008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-06/PJ.04/2008 :: INSENTIF JURUSITA PAJAK DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:57pj.2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 57/PJ./2008 :: PERSIAPAN BREAKDOWN RENCANA PENERIMAAN PBB TAHUN ANGGARAN 2009]]
  * [[peraturan:sedp:11pj.012008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 11/PJ.01/2008 :: RALAT SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR: SE-50/PJ/2008 TENTANG SOSIALISASI UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN TAHUN 2008 DAN PEMANTAPAN PASAL 37A UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA]]
  * [[peraturan:sedp:53pj2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 53/PJ/2008 :: PENJELASAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL NOMOR PER-34/PJ/2008 TENTANG BENTUK DAN ISI FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN PENCETAKAN SPPT, STTS, DAN DHKP PBB TAHUN 2009]]
  * [[peraturan:sedp:55pj.2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 55/PJ./2008 :: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERPAJAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:56pj.2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 56/PJ./2008 :: KAMPANYE SUNSET POLICY]]
  * [[peraturan:sedp:52pj2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 52/PJ/2008 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-36/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:161pjup.902008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-161/PJ/UP.90/2008 :: HARI LIBUR DALAM RANGKA PEMILIHAN KEPALA DAERAH]]
  * [[peraturan:sedp:51pj2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-51/PJ/2008 :: PENEGASAN BERKAITAN DENGAN PEMERIKSAAN UNTUK TUJUAN LAIN DALAM RANGKA PEMBERIAN NPWP DAN/ATAU PENGUKUHAN PKP SECARA JABATAN]]
  * [[peraturan:sedp:50pj2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 50/PJ/2008 :: SOSIALISASI UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN TAHUN 2008 DAN PEMANTAPAN PASAL 37A UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:49pj2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-49/PJ/2008 :: PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 35/PJ/2008 TENTANG KEWAJIBAN PEMILIKAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:48pj2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-48/PJ/2008 :: BATAS WAKTU PENERBITAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, DAN SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SERTA DALUWARSA PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:47pj2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-47/PJ/2008 :: PENCABUTAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAN SURAT PENEGASAN TENTANG PENGGUNAAN METODE Q.Q. PADA FAKTUR PAJAK STANDAR]]
  * [[peraturan:sedp:152pjup.902008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-152/PJ/UP.90/2008 :: PENGATURAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN TERKAIT DENGAN PERSIAPAN PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN PEMBENTUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DI LUAR PULAU JAWA DAN BALI]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.012008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-10/PJ.01/2008 :: USULAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) 69 TAHUN ANGGARAN 2009 UNTUK KEGIATAN PENDATAAN, PENILAIAN DAN EKSTENSIFIKASI]]
  * [[peraturan:sedp:46pj2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-46/PJ/2008 :: PENEGASAN KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)]]
  * [[peraturan:sedp:45pj2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-45/PJ/2008 :: PENYAMPAIAN DAN PEMONITORAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 43/PMK.03/2008 TENTANG PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA BESERTA PERATURAN PELAKSANAANNYA]]
  * [[peraturan:sedp:43pj2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-43/PJ/2008 :: PENATAUSAHAAN NOMOR REKENING KAS NEGARA q.q. PBB PADA BANK PERSEPSI DALAM RANGKA PENYUSUNAN TABEL RELASI UNTUK BANK TEMPAT PEMBAYARAN (TP) ELEKTRONIK]]
  * [[peraturan:sedp:40pj2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-40/PJ/2008 :: TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELIMPAHAN HASIL PENERIMAAN PBB MELALUI FASILITAS PERBANKAN ELEKTRONIK UNTUK TEMPAT PEMBAYARAN (TP) ELEKTRONIK]]
  * [[peraturan:sedp:41pj2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-41/PJ/2008 :: PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 33/PJ/2008 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 25/PJ/2008 TENTANG BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:42pj2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-42/PJ/2008 :: PROSEDUR PENERBITAN SURAT KETERANGAN LUNAS (SKL) ATAS KEHILANGAN/KERUSAKAN STRUK ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) ATAU BUKTI PEMBAYARAN PBB LAINNYA DARI FASILITAS TEMPAT PEMBAYARAN PBB (TP) ELEKTRONIK]]
  * [[peraturan:sedp:44pj2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE- 44/PJ/2008 :: PENEGASAN BERKAITAN DENGAN PENATAUSAHAAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP) LEMBAR KE-2 DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (KANWIL DJP)]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.032008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-03/PJ.03/2008 :: PENENTUAN STATUS BENEFICIAL OWNER SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA INDONESIA DENGAN NEGARA MITRA]]
  * [[peraturan:sedp:4pj.032008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-4/PJ.03/2008 :: PENEGASAN TENTANG PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 AYAT (4) SEHUBUNGAN DENGAN PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BENTUK USAHA TETAP YANG MELAKSANAKAN PROYEK PEMERINTAH YANG DANANYA BERASAL DARI HIBAH DAN/ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.032008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-05/PJ.03/2008 :: PENYAMPAIAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI]]
  * [[peraturan:sedp:39pj2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-39/PJ/2008 :: PENEGASAN BERKAITAN DENGAN PENATAUSAHAAN PENERIMAAN BUKTI PENERIMAAN NEGARA (BPN) YANG DIPERSAMAKAN SEBAGAI SURAT SETORAN PAJAK (SSP)]]
  * [[peraturan:sedp:37pj2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-37/PJ/2008 :: PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA PENERUSAN PENGIRIMAN PAKET INTERNASIONAL DI LUAR DAERAH PABEAN]]
  * [[peraturan:sedp:38pj.2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-38/PJ./2008 :: EVALUASI PENERIMAAN PBB DAN BPHTB TAHUN ANGGARAN 2007]]
  * [[peraturan:sedp:625pj.102008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-625/PJ.10/2008 :: PELAYANAN SISTEM INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK MELALUI LAYANAN SISTEM ONLINE]]
  * [[peraturan:sedp:36pj2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-36/PJ/2008 :: PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-32/PJ/2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-116/PJ./2007 TENTANG EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MELALUI PENDATAAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.0142008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.014/2008 :: BENTUK, UKURAN, DAN SPESIFIKASI TEKNIS PENCETAKAN SPT TAHUNAN PPh TAHUN 2008 BESERTA KELENGKAPANNYA]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.032008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-02/PJ.03/2008 :: PENEGASAN ATAS PENERAPAN NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI YANG MEMPUNYAI KANTOR PERWAKILAN DAGANG (REPRESENTATIVE OFFICE/LIAISON OFFICE) DI INDONESIA]]
  * [[peraturan:sedp:34pj2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-34/PJ/2008 :: PENEGASAN PELAKSANAAN PASAL 37A UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN BESERTA KETENTUAN PELAKSANAANNYA]]
  * [[peraturan:sedp:32pj2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 32/PJ/2008 :: EVALUASI PELAYANAN BANK/POS PERSEPSI TERHADAP WAJIB PAJAK DALAM MELAKSANAKAN PEMBAYARAN PAJAK MELALUI MODAL PENERIMAAN NEGARA]]
  * [[peraturan:sedp:33pj2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-33/PJ/2008 :: TATA CARA PEMBERIAN NPWP, PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT TAHUNAN PPh, PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, PENGHENTIAN PEMERIKSAAN, DAN PENGADMINISTRASIAN LAPORAN TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN PASAL 37A UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:08pj.012008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 08/PJ.01/2008 :: PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 77/PMK.01/2008 TENTANG BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.042008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.04/2008 :: PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PADA KPP PRATAMA DI SELURUH INDONESIA SELAIN KPP PRATAMA DI WILAYAH KANWIL DJP JAKARTA PUSAT]]
  * [[peraturan:sedp:31pj2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 31/PJ/2008 :: TATA CARA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PELUNASAN KEKURANGAN PEMBAYARAN PAJAK DAN PENGADMINISTRASIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN UNTUK TAHUN PAJAK 2007 DAN SEBELUMNYA SERTA PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN UNTUK TAHUN PAJAK SEBELUM TAHUN PAJAK 2007]]
  * [[peraturan:sedp:30pj2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 30/PJ/2008 :: PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 26/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PENANGANAN WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DENGAN PENGGUNA GANDA]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.012008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.01/2008 :: INSENTIF PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:29pj2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-29/PJ/2008 :: PENUNJUKAN PEGAWAI UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS PENDATAAN DAN PENILAIAN]]
  * [[peraturan:sedp:28pj2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 28/PJ/2008 :: PENYAMPAIAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL MELALUI KEGIATAN SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH UNTUK PENINGKATAN AKSES PERMODALAN]]
  * [[peraturan:sedp:27pj2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-27/PJ/2008 :: STANDAR WAKTU PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN NILAI JUAL OBYEK PAJAK DAN PENERBITAN SALINAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.042008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-02/PJ.04/2008 :: PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-19/PJ/2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN LAPANGAN]]
  * [[peraturan:sedp:25pj2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 25/PJ/2008 :: PENYESUAIAN PROSEDUR KERJA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT TERKAIT PENGGUNAAN APLIKASI PEREKAMAN SPT LOKAL PADA SI DJP]]
  * [[peraturan:sedp:26pj2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-26/PJ/2008 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 6/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PENGURANGAN DENDA ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:23pj2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 23/PJ/2008 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-16/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PENELITIAN SURAT SETORAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:20pj2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-20/PJ/2008 :: PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 33/PMK.03/2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 516/KMK.04/2000 TENTANG TATA CARA PENENTUAN BESARNYA NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:22pj2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 22/PJ/2008 :: PEMINDAHAN KEWENANGAN PENGADMINISTRASIAN BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:21pj2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-21/PJ/2008 :: PENEGASAN SEHUBUNGAN DENGAN PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-161/PJ/2007 TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SANGAT SEDERHANA TAHUN 2007]]
  * [[peraturan:sedp:18bc2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-18/BC/2008 :: PROGRAM AUDIT DAN EVALUASI LAPORAN HASIL AUDIT]]
  * [[peraturan:sedp:18pj.2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 18/PJ./2008 :: PETUNJUK PENGENAAN PBB SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI (PBB MIGAS)]]
  * [[peraturan:sedp:17pj2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 17/PJ/2008 :: PELAYANAN PENERIMAAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN PAJAK 2007]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.0142008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-02/PJ.014/2008 :: EVALUASI PELAKSANAAN PENGADAAN LEMBAR PENGAWASAN ARUS DOKUMEN (LPAD) DAN SPT TAHUNAN PPh BESERTA KELENGKAPANNYA TAHUN 2007]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.012008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-04/PJ.01/2008 :: PERSIAPAN PEMBENTUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK YANG AKAN MENERAPKAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TAHUN 2008]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.0142008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-01/PJ.014/2008 :: PENGADAAN FORMULIR PERMOHONAN PENUNDAAN DAN PERPANJANGAN SPT TAHUNAN PPh TAHUN 2007]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.012008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.01/2008 :: PENJELASAN PETUNJUK PELAKSANAAN DAFTAR ALOKASI SEMENTARA BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2008]]
  * [[peraturan:sedp:16pj2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-16/PJ/2008 :: PENEGASAN SEHUBUNGAN DENGAN PENUNJUKAN SEORANG KUASA DENGAN SURAT KUASA KHUSUS]]
  * [[peraturan:sedp:15pj2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 15/PJ/2008 :: JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK SERTA PELAYANAN PENERIMAAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN DAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA SEHUBUNGAN DENGAN HARI LIBUR DAN CUTI BERSAMA DALAM TAHUN 2008]]
  * [[peraturan:sedp:1pj.032008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-1/PJ.03/2008 :: PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 08/PMK.03/2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 254/KMK.03/2001 TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA]]
  * [[peraturan:sedp:14pj.2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-14/PJ./2008 :: PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.03/2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 254/KMK.03/2001 TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA]]
  * [[peraturan:sedp:12pj2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-12/PJ/2008 :: TINDAK LANJUT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-06/PJ./2008 TENTANG DISTRIBUSI RENCANA PENERIMAAN PPh NON MIGAS, PPN & PPn BM, PAJAK LAINNYA, SERTA PBB DAN BPHTB TAHUN ANGGARAN 2008]]
  * [[peraturan:sedp:9pj2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-9/PJ/2008 :: PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 4/PJ/2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 81/PJ./2004 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN SUARA]]
  * [[peraturan:sedp:11pj2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-11/PJ/2008 :: PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 5/PJ/2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDEARL PAJAK NOMOR KEP-153/PJ./2002 TENTANG PENETAPAN BENTUK, UKURAN, WARNA, ISI, DAN TEKS STIKER LUNAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, DAN DASAR PENGENAAN PAJAK UNTUK MENGHITUNG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN GAMBAR DAN PENUNJUKAN ASOSIASI YANG MEMBERIKAN REKOMENDASI UNTUK PENEBUSAN STIKER LUNAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SERTA TATA CARA PENEBUSAN DAN PELAPORANNYA]]
  * [[peraturan:sedp:8pj.2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-8/PJ./2008 :: TINDAK LANJUT HASIL EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI]]
  * [[peraturan:sedp:10pj2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-10/PJ/2008 :: PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 167/PMK.03/2007 TENTANG PENUNJUKAN TEMPAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:7pj2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-7/PJ/2008 :: PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 173/PJ/2007 TENTANG SISITEM, BENTUK, JENIS, DAN KODE LAPORAN RUTIN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:6pj.2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-6/PJ./2008 :: PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER 3/PJ./2008 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN GANDUM DAN TEPUNG GANDUM/TERIGU]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ./2008 :: PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-2/PJ./2008 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBAYAR OLEH PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG DI DALAM NEGERI]]
  * [[peraturan:sedp:4pj2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 4/PJ/2008 :: PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 168/PMK.03/2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 517/KMK.04/2000 TENTANG PENUNJUKAN TEMPAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:03pj2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-03/PJ/2008 :: PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2007, PENETAPAN KINERJA (PK) TAHUN 2008 DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2008]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.012008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-01/PJ.01/2008 :: PENJELASAN PELAKSANAAN PEKERJAAN SURVEY DAN PEMETAAN]]
  * [[peraturan:sedp:2pj.2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-2/PJ./2008 :: TATA CARA PENETAPAN WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.2008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ./2008 :: PELAPORAN PERUBAHAN REKENING BANK PERSEPSI PBB UNTUK MENAMPUNG PEMBAYARAN PBB SECARA ELEKTRONIK]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.042008|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.04/2008 :: PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PADA KPP PRATAMA DI PULAU JAWA DAN BALI SELAIN KPP PRATAMA DI WILAYAH KANWIL DJP JAKARTA PUSAT]]
  * [[peraturan:sedp:66pj2007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 66/PJ/2007 :: PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-170/PJ./2007 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONSELING TERHADAP WAJIB PAJAK SEBAGAI TINDAK LANJUT SURAT HIMBAUAN]]
  * [[peraturan:sedp:26pj.012007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-26/PJ.01/2007 :: STANDAR BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI]]
  * [[peraturan:sedp:64pj.2007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 64/PJ./2007 :: RINCIAN RENCANA PENERIMAAN PBB DAN BPHTB T.A. 2008]]
  * [[peraturan:sedp:59pj2007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 59/PJ/2007 :: PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-160/PJ./2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-161/PJ/2001 TENTANG JANGKA WAKTU PENDAFTARAN DAN PELAPORAN KEGIATAN USAHA, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, SERTA PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:58pj.2007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-58/PJ./2007 :: DATA KODE INDEKS BANK DAN KODE INDEKS WILAYAH BANK PERSEPSI PBB]]
  * [[peraturan:sedp:57pj2007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 57/PJ/2007 :: PENENTUAN JUMLAH PEJABAT KEPALA SEKSI PENGAWASAN DAN KONSULTASI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA]]
  * [[peraturan:sedp:55pj.2007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 55/PJ./2007 :: PROSEDUR PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 149/PJ/2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DALAM WILAYAH KERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK YANG TELAH MENERAPKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 132/PMK.01/2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 55/PMK.01/2007 SELAIN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS]]
  * [[peraturan:sedp:56pj.2007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 56/PJ./2007 :: IKLAN LAYANAN MASYARAKAT]]
  * [[peraturan:sedp:52pj.022007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-52/PJ.02/2007 :: PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN PENATAAN ULANG FUNGSI PEMERIKSAAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:53pj.2007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 53/PJ./2007 :: USULAN PERUBAHAN BANK OPERASIONAL III PBB DAN BPHTB]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.022007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.02/2007 :: PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH UNTUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA PASKA BENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN TSUNAMI YANG DIBIAYAI HIBAH LUAR NEGERI]]
  * [[peraturan:sedp:50pj.2007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 50/PJ./2007 :: PERSIAPAN BREAKDOWN RENCANA PENERIMAAN PBB TAHUN ANGGARAN 2008]]
  * [[peraturan:sedp:51pj.2007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 51/PJ./2007 :: PENCANTUMAN KODE KPPBB/KPP PRATAMA DALAM SURAT SETORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SSPBB)]]
  * [[peraturan:sedp:46pj2007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-46/PJ/2007 :: PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 116/PJ./2007 TENTANG EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MELALUI PENDATAAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:48pj.2007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 48/PJ./2007 :: PENCETAKAN SPPT PBB TAHUN 2008]]
  * [[peraturan:sedp:49pj2007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-49/PJ/2007 :: PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 148/PJ/2007 TENTANG PELAKSAAN MODUL PENERIMAAN NEGARA]]
  * [[peraturan:sedp:47pj.2007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 47/PJ./2007 :: PENETAPAN NPOPTKP BPHTB BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 86/PMK.03/2006]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.072007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.07/2007 :: PENEGASAN UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK YANG WAJIB MENGHADIRI SIDANG BANDING DAN GUGATAN DI PENGADILAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.072007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-02/PJ.07/2007 :: PROSEDUR PENANGANAN PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK KEBERATAN, PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH]]
  * [[peraturan:sedp:44pj2007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 44/PJ/2007 :: PENEGASAN ATAS KEWAJIBAN KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA UNTUK MELAKUKAN PEREKAMAN TANDA TERIMA SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG (SPPT) DAN STRUK SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)]]
  * [[peraturan:sedp:45pj2007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-45/PJ/2007 :: PELAYANAN PRIMA]]
  * [[peraturan:sedp:21pj.012007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 21/PJ.01/2007 :: PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS]]
  * [[peraturan:sedp:41pj.2007-2|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 41/PJ./2007-2 :: RALAT ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 41/PJ./2007 TENTANG PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 136/PJ./2007 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBAYAR OLEH PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG CURAH DI DALAM NEGERI]]
  * [[peraturan:sedp:43pj.2007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 43/PJ./2007 :: PENYAMPAIAN RALAT PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-136/PJ./2007 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBAYAR OLEH PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG]]
  * [[peraturan:sedp:41pj.2007-1|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 41/PJ./2007-1 :: PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 136/PJ./2007 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBAYAR OLEH PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN MINYAK GORENG CURAH DI DALAM NEGERI]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.022007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.02/2007 :: KEABSAHAN PENERBITAN DAN PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN SECARA JABATAN DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DALAM MASA PERALIHAN]]
  * [[peraturan:sedp:40pj2007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-40/PJ/2007 :: STANDAR WAKTU PELAYANAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BARU DAN MUTASI OBJEK/SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.022007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.02/2007 :: PENEGASAN PENYELESAIAN PERMOHONAN RESTITUSI PPN]]
  * [[peraturan:sedp:37pj2007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-37/PJ/2007 :: PERCEPATAN JANGKA WAKTU PENYELESAIAN LAYANAN UNGGULAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.022007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-03/PJ.02/2007 :: PENYELESAIAN TUNGGAKAN RESTITUSI PPN]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.032007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.03/2007 :: RALAT SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-03/PJ.03/2007 TANGGAL 28 MEI 2007]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.032007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-05/PJ.03/2007 :: PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMASANGAN, PENYIARAN ATAU PENAYANGAN IKLAN DI MEDIA MASSA DAN/ATAU MEDIA LUAR RUANG]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.032007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-06/PJ.03/2007 :: PENGHITUNGAN ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DALAM TAHUN PAJAK 2007 BAGI WAJIB PAJAK YANG PENGHASILAN UTAMANYA DARI IMBALAN JASA YANG PADA TAHUN 2006 TIDAK TERMASUK SEBAGAI IMBALAN JASA YANG DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 23, TETAPI PADA TAHUN 2007 TERMASUK SEBAGAI IMBALAN JASA YANG DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-70/PJ/2007]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.042007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.04/2007 :: PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-109/PJ/2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-627/PJ/2001 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBLOKIRAN DAN PENYITAAN HARTA KEKAYAAN PENANGGUNG PAJAK YANG TERSIMPAN PADA BANK DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA]]
  * [[peraturan:sedp:08pj.0142007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 08/PJ.014/2007 :: BENTUK, UKURAN, DAN SPESIFIKASI TEKNIS PENCETAKAN SPT TAHUNAN PPh BESERTA KELENGKAPANNYA]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.042007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-04/PJ.04/2007 :: RENCANA PEMERIKSAAN NASIONAL DAN KEBIJAKAN UMUM PEMERIKSAAN TAHUN 2007]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.032007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.03/2007 :: PEMBEBASAN PAJAK ATAS BUNGA YANG DIBAYARKAN KEPADA NIPPON EXPORT AND INVESTMENT INSURANCE (NEXI)]]
  * [[peraturan:sedp:33pj.2007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-33/PJ./2007 :: PANDUAN PELAKSANAAN KODE ETIK PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:34pj.2007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 34/PJ./2007 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-103/PJ./2007 TENTANG SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MEMATUHI KODE ETIK PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:35pj2007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 35/PJ/2007 :: EVALUASI PENERIMAAN PBB DAN BPHTB TAHUN ANGGARAN 2006]]
  * [[peraturan:sedp:26pj.2007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-26/PJ./2007 :: OPTIMALISASI PEMANFAATAN DATA PERPAJAKAN (OPDP)]]
  * [[peraturan:sedp:25pj.2007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 25/PJ./2007 :: BACKUP DATA SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:24pj2007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-24/PJ/2007 :: PENJELASAN PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI]]
  * [[peraturan:sedp:23pj.2007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-23/PJ./2007 :: PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 46/PMK.03/2007 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.042007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-02/PJ.04/2007 :: KEBIJAKAN PEMERIKSAAN KHUSUS]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.042007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-03/PJ.04/2007 :: PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DALAM RANGKA PENGHAPUSAN NPWP/PENCABUTAN PKP]]
  * [[peraturan:sedp:22pj.2007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-22/PJ./2007 :: PENYERAGAMAN SOSIALISASI PERPAJAKAN BAGI MASYARAKAT]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.042007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 09/PJ.04/2007 :: PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DALAM RANGKA PENGHAPUSAN NPWP/PENCABUTAN PKP]]
  * [[peraturan:sedp:13pj.012007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-13/PJ.01/2007 :: BIAYA PELAKSANAAN DAN PENYEDIAAN SARANA PENUNJANG KEGIATAN EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI]]
  * [[peraturan:sedp:20pj.2007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-20/PJ./2007 :: TINDAK LANJUT PENGENAAN, ADMINISTRASI DAN PEMBAYARAN PBB ASSET PT PERTAMINA (PERSERO) DARI KEGIATAN USAHA HILIR]]
  * [[peraturan:sedp:11pj.012007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 11/PJ.01/2007 :: LEGALISIR DOKUMEN BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DAN SURAT KETERANGAN FISKAL DALAM RANGKA PENGADAAN BARANG/JASA DILINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.032007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.03/2007 :: PENEGASAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DAN ANGGOTA KEPANITIAAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMILIHAN UMUM ATAU PEMILIHAN KEPALA DAERAH]]
  * [[peraturan:sedp:19pj2007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-19/PJ/2007 :: PERSIAPAN PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN PADA KANTOR WILAYAH DJP DAN PEMBENTUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DI SELURUH INDONESIA TAHUN 2007-2008]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.012007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-10/PJ.01/2007 :: STANDAR BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA OBJEK PAJAK DAN EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DAN/ATAU MEMILIKI TEMPAT USAHA DI PUSAT PERDAGANGAN DAN /ATAU PERTOKOAN]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.032007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-01/PJ.03/2007 :: PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-70/PJ/2007 TENTANG JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000]]
  * [[peraturan:sedp:17pj.2007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-17/PJ./2007 :: PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-69/PJ./2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-447/PJ./2001 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL DAN PENCABUTAN ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-33/PJ.4/2001 TENTANG SURAT KETERANGAN FISKAL]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.0452007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.045/2007 :: KEBIJAKAN PENAGIHAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:16pj.2007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-16/PJ./2007 :: PENYAMPAIAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU BESERTA PERATURAN-PERATURAN PELAKSANAANNYA]]
  * [[peraturan:sedp:13pj2007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-13/PJ/2007 :: PENJELASAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-175/PJ./2006 TENTANG TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA OBJEK PAJAK DAN EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DAN/ATAU MEMILIKI TEMPAT USAHA DI PUSAT PERDAGANGAN DAN/ATAU PERTOKOAN]]
  * [[peraturan:sedp:14pj2007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-14/PJ/2007 :: PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI WP OP KARYAWAN]]
  * [[peraturan:sedp:15pj.2007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-15/PJ./2007 :: PENGAWASAN PENYAMPAIAN SPT PEJABAT PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD]]
  * [[peraturan:sedp:08pj.012007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-08/PJ.01/2007 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 32/PMK.03/2007 DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 33/PMK.03/2007]]
  * [[peraturan:sedp:11pj.2007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-11/PJ./2007 :: PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PEREKAMAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPN, SPT MASA PPh DAN SPT TAHUNAN PPh]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.2007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-10/PJ./2007 :: PENGANTAR PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 01/PMK.03/2007]]
  * [[peraturan:sedp:08pj2007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-08/PJ/2007 :: PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN PAJAK 2006 OLEH WAJIB PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:07pj2007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-07/PJ/2007 :: LARANGAN MEMBERITAHUKAN DOKUMEN-DOKUMEN RESMI MILIK DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEPADA PIHAK LAIN]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.062007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.06/2007 :: PENJELASAN PETUNJUK PELAKSANAAN DAFTAR ALOKASI SEMENTARA BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2007]]
  * [[peraturan:sedp:4pj.012007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-4/PJ.01/2007 :: STANDAR BIAYA KEGIATAN EKSTENSIFIKASI WP ORANG PRIBADI YANG BERSTATUS SEBAGAI PENGURUS, KOMISARIS, PEMEGANG SAHAM/PEMILIK DAN PEGAWAI]]
  * [[peraturan:sedp:5pj2007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-5/PJ/2007 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-37/PJ/2007 TENTANG DISTRIBUSI RENCANA PENERIMAAN PPh NON MIGAS, PPN & PPn BM, PAJAK LAINNYA, SERTA PBB DAN BPHTB TAHUN ANGGARAN 2007]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.0142007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.014/2007 :: PELAKSANAAN KEGIATAN BELANJA MODAL TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:3pj2007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 3/PJ/2007 :: PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2006, PENETAPAN KINERJA (PK) TAHUN 2006 DAN 2007, DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUNAN 2007]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.022007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.02/2007 :: PENYAMPAIAN KETENTUAN MENGENAI IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN]]
  * [[peraturan:sedp:001pj.up.532007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-001/PJ./UP.53/2007 :: PENEGASAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-173/PJ./UP.53/2006 TENTANG PENEGASAN PEJABAT YANG MENJADI PEMBICARA DALAM KEGIATAN SEMINAR/LOKAKARYA/WORKSHOP ATAU KEGIATAN SEJENIS LAINNYA]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.12007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.1/2007 :: BIAYA KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH DAERAH DAN INSTANSI TERKAIT DALAM RANGKA PEMUNGUTAN PAJAK TAHUN ANGGARAN 2007]]
  * [[peraturan:sedp:2pj.2007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-2/PJ./2007 :: PENGHAPUSAN SANKSI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK DALAM MASA TRANSISI PEMBERLAKUAN MODUL PENERIMAAN NEGARA]]
  * [[peraturan:sedp:1pj2007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-1/PJ/2007 :: PETUNJUK PELAKSANAAN DALAM RANGKA REORGANISASI KANTOR PUSAT DAN INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 131/PMK.01/2006 DAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 132/PMK.01/2006]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.12007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-01/PJ.1/2007 :: PENGATURAN SEMENTARA PENYAMPAIAN SURAT DAN LAPORAN RUTIN OLEH UNIT VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEPADA UNIT ESELON II KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:14pj.522006|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 14/PJ.52/2006 :: LAPORAN PENYELESAIAN TUNGGAKAN RESTITUSI PPN]]
  * [[peraturan:sedp:28pj.2006|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 28/PJ./2006 :: LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN 2006]]
  * [[peraturan:sedp:173pj.up.532006|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 173/PJ./UP.53/2006 :: PENEGASAN PEJABAT YANG MENJADI PEMBICARA DALAM KEGIATAN SEMINAR/LOKAKARYA/WORKSHOP ATAU KEGIATAN SEJENIS LAINNYA]]
  * [[peraturan:sedp:29pj.2006|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 29/PJ./2006 :: PENYEDERHANAAN LAPORAN PPN PERDAGANGAN]]
  * [[peraturan:sedp:27pj2006|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 27/PJ/2006 :: PEMANFAATAN DATA SISTEM BLIP]]
  * [[peraturan:sedp:40pj.62006|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 40/PJ.6/2006 :: LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2006]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.222006|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.22/2006 :: PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER - 160/PJ/2006 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.342006|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.34/2006 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT BANGLADESH]]
  * [[peraturan:sedp:13pj.522006|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 13/PJ.52/2006 :: PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-159/PJ./2006 TENTANG SAAT PEMBUATAN, BENTUK, UKURAN, PENGADAAN, TATA CARA PENYAMPAIAN, DAN TATA CARA PEMBETULAN FAKTUR PAJAK STANDAR]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.132006|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.13/2006 :: PENGIRIMAN PAKET SPT TAHUNAN PPh DAN SPT MASA PPN BESERTA KELENGKAPANNYA TAHUN 2006]]
  * [[peraturan:sedp:24pj.2006|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 24/PJ./2006 :: PEMANFAATAN BLIP]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.752006|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 09/PJ.75/2006 :: RALAT SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-07/PJ.75/2006 TANGGAL 20 SEPTEMBER 2006 TENTANG INSENTIF JURUSITA PAJAK DIRTEKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:11pj.522006|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 11/PJ.52/2006 :: PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-146/PJ./2006 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)]]
  * [[peraturan:sedp:12pj.522006|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 12/PJ.52/2006 :: PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-147/PJ./2006 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) BAGI PEMUNGUT PPN]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.752006|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.75/2006 :: INSENTIF JURUSITA PAJAK DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.332006|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.33/2006 :: PENYAMPAIAN RALAT PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-165/PJ./2005 TANGGAL 16 DESEMBER 2005 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:19pj.2006|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 19/PJ./2006 :: PENATAAN ULANG FUNGSI PEMERIKSAAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.332006|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-03/PJ.33/2006 :: PENYAMPAIAN RALAT PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-90/PJ/2005 TANGGAL 18 MEI 2005 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:21pj.2006|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 21/PJ./2006 :: APLIKASI KEY PERFORMANCE INDICATOR]]
  * [[peraturan:sedp:13pj.422006|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 13/PJ.42/2006 :: PENCABUTAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-03/PJ.44/1994 TENTANG TATACARA PEMBERIAN TAX CLEARANCE (SURAT KETERANGAN FISKAL) KEPADA PERUSAHAAN YANG GO PUBLIC]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.72006|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.7/2006 :: PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-124/PJ/2006 TENTANG PELAKSANAAN ANALISIS RISIKO DALAM RANGKA PEMERIKSAAN ATAS SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI LEBIH BAYAR]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.72006|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.7/2006 :: KEBIJAKAN PEMERIKSAAN ATAS SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI LEBIH BAYAR]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.522006|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 10/PJ.52/2006 :: PEREKAMAN SPT MASA PPN, KONFIRMASI FAKTUR PAJAK, DAN LANGKAH-LANGKAH PENANGANAN RESTITUSI DALAM RANGKA PENGAMANAN PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI]]
  * [[peraturan:sedp:08pj.532006|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 08/PJ.53/2006 :: JANGKA WAKTU PENYELESAIAN DAN TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.532006|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-09/PJ.53/2006 :: JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.72006|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.7/2006 :: PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 123/PJ/2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN LAPANGAN]]
  * [[peraturan:sedp:18pj.2006|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 18/PJ./2006 :: KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI)]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.122006|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.12/2006 :: LAPORAN REALISASI PENRIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.222006|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.22/2006 :: PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-102/PJ/2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-01/PJ./2006 TENTANG BENTUK SURAT SETORAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:16pj.2006|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 16/PJ./2006 :: INVENTARISASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM RANGKA PENERAPAN SISTEM INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PADA KPP PRATAMA DI SELURUH INDONESIA]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.12006|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 10/PJ.1/2006 :: SURAT KABAR NASIONAL TEMPAT PENGUMUMAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.32006|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-02/PJ.3/2006 :: PENEGASAN SAAT BERLAKUNYA SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-04/PJ.34/2005 TENTANG PETUNJUK PENETAPAN KRITERIA "BENEFICAL OWNER" SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA INDONESIA DENGAN NEGARA LAINNYA]]
  * [[peraturan:sedp:14pj.2006|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 14/PJ./2006 :: PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-89/PJ/2006 TENTANG TATA CARA PEMBATALAN/PENGGANTIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK (SPMKP) DAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA (SPMIB) YANG TIDAK DAPAT DITERBITKAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)]]
  * [[peraturan:sedp:13pj.2006|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-13/PJ./2006 :: PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-47/PJ/2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-144/PJ./2005 TENTANG TATA CARA PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SECARA JABATAN OLEH KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN PENGHAPUSANNYA]]
  * [[peraturan:sedp:3pj.72006|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 3/PJ.7/2006 :: PERUBAHAN RENCANA PEMERIKSAAN NASIONAL TAHUN 2006]]
  * [[peraturan:sedp:08pj.12006|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 08/PJ.1/2006 :: PELAKSANAAN SAI TAHUN ANGGARAN 2006]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.12006|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.1/2006 :: BIAYA KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH DAERAH DAN INSTANSI TERKAIT DALAM RANGKA PEMUNGUTAN PAJAK TAHUN ANGGARAN 2006]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.522006|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-07/PJ.52/2006 :: PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 61/PMK.03/2005 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN DALAM RANGKA PROYEK PENGEMBANGAN PULAU BINTAN DAN PULAU KARIMUN]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.2006|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 09/PJ./2006 :: PENYALAHGUNAAN NAMA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.512006|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.51/2006 :: PENELITIAN LAPANGAN PENGUSAHA KENA PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.752006|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-02/PJ.75/2006 :: KEBIJAKAN PENAGIHAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.532006|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-05/PJ.53/2006 :: PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 28/PMK.03/2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 527/KMK.03/2003 TENTANG JASA DI BIDANG ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN DI AIR YANG TIDAK DIKENAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:15pj.62006|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-15/PJ.6/2006 :: PERUBAHAN STANDAR BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBENTUKAN DAN ATAU PEMELIHARAAN BASIS DATA SISMIOP SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-533/PJ/2000 TANGGAL 20 DESEMBER 2000]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.522006|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-04/PJ.52/2006 :: PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-27/PJ.52/2003 TENTANG DAFTAR DAN SANKSI ATAS WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MENERBITKAN FAKTUR PAJAK TIDAK SAH]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.2006|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ./2006 :: PEMANFAATAN APLIKASI TERTENTU PADA INTRANET DJP]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.12006|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.1/2006 :: INSENTIP PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.532006|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-03/PJ.53/2006 :: PEMBUBUHAN TANDA METERAI LUNAS DENGAN TEKNOLOGI PERCETAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.2006|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ./2006 :: PENEGASAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-04/PJ./2006]]
  * [[peraturan:sedp:05pj2006|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-05/PJ/2006 :: PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-30/PJ/2006 TENTANG POJOK PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.2006|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ./2006 :: JATUH TEMPO PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 29 DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN TAHUN PAJAK 2005]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.72006|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-01/PJ.7/2006 :: KEBIJAKAN UMUM PEMERIKSAAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.512006|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.51/2006 :: PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-14/PJ/2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-81/PJ./2004 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN SUARA]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.522006|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.52/2006 :: PEREKAMAN SPT MASA PPN DAN KONFIRMASI FAKTUR PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.32006|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.3/2006 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.2006|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-02/PJ./2006 :: PEDOMAN PELAKSANAAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) OLEH BENDAHARAWAN ATAU PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN PENGGUNAAN DANA BOS DI MASING-MASING UNIT PENERIMA BOS]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.72006|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-10/PJ.7/2006 :: PENEGASAN ATAS PEMBAHASAN HASIL PEMERIKSAAN]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.242006|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.24/2006 :: PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-01/PJ./2006 TENTANG BENTUK SURAT SETORAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.012007|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 09/PJ.01/2007 :: PENGALIHAN KEGIATAN PELAYANAN SISTEM INFORMASI EX. DIREKTORAT PBB DAN BPHTB]]
  * [[peraturan:sedp:17pj.522005|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 17/PJ.52/2005 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PENCABUTAN SECARA JABATAN PENGUKUHAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT LAGI SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:49pj.62005|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-49/PJ.6/2005 :: PERUBAHAN LAMPIRAN I SE-55/PJ.6/1998 TANGGAL 29 DESEMBER 1998]]
  * [[peraturan:sedp:13pj.72005|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 13/PJ.7/2005 :: RENCANA PEMERIKSAAN NASIONAL TAHUN 2006]]
  * [[peraturan:sedp:16pj.522005|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 16/PJ.52/2005 :: PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-166/PJ./2005 TENTANG PENUNDAAN BERLAKUNYA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-145/PJ./2005 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.122005|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 09/PJ.12/2005 :: RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (RKA/KL) TAHUN ANGGARAN 2007]]
  * [[peraturan:sedp:31pj.2005|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 31/PJ./2005 :: PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 66/PMK.03/2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 05/PMK.03/2005 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:38pj.62005|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 38/PJ.6/2005 :: LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2005]]
  * [[peraturan:sedp:15pj.532005|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 15/PJ.53/2005 :: PENEGASAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITERIMA SECARA LENGKAP SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-160/PJ./2001]]
  * [[peraturan:sedp:30pj.2005|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 30/PJ./2005 :: PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK KARYAWAN MELALUI PEMBERI KERJA DALAM RANGKA MENYONGSONG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.242005|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.24/2005 :: 1. PENYAMPAIAN SURAT DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR S-6625/PB/2005 TENTANG LEGALISASI SURAT SETORAN PAJAK (SSP) 2. PENYAMPAIAN SURAT DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR S-6626/PB/2005 TENTANG LEGALISASI SURAT SETORAN PAJAK (SSP)]]
  * [[peraturan:sedp:129pj.1up.902005|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 129/PJ.1/UP.90/2005 :: SOSIALISASI E-FILING, PERATURAN-PERATURAN KEPEGAWAIAN DAN APLIKASI SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.132005|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.13/2005 :: PENGIRIMAN PAKET SPT TAHUNAN PPh BESERTA KELENGKAPANNYA TAHUN 2005]]
  * [[peraturan:sedp:14pj.522005|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-14/PJ.52/2005 :: PERUBAHAN KETUJUH ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-27/PJ.52/2003 TENTANG DAFTAR DAN SANKSI ATAS WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MENERBITKAN FAKTUR PAJAK TIDAK SAH]]
  * [[peraturan:sedp:26pj.2005|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 26/PJ./2005 :: PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 144/PJ./2005 TENTANG TATA CARA PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SECARA JABATAN OLEH KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN PENGHAPUSANNYA]]
  * [[peraturan:sedp:13pj.512005|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 13/PJ.51/2005 :: PENYAMPAIAN KETENTUAN PPN ATAS PENYERAHAN AVTUR UNTUK KEPERLUAN PENERBANGAN INTERNASIONAL]]
  * [[peraturan:sedp:12pj.522005|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 12/PJ.52/2005 :: PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-145/PJ./2005 TENTANG BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.72005|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 10/PJ.7/2005 :: PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-142/PJ./2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KANTOR]]
  * [[peraturan:sedp:11pj.522005|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-11/PJ.52/2005 :: PERUBAHAN KEENAM ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-27/PJ.52/2003 TENTANG DAFTAR DAN SANKSI ATAS WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MENERBITKAN FAKTUR PAJAK TIDAK SAH]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.72005|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 09/PJ.7/2005 :: SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEMERIKSAAN PAJAK (SIMPP Seri-02)]]
  * [[peraturan:sedp:08pj.72005|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 08/PJ.7/2005 :: PEMERIKSAAN KHUSUS MELALUI PEMERIKSAAN SEDERHANA KANTOR (PSK)]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.532005|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 10/PJ.53/2005 :: PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 65/PMK.03/2005 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 524/KMK.03/2001 TENTANG BATASAN RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR SERTA PERUMAHAN LAINNYA YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI]]
  * [[peraturan:sedp:19pj2005|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 19/PJ/2005 :: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 40/PMK.03/2005 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IMBALAN BUNGA KEPADA WAJIB PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.342005|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-04/PJ.34/2005 :: PETUNJUK PENETAPAN KRITERIA "BENEFICIAL OWNER" SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA INDONESIA DENGAN NEGARA LAINNYA]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.72005|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-07/PJ.7/2005 :: KEBIJAKAN PEMERIKSAAN UNTUK TUJUAN LAIN]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.412005|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.41/2005 :: TATA CARA PENGHITUNGAN ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SEHUBUNGAN DENGAN PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.332005|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.33/2005 :: PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 91/PJ/2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-67/PJ./2004 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DAN ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.522005|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-09/PJ.52/2005 :: PERUBAHAN KELIMA ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-27/PJ.52/2003 TENTANG DAFTAR DAN SANKSI ATAS WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MENERBITKAN FAKTUR PAJAK TIDAK SAH]]
  * [[peraturan:sedp:16pj2005|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 16/PJ/2005 :: PENEGASAN PENOMORAN DAN PEREKAMAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR KEMBALI PAJAK (SPMKP)]]
  * [[peraturan:sedp:17pj.2005|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-17/PJ./2005 :: PETUNJUK PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PASAL 11 TENTANG BUNGA PADA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) ANTARA INDONESIA DENGAN BELANDA]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.72005|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.7/2005 :: SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEMERIKSAAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:08pj.522005|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 08/PJ.52/2005 :: PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-97/PJ./2005 TENTANG PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-524/PJ/2000 TENTANG SYARAT-SYARAT FAKTUR PAJAK SEDERHANA]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.532005|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.53/2005 :: PENGUMUMAN PENERBITAN DESAIN METERAI TEMPEL TAHUN 2005]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.72005|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.7/2005 :: KEBIJAKAN PEMERIKSAAN KHUSUS]]
  * [[peraturan:sedp:14pj2005|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 14/PJ/2005 :: PENYAMPAIAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2005 TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH]]
  * [[peraturan:sedp:15pj.62005|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 15/PJ.6/2005 :: PENJELASAN PERATURAN PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.72005|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-04/PJ.7/2005 :: KEBIJAKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.72005|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-03/PJ.7/2005 :: KEBIJAKAN PEMERIKSAAN RUTIN]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.522005|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.52/2005 :: PENJELASAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-128/PJ./2004 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-524/PJ./2000 TENTANG SYARAT-SYARAT FAKTUR PAJAK SEDERHANA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-425/PJ./2001]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.532005|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.53/2005 :: PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15/PMK.03/2005 TENTANG BENTUK, UKURAN, WARNA DAN DESAIN METERAI TEMPEL TAHUN 2005]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.12005|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.1/2005 :: BIAYA KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH DAERAH DAN INSTANSI TERKAIT DALAM RANGKA PEMUNGUTAN PAJAK TAHUN ANGGARAN 2005]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.72005|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-02/PJ.7/2005 :: KEBIJAKAN PEMERIKSAAN BERDASAR KRITERIA SELEKSI]]
  * [[peraturan:sedp:13pj.2005|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 13/PJ./2005 :: PETUNJUK PELAKSANAAN DALAM RANGKA REORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 473/KMK.01/2004]]
  * [[peraturan:sedp:11pj.2005|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 11/PJ./2005 :: PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 29 TAHUN PAJAK 2004 SEHUBUNGAN DENGAN HARI LIBUR NASIONAL]]
  * [[peraturan:sedp:12pj.2005|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 12/PJ./2005 :: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 05/PMK.03/2005 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.2005|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 10/PJ./2005 :: TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN SECARA ELEKTRONIK (e-FILING) MELALUI PERUSAHAAN MELALUI PERUSAHAAN PENYEDIA JASA APLIKASI]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.332005|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.33/2005 :: PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 05/PMK.03/2005 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.522005|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.52/2005 :: PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-59/PJ./2005 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-549/PJ./2000 TENTANG SAAT PEMBUATAN, BENTUK, UKURAN, PENGADAAN, TATA CARA PENYAMPAIAN, DAN TATA CARA PEMBETULAN FAKTUR PAJAK STANDAR]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.2005|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 09/PJ./2005 :: PEMBERITAHUAN HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN KEGIATAN PEMBERANTASAN KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.752005|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-01/PJ.75/2005 :: KEBIJAKAN PENAGIHAN PAJAK TAHUN 2005]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.432005|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.43/2005 :: PENEGASAN BENDAHARA UMUM DAERAH DAN PEMEGANG KAS SEBAGAI PEMOTONG DAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.522005|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-03/PJ.52/2005 :: REGISTRASI ULANG PENGUSAHA KENA PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.2005|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ./2005 :: PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-37/PJ./2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEP-133/PJ./2004 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK LAMA OLEH PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS SELAIN KANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN PENJELASAN ATAS SURAT EDARAN NOMOR SE-22/PJ./2004 TENTANG PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-132/PJ./2004 TENTANG TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS SELAIN KANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN KEP-133/PJ./2004 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK LAMA OLEH PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS SELAIN KANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN USAHA MILIK NEGARA]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.512005|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.51/2005 :: PENYAMPAIAN KETENTUAN TENTANG PENUNJUKAN KONTRAKTOR PERJANJIAN KERJASAMA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH BESERTA TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORANNYA]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.332005|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.33/2005 :: PEMBERIAN IMBALAN BUNGA KEPADA WAJIB PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.2005|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ./2005 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 173/PJ./2004 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SERTA PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK DENGAN SISTEM E-REGISTRATION]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.522005|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-01/PJ.52/2005 :: PERUBAHAN KEEMPAT ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-27/PJ.52/2003 TENTANG DAFTAR DAN SANKSI ATAS WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MENERBITKAN FAKTUR PAJAK TIDAK SAH]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.512004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 10/PJ.51/2004 :: PENYAMPAIAN KETENTUAN TENTANG PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.72004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 10/PJ.7/2004 :: KEBIJAKAN PEMERIKSAAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.532004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 09/PJ.53/2004 :: PEREKAMAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI]]
  * [[peraturan:sedp:31pj.2004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 31/PJ./2004 :: PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 184/PJ./2004 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-383/PJ/2002 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN SETORAN PAJAK MELALUI SISTEM PEMBAYARAN ON-LINE DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN DALAM BENTUK DIGITAL]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.72004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 09/PJ.7/2004 :: PERUBAHAN RENCANA PEMERIKSAAN NASIONAL TAHUN 2005]]
  * [[peraturan:sedp:9pj.372004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 9/PJ.37/2004 :: LAPORAN KINERJA PARA KAKANWIL DAN KEPALA KANTOR DI SELURUH INDONESIA]]
  * [[peraturan:sedp:59pj.62004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 59/PJ.6/2004 :: PEMELIHARAAN HIGH SPEED PRINTER]]
  * [[peraturan:sedp:57pj.62004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 57/PJ.6/2004 :: PENJELASAN LEBIH LANJUT PENGENAAN PBB TAHUN 2005]]
  * [[peraturan:sedp:56pj.62004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 56/PJ.6/2004 :: IMPLEMENTASI BANK DATA NASIONAL DAN SINGLE IDENTIFICATION NUMBER]]
  * [[peraturan:sedp:29pj.2004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 29/PJ./2004 :: LANGKAH-LANGKAH DALAM MENHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2004]]
  * [[peraturan:sedp:55pj.62004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 55/PJ.6/2004 :: RENCANA PENERIMAAN PBB DAN BPHTB TAHUN ANGGARAN 2005]]
  * [[peraturan:sedp:28pj2004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 28/PJ/2004 :: PEMBAGIAN KERJA PENATAUSAHAAN DOKUMEN PENERIMAAN SETORAN PAJAK DARI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DI WILAYAH DKI JAKARTA]]
  * [[peraturan:sedp:08pj.72004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 08/PJ.7/2004 :: RENCANA PEMERIKSAAN NASIONAL TAHUN 2005]]
  * [[peraturan:sedp:54pj.62004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 54/PJ.6/2004 :: PENYESUAIAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK (NJOPTKP) PBB DAN PERUBAHAN NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK (NPOPTKP) BPHTB UNTUK TAHUN PAJAK 2005]]
  * [[peraturan:sedp:08pj.32004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 08/PJ.3/2004 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH MEKSIKO SERIKAT]]
  * [[peraturan:sedp:51pj.62004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 51/PJ.6/2004 :: PENJELASAN TINDAK LANJUT CETAK MASSAL TAHUN 2005]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.242004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.24/2004 :: PENYAMPAIAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE-14/PB/2004 PERIHAL PENEGASAN SURAT EDARAN DJA NOMOR SE-179/2003 TANGGAL 11 SEPTEMBER 2003]]
  * [[peraturan:sedp:08pj.522004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-08/PJ.52/2004 :: PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-27/PJ.52/2003 TENTANG DAFTAR DAN SANKSI ATAS WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MENERBITKAN FAKTUR PAJAK TIDAK SAH]]
  * [[peraturan:sedp:27pj2004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 27/PJ/2004 :: KERAHASIAAN DATA ELEKTRONIK WAJIB PAJAK PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:48pj.62004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 48/PJ.6/2004 :: PENGENAAN PBB DAN PENCETAKAN SPPT TAHUN 2005]]
  * [[peraturan:sedp:26pj.2004-2|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 26/PJ./2004-2 :: PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK MASA PAJAK OKTOBER 2004 SEHUBUNGAN DENGAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.522004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.52/2004 :: KONFIRMASI PIB DAN PEB]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.412004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.41/2004 :: PEREKAMAN LAMPIRAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MENGENAI DAFTAR HARTA DAN KEWAJIBAN]]
  * [[peraturan:sedp:25pj.2004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 25/PJ./2004 :: PENGUMPULAN DATA DALAM RANGKA PEMBENTUKAN BANK DATA NASIONAL DAN NOMOR IDENTITAS TUNGGAL]]
  * [[peraturan:sedp:47pj.62004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 47/PJ.6/2004 :: PETUNJUK PELAKSANAAN TUKAR MENUKAR DATA PERTANAHAN DAN PERPAJAKAN SERTA PEMANFAATAN BERSAMA]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.132004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.13/2004 :: PENGIRIMAN PAKET SPT TAHUNAN PPh BESERTA KELENGKAPANNYA TAHUN 2004]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.242004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.24/2004 :: PERPANJANGAN BATAS WAKTU PEMBAYARAN PAJAK OLEH WAJIB PAJAK YANG KEGIATAN OPERASIONALNYA TERGANGGU KARENA AKSI PEMBOMAN]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.72004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.7/2004 :: PEMERIKSAAN TERHADAP DATA PRIORITAS/ALAT KETERANGAN DAN PENEGASAN PEMERIKSAAN KHUSUS]]
  * [[peraturan:sedp:22pj.2004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 22/PJ./2004 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-132/PJ./2004 TENTANG TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS SELAIN KANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN KEP-133/PJ./2004 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK LAMA OLEH PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS SELAIN KANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN USAHA MILIK NEGARA]]
  * [[peraturan:sedp:23pj.2004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 23/PJ./2004 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-134/PJ./2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-105/PJ./2004 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT, KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-135/PJ./2004 TENTANG TATA CARA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK KE KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT, KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-136/PJ./2004 TENTANG TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT, DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-137/PJ/2004 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN FORMULIR PERPAJAKAN DAN FAKTUR PAJAK LAMA OLEH WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.522004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.52/2004 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-128/PJ./2004 TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-524/PJ./2000 TENTANG SYARAT-SYARAT FAKTUR PAJAK SEDERHANA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-425/PJ./2001]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.432004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.43/2004 :: PENEGASAN BATAS WAKTU PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI OTOMOTIF DI DALAM NEGERI]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.72004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.7/2004 :: PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN DALAM RANGKA EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:31pj.12004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 31/PJ.1/2004 :: INSENTIP PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.512004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.51/2004 :: PENYAMPAIAN RALAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-81/PJ/2004 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN SUARA]]
  * [[peraturan:sedp:81pj.1up.512004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 81/PJ.1/UP.51/2004 :: TAWARAN BEASISWA S2 WORLD BANK GRADUATE SCHOLARSHIP PROGRAM TAHUN 2005]]
  * [[peraturan:sedp:26pj.2004-1|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 26/PJ./2004-1 :: PENYAMPA1AN HASIL KEPUTUSAN RAPAT PIMPINAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TANGGAL 24 - 25 JUNI]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.522004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-04/PJ.52/2004 :: PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-27/PJ.52/2003 TENTANG DAFTAR DAN SANKSI ATAS WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MENERBITKAN FAKTUR PAJAK TIDAK SAH]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.122004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.12/2004 :: PENJELASAN MENGENAI METODE PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PEMBORONGAN/JASA LAINNYA BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.512004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.51/2004 :: PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS BATU BARA]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.32004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.3/2004 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK RAKYAT ALJAZAIR BESERTA PROTOKOLNYA]]
  * [[peraturan:sedp:18pj2004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 18/PJ/2004 :: EVALUASI PELAKSANAAN SOSIALISASI PEMBENTUKAN BANK DATA NASIONAL]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.32004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.3/2004 :: PEMBERITAHUAN PENGHENTIAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK MAURITIUS]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.72004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.7/2004 :: AKTIVITAS PENDUKUNG PEMERIKSAAN]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.532004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.53/2004 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 197/KMK.03/2004 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 524/KMK.03/2001 TENTANG BATASAN RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR SERTA PERUMAHAN LAINNYA YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.92004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.9/2004 :: PENGAWASAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN TAHUN 2002 DAN 2003]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.72004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-04/PJ.7/2004 :: PENELAAHAN KONSEP LPP DAN SPHP]]
  * [[peraturan:sedp:20pj.12004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 20/PJ.1/2004 :: PELAKSANAAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI) DAN SISTEM AKUNTANSI ASET TETAP (SAAT) DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.752004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.75/2004 :: PENEGASAN ATAS KEBIJAKAN PENAGIHAN PAJAK TAHUN 2004]]
  * [[peraturan:sedp:26pj.62004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 26/PJ.6/2004 :: PENJELASAN PETUNJUK PELAKSANAAN DAFTAR ALOKASI SEMENTARA BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2004]]
  * [[peraturan:sedp:16pj.2004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 16/PJ./2004 :: SOSIALISASI PELAKSANAAN PEMBENTUKAN BANK DATA NASIONAL]]
  * [[peraturan:sedp:24pj.62004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 24/PJ.6/2004 :: PEMANFAATAN GPS DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS DATA DIGITAL SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PBB]]
  * [[peraturan:sedp:15pj.2004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 15/PJ./2004 :: PENEGASAN ATAS UPAYA PENGAMANAN PENERIMAAN PAJAK TAHUN 2004]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.512004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-01/PJ.51/2004 :: PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN SUARA]]
  * [[peraturan:sedp:23pj.62004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 23/PJ.6/2004 :: PENGENAAN PBB ATAS JALAN TOL TAHUN 2004]]
  * [[peraturan:sedp:14pj.2004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 14/PJ./2004 :: TATA CARA PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK LAMA OLEH PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN USAHA MILIK NEGARA]]
  * [[peraturan:sedp:13pj.2004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 13/PJ./2004 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-73/PJ./2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-394/PJ./2003 TENTANG TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK YANG MENGELOLA WAJIB PAJAK BADAN USAHA MILIK NEGARA]]
  * [[peraturan:sedp:11pj.2004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 11/PJ./2004 :: PENEGASAN ATAS PETUNJUK PELAKSANAAN DALAM RANGKA REORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2003]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.752004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.75/2004 :: KEBIJAKAN PENAGIHAN PAJAK TAHUN 2004]]
  * [[peraturan:sedp:11pj.12004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 11/PJ.1/2004 :: BIAYA KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH DAERAH DAN INSTANSI TERKAIT DALAM RANGKA PEMUNGUTAN PAJAK TAHUN ANGGARAN 2004]]
  * [[peraturan:sedp:21pj.62004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 21/PJ.6/2004 :: PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN SATU TEMPAT (PST)]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.332004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.33/2004 :: PENETAPAN DAFTAR NOMINATIF WAJIB PAJAK YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:17pj.62004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 17/PJ.6/2004 :: PROGRAM PRIORITAS DIREKTORAT PBB DAN BPHTB DALAM RANGKA PEMBENTUKAN BANK DATA PERPAJAKAN NASIONAL]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.32004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.3/2004 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK RAKYAT KOREA]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.752004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.75/2004 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PENAGIHAN DALAM RANGKA REORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:14pj.62004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 14/PJ.6/2004 :: PEMBAYARAN PBB ONLINE NASIONAL MELALUI FASILITAS ATM BII]]
  * [[peraturan:sedp:07pj2004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ/2004 :: PENYAMPAIAN SURAT SEKRETARIS JENDERAL NOMOR S-109/SJ/2004 HAL HIMBAUAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK (SPT) TAHUNAN PPh TAHUN 2003]]
  * [[peraturan:sedp:13pj.62004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 13/PJ.6/2004 :: RINCIAN RENCANA PENERIMAAN PBB DAN BPHTB TAHUN ANGGARAN 2004]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.312004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.31/2004 :: KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL DALAM PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN]]
  * [[peraturan:sedp:12pj.62004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 12/PJ.6/2004 :: IMPLEMENTASI APLIKASI SMART MAP]]
  * [[peraturan:sedp:11pj.62004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 11/PJ.6/2004 :: PEDOMAN PELAKSANAAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENENTUKAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP)]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.2004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ./2004 :: PENYAMPAIAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 575/KMK.03/2003 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 439/KMK.03/1996 TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NEGARA MELALUI PT. POS INDONESIA (PERSERO) DAN KEPUTUSAN BERSAMA DIRJEN ANGGARAN NOMOR KEP-113/A/2003 DAN DIRJEN PAJAK NOMOR KEP-392/PJ/2003 TENTANG DAERAH TERTENTU YANG BELUM SIAP ON LINE SEHUBUNGAN DENGAN DITERAPKANNYA SISTEM MONITORING PELAPORAN PEMBAYARAN PAJAK (MP3) PADA BANK PERSEPSI/BANK DEVISA PERSEPSI DAN PT. POS INDONESIA (PERSERO)]]
  * [[peraturan:sedp:06pj2004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ/2004 :: PETUNJUK PELAKSANAAN DALAM RANGKA REORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2003]]
  * [[peraturan:sedp:36pj2004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 36/PJ/2004 :: PETUNJUK PELAKSANAAN DALAM RANGKA REORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2003]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.12004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.1/2004 :: WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK YANG MENGELOLA WAJIB PAJAK BADAN USAHA MILIK NEGARA]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.32004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.3/2004 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT CHINA]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.32004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.3/2004 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN BELANDA]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.62004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.6/2004 :: IMPLEME NTASI APLIKASI CALL CENTER PBB]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.62004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.6/2004 :: PENJELASAN TINDAK LANJUT CETAK MASSAL TAHUN 2004]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.62004|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.6/2004 :: EVALUASI PENGGUNAAN DAFTAR ALOKASI SEMENTARA BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2003]]
  * [[peraturan:sedp:32pj.522003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 32/PJ.52/2003 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 563/KMK.03/2003 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARAWAN PEMERINTAH DAN KANTOR PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA UNTUK MEMUNGUT, MENYETOR, DAN MELAPORKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH BESERTA TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORANNYA]]
  * [[peraturan:sedp:36pj.522003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 36/PJ.52/2003 :: PENYAMPAIAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2003 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM DAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 583/KMK.03/2003 TENTANG PELAKSANAAN PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM]]
  * [[peraturan:sedp:37pj.522003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-37/PJ.52/2003 :: PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-27/PJ.52/2003 TENTANG DAFTAR DAN SANKSI ATAS WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MENERBITKAN FAKTUR PAJAK TIDAK SAH]]
  * [[peraturan:sedp:34pj.522003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 34/PJ.52/2003 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-394/PJ./2003 TENTANG TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK YANG MENGELOLA WAJIB PAJAK BADAN USAHA MILIK NEGARA]]
  * [[peraturan:sedp:35pj.532003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 35/PJ.53/2003 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 527/KMK.03/2003 TENTANG JASA DI BIDANG ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN DI AIR YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-395/PJ./2003 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-370/PJ./2002 TENTANG JASA DI BIDANG ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN DI AIR YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI]]
  * [[peraturan:sedp:33pj.512003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 33/PJ.51/2003 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 571/KMK.03/2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 552/KMK.04/2000 TENTANG BATASAN PENGUSAHA KECIL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI]]
  * [[peraturan:sedp:56pj.62003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 56/PJ.6/2003 :: PEMELIHARAAN HIGH SPEED PRINTER]]
  * [[peraturan:sedp:55pj.62003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 55/PJ.6/2003 :: PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ATAS PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG]]
  * [[peraturan:sedp:16pj.332003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 16/PJ.33/2003 :: PENYAMPAIAN RALAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-381/PJ/2003 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT]]
  * [[peraturan:sedp:31pj.532003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 31/PJ.53/2003 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 419/KMK.03/2003 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA PENGELOLAAN TEMPAT PARKIR]]
  * [[peraturan:sedp:44pj2003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 44/PJ/2003 :: PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-391/PJ/2003 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN FORMULIR PERPAJAKAN LAMA DAN FAKTUR PAJAK LAMA BAGI WAJIB PAJAK TAMBAHAN YANG TERDAFTAR DAN MELAPORKAN USAHANYA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SATU DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DUA]]
  * [[peraturan:sedp:41pj.2003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 41/PJ./2003 :: BUKU PANDUAN HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:43pj2003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 43/PJ/2003 :: PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-390/PJ/2003 TENTANG TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK TAMBAHAN YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SEBAGAIMANA DITETAPKAN DALAM KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-344/PJ/2003 TENTANG PENAMBAHAN WAJIB PAJAK TEMPAT TERTENTU YANG TERDAFTAR DAN MELAPORKAN USAHANYA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SATU DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DUA]]
  * [[peraturan:sedp:42pj2003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 42/PJ/2003 :: PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-389/PJ/2003 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-515/PJ./2000 TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DAN TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.412003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.41/2003 :: PENGGUNAAN FORMULIR SURAT KETERANGAN BEBAS FISKAL LUAR NEGERI]]
  * [[peraturan:sedp:30pj.512003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 30/PJ.51/2003 :: PENJELASAN MENGENAI PENGENAAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PRODUK MINUMAN RINGAN]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.72003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.7/2003 :: RENCANA PEMERIKSAAN NASIONAL TAHUN 2004]]
  * [[peraturan:sedp:39pj.2003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 39/PJ./2003 :: LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2003]]
  * [[peraturan:sedp:40pj.2003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 40/PJ./2003 :: PENYAMPAIAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-384/PJ/2003 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-169/PJ./2001 TENTANG BENTUK SURAT SETORAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:52pj.62003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 52/PJ.6/2003 :: PENGENAAN PBB TAHUN 2004]]
  * [[peraturan:sedp:29pj.532003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-29/PJ.53/2003 :: LANGKAH-LANGKAH PENANGANAN ATAS PENERBITAN DAN PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK TIDAK SAH (FIKTIF)]]
  * [[peraturan:sedp:30pj.12003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 30/PJ.1/2003 :: SURAT PERTANGGUNGJAWABAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA (SPJ TKPKN) AKHIR TAHUN ANGGARAN 2003]]
  * [[peraturan:sedp:15pj.32003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 15/PJ.3/2003 :: INVENTARISASI PERMASALAHAN PERPAJAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:48pj.62003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 48/PJ.6/2003 :: PENCETAKAN SPPT PBB TAHUN 2004]]
  * [[peraturan:sedp:47pj.62003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 47/PJ.6/2003 :: EVALUASI PELAKSANAAN PEMBENTUKAN BASIS DATA SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PBB]]
  * [[peraturan:sedp:28pj.532003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 28/PJ.53/2003 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 418/KMK.03/2003 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA BOGA ATAU KATERING]]
  * [[peraturan:sedp:46pj.62003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 46/PJ.6/2003 :: UPAYA PENGAMANAN PENERIMAAN BPHTB ATAS PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN HAK]]
  * [[peraturan:sedp:35pj2003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 35/PJ/2003 :: PELAKSANAAN PEMINDAHAN 100 WAJIB PAJAK BESAR KE KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB BESAR SATU DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DUA]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.72003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.7/2003 :: PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN DAN TINDAKAN PENAGIHAN TERHADAP WAJIB PAJAK PINDAH TEMPAT TERDAFTAR DARI SATU KPP KE KPP LAINNYA]]
  * [[peraturan:sedp:27pj.522003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-27/PJ.52/2003 :: DAFTAR DAN SANKSI ATAS WAJIB PAJAK YANG DIDUGA MENERBITKAN FAKTUR PAJAK TIDAK SAH]]
  * [[peraturan:sedp:127pj.1up.512003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 127/PJ.1/UP.51/2003 :: TAWARAN BEASISWA PENDIDIKAN S2 DARI PEMERINTAH NORWEGIA]]
  * [[peraturan:sedp:126pj.1up.512003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 126/PJ.1/UP.51/2003 :: TAWARAN BEASISWA PENDIDIKAN S2 GRIPS JEPANG]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.132003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.13/2003 :: PENGIRIMAN PAKET SPT TAHUNAN PPh BESERTA KELENGKAPANNYA TAHUN 2003]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.22003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.2/2003 :: PENYEMPURNAAN PEMANFAATAN DATA MIKRO]]
  * [[peraturan:sedp:33pj2003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 33/PJ/2003 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN, DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI DAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-91/A/2003; NOMOR KEP-169/BC/2003; DAN NOMOR KEP-341/PJ./2003 TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN II HURUF i KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN, DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI DAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-56/A/2003; NOMOR KEP-13/BC/2003 DAN NOMOR KEP-48/PJ/2003 TANGGAL 11 MARET 2003 TENTANG PENATAUSAHAAN PENERIMAAN SETORAN PENDAPATAN NEGARA DENGAN SISTEM INTERNAL CHECK]]
  * [[peraturan:sedp:44pj.62003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 44/PJ.6/2003 :: ALOKASI SCANNER DAN PLOTTER UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN PEMBENTUKAN DAN ATAU PEMELIHARAAN BASIS DATA SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PBB]]
  * [[peraturan:sedp:43pj.62003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 43/PJ.6/2003 :: PENYESUAIAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK (NJOPTKP) PBB DAN PERUBAHAN NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK (NPOPTKP) BPHTB UNTUK TAHUN PAJAK 2004]]
  * [[peraturan:sedp:25pj.522003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 25/PJ.52/2003 :: PENEGASAN PEMUSATAN TEMPAT PPN TERUTANG BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN DAN PPnBM MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-FILING)]]
  * [[peraturan:sedp:26pj.532003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 26/PJ.53/2003 :: PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA KENA PAJAK DARI DAN KE KAWASAN BERIKAT]]
  * [[peraturan:sedp:41pj.62003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 41/PJ.6/2003 :: PERSIAPAN BREAK-DOWN RENCANA PENERIMAAN PBB DAN BPHTB 2004]]
  * [[peraturan:sedp:24pj.512003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 24/PJ.51/2003 :: PENYAMPAIAN KETENTUAN MENGENAI FASILITAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR BARANG DAN ATAU BAHAN UNTUK DIOLAH, DIRAKIT, ATAU DIPASANG PADA BARANG LAIN DENGAN TUJUAN UNTUK DIEKSPOR]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.72003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.7/2003 :: BEBERAPA PENEGASAN KEBIJAKAN PEMERIKSAAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:40pj.62003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 40/PJ.6/2003 :: PENGAMANAN RENCANA PENERIMAAN PBB DAN BPHTB TAHUN 2003]]
  * [[peraturan:sedp:39pj.62003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 39/PJ.6/2003 :: SOSIALISASI TATA CARA PEMINDAHBUKUAN PENERIMAAN PBB MELALUI ATM BCA KE BANK PERSEPSI PBB ELEKTRONIK]]
  * [[peraturan:sedp:23pj.532003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 23/PJ.53/2003 :: PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN DAN PENJUALAN BENDA METERAI]]
  * [[peraturan:sedp:30pj2003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 30/PJ/2003 :: PERUBAHAN LAMPIRAN PERMOHONAN PENERBITAN PIAGAM PENGHARGAAN PENSIUNAN PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SETARA SERTIFIKAT KONSULTAN PAJAK)]]
  * [[peraturan:sedp:37pj.62003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 37/PJ.6/2003 :: EVALUASI PELAKSANAAN PEMBENTUKAN BASIS DATA SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PBB]]
  * [[peraturan:sedp:38pj.62003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 38/PJ.6/2003 :: LAYANAN INFORMASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MELALUI NATIONAL TOLL FREE NUMBER AUTOMATIC VOICES, FAX RESPONSE SERVICES DAN NATIONAL SMS SERVICES]]
  * [[peraturan:sedp:19pj.12003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 19/PJ.1/2003 :: PENGANTAR KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 337/PJ.012/2003 TANGGAL 18 JULI 2003 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT]]
  * [[peraturan:sedp:29pj.2003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-29/PJ./2003 :: PENEGASAN MENGENAI SURAT SETORAN PAJAK (SSP) KHUSUS SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-169/PJ./2001 TENTANG BENTUK SURAT SETORAN PAJAK SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-194/PJ./2003]]
  * [[peraturan:sedp:22pj.512003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 22/PJ.51/2003 :: PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PRODUK REKAMAN SUARA]]
  * [[peraturan:sedp:21pj.512003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 21/PJ.51/2003 :: PENYAMPAIAN KETENTUAN MENGENAI IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN]]
  * [[peraturan:sedp:20pj.512003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 20/PJ.51/2003 :: PENYAMPAIAN KETENTUAN TENTANG PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.72003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.7/2003 :: PENYEDERHANAAN PEMERIKSAAN SPT PPN LEBIH BAYAR DARI PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU (SERI PEMERIKSAAN 02-03)]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.412003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.41/2003 :: PENYEMPURNAAN SE-27/PJ.52/2002 TENTANG LAPORAN PERKEMBANGAN PENERIMAAN PAJAK SEKTOR RITEL/PERDAGANGAN ECERAN]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.72003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.7/2003 :: SISTEM PENGAWASAN ADMINISTRASI PEMERIKSAAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:19pj.512003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 19/PJ.51/2003 :: PENYAMPAIAN KETENTUAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN KENDARAAN]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.222003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.22/2003 :: PENYEMPURNAAN PEDOMAN PEMBUATAN MONOGRAFI FISKAL]]
  * [[peraturan:sedp:32pj.62003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 32/PJ.6/2003 :: LAPORAN PENUNGGAK PBB DAN BPHTB TP 100 JUTA KE ATAS]]
  * [[peraturan:sedp:14pj.312003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 14/PJ.31/2003 :: PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN OLEH PEMBERI KERJA BAGI SELURUH PEGAWAI DI TEMPAT KERJA]]
  * [[peraturan:sedp:23pj2003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 23/PJ/2003 :: REKRUTMENT PEJABAT FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:13pj.3312003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 13/PJ.331/2003 :: TATA CARA PENENTUAN WAJIB PAJAK PATUH YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:30pj.62003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 30/PJ.6/2003 :: PETUNJUK TEKNIS PASCA PENILAIAN INDIVIDUAL]]
  * [[peraturan:sedp:29pj.62003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 29/PJ.6/2003 :: PENJELASAN SE-19/PJ.6/2003 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBENTUKAN BASIS DATA SIG PBB]]
  * [[peraturan:sedp:22pj.2003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 22/PJ./2003 :: PELAKSANAAN MONITORING PELAPORAN PEMBAYARAN PAJAK (MP3) SECARA ON-LINE]]
  * [[peraturan:sedp:28pj.62003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 28/PJ.6/2003 :: PEMBAYARAN PBB ONLINE NASIONAL]]
  * [[peraturan:sedp:12pj.332003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 12/PJ.33/2003 :: PEMBEKUAN IZIN DUA AKUNTAN PUBLIK DAN PEMBEKUAN IZIN USAHA DUA KANTOR AKUNTAN PUBLIK]]
  * [[peraturan:sedp:18pj.522003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 18/PJ.52/2003 :: PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB) SYSTEM ELECTRONIC DATA INTERCHANGE BIASA (EDI BIASA) SEBAGAI FAKTUR PAJAK STANDAR]]
  * [[peraturan:sedp:22pj.522003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 22/PJ.52/2003 :: PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB) SYSTEM ELECTRONIC DATA INTERCHANGE BIASA (EDI) SEBAGAI FAKTUR PAJAK STANDAR]]
  * [[peraturan:sedp:11pj.312003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 11/PJ.31/2003 :: PENGANTAR KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 243/KMK.03/2003 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 574/KMK.04/2000 TENTANG ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI SUBJEK PAJAK PENGHASILAN]]
  * [[peraturan:sedp:17pj.522003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 17/PJ.52/2003 :: MASA TRANSISI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-128/PJ./2003 TENTANG PENETAPAN SATU TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI WAJIB PAJAK SELAIN YANG TERDAFTAR DI KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR]]
  * [[peraturan:sedp:27pj.62003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 27/PJ.6/2003 :: PEMBEBASAN BIAYA TRANSFER SEHUBUNGAN DENGAN PENERIMAAN PEMBAYARAN ATM BCA]]
  * [[peraturan:sedp:15pj.522003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 15/PJ.52/2003 :: PENGUKUHAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK DAN KEWAJIBAN MEMILIKI NPWP BAGI PENGUSAHA]]
  * [[peraturan:sedp:16pj.532002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 16/PJ.53/2002 :: KERTAS METERAI]]
  * [[peraturan:sedp:17pj2003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 17/PJ/2003 :: TATA CARA PENANGANAN PENINJAUAN KEMBALI ATAS PUTUSAN PENGADILANÃƒâ€šÃ‚Â&nbsp;PAJAK KE MAHKAMAH AGUNG]]
  * [[peraturan:sedp:23pj.62003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 23/PJ.6/2003 :: PENGENAAAN PBB ATAS JALAN TOL TAHUN 2003]]
  * [[peraturan:sedp:16pj.2003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 16/PJ./2003 :: PENINGKATAN KUALITAS PETA DIGITAL DAN PEMBENTUKAN BANK DATA NILAI PASAR PROPERTI]]
  * [[peraturan:sedp:14pj.532003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 14/PJ.53/2003 :: DASAR PENGENAAN PAJAK ATAS SERVICE CHARGE DALAM RANGKA KEGIATAN JASA PERSEWAAN RUANGAN]]
  * [[peraturan:sedp:22pj.62003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 22/PJ.6/2003 :: PENJAGAAN JARINGAN VSAT DAN DATA PBB ON-LINE]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.32003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 10/PJ.3/2003 :: THE "DEUTSCHE FINANZIERUNGSGESELLSCHAFT FUR BETEILLGUNGEN IN ENTWICKLUNGSLANDERN" MENJADI THE "DEGDEUTSCHE INVESTITIONS-UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT mbH"]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.422003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.42/2003 :: PENGANTAR KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 211/KMK.03/2003 TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 422/KMK.04/1998 TENTANG PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA]]
  * [[peraturan:sedp:18pj.62003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 18/PJ.6/2003 :: PENCETAKAN SPT PBB OBJEK PAJAK PERUMAHAN PERSEORANGAN TAHUN 2003]]
  * [[peraturan:sedp:19pj.62003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 19/PJ.6/2003 :: PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBENTUKAN BASIS DATA SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PBB]]
  * [[peraturan:sedp:17pj.62003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-17/PJ.6/2003 :: PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN BANGUNAN KHUSUS]]
  * [[peraturan:sedp:16pj.62003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 16/PJ.6/2003 :: INVENTARISASI PEMANFAATAN PERALATAN SIG DAN PERANGKAT PENDUKUNGNYA]]
  * [[peraturan:sedp:15pj.62003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 15/PJ.6/2003 :: PELAPORAN PERUBAHAN REKENINGÃƒâ€šÃ‚Â&nbsp;BANK PRESEPSI PBB UNTUK MENAMPUNG PEMBAYARAN PBB MELALUI ATM BCA]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.312003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 09/PJ.31/2003 :: PENGANTAR PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2003 DAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/KMK.03/2003 SERTA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-110/PJ./2003 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM PROPINSI ATAU UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.12003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 09/PJ.1/2003 :: BIAYA KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH DAERAH DAN INSTANSI TERKAIT DALAM RANGKA PEMUNGUTAN PAJAK TAHUN ANGGARAN 2003]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.72003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.7/2003 :: MASA TRANSISI PENERAPAN SE-01/PJ.7/2003]]
  * [[peraturan:sedp:08pj.312003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 08/PJ.31/2003 :: RALAT SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO. SE-30/PJ.41 TENTANG PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI DALAM KAWASAN KERJASAMA EKONOMI SUB REGIONAL ASEAN]]
  * [[peraturan:sedp:12pj.62003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 12/PJ.6/2003 :: STANDAR BIAYA PELAKSANAAN PEMBENTUKAN INFORMASI RINCI OBJEK PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:13pj.522003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 13/PJ.52/2003 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-128/PJ/2003 TENTANG PENETAPAN SALAH SATU TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI WAJIB PAJAK SELAIN YANG TERDAFTAR DI KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.132003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.13/2003 :: LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN PROYEK PRASARANA FISIK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2003]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.332003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.33/2003 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-67/PJ/2003 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.322003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.32/2003 :: PENYAMPAIAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG PENUNDAAN KELIMA BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM]]
  * [[peraturan:sedp:11pj.62003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 11/PJ.6/2003 :: PELAKSANAAN PEKAN PANUTAN]]
  * [[peraturan:sedp:13pj2003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 13/PJ/2003 :: PEMBERIAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR (SKT) DAN KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)]]
  * [[peraturan:sedp:12pj.522003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 12/PJ.52/2003 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-102/PJ.52/2003 TENTANG PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 402/KMK.03/2002]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.412003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.41/2003 :: PENYESUAIAN FISKAL NEGARIF PREMI ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN,ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA DAN ASURANSI BEASISWA, YANG DIBAYARKAN PREMI PEMBERI KERJA DAN PREMI TERSEBUT DIHITUNG SEBAGAI PENGHASILAN]]
  * [[peraturan:sedp:13pj.2003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 13/PJ./2003 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 84/KMK.04/2003, KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN, DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI DAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-56/A/2003; NOMOR KEP-13/BC/2003 DAN NOMOR KEP-48/PJ/2003, DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-100/PJ./2003 DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-101/PJ./2003]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.72003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.7/2003 :: KEBIJAKAN PEMERIKSAAN PAJAK (SERI PEMERIKSAAN 01 - 03)]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.62003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 09/PJ.6/2003 :: PENERAPAN NJOP SAMA DENGAN NILAI PASAR]]
  * [[peraturan:sedp:11pj.532003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 11/PJ.53/2003 :: PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA PENYELENGGARA KEGIATAN (EVENT ORGANIZER)]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.62003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.6/2003 :: REKENING BANK PERSEPSI PBB UNTUK MENAMPUNG PEMBAYARAN PBB MELALUI ATM BCA]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.12003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.1/2003 :: PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI SUMBER DANA BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (BP-PBB) TINGKAT KANWIL DJP]]
  * [[peraturan:sedp:12pj2003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 12/PJ/2003 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 82/KMK.03/2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 536/KMK.04/2000 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-49/PJ/2003 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.522003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 10/PJ.52/2003 :: PEMANFAATAN DATA PADA APLIKASI PK-PM]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.12003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.1/2003 :: PENEGASAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS TKPKN]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.512003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-09/PJ.51/2003 :: STATUS TEMPAT KEGIATAN YANG SEMATA-MATA MELAKUKAN PEMBELIAN ATAU PENGUMPULAN BAHAN BAKU]]
  * [[peraturan:sedp:11pj2003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 11/PJ/2003 :: PENEGASAN ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-03/PJ/2003 TANGGAL 3 JANUARI 2003]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.122003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.12/2003 :: BIAYA PENGIRIMAN SURAT POS DINAS]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.312003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.31/2003 :: PENGANTAR RALAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 447/KMK.03/2002 TENTANG BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.32003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.3/2003 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAHAN FEDERASI RUSIA]]
  * [[peraturan:sedp:10pj2003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 10/PJ/2003 :: PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-34/PJ/2003 TANGGAL 14 PEBRUARI 2003 TENTANG KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.432003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.43/2003 :: PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-25/PJ/2003 TANGGAL 31 JANUARI 2003 TENTANG PERUBAHAN KEPUDAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-523/PJ/2001 TENTANG TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN,PENYETORAN, SERTAPELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 OLEH INDUSTRI YANG BERGERAK DALAM SEKTOR PERHUTANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN, ATAS PEMBELIAN BAHAN-BAHAN UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI ATAU EKSPOR MEREKA DARI PEDAGANG PENGUMPUL]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.422003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.42/2003 :: KEWAJIBAN MENCANTUMKAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DALAM SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN BAGI PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL, PENGURUS DAN KOMISARIS]]
  * [[peraturan:sedp:08pj.512003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 08/PJ.51/2003 :: PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN PRODUK REKAMAN SUARA DAN ATAU PRODUK REKAMAN GAMBAR OLEH PENYALUR ATAU AGEN ATAU SEJENISNYA Ãƒâ€šÃ‚Â&nbsp;]]
  * [[peraturan:sedp:07pj2003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ/2003 :: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 536/KMK.03/2002 DAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 538/KMK.03/2002]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.512003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-06/PJ.51/2003 :: PENYAMPAIAN KETENTUAN TENTANG PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.522003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.52/2003 :: PENYAMPAIAN LAMPIRAN SPT MASA DALAM MEDIA ELEKTRONIK]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.122003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.12/2003 :: PEMBEBASAN/PENGANGKATAN BENDAHARAWAN DAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:04pj2003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ/2003 :: PENEGASAN ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL NOMOR SE-309/PJ/2002 TANGGAL 12 JUNI 2002, SE-391/PJ/2002 TANGGAL 23 AGUSTUS 2002, SE-01/PJ/2003 TANGGAL 13 JANUARI 2003]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.312003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.31/2003 :: PENGANTAR KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 543/KMK.03/2002 TENTANG NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETO DAN CARA PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA JASA MAKLON (CONTRACT MANUFACTURING) INTERNASIONAL DI BIDANG PRODUKSI MAINAN ANAK-ANAK]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.62003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.6/2003 :: KEBIJAKAN PENGAMANAN PENERIMAAN PBB DAN BPHTB]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.2003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ./2003 :: PELAKSANAAN MONITORING PELAPORAN PEMBAYARAN PAJAK (MP3) SECARA ON-LINE]]
  * [[peraturan:sedp:01pj2003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-01/PJ/2003 :: KEWAJIBAN MENYIMPAN RAHASIA NEGARA DAN RAHASIA JABATAN]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.532003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.53/2003 :: PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA DI BIDANG TENAGA KERJA]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.322003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-01/PJ.32/2003 :: PENANGANAN SURAT-SURAT WAJIB PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.522003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-04/PJ.52/2003 :: KEWAJIBAN MELAPORKAN WAJIB PAJAK YANG BERMASALAH]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.332003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.33/2003 :: PEMBEKUAN IZIN EMPAT AKUNTAN PUBLIK]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.512003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.51/2003 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-03/PJ/2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-332/PJ/2002 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN FORMULIR PERPAJAKAN LAMA DAN FAKTUR PAJAK LAMA OLEH WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.532003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.53/2003 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 476/KMK.03/2002 TENTANG PELUNASAN BEA METERAI DENGAN CARA PEMETERAIAN KEMUDIAN DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-02/PJ/2003 TENTANG TATA CARA PEMETERAIAN KEMUDIAN]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.532003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.53/2003 :: PENGUKUHAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK TERHADAP PABRIK GULA]]
  * [[peraturan:sedp:03pj2003|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ/2003 :: LARANGAN MENERIMA SEORANG KUASA YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN UNTUK MENJALANKAN HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.312002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 10/PJ.31/2002 :: RALAT SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-03/PJ.31/2002 TANGGAL 4 DESEMBER 2002]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.72002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 10/PJ.7/2002 :: RENCANA PEMERIKSAAN NASIONAL TAHUN 2003]]
  * [[peraturan:sedp:45pj.62002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 45/PJ.6/2002 :: PERMINTAAN BERKAS KEPEGAWAIAN DALAM RANGKA PENGANGKATAN PERTAMA/KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:19pj.432002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 19/PJ.43/2002 :: PENGGALIAN POTENSI PPh PASAL 21/26 ATAS THR, BONUS AKHIR TAHUN, DAN JASA PRODUKSI SERTA PENGHASILAN ARTIS/SENIMAN]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.242002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.24/2002 :: LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2002]]
  * [[peraturan:sedp:18pj.412002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 18/PJ.41/2002 :: PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh TAHUN PAJAK 2002 OLEH WAJIB PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:17pj.422002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 17/PJ.42/2002 :: PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-337/PJ/2002 TANGGAL 2 JULI 2002]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.312002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 09/PJ.31/2002 :: PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-520/PJ./2002 TANGGAL 11 DESEMBER 2002 TENTANG JENIS-JENIS HARTA YANG DIPERGUNAKAN DALAM USAHA JASA TELEKOMUNIKASI SELULER YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN]]
  * [[peraturan:sedp:339pj.2002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 339/PJ./2002 :: PENJELASAN PERATURAN PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.312002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.31/2002 :: PENGANTAR KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 486/KMK.03/2002 TANGGAL 28 NOPEMBER 2002 TENTANG PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-519/PJ/2002 TANGGAL 2 DESEMBER 2002 TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:08pj.312002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 08/PJ.31/2002 :: PENGANTAR KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 486/KMK.03/2002 TANGGAL 28 NOPEMBER 2002 TENTANG PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-519/PJ/2002 TANGGAL 2 DESEMBER 2002 TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:338pj2002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 338/PJ/2002 :: RALAT SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR-337/PJ/2002 TENTANG PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN YANG JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORANNYA PADA TANGGAL 10 NOPEMBER 2002]]
  * [[peraturan:sedp:43pj.62002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 43/PJ.6/2002 :: APLIKASI I-SISMIOP RILIS 1.5]]
  * [[peraturan:sedp:337pj2002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 337/PJ/2002 :: PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN YANG JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORANNYA PADA TANGGAL 10 NOPEMBER 2002]]
  * [[peraturan:sedp:333pj.2002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 333/PJ./2002 :: BANK YANG SUDAH TERKONEKSI DENGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:56pj.532002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 56/PJ.53/2002 :: PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA PERSEWAAN RUANGAN DAN ATAU RUMAH YANG DILAKUKAN OLEH ORANG PRIBADI]]
  * [[peraturan:sedp:55pj.522002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 55/PJ.52/2002 :: PEMANFAATAN DATA PK-PM]]
  * [[peraturan:sedp:40pj.62002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 40/PJ.6/2002 :: PEREKAMAN DATA TRANSAKSI PROPERTI DALAM RANGKA PEMBENTUKAN BASIS DATA PASAR PROPERTI]]
  * [[peraturan:sedp:54pj.532002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 54/PJ.53/2002 :: JASA YANG DISEDIAKAN OLEH PEMERINTAH DALAM RANGKA MENJALANKAN PEMERINTAHAN SECARA UMUM]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.32002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.3/2002 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARAB MESIR]]
  * [[peraturan:sedp:332pj.2002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 332/PJ./2002 :: PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK BAGI PENGURUS, KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM WAJIB PAJAK BADAN]]
  * [[peraturan:sedp:37pj.2002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 37/PJ./2002 :: PENJELASAN PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ATAS PEMBERIAN HAK BARU]]
  * [[peraturan:sedp:37pj.62002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 37/PJ.6/2002 :: PENJELASAN PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ATAS PEMBERIAN HAK BARU]]
  * [[peraturan:sedp:36pj.62002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 36/PJ.6/2002 :: PENYESUAIAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK (NJOPTKP) PBB DAN PERUBAHAN NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK (NPOPTKP) BPHTB UNTUK TAHUN PAJAK 2003]]
  * [[peraturan:sedp:379pj.12002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 379/PJ.1/2002 :: PENYALAHGUNAAN NAMA DAN JABATAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA]]
  * [[peraturan:sedp:53pj.522002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 53/PJ.52/2002 :: LANGKAH-LANGKAH PENANGANAN RESTITUSI DALAM RANGKA PENGAMANAN PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.132002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.13/2002 :: PENGIRIMAN PAKET SPT TAHUNAN PPh BESERTA KELENGKAPANNYA TAHUN 2002]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.212002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.21/2002 :: REVISI DISTRIBUSI RENCANA PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN 2002]]
  * [[peraturan:sedp:16pj.422002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 16/PJ.42/2002 :: RALAT BUKU PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN PPh BADAN]]
  * [[peraturan:sedp:52pj.532002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 52/PJ.53/2002 :: PENYAMPAIAN RALAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 323/KMK.03/2002 TENTANG BENTUK, UKURAN DAN WARNA BENDA METERAI DISAIN TAHUN 2002]]
  * [[peraturan:sedp:34pj.62002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 34/PJ.6/2002 :: LSPOP INFORMASI RINCI OBJEK PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:51pj.532002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 51/PJ.53/2002 :: KEWAJIBAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD]]
  * [[peraturan:sedp:33pj.62002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-33/PJ.6/2002 :: PENENTUAN KODE WILAYAH UNTUK PENETAPAN NOMOR OBJEK PAJAK (NOP)]]
  * [[peraturan:sedp:50pj.512002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 50/PJ.51/2002 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-433/PJ./2002 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-549/PJ./2000 TENTANG SAAT PEMBUATAN, BENTUK, UKURAN, PENGADAAN, TATA CARA PENYAMPAIAN, DAN TATA CARA PEMBETULAN FAKTUR PAJAK STANDAR]]
  * [[peraturan:sedp:49pj.512002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 49/PJ.51/2002 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-428/PJ/2002 TENTANG SAAT TERUTANGNYA PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH DARI PUSAT KE CABANG ATAU SEBALIKNYA DAN PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH ANTAR CABANG]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.32002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.3/2002 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN BRUNEI DARUSSALAM]]
  * [[peraturan:sedp:48pj.522002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 48/PJ.52/2002 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-426/PJ./2002 TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 315/PJ./2002 TENTANG PELAKSANAAN UJI COBA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPN DAN PPn BM SECARA ONLINE SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-344/PJ/2002]]
  * [[peraturan:sedp:31pj.62002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 31/PJ.6/2002 :: PENGAMANAN RENCANA PENERIMAAN PBB DAN BPHTB TAHUN 2002]]
  * [[peraturan:sedp:32pj.62002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 32/PJ.6/2002 :: TATACARA PEMBAYARAN DAN PELIMPAHAN HASIL PENERIMAAN PBB MELALUI FASILITAS PERBANKAN ELEKTRONIK UNTUK TEMPAT PEMBAYARAN ELEKTRONIK]]
  * [[peraturan:sedp:47pj.512002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 47/PJ.51/2002 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-424/PJ./2002 TANGGAL 16 SEPTEMBER 2002 TENTANG PENERBITAN DAN PENGKREDITAN FAKTUR PAJAK YANG DIBUAT TIDAK TEPAT WAKTU]]
  * [[peraturan:sedp:46pj.522002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 46/PJ.52/2002 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 402/KMK.03/2002 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 253/KMK.03/2002 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BARANG DAGANGAN OLEH PENGUSAHA KENA PAJAK SELAIN YANG MENGGUNAKAN PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.1322002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.132/2002 :: PERUBAHAN TARIF SEWA RUMAH NEGARA]]
  * [[peraturan:sedp:327pj2002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 327/PJ/2002 :: PERUBAHAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-04/PJ.24/2000 TENTANG PENYESUAIAN KODE NOTA PENGHITUNGAN DAN KODE KETETAPAN PER JENIS PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:273pj.12002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 273/PJ.1/2002 :: PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:30pj.62002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 30/PJ.6/2002 :: STANDAR BIAYA PELAKSANAAN PEMBENTUKAN INFORMASI RINCI OBJEK PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:391pj2002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 391/PJ/2002 :: PENEGAKAN DISIPLIN APARAT PAJAK UNTUK MENDUKUNG SISTEM SELF ASSESSMENT]]
  * [[peraturan:sedp:15pj.432002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 15/PJ.43/2002 :: PEMANFAATAN DATA EKSPOR/IMPOR DI INTRANET DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:44pj.512002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 44/PJ.51/2002 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-386/PJ./2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-12/PJ./1995 TENTANG BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) DAN SPT MASA PPN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK PEDAGANG ECERAN YANG MENGGUNAKAN NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK, KETERANGAN DAN DOKUMEN YANG HARUS DILAMPIRKAN, SERTA BUKU PETUNJUK PENGISIANNYA]]
  * [[peraturan:sedp:45pj.532002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 45/PJ.53/2002 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 387/PJ./2002 TENTANG PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI YANG DILAKUKAN TIDAK DALAM KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN OLEH ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG HASILNYA DIGUNAKAN SENDIRI ATAU DIGUNAKAN PIHAK LAIN]]
  * [[peraturan:sedp:28pj.62002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 28/PJ.6/2002 :: PENENTUAN KODE WILAYAH UNTUK PENETAPAN NOMOR OBJEK PAJAK (NOP)]]
  * [[peraturan:sedp:25pj.62002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 25/PJ.6/2002 :: TINDAK LANJUT MOU DITJEN PAJAK DENGAN BCA TENTANG PENERIMAAN PEMBAYARAN DAN PELIMPAHAN HASIL PENERIMAAN (PBB) MELALUI FASILITAS BANK CENTRAL ASIA (BCA) SECARA ON-LINE]]
  * [[peraturan:sedp:43pj.512002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 43/PJ.51/2002 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-382/PJ/2002 TANGGAL 13 AGUSTUS 2002 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH BAGI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PENGUSAHA KENA PAJAK REKANAN]]
  * [[peraturan:sedp:324pj.2002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 324/PJ./2002 :: PENCARIAN/PENGUMPULAN DATA DARI PIHAK KETIGA DAN SOSIALISASI PROGRAM EKSTENSIFIKASI/INTENSIFIKASI PERPAJAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:14pj.412002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 14/PJ.41/2002 :: PELAKSANAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-171/PJ./2002 TENTANG PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU]]
  * [[peraturan:sedp:40pj.52002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 40/PJ.5/2002 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN/KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK SERTA SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK MELALUI INTRANET]]
  * [[peraturan:sedp:42pj.532002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 42/PJ.53/2002 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG JASA DI BIDANG ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN DI AIR YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI]]
  * [[peraturan:sedp:323pj.2002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 323/PJ./2002 :: EVALUASI PELAKSANAAN REORGANISASI (SERI REORGANISASI-10)]]
  * [[peraturan:sedp:24pj.62002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 24/PJ.6/2002 :: PENDATAAN DAN PENILAIAN INDIVIDUAL OBJEK PAJAK RUMAH MEWAH DAN RUKO/RUKAN]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.332002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.33/2002 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-343/PJ/2002 TENTANG TATA CARA PENYEGELAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN DI BIDANG PERPAJAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.72002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 09/PJ.7/2002 :: PENCABUTAN SURAT-SURAT EDARAN MENGENAI PEMERIKSAAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:322pj.2002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 322/PJ./2002 :: TEMPAT PELAPORAN PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN SERTA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH BAGI WAJIB PAJAK YANG DIADMINISTRASIKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR]]
  * [[peraturan:sedp:41pj.512002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 41/PJ.51/2002 :: PENYAMPAIAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2002, KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 363/KMK.03/2002 DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-363/PJ./2002]]
  * [[peraturan:sedp:39pj.532002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 39/PJ.53/2002 :: PENGUMUMAN KRITERIA WAJIB PAJAK PATUH]]
  * [[peraturan:sedp:321pj.2002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 321/PJ./2002 :: PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN KEUANGAN TENTANG SALURAN LANGSUNG UNTUK PENGADUAN/PELAYANAN MASYARAKAT]]
  * [[peraturan:sedp:13pj.422002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 13/PJ.42/2002 :: PELAKSANAAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI]]
  * [[peraturan:sedp:08pj.752002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-08/PJ.75/2002 :: PEMERIKSAAN UNTUK TUJUAN PENAGIHAN PAJAK (DELINQUENCY AUDIT)]]
  * [[peraturan:sedp:38pj.522002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 38/PJ.52/2002 :: PENYAMPAIAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2002 TENTANG PENUNDAAN KEEMPAT BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.72002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-06/PJ.7/2002 :: PEMERIKSAAN OLEH KANTOR PENYULUHAN DAN PENGAMATAN POTENSI PERPAJAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.72002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.7/2002 :: PENEGASAN PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN ATAS PENGHAPUSAN NPWP/NPPKP KARENA PERUBAHAN TEMPAT TERDAFTAR]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.312002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.31/2002 :: PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA KONSULTAN DI BIDANG PERIKLANAN]]
  * [[peraturan:sedp:37pj.522002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 37/PJ.52/2002 :: KEBIJAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DALAM RANGKA PENGAMANAN PENERIMAAN]]
  * [[peraturan:sedp:35pj.512002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 35/PJ.51/2002 :: RALAT SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-10/PJ.51/2002 TANGGAL 20 MARET 2002]]
  * [[peraturan:sedp:36pj.522002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 36/PJ.52/2002 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-344/PJ./2002 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 315/PJ./2002 TENTANG PELAKSANAAN UJI COBA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPN DAN PPn BM SECARA ONLINE]]
  * [[peraturan:sedp:34pj.532002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 34/PJ.53/2002 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 323/KMK.03/2002 TENTANG BENTUK, UKURAN DAN WARNA BENDA METERAI DISAIN TAHUN 2002]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.752002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-05/PJ.75/2002 :: TINDAK LANJUT ATAS SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-02/PJ.75/2002 TENTANG KEBIJAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK TAHUN 2002]]
  * [[peraturan:sedp:33pj.522002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-33/PJ.52/2002 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK 342/PJ./2002 TENTANG PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 253/KMK.03/2002 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BARANG DAGANGAN OLEH PEDAGANG ECERAN SELAIN YANG MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO]]
  * [[peraturan:sedp:31pj.522002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 31/PJ.52/2002 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-334/PJ./2002 TENTANG PENETAPAN SATU TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI WAJIB PAJAK SELAIN YANG TERDAFTAR DI KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR]]
  * [[peraturan:sedp:32pj.522002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 32/PJ.52/2002 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-335/PJ./2002 TENTANG TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR]]
  * [[peraturan:sedp:319pj2002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 319/PJ/2002 :: PERCEPATAN PROSES RESTISUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PARA WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR]]
  * [[peraturan:sedp:29pj.532002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 29/PJ.53/2002 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 320/KMK.03/2002 TENTANG PERUBAHAN KMK NOMOR 554/KMK.04/2000 TENTANG BATASAN DAN TATA CARA PENGENAAN PPN ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI YANG DILAKUKAN TIDAK DALAM KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAAN OLEH ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG HASILNYA DIGUNAKAN SENDIRI ATAU DIGUNAKAN PIHAK LAIN]]
  * [[peraturan:sedp:318pj.2002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 318/PJ./2002 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-327/PJ/2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-756/PJ/2001 TENTANG PENYAMPAIAN LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPN DALAM BENTUK MEDIA ELEKTRONIK]]
  * [[peraturan:sedp:28pj.512002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 28/PJ.51/2002 :: PENYAMPAIAN NAMA PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN PENGESAHAN TERHADAP BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM]]
  * [[peraturan:sedp:12pj.432002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-12/PJ.43/2002 :: INTENSIFIKASI KEWAJIBAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh DAN PPN DALAM RANGKA PENINGKATAN POTENSI PERPAJAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.322002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.32/2002 :: PENYAMPAIAN INFORMASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RESTRIBUSI DAERAH DALAM RANGKA PENGAWASAN OLEH MENTERI KEUANGAN]]
  * [[peraturan:sedp:316pj.2002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 316/PJ./2002 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-315/PJ/2002 TENTANG UJI COBA PELAKSANAAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPN SECARA ON LINE]]
  * [[peraturan:sedp:27pj.522002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 27/PJ.52/2002 :: LAPORAN PERKEMBANGAN PENERIMAAN PAJAK SEKTOR RITEL/PERDAGANGAN ECERAN]]
  * [[peraturan:sedp:309pj2002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 309/PJ/2002 :: LANGKAH-LANGKAH KEPEMIMPINAN UNTUK PENINGKATAN KINERJA DAN PELAYANAN MELALUI PENEGAKAN DISIPLIN]]
  * [[peraturan:sedp:11pj.432002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-11/PJ.43/2002 :: PENGANTAR TENTANG KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-286/PJ/2002 TANGGAL 27 MEI 2002 TENTANG PENGGUNAAN STEMPEL TANDA TANGAN PADA BUKTI PEMOTONGAN PPh BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, JASA GIRO, DAN DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA]]
  * [[peraturan:sedp:26pj.512002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 26/PJ.51/2002 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 248/KMK.03/2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 524/KMK.03/2001 TENTANG BATASAN RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR SERTA PERUMAHAN LAINNYA YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI]]
  * [[peraturan:sedp:23pj.522002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 23/PJ.52/2002 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 253/KMK.03/2002 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK OLEH PEDAGANG ECERAN SELAIN YANG MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO]]
  * [[peraturan:sedp:24pj.522002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 24/PJ.52/2002 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 252/KMK.03/2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 553/KMK.03/2000 TENTANG PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA YANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000 MEMILIH DIKENAKAN PAJAK DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO]]
  * [[peraturan:sedp:25pj.522002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 25/PJ.52/2002 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR KMK-251/KMK.03/2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : KMK-567/KMK.04/2000 TENTANG NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:17pj.62002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 17/PJ.6/2002 :: EVALUASI PENERIMAAN PBB DAN BPHTB TAHUN ANGGARAN 2002 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I (PERIODE JANUARI S.D. MARET 2002)]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.422002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 10/PJ.42/2002 :: PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DAN DISKONTO OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN DAN ATAU DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK]]
  * [[peraturan:sedp:22pj.512002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 22/PJ.51/2002 :: PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN OLEH PENGUSAHA BIDANG REAL ESTAT DAN INDUSTRIAL ESTAT]]
  * [[peraturan:sedp:08pj.422002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 08/PJ.42/2002 :: PENGAKUAN PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BANK BERUPA BUNGA KREDIT NON-PERFORMING]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.422002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-09/PJ.42/2002 :: PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BIAYA PEMAKAIAN TELEPON SELULER DAN KENDARAAN PERUSAHAAN]]
  * [[peraturan:sedp:15pj.62002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 15/PJ.6/2002 :: STANDAR PRESTASI PELAKSANAAN PENAGIHAN PBB]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.72002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-04/PJ.7/2002 :: KEBIJAKAN PEMERIKSAAN (SERI PEMERIKSAAN 01-02)]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.242002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.24/2002 :: LAPORAN-LAPORAN DI BIDANG PPN DAN PPn BM YANG DAPAT DIAKSES DARI INTRANET]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.422002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.42/2002 :: PENGHITUNGAN PENYUSUTAN ATAS KOMPUTER, PRINTER, SCANNER DAN SEJENISNYA]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.332002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.33/2002 :: TINDAKAN DALAM MENGHADAPI KEGIATAN PIHAK-PIHAK YANG MERUPAKAN WEWENANG DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:20pj.532002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 20/PJ.53/2002 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 168/KMK.03/2002]]
  * [[peraturan:sedp:21pj.532002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 21/PJ.53/2002 :: PENGUKUHAN PENGUSAHA PENGGILINGAN GABAH SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:239pj.2002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 239/PJ./2002 :: RALAT SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-195/PJ./2002 TANGGAL 15 APRIL 2002]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.432002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.43/2002 :: PENGANTAR TENTANG PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2002 DAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 120/KMK.03/2002 TANGGAL 2 APRIL 2002 SERTA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-227/PJ/2002 TANGGAL 23 APRIL 2002 TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN DAN PEMBAYARAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:16pj.512002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 16/PJ.51/2002 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-237/PJ/2002 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK OLEH PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MENGALAMI PERUBAHAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK KARENA REORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:18pj.512002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 18/PJ.51/2002 :: PENYAMPAIAN RALAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 141/KMK.03/2002]]
  * [[peraturan:sedp:19pj.512002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 19/PJ.51/2002 :: PENYAMPAIAN RALAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 140/KMK.03/2002 DAN RALAT ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-14/PJ.51/2002]]
  * [[peraturan:sedp:17pj.522002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 17/PJ.52/2002 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-238/PJ/2002 TENTANG PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR BEKAS]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.72002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.7/2002 :: RENCANA PEMERIKSAAN NASIONAL TAHUN 2002]]
  * [[peraturan:sedp:13pj.62002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 13/PJ.6/2002 :: PENGENAAN PBB ATAS JALAN TOL TAHUN 2002]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.752002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-02/PJ.75/2002 :: KEBIJAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK TAHUN 2002]]
  * [[peraturan:sedp:14pj.512002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 14/PJ.51/2002 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 140/KMK.03/2002 DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-218/PJ/2002]]
  * [[peraturan:sedp:15pj.512002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 15/PJ.51/2002 :: PENYAMPAIAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2002, KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 141/KMK.03/2002 DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-219/PJ./2002]]
  * [[peraturan:sedp:195pj.2002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 195/PJ./2002 :: PENGOLAHAN DATA PENERIMAAN, SURAT PEMBERITAHUAN PERUBAHAN NAMA DAN/ATAU KODE KPP, PERMINTAAN RELOKASI ULANG DATA MASTER FILE WAJIB PAJAK DAN PENUNJUKAN UNIT PENERIMA SSP LEMBAR KE-2]]
  * [[peraturan:sedp:185pj.2002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 185/PJ./2002 :: PEREKAMAN, PELAPORAN DAN PEMANTAUAN TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK 100 PENUNGGAK PAJAK TERBESAR DI KANTOR PELAYANAN PAJAK DAN 500 PENUNGGAK PAJAK TERBESAR DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:13pj.512002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 13/PJ.51/2002 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 524/KMK.03/2001]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.432002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.43/2002 :: PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-173/PJ/2002 TANGGAL 03 APRIL 2002 TENTANG PEDOMAN STANDAR GAJI KARYAWAN ASING]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.422002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.42/2002 :: PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PEMBERIAN IMBALAN BUNGA KEPADA WAJIB PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.412002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.41/2002 :: PENGANTAR PENGIRIMAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 84/KMK.03/2002 DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-171/PJ./2002]]
  * [[peraturan:sedp:11pj.512002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 11/PJ.51/2002 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 353/KMK.03/2001 TENTANG BATASAN BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA YANG ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI]]
  * [[peraturan:sedp:12pj.522002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 12/PJ.52/2002 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL NOMOR KEP-168/PJ./2002 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN EMAS PERHIASAN OLEH PENGUSAHA TOKO EMAS PERHIASAN]]
  * [[peraturan:sedp:11pj.132002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 11/PJ.13/2002 :: PENYAMPAIAN DATA WAJIB PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.512002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 10/PJ.51/2002 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-155/PJ./2002 TENTANG SAAT LAIN SEBAGAI SAAT TERUTANGNYA PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENYERAHAN ATAU IMPOR BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DILAKUKAN PADA TANGGAL 1 JANUARI 2001 SAMPAI DENGAN TANGGAL 24 JANUARI 2001]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.512002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 09/PJ.51/2002 :: PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PRODUK REKAMAN GAMBAR]]
  * [[peraturan:sedp:133pj2002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 133/PJ/2002 :: PEREKAMAN DATA SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.82002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.8/2002 :: PEMASANGAN DAN PENGADAAN SPANDUK PERPAJAKAN DAN PELAYANAN SPT TAHUNAN PPh 2001]]
  * [[peraturan:sedp:08pj.512002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 08/PJ.51/2002 :: PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-35/PJ.51/1997 TENTANG PENEBUSAN STIKER PPN ATAS PENYERAHAN REKAMAN VIDEO]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.62002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 09/PJ.6/2002 :: PERUBAHAN KEP-533/PJ/2000 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DALAM RANGKA PEMBENTUKAN DAN ATAU PEMELIHARAAN BASIS DATA SISTEM MANAJEMEN INFORMASI OBJEK PAJAK (SISMIOP)]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.512002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.51/2002 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62/KMK.03/2002 DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-103/PJ./2002]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.512002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.51/2002 :: PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.52002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.5/2002 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN/SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK MELALUI INTRANET]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.62002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.6/2002 :: KEBIJAKAN PENINGKATAN PENCAIRAN TUNGGAKAN PBB]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.62002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.6/2002 :: PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK DI KPPBB YANG MENGALAMI PEMEKARAN]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.82002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.8/2002 :: PELAYANAN PENERIMAAN SPT TAHUNAN PPh 2001 PADA HARI LIBUR DALAM BULAN MARET 2002]]
  * [[peraturan:sedp:93pj2002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 93/PJ/2002 :: PENGGUNAAN KODE MATA ANGGARAN PEMBAYARAN IMBALAN BUNGA (SPM-IB)]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.72002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-01/PJ.7/2002 :: KEBIJAKSANAAN PEMERIKSAAN PPN DAN PPn BM]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.422002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.42/2002 :: PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGELUARAN UNTUK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) SEBAGAI BIAYA/PENGURANG PENGHASILAN BRUTO]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.422002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.42/2002 :: PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGELUARAN UNTUK PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.512002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-04/PJ.51/2002 :: PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PEMAKAIAN SENDIRI DAN ATAU PEMBERIAN CUMA-CUMA BARANG KENA PAJAK DAN ATAU JASA KENA PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.512002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.51/2002 :: PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PRODUK REKAMAN SUARA]]
  * [[peraturan:sedp:81pj.2002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 81/PJ./2002 :: PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-80/PJ/2002 TENTANG PENYAMPAIAN LAMPIRAN 1721-A1 ATAU 1721-A2 SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.512002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.51/2002 :: PPN IMPOR YANG DIBAYAR BERDASARKAN SPKPBM YANG DITERBITKAN OLEH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.32002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.3/2002 :: PENGANTAR PENGIRIMAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 683/KMK.03/2001 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IMBALAN BUNGA KEPADA WAJIB PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.62002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.6/2002 :: PENGATURAN PEMISAHAN TEMPAT PEMBAYARAN, BANK PERSEPSI, DAN BO V PBB-BPHTB SERTA PELAKSANAAN PENERBITAN SKP-PHP-PBB, SKP-PHP-BPHTB, SPM-PHP-PBB, SPM-PHP-BPHTB, DAN SPM-BP-PBB BAGI KP-PBB YANG MENGALAMI PEMEKARAN DAN KP-PBB HASIL PEMEKARAN]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.512002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.51/2002 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 653/KMK.03/2001 DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-68/PJ./2002]]
  * [[peraturan:sedp:65pj.2002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 65/PJ./2002 :: PENEGASAN BEBERAPA KETENTUAN DALAM SURAT EDARAN SERI REORGANISASI-08 (SERI REORGANISASI-09)]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.62002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.6/2002 :: RENCANA PENERIMAAN PBB DAN BPHTB TAHUN ANGGARAN 2002 BAGI KANWIL DJP DAN KANTOR PELAYANAN PBB YANG MENGALAMI PERUBAHAN WILAYAH KERJA AKIBAT REORGANISASI DJP]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.62002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.6/2002 :: KEBIJAKAN PENAGIHAN (LAW ENFORCEMENT) PBB DAN BPHTB TAHUN 2002]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.62002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.6/2002 :: PETUNJUK PELAKSANAAN ANALISIS ASSESMENT SALES RATIO]]
  * [[peraturan:sedp:14pj.1up.512002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 14/PJ.1/UP.51/2002 :: PENETAPAN HASIL DIKLAT FUNGSIONAL KETERAMPILAN DASAR PEMERIKSAAN PAJAK ANGKATAN III TAHUN ANGGARAN 2001 DI JAKARTA]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.212002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.21/2002 :: REVISI DISTRIBUSI RENCANA PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN 2002]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.242002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.24/2002 :: PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-17/PJ./2002 TENTANG BENTUK, JENIS, DAN KODE KARTU, FORMULIR, SURAT, DAN DAFTAR YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN PEMERIKSAAN LAPANGAN]]
  * [[peraturan:sedp:16pj.2002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 16/PJ./2002 :: PENEGASAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-01/PJ./2002 TENTANG PERMINTAAN DATA 100 WAJIB PAJAK PEMBAYAR PAJAK BESAR]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.2002|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ./2002 :: PERMINTAAN DATA 100 WAJIB PAJAK PEMBAYAR PAJAK BESAR]]
  * [[peraturan:sedp:764pj.2001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 764/PJ./2001 :: PERLAKUAN PPN DAN PPn BM DI KAWASAN BERIKAT PULAU BATAM]]
  * [[peraturan:sedp:755pj.2001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-755/PJ./2001 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-754/PJ/2001 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI FAKTUR PAJAK DENGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:757pj.2001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 757/PJ./2001 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-756/PJ/2001 TENTANG PENYAMPAIAN LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPN DALAM BENTUK MEDIA ELEKTRONIK]]
  * [[peraturan:sedp:14pj.342001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 14/PJ.34/2001 :: PEMBERLAKUAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI - BELANDA DALAM MASA TRANSISI]]
  * [[peraturan:sedp:13pj.312001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 13/PJ.31/2001 :: PENYAMPAIAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2001 TANGGAL 14 NOPEMBER 2001 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM PROPINSI ATAU UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA]]
  * [[peraturan:sedp:43pj.432001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 43/PJ.43/2001 :: PEREKAMAN SPT MASA PPh PASAL 21 DAN SPT TAHUNAN PPh PASAL 21]]
  * [[peraturan:sedp:34pj.62001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 34/PJ.6/2001 :: RINCIAN RENCANA PENERIMAAN PBB DAN BPHTB TAHUN ANGGARAN 2002]]
  * [[peraturan:sedp:743pj2001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 743/PJ/2001 :: PENGANTAR PENGIRIMAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-741/PJ./2001 TANGGAL 7 DESEMBER 2001 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KANTOR]]
  * [[peraturan:sedp:36pj.522001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 36/PJ.52/2001 :: PENEGASAN PERMINTAAN KONFIRMASI FAKTUR PAJAK OLEH PEMERIKSA FUNGSIONAL PEMERIKSA]]
  * [[peraturan:sedp:739pj2001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 739/PJ/2001 :: PENGANTAR PENGIRIMAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-722/PJ/2001 TANGGAL 26 NOPEMBER 2001 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN LAPANGAN]]
  * [[peraturan:sedp:42pj.432001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 42/PJ.43/2001 :: PENJELASAN LEBIH LANJUT ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-36/PJ.43/2001]]
  * [[peraturan:sedp:12pj.32001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 12/PJ.3/2001 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN BELGIA HASIL RENEGOSIASI]]
  * [[peraturan:sedp:34pj.522001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 34/PJ.52/2001 :: PENEGASAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-31/PJ.52/2001 TANGGAL 28 SEPTEMBER 2001 TENTANG PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-638/PJ./2001 TENTANG PENETAPAN SATU TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI]]
  * [[peraturan:sedp:35pj.522001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 35/PJ.52/2001 :: PENCABUTAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-19/PJ.52/2000 TANGGAL 20 JULI 2000 TENTANG PENGAWASAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN ECERAN]]
  * [[peraturan:sedp:32pj.62001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 32/PJ.6/2001 :: SISTEM PENATAUSAHAAN BPHTB]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.92001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 09/PJ.9/2001 :: KEWAJIBAN LAPORAN PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK DAN INTENSIFIKASI PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:706pj.2001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 706/PJ./2001 :: PENUNJUKKAN ANGGOTA TIM MONITORING PAJAK PENGHASILAN]]
  * [[peraturan:sedp:15pj.212001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 15/PJ.21/2001 :: DISTRIBUSI REVISI RENCANA PENERIMAAN TAHUN ANGGARAN 2001]]
  * [[peraturan:sedp:40pj.412001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 40/PJ.41/2001 :: PEMANFAATAN DATA DARI LAMPIRAN IV SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI]]
  * [[peraturan:sedp:41pj.412001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 41/PJ.41/2001 :: PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK (STP) PAJAK PENGHASILAN PASAL 25]]
  * [[peraturan:sedp:29pj.62001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 29/PJ.6/2001 :: PENYESUAIAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK (NJOPTKP) PBB DAN PERUBAHAN NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK (NPOPTKP) BPHTB UNTUK TAHUN PAJAK 2002]]
  * [[peraturan:sedp:691pj.2001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 691/PJ./2001 :: PETUNJUK PELAKSANAAN REORGANISASI KANTOR INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SERI REORG - 08)]]
  * [[peraturan:sedp:33pj.52001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 33/PJ.5/2001 :: PENGAWASAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG MEMPEROLEH FASILITAS BAPEKSTA KEUANGAN]]
  * [[peraturan:sedp:08pj.342001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 08/PJ.34/2001 :: PEMBERLAKUAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI - SLOVAKIA]]
  * [[peraturan:sedp:394pj.12001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 394/PJ.1/2001 :: TINDAK LANJUT SE-197/PJ.1/2001 TANGGAL 19 JULI 2001]]
  * [[peraturan:sedp:379pj.12001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 379/PJ.1/2001 :: PENYALAHGUNAAN NAMA DAN JABATAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA]]
  * [[peraturan:sedp:32pj.52001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 32/PJ.5/2001 :: KONFIRMASI FAKTUR PAJAK OLEH FUNGSIONAL PEMERIKSA]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.132001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.13/2001 :: PENGIRIMAN PAKET SPT TAHUNAN PPh]]
  * [[peraturan:sedp:39pj.412001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 39/PJ.41/2001 :: PELAKSANAAN PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI BAGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERTEMPAT TINGGAL TETAP DI LUAR NEGERI (PENLU) YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI]]
  * [[peraturan:sedp:08pj.92001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 08/PJ.9/2001 :: BENTUK PEMBERITAHUAN UNTUK MENDAFTARKAN DIRI SEBAGAI WAJIB PAJAK DAN ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:38pj.432001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 38/PJ.43/2001 :: PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-649/PJ/2001 TANGGAL 05 OKTOBER 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-350/PJ/2001 TANGGAL 14 MEI 2001 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS UANG PESANGON YANG DIALIHKAN KEPADA PENGELOLA DANA PESANGON TENAGA KERJA]]
  * [[peraturan:sedp:14pj.242001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 14/PJ.24/2001 :: PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-645/PJ./2001 TENTANG BENTUK, JENIS, DAN KODE KARTU, FORMULIR, SURAT, DAN BUKU YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGANSURAT PAKSA]]
  * [[peraturan:sedp:37pj.432001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 37/PJ.43/2001 :: SKB ATAS POOLED FUND YANG DIMILIKI OLEH DANA PENSIUN]]
  * [[peraturan:sedp:36pj.432001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 36/PJ.43/2001 :: PERLAKUAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA YANG DIMILIKI OLEH DANA PENSIUN YANG PENDIRIANNYA TELAH DISAHKAN OLEH MENTERI KEUANGAN]]
  * [[peraturan:sedp:30pj.52001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 30/PJ.5/2001 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-637/PJ./2001 PENUNJUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK TERTENTU UNTUK MELAKSANAKAN KONFIRMASI FAKTUR PAJAK DENGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN MELALUI KOMPUTER]]
  * [[peraturan:sedp:31pj.522001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 31/PJ.52/2001 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-638/PJ./2001 TENTANG PENETAPAN SATU TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI]]
  * [[peraturan:sedp:28pj.52001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 28/PJ.5/2001 :: PENGALIHAN BEA METERAI ATAS CEK DAN BILYET GIRO]]
  * [[peraturan:sedp:29pj.512001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 29/PJ.51/2001 :: RALAT SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-27/PJ.51/2001]]
  * [[peraturan:sedp:605pj.2001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 605/PJ./2001 :: PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-604/PJ./2001 TENTANG PENYAMPAIAN LAMPIRAN 1721-A1 SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK]]
  * [[peraturan:sedp:591pj.2001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 591/PJ./2001 :: TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL PENGUSAHA DI KAWASAN BERIKAT (SKF PDKB)]]
  * [[peraturan:sedp:27pj.512001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 27/PJ.51/2001 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 460/KMK.03/2001 DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-586/PJ./2001]]
  * [[peraturan:sedp:26pj.52001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 26/PJ.5/2001 :: PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA BAGI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.122001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.12/2001 :: PENGAJUAN KEBUTUHAN DANA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM FISKAL LUAR NEGERI]]
  * [[peraturan:sedp:575pj.2001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 575/PJ./2001 :: PENYAMPAIAN SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 443/KMK.01/2001]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.122001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.12/2001 :: PENGISIAN DATA FISIK]]
  * [[peraturan:sedp:569pj.2001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 569/PJ./2001 :: PENEGASAN MENGENAI PERSIAPAN PELAKSANAAN REORGANISASI VERTIKAL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SERI REORG-7)]]
  * [[peraturan:sedp:34pj.422001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 34/PJ.42/2001 :: PENGANTAR PENGIRIMAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-563/PJ./2001 TENTANG SAAT PENGAKUAN PENGHASILAN BERUPA KEUNTUNGAN KARENA PEMBEBASAN UTANG YANG DIPEROLEH DEBITUR TERTENTU DARI PERJANJIAN RESTRUKTURISASI UTANG USAHA]]
  * [[peraturan:sedp:35pj.422001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 35/PJ.42/2001 :: PENGANTAR PENGIRIMAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-564/PJ./2001 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN WAJIB PAJAK DARI USAHA LAPANGAN GOLF]]
  * [[peraturan:sedp:23pj.62001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 23/PJ.6/2001 :: PENINGKATAN POKOK KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:22pj.62001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 22/PJ.6/2001 :: RINCIAN PENYESUAIAN RENCANA PENERIMAAN PBB DAN BPHTB TAHUN ANGGARAN 2001]]
  * [[peraturan:sedp:560pj.2001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 560/PJ./2001 :: PENGANTAR PENGIRIMAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN SEBAGAI ATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN TAHUN 2000]]
  * [[peraturan:sedp:33pj.42001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-33/PJ.4/2001 :: SURAT KETERANGAN FISKAL]]
  * [[peraturan:sedp:25pj.512001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 25/PJ.51/2001 :: PENYAMPAIAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2001]]
  * [[peraturan:sedp:32pj.432001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 32/PJ.43/2001 :: PENGAWASAN KEWAJIBAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23]]
  * [[peraturan:sedp:24pj.512001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 24/PJ.51/2001 :: PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PRODUK REKAMAN SUARA]]
  * [[peraturan:sedp:68pj.1up.902001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 68/PJ.1/UP.90/2001 :: KEWAJIBAN UNTUK MEMILIKI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:13pj.242001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 13/PJ.24/2001 :: PENCETAKAN SSP, BUKU PETUNJUK PENGISIAN SSP, DAN FORMULIR-FORMULIR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh SERTA SPT MASA PPh]]
  * [[peraturan:sedp:31pj.412001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 31/PJ.41/2001 :: PENEMPATAN PETUGAS UNIT PELAKSANA FISKAL LUAR NEGERI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DI BANDAR UDARA DAN PELABUHAN LAUT TEMPAT KEBERANGKATAN KE LUAR NEGERI DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN DAN PENGAWASAN PEMBERIAN PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN FISKAL LUAR NEGERI]]
  * [[peraturan:sedp:30pj.432001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 30/PJ.43/2001 :: PENJELASAN ATAS JASA INTERKONEKSI]]
  * [[peraturan:sedp:20pj.62001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 20/PJ.6/2001 :: PERUBAHAN BENTUK FORMULIR KPL. KP PBB 6.15, KPL.KP PBB 6.4, KPL. KW.6.15 DAN KPL.KW.6.4]]
  * [[peraturan:sedp:29pj.432001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 29/PJ.43/2001 :: PENGAWASAN PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh FINAL ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SBI]]
  * [[peraturan:sedp:23pj.512001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 23/PJ.51/2001 :: PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN AIR BERSIH OLEH PERUSAHAAN AIR MINUM]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.92001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.9/2001 :: PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-500/PJ./2001 TENTANG PENYAMPAIAN LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPN DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK]]
  * [[peraturan:sedp:27pj.432001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 27/PJ.43/2001 :: PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-523/PJ/2001 TANGGAL 18 JULI 2001 TENTANG TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 OLEH INDUSTRI DAN EKSPORTIR YANG BERGERAK DALAM SEKTOR PERHUTANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN, ATAS PEMBELIAN BAHAN-BAHAN UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI ATAU EKSPOR MEREKA DARI PEDAGANG PENGUMPUL]]
  * [[peraturan:sedp:28pj.432001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 28/PJ.43/2001 :: PENGANTAR PENGIRIMAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-529/PJ/2001 TANGGAL 20 JULI 2001]]
  * [[peraturan:sedp:526pj.2001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 526/PJ./2001 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:197pj.12001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 197/PJ.1/2001 :: USULAN DALAM RANGKA PEMBAHARUAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TAHUN 2001"]]
  * [[peraturan:sedp:26pj.412001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 26/PJ.41/2001 :: PERUBAHAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-30/PJ.41/2000 DAN NOMOR SE-31/PJ.41/2000]]
  * [[peraturan:sedp:25pj.432001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 25/PJ.43/2001 :: PENGANTAR PENGIRIMAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 392/KMK.03/2001 TANGGAL 4 JULI 2001]]
  * [[peraturan:sedp:24pj.432001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 24/PJ.43/2001 :: PENEGASAN TENTANG PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI OTOMOTIF DI DALAM NEGERI]]
  * [[peraturan:sedp:22pj.512001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 22/PJ.51/2001 :: PENJELASAN LEBIH LANJUT ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-294/PJ./2001 TANGGAL 16 APRIL 2001 TENTANG TATACARA PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PPN YANG DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BKP TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS]]
  * [[peraturan:sedp:23pj.412001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 23/PJ.41/2001 :: TATACARA PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU]]
  * [[peraturan:sedp:12pj.242001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 12/PJ.24/2001 :: PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-511/PJ./2001 TENTANG BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN MASA BAGI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, KETERANGAN DAN DOKUMEN YANG HARUS DILAMPIRKAN, SERTA BUKU PETUNJUK PENGISIANNYA]]
  * [[peraturan:sedp:17pj.62001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 17/PJ.6/2001 :: PENJELASAN PETUNJUK PELAKSANAAN DAFTAR ALOKASI SEMENTARA BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2001]]
  * [[peraturan:sedp:11pj.212001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 11/PJ.21/2001 :: DISTRIBUSI RENCANA PENERIMAAN SESUAI APBN-PENYESUAIAN 2001]]
  * [[peraturan:sedp:504pj.2001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 504/PJ./2001 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-503/PJ./2001 TENTANG PENUNJUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK TERTENTU UNTUK MELAKSANAKAN KONFIRMASI FAKTUR PAJAK DENGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN MELALUI KOMPUTER]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.242001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 10/PJ.24/2001 :: PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-506/PJ./2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-108/PJ.1/1996 TENTANG BENTUK FORMULIR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEP-02/PJ.1/2000]]
  * [[peraturan:sedp:16pj.62001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-16/PJ.6/2001 :: PENEGASAN PEMERIKSAAN SEDERHANA DALAM RANGKA PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.72001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.7/2001 :: PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN DALAM RANGKA EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK DAN INTENSIFIKASI PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.92001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.9/2001 :: PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK DAN INTENSIFIKASI PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:446pj.2001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 446/PJ./2001 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-445/PJ/2001 TENTANG PERUBAHAN KETIGA BELAS ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-22/PJ/1995 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DILINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:20pj.52001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 20/PJ.5/2001 :: PENYAMPAIAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN NOMOR SE- 85/A.6/2001 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PPN DAN PPN BM OLEH KPKN DAN BENDAHARAWAN]]
  * [[peraturan:sedp:21pj.52001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 21/PJ.5/2001 :: TATA CARA PENYELESAIAN PERMOHONAN TEMPAT LAIN SEBAGAI TEMPAT PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN DAN TEMPAT LAIN SEBAGAI TEMPAT PAJAK TERUTANG ATAS EKSPOR]]
  * [[peraturan:sedp:19pj.522001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 19/PJ.52/2001 :: PENGANTAR PENGIRIMAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS SABANG]]
  * [[peraturan:sedp:11pj.312001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 11/PJ.31/2001 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 281/KMK.03/2001 TANGGAL 8 MEI 2001 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 133/KMK.03/2001 TANGGAL 20 MARET 2001 TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK PENGHASILAN KEPADA WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN RESTRUKTURISASI UTANG USAHA MELALUI LEMBAGA KHUSUS YANG DIBENTUK PEMERINTAH]]
  * [[peraturan:sedp:22pj.432001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 22/PJ.43/2001 :: PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-417/PJ/2001 TANGGAL 27 JUNI 2001 TENTANG PETUNJUK PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN, SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA]]
  * [[peraturan:sedp:52pjup.902001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 52/PJ/UP.90/2001 :: PENGARAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN TUGAS]]
  * [[peraturan:sedp:18pj.522001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 18/PJ.52/2001 :: PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-524/PJ./2000 TENTANG SYARAT-SYARAT FAKTUR PAJAK SEDERHANA]]
  * [[peraturan:sedp:17pj.512001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 17/PJ.51/2001 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 381/KMK.03/2001 DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-422/PJ./2001]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.232001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 09/PJ.23/2001 :: PENGIRIMAN LAPORAN PROGRAM EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK DAN LAPORAN PENERIMAAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.312001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 10/PJ.31/2001 :: PENYAMPAIAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2001]]
  * [[peraturan:sedp:18pj.412001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 18/PJ.41/2001 :: PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI (FISKAL LUAR NEGERI) TERHADAP MISI KESENIAN, MISI OLAHRAGA DAN MISI KEAGAMAAN SERTA MISI DAGANG ATAU PAMERAN]]
  * [[peraturan:sedp:21pj.412001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 21/PJ.41/2001 :: KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI]]
  * [[peraturan:sedp:19pj.432001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-19/PJ.43/2001 :: PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-395/PJ/2001 TANGGAL 13 JUNI 2001 TENTANG PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS HADIAH DAN PENGHARGAAN]]
  * [[peraturan:sedp:20pj.412001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 20/PJ.41/2001 :: PENINGKATAN PENGAWASAN PPh]]
  * [[peraturan:sedp:17pj.432001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 17/PJ.43/2001 :: PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-401/PJ/2001 TENTANG TARIF DAN TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI SEMEN DI DALAM NEGERI]]
  * [[peraturan:sedp:16pj.52001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 16/PJ.5/2001 :: PENGHITUNGAN KEMBALI PAJAK MASUKAN YANG TELAH DIKREDITKAN]]
  * [[peraturan:sedp:08pj.242001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 08/PJ.24/2001 :: PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-406/PJ./2001 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.92001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.9/2001 :: TRANSFER DAN KONFIRMASI DATA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) ON LINE]]
  * [[peraturan:sedp:15pj.62001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 15/PJ.6/2001 :: MASA BERLAKU SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-10/PJ.6/1999 TENTANG CARA PENGHITUNGAN BPHTB KARENA PEMBERIAN HAK BARU DI LUAR PELEPASAN HAK YANG DIATASNYA TERDAPAT BANGUNAN BESERTA PENEGASANNYA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM SE-31/PJ.6/1999]]
  * [[peraturan:sedp:14pj.62001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 14/PJ.6/2001 :: PENETAPAN ANGKA KREDIT PEJABAT FUNGSIONAL PENILAI PBB]]
  * [[peraturan:sedp:384pj.2001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 384/PJ./2001 :: PENGANTAR PENGIRIMAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-325/PJ./2001 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN ANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:16pj.412001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 16/PJ.41/2001 :: PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI BAGI ANGGOTA MISI DAGANG ATAU PAMERAN DI LUAR NEGERI]]
  * [[peraturan:sedp:15pj.52001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-15/PJ.5/2001 :: PENANGANAN FAKTUR PAJAK YANG DITERBITKAN OLEH PENGUSAHA YANG BELUM DIKUKUHKAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:14pj.52001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 14/PJ.5/2001 :: PENGELOLAAN DAN PENJUALAN BENDA METERAI]]
  * [[peraturan:sedp:15pj.432001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-15/PJ.43/2001 :: PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-350/PJ/2001 TANGGAL 14 MEI 2001 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS UANG PESANGON YANG DIALIHKAN KEPADA PENGELOLA DANA PESANGON TENAGA KERJA]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.72001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.7/2001 :: RENCANA KERJA PEMERIKSAAN]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.72001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.7/2001 :: KEBIJAKSANAAN PEMERIKSAAN (SERI PEMERIKSAAN 01-01)]]
  * [[peraturan:sedp:13pj.52001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 13/PJ.5/2001 :: INTENSIFIKASI BEA METERAI]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.242001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.24/2001 :: PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-356/PJ./2001 TENTANG PENYEMPURNAAN LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-167/PJ./2001 TENTANG BENTUK LAPORAN PENERIMAAN PAJAK (LPP)]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.242001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.24/2001 :: PENEGASAN PETUNJUK EDITING SSP LEMBAR KE-2]]
  * [[peraturan:sedp:14pj.432001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 14/PJ.43/2001 :: PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-333/PJ/2001 TANGGAL 3 MEI 2001 TENTANG PEMOTONGAN PPH PASAL 21 ATAS DANA PENSIUN YANG DIALIHKAN KEPADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA DENGAN CARA MEMBELI ANUITAS SEUMUR HIDUP]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.92001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.9/2001 :: PEMROSESAN DATA ALAT KETERANGAN]]
  * [[peraturan:sedp:13pj.62001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 13/PJ.6/2001 :: PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI PPAT YANG MELANGGAR KETENTUAN PASAL 24 AYAT (1) DAN PASAL 25 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2000]]
  * [[peraturan:sedp:12pj.52001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 12/PJ.5/2001 :: PERLAKUAN FASILITAS PET SETELAH BERLAKUNYA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 50/KMK.04/2001]]
  * [[peraturan:sedp:346pj.2001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 346/PJ./2001 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-345/PJ/2001 TENTANG PENUNJUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK TERTENTU UNTUK MELAKSANAKAN KONFIRMASI FAKTUR PAJAK DENGAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN MELALUI KOMPUTER]]
  * [[peraturan:sedp:12pj.412001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 12/PJ.41/2001 :: ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DALAM MASA TRANSISI BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG DAPAT MENGHITUNG PENGHASILAN NETO DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN]]
  * [[peraturan:sedp:13pj.432001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 13/PJ.43/2001 :: PENGANTAR KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 254/KMK.03/2001 TANGGAL 30 APRIL 2001 TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA]]
  * [[peraturan:sedp:11pj.62001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 11/PJ.6/2001 :: PENGENAAN PBB ATAS JALAN TOL TAHUN 2001]]
  * [[peraturan:sedp:12pj.62001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 12/PJ.6/2001 :: EVALUASI PENERIMAAN PBB DAN BPHTB TAHUN ANGGARAN 2001 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I (JANUARI S.D. MARET 2001)]]
  * [[peraturan:sedp:11pj.52001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-11/PJ.5/2001 :: UJI COBA PERMINTAAN KONFIRMASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN (PROGRAM PK-PM MELALUI KOMPUTER)]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.242001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.24/2001 :: PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-338/PJ./2001 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG BERSTATUS SEBAGAI KARYAWAN]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.62001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 10/PJ.6/2001 :: PERMINTAAN RINCIAN PENERIMAAN BPHTB]]
  * [[peraturan:sedp:11pj.42001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 11/PJ.4/2001 :: PENEGASAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-547/PJ./2000 TANGGAL 29 DESEMBER 2000]]
  * [[peraturan:sedp:114pj.12001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 114/PJ.1/2001 :: PENULIS TERBAIK TENTANG USULAN PEMBAHARUAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TAHUN 2000]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.342001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 09/PJ.34/2001 :: RESUME P3B]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.512001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 10/PJ.51/2001 :: PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-549/PJ/2000 TENTANG SAAT PEMBUATAN, BENTUK, UKURAN, PENGADAAN, TATA CARA PENYAMPAIAN, DAN TATA CARA PEMBETULAN FAKTUR PAJAK STANDAR]]
  * [[peraturan:sedp:313pj.2001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 313/PJ./2001 :: PENGANTAR PENGIRIMAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 164/KMK.04/2001 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR SUKU CADANG PESAWAT VVIP TNI AU YANG DIGUNAKAN UNTUK PERJALANAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.512001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 09/PJ.51/2001 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:08pj.522001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 08/PJ.52/2001 :: PERLAKUAN PPN DAN PPn BM DI KAWASAN BERIKAT PULAU BATAM]]
  * [[peraturan:sedp:307pj.2001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 307/PJ./2001 :: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-306/PJ./2001 TANGGAL 18 APRIL 2001]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.52001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-07/PJ.5/2001 :: PEMBUBUHAN TANDA BEA METERAI LUNAS DENGAN MESIN TERAAN METERAI]]
  * [[peraturan:sedp:24pj.1up.732001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 24/PJ.1/UP.73/2001 :: PENJELASAN PASAL 30 DAN 34 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2000]]
  * [[peraturan:sedp:301pj.2001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 301/PJ./2001 :: PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN MAHASISWA STPI PADA KANTOR-KANTOR DJP DI JAKARTA]]
  * [[peraturan:sedp:302pj.2001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 302/PJ./2001 :: PENGANTAR PENGIRIMAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK SEBAGAI ATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN TAHUN 2000]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.512001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.51/2001 :: IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BKP TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN]]
  * [[peraturan:sedp:283pj.2001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 283/PJ./2001 :: PENGGUNAAN ALAMAT HOMEPAGE DJP]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.412001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 10/PJ.41/2001 :: PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK YANG BERKAITAN DENGAN PEMBAYARAN FISKAL LUAR NEGERI DAN TATACARA PENGKREDITANNYA]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.452001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 09/PJ.45/2001 :: PENGANTAR PENGIRIMAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-268/PJ./2001]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.62001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 09/PJ.6/2001 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-269/PJ/2001 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN BENTUK SERTA FUNGSI SURAT SETORAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSB)]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.242001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.24/2001 :: PENGGUNAAN FORMULIR PERPAJAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:235pj.2001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 235/PJ./2001 :: PENGANTAR PENGIRIMAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK SEBAGAI ATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN TAHUN 2000]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.102001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.10/2001 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-VENEZUELA]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.342001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.34/2001 :: PENANGANAN PERKARA GUGATAN TERHADAP DITJEN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:08pj.62001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 08/PJ.6/2001 :: PENJELASAN KETENTUAN PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:230pj.2001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 230/PJ./2001 :: PENGANTAR PENGIRIMAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK SEBAGAI ATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN TAHUN 2000]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.322001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.32/2001 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-229/PJ./2001 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET)]]
  * [[peraturan:sedp:08pj.412001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 08/PJ.41/2001 :: ANGSURAN BULANAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK 2001]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.132001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.13/2001 :: FORMULIR SPT]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.52001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-04/PJ.5/2001 :: PEMBUBUHAN TANDA BEA METERAI LUNAS DENGAN TEKNOLOGI PERCETAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.52001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-05/PJ.5/2001 :: PEMBUBUHAN TANDA BEA METERAI LUNAS DENGAN SISTEM KOMPUTERISASI]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.512001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.51/2001 :: TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN DAN ATAU IMPOR HASIL TEMBAKAU]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.412001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.41/2001 :: TINDAK LANJUT HASIL RAPAT PIMPINAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.92001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.9/2001 :: EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.62001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.6/2001 :: PENJELASAN MAKSUD BUTIR 4 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE- 01 /PJ.21/2001 TANGGAL 10 JANUARI 2001]]
  * [[peraturan:sedp:200pj.2001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 200/PJ./2001 :: PENGANTAR PENGIRIMAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-188/PJ./2001 TENTANG KUASA UNTUK MENJALANKAN HAK DAN MEMENUHI KEWAJIBAN MENURUT KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:187pj.2001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 187/PJ./2001 :: PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 6/KMK.04/2001]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.332001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.33/2001 :: JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:172pj.2001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 172/PJ./2001 :: PENGANTAR PENGIRIMAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-160/PJ./2001 DAN KEP-161/PJ./2001]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.242001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.24/2001 :: PETUNJUK EDITING SSP LEMBAR KE-2]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.62001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.6/2001 :: PENYAMPAIAN COPY SURAT KEPUTUSAN BERSAMA DIRJEN ANGGARAN DAN DIRJEN PAJAK NOMOR : KEP-07/A/2001 ---------- KEP-164/PJ./2001]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.42001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.4/2001 :: INTENSIFIKASI WP PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN, KHUSUSNYA PPh PASAL 21/26]]
  * [[peraturan:sedp:117pj.2001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 117/PJ./2001 :: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN SEBAGAI PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN TAHUN 2000]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.102001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.10/2001 :: P3B INDONESIA - FINLANDIA]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.82001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.8/2001 :: PEMASANGAN DAN PENGADAAN SPANDUK PERPAJAKAN SERTA PELAYANAN SPT TAHUNAN PPh 2000]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.422001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.42/2001 :: PENEGASAN MASA TRANSISI BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2000]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.62001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.6/2001 :: ANTISIPASI REAKSI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN KETENTUAN TENTANG NJKP]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.62001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.6/2001 :: EVALUASI PENERIMAAN PBB DAN BPHTB TAHUN ANGGARAN 2000 SAMPAI DENGAN TRIWULAN III (APRIL S/D DESEMBER 2000)]]
  * [[peraturan:sedp:60pj.2001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 60/PJ./2001 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN DAN ATAU PEMELIHARAAN BASIS DATA SISMIOP]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.332001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.33/2001 :: TATA CARA PENENTUAN WAJIB PAJAK PATUH YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.332001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.33/2001 :: TATA CARA PENGHITUNGAN BESARNYA PEMBERIAN IMBALAN BUNGA KEPADA WAJIB PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.62001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.6/2001 :: USULAN PENGHAPUSAN PIUTANG PBB]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.512001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.51/2001 :: PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:49pj.2001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 49/PJ./2001 :: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK SEBAGAI PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN TAHUN 2000]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.512001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.51/2001 :: TATACARA PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PPN DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BKP TERTENTU DAN ATAU JKP TERTENTU]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.412001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.41/2001 :: PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK YANG BERKAITAN DENGAN PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI (FISKAL LUAR NEGERI)]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.212001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.21/2001 :: PERSIAPAN RAPIM]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.332001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.33/2001 :: WAJIB PAJAK TERTENTU YANG DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA KARENA TIDAK MENYAMPAIKAN SPT DALAM JANGKA WAKTU YANG DITENTUKAN]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.432001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.43/2001 :: PENERUSAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-536/PJ./2000 TANGGAL 29 DESEMBER 2000 TENTANG NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK YANG DAPAT MENGHITUNG PENGHASILAN NETO DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.312001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.31/2001 :: PENYAMPAIAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2000, KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 486/KMK.04/2000 DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-526/PJ./2000]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.432001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-01/PJ.43/2001 :: PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 131 TAHUN 2000 TANGGAL 15 DESEMBER 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.62001|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.6/2001 :: LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PBB DAN BPHTB AKHIR TAHUN FISKAL 2000]]
  * [[peraturan:sedp:542pj.2000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 542/PJ./2000 :: PERATURAN PEMERINTAH, KEPUTUSAN PRESIDEN, DAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN SEBAGAI PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN TAHUN 2000]]
  * [[peraturan:sedp:544pj.2000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 544/PJ./2000 :: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK SEBAGAI PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN TAHUN 2000]]
  * [[peraturan:sedp:548pj.2000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 548/PJ./2000 :: PERATURAN PEMERINTAH, KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK SEBAGAI PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN TAHUN 2000]]
  * [[peraturan:sedp:551pj.2000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 551/PJ./2000 :: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-550/PJ./2000 TANGGAL 29 DESEMBER 2000 TENTANG TATA CARA PENETAPAN WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI KRITERIA TERTENTU DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DALAM RANGKA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:40pj.412000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 40/PJ.41/2000 :: BESARNYA PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DALAM TAHUN PAJAK BERJALAN UNTUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU]]
  * [[peraturan:sedp:32pj.512000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 32/PJ.51/2000 :: PENGENAAN PPN DAN PPn BM ATAS KENDARAAN BERMOTOR]]
  * [[peraturan:sedp:33pj.532000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 33/PJ.53/2000 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-539/PJ./2000 TANGGAL 29 DESEMBER 2000 HAL PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN PERUSAHAAN JASA TELEKOMUNIKASI]]
  * [[peraturan:sedp:534pj.2000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 534/PJ./2000 :: PENJELASAN DAN PENEGASAN MENGENAI PELAKSANAAN REORGANISASI DITJEN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:39pj.412000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 39/PJ.41/2000 :: BENTUK FORMULIR TANDA BUKTI PEMBAYARAN FISKAL LUAR NEGERI]]
  * [[peraturan:sedp:51pj.62000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 51/PJ.6/2000 :: PENYAMPAIAN PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2000]]
  * [[peraturan:sedp:31pj.512000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 31/PJ.51/2000 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KEDELAPAN PULUH LIMA IKAPI) (PENYEMPURNAAN KE-38 SURAT EDARAN SERI PPN 8-95)]]
  * [[peraturan:sedp:38pj.422000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 38/PJ.42/2000 :: PENERUSAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 115 TAHUN 2000]]
  * [[peraturan:sedp:528pj.2000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 528/PJ./2000 :: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK SEBAGAI PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH]]
  * [[peraturan:sedp:48pj.62000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 48/PJ.6/2000 :: TATA CARA PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK PBB DAN TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN PBB DAN BPHTB]]
  * [[peraturan:sedp:530pj.12000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 530/PJ.1/2000 :: TAWARAN MENULIS USULAN DALAM RANGKA PEMBAHARUAN SISTEM ADMINITRASI PELAYANAN PERPAJAKAN TAHUN 2000]]
  * [[peraturan:sedp:69pj.142000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 69/PJ.14/2000 :: PENGIRIMAN PAKET SPT TAHUNAN PPh]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.102000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 10/PJ.10/2000 :: PERLAKUAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN PENGHENTIAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) INDONESIA-BELANDA (SERI P3B Nomor 29)]]
  * [[peraturan:sedp:475pj.2000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 475/PJ./2000 :: PERSIAPAN KEPEGAWAIAN RANGKA PELAKSANAAN REORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SERI REORG - 5)]]
  * [[peraturan:sedp:468pj.2000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 468/PJ./2000 :: PERSIAPAN DI BIDANG KEUANGAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN REORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SERI REORG - 4)]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.242000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.24/2000 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-455/PJ/2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-35/PJ/2000 TANGGAL 11 FEBRUARI 2000 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT TAHUNAN PPh]]
  * [[peraturan:sedp:30pj.512000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 30/PJ.51/2000 :: RALAT ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-27/PJ.51/2000 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2000]]
  * [[peraturan:sedp:37pj.452000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 37/PJ.45/2000 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-442/PJ./2000 TANGGAL 13 OKTOBER 2000 DAN NOMOR-467/PJ./2000 TANGGAL 30 OKTOBER 2000]]
  * [[peraturan:sedp:466pj.2000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 466/PJ./2000 :: PERSIAPAN DI BIDANG SARANA DAN PRASARANA KANTOR DALAM RANGKA PELAKSANAAN REORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SERI REORG-3)]]
  * [[peraturan:sedp:462pj.2000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 462/PJ./2000 :: PERSIAPAN PEMECAHAN ADMINISTRASI DAN SISTEM KOMPUTERISASI PADA KARIKPA, KPP DAN KP PBB DALAM RANGKA PERUBAHAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DJP (SERI REORG -2)]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.102000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 09/PJ.10/2000 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-SUDAN (SERI P3B NO. 28)]]
  * [[peraturan:sedp:36pj.432000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-36/PJ.43/2000 :: PENGGUNAAN STEMPEL TANDA TANGAN PADA BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26]]
  * [[peraturan:sedp:43pj.62000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-43/PJ.6/2000 :: SIKLUS KEGIATAN PENDATAAN, PENILAIAN DAN ADMINISTRASI PBB]]
  * [[peraturan:sedp:29pj.52000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 29/PJ.5/2000 :: DOKUMEN PERBANKAN YANG DIKENAKAN BEA MATERAI]]
  * [[peraturan:sedp:28pj.522000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 28/PJ.52/2000 :: PENGERTIAN JUMLAH SELURUH PENYERAHAN BARANG DAGANGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-06/PJ.52/2000 TANGGAL 2 MARET 2000 HAL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENGGANTIAN OBAT DI RUMAH SAKIT]]
  * [[peraturan:sedp:447pj.2000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 447/PJ./2000 :: SOSIALISASI DAN TINDAK LANJUT PENERAPAN VISI, MISI, STRATEGI, DAN NILAI ACUAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.102000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-06/PJ.10/2000 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-MONGOLIA (SERI P3B No. 25)]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.102000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.10/2000 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-TURKI (SERI P3B No. 26)]]
  * [[peraturan:sedp:08pj.102000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-08/PJ.10/2000 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-SEYCHELLES (SERI P3B NO. 27)]]
  * [[peraturan:sedp:52pj.142000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 52/PJ.14/2000 :: PENGENAAN SANKSI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 1980 TENTANG PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP PEGAWAI AKTIF YANG TIDAK MENGOSONGKAN/MENGEMBALIKAN RUMAH NEGARA]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.72000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 10/PJ.7/2000 :: PENEGASAN KEBIJAKSANAAN PEMERIKSAAN TAHUN 2000 (SERI PEMERIKSAAN 03-00)]]
  * [[peraturan:sedp:34pj.412000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 34/PJ.41/2000 :: PEMBERIAN REKOMENDASI TERHADAP MISI OLAHRAGA YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.752000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 09/PJ.75/2000 :: TATA CARA PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DAN PENYITAAN DI LUAR WILAYAH KERJA PEJABAT YANG BERWENANG MENERBITKAN SURAT PAKSA]]
  * [[peraturan:sedp:426pj.2000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 426/PJ./2000 :: PERSIAPAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN REORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SERI REORG-I)]]
  * [[peraturan:sedp:31pj.412000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 31/PJ.41/2000 :: PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI DALAM WILAYAH KERJASAMA EKONOMI SUB REGIONAL INDONESIA-AUSTRALIA (AIDA) KECUALI BALI, DAN ORANG PRIBADI WARGA NEGARA ASING YANG BEKERJA DI INDONESIA UNTUK KEPENTINGAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING]]
  * [[peraturan:sedp:32pj.412000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 32/PJ.41/2000 :: PENGKREDITAN PEMBAYARAN FISKAL LUAR NEGERI PERUSAHAAN YANG PENGENAAN PAJAKNYA BERDASAR ORDONANSI PAJAK PERSEROAN TAHUN 1925 DAN UNDANG-UNDANG PAJAK ATAS BUNGA, DIVIDEN DAN ROYALTI TAHUN 1970]]
  * [[peraturan:sedp:33pj.412000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 33/PJ.41/2000 :: MODEL PAKAIAN SERAGAM PETUGAS UNIT PELAKSANA FISKAL LUAR NEGERI]]
  * [[peraturan:sedp:27pj.512000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 27/PJ.51/2000 :: PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN/IMPOR HASIL TEMBAKAU]]
  * [[peraturan:sedp:26pj.532000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 26/PJ.53/2000 :: PENUNDAAN PEMBAYARAN PPN ATAS JASA PENCARIAN SUMBER DAN PEMBORAN MINYAK BUMI, GAS BUMI DAN PANAS BUMI]]
  * [[peraturan:sedp:29pj.412000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 29/PJ.41/2000 :: PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI]]
  * [[peraturan:sedp:30pj.412000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 30/PJ.41/2000 :: PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI DALAM KAWASAN KERJASAMA EKONOMI SUB REGIONAL ASEAN]]
  * [[peraturan:sedp:27pj.412000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 27/PJ.41/2000 :: PEMBAYARAN FISKAL LUAR NEGERI DAN TATA CARA PENGKREDITANNYA]]
  * [[peraturan:sedp:28pj.412000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 28/PJ.41/2000 :: PEDOMAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN FISKAL LUAR NEGERI]]
  * [[peraturan:sedp:25pj.512000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 25/PJ.51/2000 :: PENYEMPURNAAN LAMPIRAN 1 DENGAN 5 SE-18/PJ.51/2000 TANGGAL 22 JUNI 2000]]
  * [[peraturan:sedp:26pj.442000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-26/PJ.44/2000 :: TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL (SKF) NON BURSA]]
  * [[peraturan:sedp:24pj.512000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 24/PJ.51/2000 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KEDELAPAN PULUH EMPAT IKAPI) (PENYEMPURNAAN KE-37 SURAT EDARAN SERI PPN 8-95)]]
  * [[peraturan:sedp:25pj.432000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 25/PJ.43/2000 :: PERUBAHAN LAMPIRAN SE-05/PJ.43/2000 TANGGAL 22 MARET 2000]]
  * [[peraturan:sedp:08pj.752000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-08/PJ.75/2000 :: TATA CARA PENERBITAN ULANG SURAT TEGURAN, PENERBITAN SURAT PAKSA PENGGANTI, DAN PEMBETULAN ATAU PENGGANTIAN SURAT-SURAT DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:267pj.2000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 267/PJ./2000 :: RESTRUKTURISASI SISMIOP]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.102000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.10/2000 :: TATA CARA PELAKSANAAN KETENTUAN MENGENAI PERSETUJUAN BERSAMA BERDASARKAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) (SERI P3N NO. 24)]]
  * [[peraturan:sedp:146pj.1up.902000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 146/PJ.1/UP.90/2000 :: SURAT EDARAN PEMBUATAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN]]
  * [[peraturan:sedp:23pj.432000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 23/PJ.43/2000 :: PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26]]
  * [[peraturan:sedp:24pj.432000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 24/PJ.43/2000 :: PENEGASAN TENTANG PENGERTIAN FORCE MAJEURE DALAM SURAT EDARAN NOMOR SE-21/PJ.4/1995 TENTANG SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN PPh]]
  * [[peraturan:sedp:38pj.62000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 38/PJ.6/2000 :: PENYAMPAIAN KETENTUAN TENTANG NILAI JUAL KENA PAJAK DAN KETENTUAN TENTANG NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG MULAI BERLAKU PADA TANGGAL 1 JANUARI 2001]]
  * [[peraturan:sedp:128pj.1up.512000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 128/PJ.1/UP.51/2000 :: PENETAPAN HASIL PENATARAN PSK/PSL DAERAH LOKASI BALIKPAPAN, CIMAHI, SURABAYA DAN PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 1999/2000]]
  * [[peraturan:sedp:23pj.512000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 23/PJ.51/2000 :: PPN ATAS PENYERAHAN GULA PASIR MUSIM GILING 2000]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.102000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.10/2000 :: SURAT KETERANGAN DOMISILI (SKD) BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI AMERIKA SERIKAT YANG SEBAGAI PARTNER DALAM SUATU PARTNERSHIP AMERIKA]]
  * [[peraturan:sedp:213pj.2000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 213/PJ./2000 :: PENGUMUMAN NOMOR PENG 401/SP/2000 TENTANG PENYELESAIAN BANDING ATAS SENGKETA PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:212pj.2000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 212/PJ./2000 :: PENGANTAR SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 191/KMK.01/2000]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.332000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.33/2000 :: PENCABUTAN KETENTUAN ANGKA 8 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-04/PJ.33/1998 TANGGAL 30 APRIL 1998 DAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-18/PJ.33/1999 TANGGAL 26 AGUSTUS 1999]]
  * [[peraturan:sedp:22pj.512000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 22/PJ.51/2000 :: RALAT SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-17/PJ.51/1999 TANGGAL 2 NOPEMBER 1999]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.242000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.24/2000 :: PENGATURAN KEMBALI KODE JENIS PAJAK/MAP DAN KODE JENIS SETORAN]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.242000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.24/2000 :: PENYESUAIAN KODE NOTA PENGHITUNGAN DAN KODE KETETAPAN PER JENIS PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:20pj.512000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 20/PJ.51/2000 :: PELAPORAN PEMUNGUTAN PPN DAN PPn BM ATAS PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR]]
  * [[peraturan:sedp:21pj.512000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 21/PJ.51/2000 :: PPN DAN PPn BM DALAM TATA NIAGA KENDARAAN BERMOTOR]]
  * [[peraturan:sedp:19pj.522000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 19/PJ.52/2000 :: PENGAWASAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN ECERAN]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.72000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.7/2000 :: IMPLEMENTASI RENCANA DAN STRATEGI PEMERIKSAAN PAJAK (SERI PEMERIKSAAN 02-00)]]
  * [[peraturan:sedp:21pj.422000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 21/PJ.42/2000 :: PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 204/KMK.04/2000 TANGGAL 6 JUNI 2000]]
  * [[peraturan:sedp:22pj.422000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 22/PJ.42/2000 :: PERUBAHAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-05/PJ.42/1999 TANGGAL 11 FEBRUARI 1999 TENTANG PENGAKUAN PENGHASILAN ATAS PEMBEBASAN UTANG BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU]]
  * [[peraturan:sedp:20pj.422000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 20/PJ.42/2000 :: PERUBAHAN SE-07/PJ.42/2000 TANGGAL 13 APRIL 2000 TENTANG PENEGASAN LEBIH LANJUT PELAKSANAAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-08/PJ.42/1999 TANGGAL 25 FEBRUARI 1999]]
  * [[peraturan:sedp:182pj.2000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 182/PJ./2000 :: BPHTB ATAS PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN IBADAH DAN UNTUK KEGIATAN SOSIAL/PENDIDIKAN]]
  * [[peraturan:sedp:19pj.412000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 19/PJ.41/2000 :: PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI DALAM WILAYAH KERJASAMA EKONOMI SUB REGIONAL INDONESIA-AUSTRALIA (AIDA), KECUALI BALI, DAN ORANG PRIBADI WARGA NEGARA ASING YANG BEKERJA DI INDONESIA UNTUK KEPENTINGAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING]]
  * [[peraturan:sedp:28pj.62000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 28/PJ.6/2000 :: PENJELASAN TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.322000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.32/2000 :: PERLAKUAN PERPAJAKAN DI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET)]]
  * [[peraturan:sedp:18pj.512000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 18/PJ.51/2000 :: PENYEMPURNAAN PERTAMA ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-17/PJ.51/1999 TENTANG PENGENAAN PPn BM ATAS KENDARAAN BERMOTOR TERHITUNG MULAI 1 JULI 1999 (PENYEMPURNAAN KE-5 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 10 - 95)]]
  * [[peraturan:sedp:18pj.412000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 18/PJ.41/2000 :: PENGAMBILAN/PENYALURAN FORMULIR TANDA BUKTI PEMBAYARAN FISKAL LUAR NEGERI (TBPFLN) DAN FORMULIR SURAT KETERANGAN BEBAS FISKAL LUAR NEGERI (SKBFLN)]]
  * [[peraturan:sedp:17pj.432000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 17/PJ.43/2000 :: KEWAJIBAN MENGHITUNG, MEMOTONG, MENYETOR DAN MELAPORKAN PPh PASAL 21 DAN PASAL 26 YANG TERUTANG UNTUK SETIAP BULAN TAKWIM]]
  * [[peraturan:sedp:16pj.412000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 16/PJ.41/2000 :: PENINGKATAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LP2P DAN SPT TAHUNAN PPh ORANG PRIBADI PEGAWAI DJP PANGKAT GOLONGAN III/a KE ATAS]]
  * [[peraturan:sedp:17pj.512000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 17/PJ.51/2000 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KEDELAPAN PULUH TIGA IKAPI) ((PENYEMPURNAAN KE-36 SURAT EDARAN SERI PPN 8-95)]]
  * [[peraturan:sedp:16pj.522000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 16/PJ.52/2000 :: PENGAWASAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN ECERAN]]
  * [[peraturan:sedp:25pj.62000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 25/PJ.6/2000 :: PENGENAAAN PBB ATAS JALAN TOL TAHUN 2000]]
  * [[peraturan:sedp:15pj.512000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 15/PJ.51/2000 :: FORMULIR KETETAPAN PPN ATAS PENYERAHAN AKTIVA PASAL 16D UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1994]]
  * [[peraturan:sedp:14pj.532000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 14/PJ.53/2000 :: BEA METERAI ATAS EFEK DAN SEKUMPULAN EFEK DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN]]
  * [[peraturan:sedp:14pj.412000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 14/PJ.41/2000 :: BENTUK FORMULIR SURAT KETERANGAN BEBAS FISKAL LUAR NEGERI]]
  * [[peraturan:sedp:15pj.412000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 15/PJ.41/2000 :: PEMBEBASAN FISKAL LUAR NEGERI TERHADAP PILOT INDONESIA YANG BEKERJA DI MASKAPAI PENERBANGAN ASING DAN PELAUT INDONESIA YANG BEKERJA DI KAPAL BERBENDERA]]
  * [[peraturan:sedp:13pj.432000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 13/PJ.43/2000 :: KEWAJIBAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK ORANG ASING]]
  * [[peraturan:sedp:230pj.12000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 230/PJ.1/2000 :: PENEGASAN SE-104/PJ.1/2000 TANGGAL 20 MARET 2000]]
  * [[peraturan:sedp:12pj.432000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 12/PJ.43/2000 :: KEWAJIBAN PERPAJAKAN BENDAHARAWAN]]
  * [[peraturan:sedp:22pj.62000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 22/PJ.6/2000 :: PENERAPAN NPOPTKP DALAM PENGHITUNGAN BPHTB TERUTANG]]
  * [[peraturan:sedp:11pj.422000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 11/PJ.42/2000 :: PENEGASAN LEBIH LANJUT SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-08/PJ.42/2000 TANGGAL 18 APRIL 2000]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.332000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.33/2000 :: PENERBITAN SURAT TEGURAN]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.432000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 10/PJ.43/2000 :: PENGAWASAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN OTOMOTIF DI INDONESIAÃƒâ€šÃ‚Â&nbsp;]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.82000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.8/2000 :: PENYALAHGUNAAN NAMA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:42pj.152000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 42/PJ.15/2000 :: PERMINTAAN SUMBANGAN/BANTUAN MENGATASNAMAKAN OKNUM PEJABAT/PEGAWAI INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN KEUANGAN]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.10122000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.1012/2000 :: PENGHENTIAN P3B INDONESIA-BELANDA]]
  * [[peraturan:sedp:13pj.512000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 13/PJ.51/2000 :: PENEBUSAN STICKER LUNAS PPN DAN PELAYANANNYA]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.322000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.32/2000 :: PENEGASAN PPN ATAS JASA KEAGENAN (PENJUALAN TIKET)]]
  * [[peraturan:sedp:12pj.52000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 12/PJ.5/2000 :: PENYAMPAIAN PP NOMOR 24 TAHUN 2000, KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN, DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:11pj.5322000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 11/PJ.532/2000 :: PPN ATAS PAKET PROGRAM ACARA DI TELEVISI]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.412000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 09/PJ.41/2000 :: MODEL PAKAIAN SERAGAM PETUGAS UNIT PELAKSANA FISKAL LUAR NEGERI]]
  * [[peraturan:sedp:116pj.2000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 116/PJ./2000 :: PERBAIKAN DAN PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN SE-57/PJ.91/1999 TENTANG STRUKTUR DATA LAMPIRAN SPT MASA PPN YANG DILAPORKAN MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.712000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.71/2000 :: PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMERIKSA PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.92000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.9/2000 :: TATA CARA DAN PROSEDUR AWAL PELAKSANAAN PELAPORAN MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK]]
  * [[peraturan:sedp:08pj.422000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-08/PJ.42/2000 :: PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS LABA/RUGI SELISIH KURS ATAS PERKIRAAN HUTANG KEPADA KANTOR PUSAT BAGI BUT]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.522000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 10/PJ.52/2000 :: TAHAPAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PERLAKUAN PPN DAN PPn BM DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.752000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.75/2000 :: KEBIJAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.422000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.42/2000 :: PENEGASAN LEBIH LANJUT PELAKSANAAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-08/PJ.42/1999 TANGGAL 25 FEBRUARI 1999]]
  * [[peraturan:sedp:19pj.62000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 19/PJ.6/2000 :: PENYETORAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (BP-PBB)]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.72000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.7/2000 :: KEBIJAKSANAAN PEMERIKSAAN TAHUN 2000]]
  * [[peraturan:sedp:17pj.62000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 17/PJ.6/2000 :: PENGATURAN TATA CARA PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PBB DAN BIAYA PEMUNGUTAN PBB]]
  * [[peraturan:sedp:15pj.62000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 15/PJ.6/2000 :: PENERBITAN SURAT KUASA UMUM (SKU) UNTUK KABUPATEN/KOTA BARU]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.10122000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.1012/2000 :: PENEGASAN SE-05/PJ.64/1988 TANGGAL 23 JULI 1988 TENTANG PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-AUSTRIA]]
  * [[peraturan:sedp:80pj2000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 80/PJ/2000 :: PENEGASAN TENTANG KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-35/PJ/2000 TANGGAL 11 FEBRUARI 2000]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.5312000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-09/PJ.531/2000 :: PENGGUNAAN METODE Q.Q. PADA FAKTUR PAJAK STANDAR (REV 011/00)]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.1432000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.143/2000 :: OPTIMALISASI PENGADAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN DENGAN CARA TUKAR GULING/RUISLAG DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.432000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.43/2000 :: LAMPIRAN FORMULIR 1721-A2 PADA SPT TAHUNAN PPh ORANG PRIBADI BAGI PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI/POLRI DAN PEJABAT NEGARA]]
  * [[peraturan:sedp:14pj.62000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-14/PJ.6/2000 :: SIKLUS KEGIATAN PENDATAAN DAN PENILAIAN PBB]]
  * [[peraturan:sedp:18pj.2000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 18/PJ./2000 :: PENGATURAN TATA CARA PENGELOLAAN HASIL PENERIMAAN PBB DAN BIAYA PEMUNGUTAN PBB]]
  * [[peraturan:sedp:78pj.2000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 78/PJ./2000 :: PENGATURAN TATA CARA PENGELOLAAN HASIL PENERIMAAN PBB DAN BIAYA PEMUNGUTAN PBB]]
  * [[peraturan:sedp:13pj.62000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-13/PJ.6/2000 :: PETUNJUK PELAKSANAAN TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:12pj.62000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 12/PJ.6/2000 :: PENYAMPAIAN DUPAK DAN PENETAPAN PAK PEJABAT FUNGSIONAL PENILAI PBB]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.82000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.8/2000 :: PENYALAHGUNAAN NAMA WARTAWAN HARIAN UMUM SINAR PAGI]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.432000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.43/2000 :: PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM REGIONAL (UMR) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 1997]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.752000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.75/2000 :: PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:104pj.12000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 104/PJ.1/2000 :: PENGIRIMAN DOKUMEN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA KEPADA BEPEKA RI]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.752000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.75/2000 :: DAFTAR HARTA KEKAYAAN WAJIB PAJAK (WP)/PENANGGUNG PAJAK (PP) SEBAGAI LAMPIRAN LAPORAN PEMERIKSAAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.242000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.24/2000 :: RALAT ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-02/PJ.1/2000 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-108/PJ.1/1996 TENTANG BENTUK FORMULIR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN]]
  * [[peraturan:sedp:08pj.522000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-08/PJ.52/2000 :: PPN DAN PPn BM DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.432000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.43/2000 :: PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN ATAS WAJIB PAJAK YANG TELAH MENDAPAT IZIN PEMUSATAN PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 21]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.62000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 10/PJ.6/2000 :: PENETAPAN TINGKAT BUNGA DISKONTO UNTUK MENGHITUNG STANDAR INVESTASI TANAMAN PERKEBUNAN DAN STANDAR BIAYA PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.5332000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.533/2000 :: PELUNASAN BEA METERAI ATAS DOKUMEN YANG MASIH MENGGUNAKAN BENDA METERAI LAMA (DESAIN 1995) (REV 008/00)]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.522000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-06/PJ.52/2000 :: PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENGGANTIAN OBAT DI RUMAH SAKIT]]
  * [[peraturan:sedp:08pj.62000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-08/PJ.6/2000 :: PERMINTAAN DATA OBJEK PAJAK YANG ADA DI BAWAH PENGAWASAN BPPN YANG BELUM LUNAS PBB]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.62000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.6/2000 :: PETUNJUK OPERASI APLIKASI DBKB 2000 RILIS 2.0 DALAM RANGKA OTOMATISASI DAFTAR BIAYA KOMPONEN BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.532000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.53/2000 :: PPN ATAS PENYERAHAN MAKANAN DAN MINUMAN OLEH RESTAURAN]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.422000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.42/2000 :: PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PREMI ASURANSI YANG BERJANGKA WAKTU LEBIH DARI 1 (SATU) TAHUN]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.422000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.42/2000 :: PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS JASA MANAJEMEN DAN JASA KONSULTAN DI BIDANG MANAJEMEN]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.522000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.52/2000 :: PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MULTILEVEL MARKETING]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.752000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.75/2000 :: PELAKSANAAN PENGUMUMAN LELANG]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.82000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.8/2000 :: PEMASANGAN SPANDUK PERPAJAKAN DAN PELAYANAN SPT TAHUNAN PPh 1999]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.5332000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-03/PJ.533/2000 :: ANGKA "00" PADA MESIN TERAAN METERAI]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.62000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.6/2000 :: DATA OBJEK PBB MILIK PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.512000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.51/2000 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KEDELAPAN PULUH DUA IKAPI) (PENYEMPURNAAN KE-35 SURAT EDARAN SERI PPN 8-95)]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.62000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.6/2000 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-02/PJ/2000 TANGGAL 5 JANUARI 2000 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN DAN BENTUK SERTA FUNGSI SURAT SETORAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSB)]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.542000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.54/2000 :: PENEGASAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA INTERKONEKSI ANTAR PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI]]
  * [[peraturan:sedp:41pj2000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 41/PJ/2000 :: PENGANTAR KEP-35/PJ/2000 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.412000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.41/2000 :: PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN MEMBAYAR FISKAL LUAR NEGERI BAGI ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI DALAM KAWASAN KERJASAMA EKONOMI SUB REGIONAL ASEAN YANG MENERUSKAN PENERBANGAN KE LUAR NEGERI]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.62000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.6/2000 :: RALAT/PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 10/PJ.6/1999 TANGGAL 4 OKTOBER 1999 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.242000|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.24/2000 :: BENTUK FORMULIR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN]]
  * [[peraturan:sedp:55pj.421999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 55/PJ.42/1999 :: PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN YANG USAHA POKOKNYA MELAKUKAN TRANSAKSI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN (REV 003/00)]]
  * [[peraturan:sedp:56pj.421999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 56/PJ.42/1999 :: PERLAKUAN PPH PASAL 21 ATAS PEMBERIAN HADIAH SAHAM KEPADA PEGAWAI]]
  * [[peraturan:sedp:22pj.541999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 22/PJ.54/1999 :: PENGGUNAAN SISA FAKTUR PAJAK STANDAR YANG TERLANJUR DICETAK DENGAN SATUAN TAHUN 19...... DIGANTI DENGAN SATUAN TAHUN 20....]]
  * [[peraturan:sedp:21pj.5331999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 21/PJ.533/1999 :: METERAI TEMPEL DAN KERTAS METERAI TAHUN 2000 (REV 001/00)]]
  * [[peraturan:sedp:74pj.61999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 74/PJ.6/1999 :: PENETAPAN ANGKA KREDIT ASISTEN PENILAI PBB MUDA]]
  * [[peraturan:sedp:61pj.141999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 61/PJ.14/1999 :: PENGIRIMAN PAKET SPT TAHUNAN PPH]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.71999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 09/PJ.7/1999 :: ANTISIPASI KEGAGALAN KOMPUTER TAHUN 2000 PADA OTOMASI ADMINISTRASI PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK (CONTINGENCY PLAN Y2K)]]
  * [[peraturan:sedp:73pj.61999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 73/PJ.6/1999 :: TATA CARA PENGENAAN PBB SEKTOR KEHUTANAN]]
  * [[peraturan:sedp:72pj.61999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 72/PJ.6/1999 :: TATA CARA PERHITUNGAN STANDAR INVESTASI TANAMAN SEKTOR PERKEBUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:71pj.61999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 71/PJ.6/1999 :: SURAT PERTANGGUNG JAWABAN TAMBAHAN BANTUAN BIAYA OPERASIONAL TH 1999/2000]]
  * [[peraturan:sedp:70pj.61999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 70/PJ.6/1999 :: PEDOMAN PEMANFAATAN SERVER SISMIOP DI KANWIL DJP]]
  * [[peraturan:sedp:54pj.421999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 54/PJ.42/1999 :: PERUBAHAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-16/PJ.43/1997 TANGGAL 27 NOPEMBER 1997 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP SELISIH KURS VALUTA ASING DALAM TAHUN 1997]]
  * [[peraturan:sedp:69pj.61999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 69/PJ.6/1999 :: TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN SPPT-PBB TAHUN 2000]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.951999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.95/1999 :: PENANGANAN SURAT SETORAN PAJAK DALAM RANGKA IMPLEMENTASI SISTEM INTERNAL CHECK]]
  * [[peraturan:sedp:20pj.5311999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 20/PJ.531/1999 :: PENUNDAAN PEMBAYARAN PPN ATAS PENYERAHAN JASA PENCARIAN SUMBER DAN PEMBORAN MINYAK, GAS BUMI, DAN PANAS BUMI KEPADA KONTRAKTOR PRODUCTION SHARING (KPS) DI BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI DAN KONTRAKTOR KONTRAK OPERASI BERSAMA (KOB) DI BIDANG PANAS BUMI]]
  * [[peraturan:sedp:68pj.61999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 68/PJ.6/1999 :: PENEGASAN KESATUAN PENETAPAN DAN PENERIMAAN PBB SEKTOR PERTAMBANGAN PT INALUM]]
  * [[peraturan:sedp:67pj.61999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 67/PJ.6/1999 :: BAHAN PENYUSUNAN RENCANA PENERIMAAN PBB/BPHTB TAHUN ANGGARAN 2000/2001]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.91999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.9/1999 :: ANTISIPASI KEGAGALAN KOMPUTER TAHUN 2000 (CONTINGENCY PLAN Y2K)]]
  * [[peraturan:sedp:53pj.411999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 53/PJ.41/1999 :: PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh]]
  * [[peraturan:sedp:52pj.421999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 52/PJ.42/1999 :: PENILAIAN PERSEDIAAN BAGI WAJIB PAJAK PEDAGANG VALUTA ASING]]
  * [[peraturan:sedp:304pj.1999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 304/PJ./1999 :: PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:19pj.521999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 19/PJ.52/1999 :: PENYELESAIAN PERMOHONAN UNTUK PENETAPAN SUATU TEMPAT USAHA SEBAGAI TEMPAT TERUTANG PAJAKPERTAMBAHAN NILAI]]
  * [[peraturan:sedp:18pj.511999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 18/PJ.51/1999 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KEDELAPAN PULUH SATU IKAPI) (PENYEMPURNAAN KE-34 SURAT EDARAN SERI PPN 8-95)]]
  * [[peraturan:sedp:51pj.451999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 51/PJ.45/1999 :: PERCEPATAN PENYELESAIAN KEBERATAN]]
  * [[peraturan:sedp:17pj.511999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 17/PJ.51/1999 :: PENGENAAN PPn BM ATAS KENDARAAN BERMOTOR TERHITUNG MULAI 1 JULI 1999 (PENYEMPURNAAN KE-2 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 10-95)]]
  * [[peraturan:sedp:66pj.61999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 66/PJ.6/1999 :: EVALUASI PENERIMAAN PBB DAN BPHTB TAHUN ANGGARAN 1999/2000 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (9 APRIL S/D SEPTEMBER 1999)]]
  * [[peraturan:sedp:65pj.61999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 65/PJ.6/1999 :: PERUBAHAN JADUAL PELATIHAN APLIKASI SISMIOP RILIS 8.0 DALAM RANGKA PENANGGULANGAN MASALAH KOMPUTER TAHUN 2000 (Y2K) DAN PEMANTAUAN/PEMANTAPAN JADUAL KEGIATAN PENDATAAN/PENILAIAN TAHAP II]]
  * [[peraturan:sedp:726pj.11999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 726/PJ.1/1999 :: PENOMORAN STP BUNGA PENAGIHAN DAN PEMBUATAN DAFTAR PENGANTAR KEPUTUSAN PENGURANGAN]]
  * [[peraturan:sedp:356pj.3321999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 356/PJ.332/1999 :: PEMBERIAN IMBALAN BUNGA]]
  * [[peraturan:sedp:11pj.241999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 11/PJ.24/1999 :: PENYEMPURNAAN PENGISIAN NOTA PERHITUNGAN PPN (KP.PPN/NP-95)]]
  * [[peraturan:sedp:50pj.431999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 50/PJ.43/1999 :: PERUBAHAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 16/PJ.43/1998 TANGGAL 4 JUNI 1998 TENTANG PETUNJUK PEMUNGUTAN PPh PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN, SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA]]
  * [[peraturan:sedp:64pj.61999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 64/PJ.6/1999 :: PENYAMPAIAN COPY SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NO. SE-19/PJ.32/1999]]
  * [[peraturan:sedp:49pj.411999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 49/PJ.41/1999 :: PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN FISKAL LUAR NEGERI BAGI ANAK-ANAK YANG BERUSIA TIDAK LEBIH DARI 12 (DUA BELAS) TAHUN]]
  * [[peraturan:sedp:48pj.421999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-48/PJ.42/1999 :: PENGHITUNGAN ANGSURAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN BAGI WAJIB PAJAK YANG BERUSAHA DALAM BIDANG PENAMBANGAN UMUM DALAM RANGKA KONTRAK KARYA YANG PENGENAAN PAJAKNYA BERDASARKAN ORDONANSI PAJAK PERSEROAN 1925]]
  * [[peraturan:sedp:63pj.61999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 63/PJ.6/1999 :: PENYEMPURNAAN BLANKO STTS]]
  * [[peraturan:sedp:62pj.61999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 62/PJ.6/1999 :: PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN OTOMATISASI DAFTAR BIAYA KOMPONEN BANGUNAN (DBKB)]]
  * [[peraturan:sedp:19pj.321999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 19/PJ.32/1999 :: PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET)]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.91999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.9/1999 :: PEREKAMAN TANGGAL BAYAR SSP LEMBAR 2 DAN SSP LEMBAR 3]]
  * [[peraturan:sedp:46pj.411999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 46/PJ.41/1999 :: PENGAWASAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH BENDAHARAWAN PEMERINTAH DAN BUMN/BUMD]]
  * [[peraturan:sedp:47pj.421999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 47/PJ.42/1999 :: PENERUSAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN R.I. NOMOR 450/KMK.04/1999 TANGGAL 9 SEPTEMBER 1999]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.241999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 10/PJ.24/1999 :: KONFIRMASI SETORAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:45pj.421999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-45/PJ.42/1999 :: PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DALAM BAHASA ASING DAN MATA UANG SELAIN RUPIAH]]
  * [[peraturan:sedp:44pj.421999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 44/PJ.42/1999 :: PENJELASAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-24/PJ.42/1999 TANGGAL 31 MARET 1999]]
  * [[peraturan:sedp:61pj.61999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 61/PJ.6/1999 :: PELATIHAN APLIKASI SISMIOP RILIS 8.0 DALAM RANGKA PENANGGULANGAN MASALAH KOMPUTER TAHUN 2000 (Y2K) DAN PEMANTAUAN/PEMANTAPAN JADWAL KEGIATAN PENDATAAN/PENILAIAN]]
  * [[peraturan:sedp:60pj.61999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 60/PJ.6/1999 :: BLANKO SPPT, STTS DAN DHKP]]
  * [[peraturan:sedp:43pj.411999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 43/PJ.41/1999 :: PENGECUALIAN DARI PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI DALAM KAWASAN KERJASAMA EKONOMI SUB REGIONAL ASEAN]]
  * [[peraturan:sedp:59pj.61999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 59/PJ.6/1999 :: PEMBETULAN RENCANA PENERIMAAN PBB DAN BPHTB TAHUN ANGGARAN 1999/2000 KANWIL III DAN VII DJP]]
  * [[peraturan:sedp:58pj.61999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 58/PJ.6/1999 :: PELAYANAN DATA NIR DAN/ATAU NJOP]]
  * [[peraturan:sedp:42pj.421999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 42/PJ.42/1999 :: PERUBAHAN LAMPIRAN II.a DAN II.b SE-21/PJ.42/1999 TENTANG PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN ATAU PEMEKARAN USAHA]]
  * [[peraturan:sedp:41pj.431999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 41/PJ.43/1999 :: PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN UNTUK USAHA INDUSTRI TERTENTU SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1996]]
  * [[peraturan:sedp:40pj.431999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 40/PJ.43/1999 :: KELEBIHAN PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPh PASAL 21]]
  * [[peraturan:sedp:11pj.10131999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 11/PJ.1013/1999 :: PENGGABUNGAN ANTARA JEXIM DAN OECF (SERI P3B NOMOR 16)]]
  * [[peraturan:sedp:39pj.431999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 39/PJ.43/1999 :: PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN MULTILEVEL MARKETING]]
  * [[peraturan:sedp:38pj.421999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 38/PJ.42/1999 :: PENELITIAN TRANSAKSI PENGALIHAN SAHAM BADAN-BADAN USAHA YANG TIDAK DILAKUKAN DI BURSA]]
  * [[peraturan:sedp:16pj.511999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 16/PJ.51/1999 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KEDELAPAN PULUH IKAPI) (PENYEMPURNAAN KE-33 SURAT EDARAN SERI PPN 8-95)]]
  * [[peraturan:sedp:57pj.61999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 57/PJ.6/1999 :: INVENTARISASI PETUGAS OPERATOR CONSOLE]]
  * [[peraturan:sedp:56pj.61999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 56/PJ.6/1999 :: PENYAMPAIAN LAPORAN BULANAN PENERIMAAN PBB (KPL.KPPBB.6.2.96)]]
  * [[peraturan:sedp:37pj.431999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 37/PJ.43/1999 :: PERLAKUAN PERPAJAKAN TERHADAP UANG PESANGON YANG DIALIHKAN KEPADA YAYASAN DANA TAUNGAN PESANGON TENAGA KERJA]]
  * [[peraturan:sedp:54pj.61999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 54/PJ.6/1999 :: PERSYARATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MENJADI PEJABAT FUNGSIONAL PENILAI PBB]]
  * [[peraturan:sedp:55pj.61999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 55/PJ.6/1999 :: PETUNJUK TEKNIS ANALISIS PENENTUAN NIR]]
  * [[peraturan:sedp:15pj.51999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 15/PJ.5/1999 :: TATA CARA PEMBERIAN PPN DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN KAPAL, PESAWAT UDARA, KERETA API, SERTA SUKU CADANG DAN PERALATAN UNTUK PERBAIKAN/PEMELIHARAANNYA]]
  * [[peraturan:sedp:215pj.1999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 215/PJ./1999 :: PENCETAKAN FORMULIR 1721 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:18pj.331999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 18/PJ.33/1999 :: PENEGASAN TENTANG PENANGANAN SPT TAHUNAN PPh SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-04/PJ.33/1998 TANGGAL 30 APRIL 1998 DAN SE-10/PJ.24/1998 TANGGAL 1 JULI 1998Ãƒâ€šÃ‚Â&nbsp;]]
  * [[peraturan:sedp:36pj.411999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 36/PJ.41/1999 :: PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI]]
  * [[peraturan:sedp:52pj.61999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 52/PJ.6/1999 :: LAPORAN BULANAN PENERIMAAN PBB (KPL.KPPBB.6.2) DAN LAPORAN TRIWULANAN RESTITUSI DAN KOMPENSASI BPHTB]]
  * [[peraturan:sedp:53pj.61999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 53/PJ.6/1999 :: KELENGKAPAN DATA PENDUKUNG PENYELESAIAN KEBERATAN PBB]]
  * [[peraturan:sedp:35pj.431999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 35/PJ.43/1999 :: PENEGASAN TENTANG PELAKSANAAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS DANA PENSIUN YANG DIALIHKAN KEPADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA DENGAN CARA MEMBELI ANUITAS SEUMUR HIDUP]]
  * [[peraturan:sedp:34pj.451999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 34/PJ.45/1999 :: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-205/PJ./1999 TANGGAL 18 AGUSTUS 1999]]
  * [[peraturan:sedp:51pj.61999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 51/PJ.6/1999 :: TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI TUNGGAKAN PBB]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.241999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 09/PJ.24/1999 :: PENGGUNAAN ROTOTYPE UNTUK PENERIMAAN SSPÃƒâ€šÃ‚Â&nbsp;]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.71999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-06/PJ.7/1999 :: PERLAKUAN DAN PENDEKATAN PEMERIKSAAN TERHADAP GOLONGAN WAJIB PAJAK, SERTA PENERAPAN TEKNIK SAMPLING DALAM PEMERIKSAAN PAJAK (SERI PEMERIKSAAN 02-99)]]
  * [[peraturan:sedp:50pj.61999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 50/PJ.6/1999 :: EVALUASI PENERIMAAN PBB DAN BPHTB TAHUN 1999/2000 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I]]
  * [[peraturan:sedp:49pj.61999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 49/PJ.6/1999 :: PENEGASAN TENTANG PENGERTIAN HASIL BERSIH SEBAGAIMANA DIATUR DALAM SE-23/PJ.6/1999 TANGGAL 23 APRIL 1999 UNTUK PENGENAAN PBB SEKTOR KEHUTANAN]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.751999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.75/1999 :: PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DI LUAR WILAYAH KERJA PEJABAT YANG BERWENANG MENERBITKAN SURAT PAKSA]]
  * [[peraturan:sedp:33pj.431999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 33/PJ.43/1999 :: PENGANTAR DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-172/PJ./1999]]
  * [[peraturan:sedp:47pj.61999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-47/PJ.6/1999 :: PENYEMPURNAAN TATA CARA PENGENAAN PBB SEKTOR PERTAMBANGAN NON MIGAS SELAIN PERTAMBANGAN ENERGI PANAS BUMI DAN GALIAN C SEBAGAIMANA DIATUR DENGAN SURAT EDARAN NOMOR : SE-26/PJ.6/1999]]
  * [[peraturan:sedp:48pj.61999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 48/PJ.6/1999 :: PEMBETULAN RENCANA PENERIMAAN PBB DAN BPHTB TAHUN ANGGARAN 1999/2000 KANWIL I, III, VII, VIII, XIV, XV DJP]]
  * [[peraturan:sedp:46pj.61999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 46/PJ.6/1999 :: RALAT SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-35/PJ.6/1999 TANGGAL 2 JUNI 1999]]
  * [[peraturan:sedp:31pj.411999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 31/PJ.41/1999 :: PENGKREDITAN PEMBAYARAN FISKAL LUAR NEGERI BAGI PERUSAHAAN YANG PENGENAAN PAJAKNYA BERDASARKAN ORDONANSI PAJAK PERSEROAN TAHUN 1925 DAN UNDANG-UNDANG PAJAK ATAS BUNGA DIVIDEN DAN ROYALTY TAHUN 1970]]
  * [[peraturan:sedp:32pj.431999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 32/PJ.43/1999 :: PENGKREDITAN PPH PASAL 22 IMPOR YANG DITUNDA PELUNASANNYA]]
  * [[peraturan:sedp:30pj.421999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 30/PJ.42/1999 :: PENEGASAN ATAS LAPORAN KEUANGAN WAJIB PAJAK YANG HARUS DIAUDIT OLEH AKUNTAN PUBLIK SEHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN SE-21/PJ.42/1999 TENTANG PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN ATAU PEMEKARAN USAHA]]
  * [[peraturan:sedp:45pj.61999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 45/PJ.6/1999 :: INVENTARISASI OBYEK PAJAK PBB BANK BEKU OPERASI (BBO) DAN BANK BEKU KEGIATAN USAHA (BBKU)]]
  * [[peraturan:sedp:44pj.61999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 44/PJ.6/1999 :: DATA TUNGGAKAN SEKTOR PERKEBUNAN, PERHUTANAN DAN PERTAMBANGAN (NON MIGAS)]]
  * [[peraturan:sedp:43pj.61999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 43/PJ.6/1999 :: HASIL RAPAT KOORDINASI REGIONAL TIM INTENSIFIKASI PBB DAN BPHTB]]
  * [[peraturan:sedp:14pj.541999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 14/PJ.54/1999 :: PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS UPAH/JASA PENGOLAHAN DAN TUKAR MENUKAR BARANG HASIL PRODUKSI]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.10111999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 10/PJ.1011/1999 :: PENEGASAN MENGENAI PERLAKUAN PENYUSUTAN AKTIVA BERWUJUD DAN AMORTISASI AKTIVA TAK BERWUJUD YANG DIMILIKI DAN DIGUNAKAN OLEH KONTRAKTOR YANG MELAKUKAN KEGIATAN EKSPLORASI MAUPUN EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI DI WILAYAH KERJASAMA ZONA A CELAH TIMOR (SERI P3B NOMOR15)]]
  * [[peraturan:sedp:29pj.441999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 29/PJ.44/1999 :: MASA BERLAKUNYA SURAT KETERANGAN FISKAL]]
  * [[peraturan:sedp:42pj.61999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 42/PJ.6/1999 :: USULAN CALON PESERTA TES SELEKSI PROGRAM ALIH JALUR TEKNIK GEODESI UGM]]
  * [[peraturan:sedp:28pj.421999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 28/PJ.42/1999 :: PENJELASAN LEBIH LANJUT MENGENAI PELAKSANAAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-44/PJ.42/1998 TANGGAL 30 DESEMBER 1998 DAN NOMOR SE-08/PJ.42/1999 TANGGAL 25 FEBRUARI 1999]]
  * [[peraturan:sedp:41pj.61999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 41/PJ.6/1999 :: PENYEMPURNAAN SE-19/PJ.6/1999 TENTANG PEMBAYARAN BPHTB YANG PENGURANGANNYA DIHITUNG SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:17pj.321999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 17/PJ.32/1999 :: PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET) PULAU NATUNA]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.751999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.75/1999 :: KEBIJAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:13pj.511999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 13/PJ.51/1999 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KETUJUH PULUH SEMBILAN IKAPI) (PENYEMPURNAAN KE-32 SURAT EDARAN SERI PPN 8-95)]]
  * [[peraturan:sedp:40pj.61999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 40/PJ.6/1999 :: PENGENAAN PBB ATAS JALAN TOL TAHUN 1999]]
  * [[peraturan:sedp:26pj.421999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-26/PJ.42/1999 :: PERLAKUAN PERPAJAKAN BAGI PARTAI POLITIK]]
  * [[peraturan:sedp:27pj.421999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 27/PJ.42/1999 :: PENGAKUAN PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HARTA/AGUNAN BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU]]
  * [[peraturan:sedp:39pj.61999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 39/PJ.6/1999 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PENGENAAN PBB ATAS PT. (PERSERO) PELABUHAN]]
  * [[peraturan:sedp:25pj.431999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 25/PJ.43/1999 :: PENETAPAN BENTUK STANDAR SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMUSATAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPh PASAL 21]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.921999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.92/1999 :: TRANSFER DAN KONFIRMASI DATA PADA KPP DENGAN MEDIA VSAT]]
  * [[peraturan:sedp:37pj.61999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 37/PJ.6/1999 :: KOORDINASI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BPHTB DENGAN KANTOR PERTANAHAN/BADAN PERTANAHAN NASIONAL]]
  * [[peraturan:sedp:38pj.61999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 38/PJ.6/1999 :: PEMBUATAN DATA USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT (DUPAK)]]
  * [[peraturan:sedp:36pj.61999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 36/PJ.6/1999 :: REALISASI PENERIMAAN PBB TAHUN 1998/1999 SAMPAI DENGAN BULAN MARET 1999]]
  * [[peraturan:sedp:35pj.61999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-35/PJ.6/1999 :: PENYEMPURNAAN PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN OBJEK DAN SUBJEK PBB DALAM RANGKA PEMBENTUKAN DAN ATAU PEMELIHARAAN BASIS DATA SISMIOP]]
  * [[peraturan:sedp:24pj.421999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 24/PJ.42/1999 :: TATA CARA PEMROSESAN PEMBERITAHUAN/PERMOHONAN WAJIB PAJAK YANG WAJIB DISELESAIKAN DALAM JANGKA WAKTU 30 (TIGA PULUH) HARI ATAU 1 (SATU) BULAN]]
  * [[peraturan:sedp:11pj.521999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 11/PJ.52/1999 :: RALAT SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-03/PJ.52/1999 TANGGAL 8 APRIL 1998]]
  * [[peraturan:sedp:12pj.541999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 12/PJ.54/1999 :: SAAT TERUTANGNYA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERUTANG ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN]]
  * [[peraturan:sedp:32pj.61999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 32/PJ.6/1999 :: REVISI SURAT DIRJEN PAJAK NO. 520/PJ.6/1999 TENTANG PENATARAN BPHTB/ALK]]
  * [[peraturan:sedp:22pj.421999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 22/PJ.42/1999 :: PERLAKUAN PPh ATAS BIAYA BUNGA DAN BIAYA OVERHEAD DALAM MASA KONSTRUKSI]]
  * [[peraturan:sedp:23pj.421999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 23/PJ.42/1999 :: BUKU PANDUAN TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN]]
  * [[peraturan:sedp:21pj.421999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 21/PJ.42/1999 :: PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.511999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 10/PJ.51/1999 :: PPN ATAS PENYERAHAN GULA PASIR MUSIM GILING 1999]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.5311999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 09/PJ.531/1999 :: BATASAN RUMAH MURAH YANG PPN-NYA DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH (PENYEMPURNAAN SE-20/PJ.51/1997)]]
  * [[peraturan:sedp:08pj.5321999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 08/PJ.532/1999 :: PPN ATAS JASA KEPELABUHANAN UNTUK KAPAL JALUR PELAYARAN INTERNASIONAL]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.5331999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.533/1999 :: PELIMPAHAN WEWENANG MENERBITKAN SURAT IJIN PENCETAKAN TANDA LUNAS BEA METERAI ATAS KUITANSI REKENING LISTRIK]]
  * [[peraturan:sedp:31pj.61999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 31/PJ.6/1999 :: PENEGASAN TATA CARA PENGHITUNGAN BPHTB KARENA PEMBERIAN HAK BARU DILUAR PELEPASAN HAK YANG DIATASNYA TERDAPAT BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.511999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.51/1999 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KETUJUH PULUH DELAPAN IKAPI) (PENYEMPURNAAN KE-31 SURAT EDARAN SERI PPN 8-95)]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.81999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.8/1999 :: PENYALAHGUNAAN NAMA DIRJEN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:30pj.61999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 30/PJ.6/1999 :: PENJELASAN PENGENAAN PBB SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN DAN PENYEMPURNAAN TATA CARA PENGENAAN PBB SEKTOR PERKEBUNAN, SERTA USAHA BIDANG PERIKANAN]]
  * [[peraturan:sedp:20pj.411999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 20/PJ.41/1999 :: FORMULIR LP2P TAHUN 1999]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.521999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.52/1999 :: PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132/KMK.04/1999 TANGGAL 8 APRIL 1999 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK YANG DIBEBASKAN DARI PUNGUTAN BEA MASUK]]
  * [[peraturan:sedp:28pj.61999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 28/PJ.6/1999 :: ALOKASI BO UNTUK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 1999/2000]]
  * [[peraturan:sedp:29pj.61999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 29/PJ.6/1999 :: GARANSI BARANG]]
  * [[peraturan:sedp:19pj.421999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 19/PJ.42/1999 :: LAPORAN PEMERIKSAAN ATAS NERACA PENYESUAIAN DALAM RANGKA PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN]]
  * [[peraturan:sedp:16pj.331999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 16/PJ.33/1999 :: PENGIRIMAN SALINAN RESMI PUTUSAN BPSP]]
  * [[peraturan:sedp:98pj.1999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 98/PJ./1999 :: PENYELENGGARAAN SELEKSI UNIT KERJA/KANTOR PELAYANAN PERCONTOHAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:18pj.421999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 18/PJ.42/1999 :: PENEGASAN LEBIH LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 130/KMK.04/1998 TANGGAL 27 FEBRUARI 1998]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.71999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-03/PJ.7/1999 :: KEBIJAKSANAAN DAN RENCANA PEMERIKSAAN TAHUN 1999 (SERI PEMERIKSAAN 01-99)]]
  * [[peraturan:sedp:57pj.911999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 57/PJ.91/1999 :: PENEGASAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN MEDIA ELEKTRONIK SEBAGAI LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPN]]
  * [[peraturan:sedp:21pj.61999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 21/PJ.6/1999 :: PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK NO. KEP-16/PJ.6/1998 TANGGAL 30 DESEMBER 1998 KHUSUS UNTUK PENGENAAN PBB SEKTOR PERKEBUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:22pj.61999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 22/PJ.6/1999 :: PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK NO. KEP-16/PJ.6/1998 TANGGAL 30 DESEMBER 1998 KHUSUS UNTUK PENGENAAN PBB BIDANG USAHA PERIKANAN]]
  * [[peraturan:sedp:23pj.61999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 23/PJ.6/1999 :: PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK NO. KEP-16/PJ.6/1998 TANGGAL 30 DESEMBER 1998 KHUSUS UNTUK PENGENAAN PBB SEKTOR KEHUTANAN]]
  * [[peraturan:sedp:24pj.61999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 24/PJ.6/1999 :: PETUNJUK PENGENAAN PBB SEKTOR PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI]]
  * [[peraturan:sedp:25pj.61999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 25/PJ.6/1999 :: PETUNJUK PENGENAAN PBB SEKTOR PERTAMBANGAN ENERGI PANAS BUMI]]
  * [[peraturan:sedp:26pj.61999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-26/PJ.6/1999 :: PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK NO. KEP-16/PJ.6/1998 TANGGAL 30 DESEMBER 1998 KHUSUS UNTUK PENGENAAN PBB SEKTOR PERTAMBANGAN NON MIGAS SELAIN PERTAMBANGAN ENERGI PANAS BUMI DAN GALIAN C]]
  * [[peraturan:sedp:27pj.61999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-27/PJ.6/1999 :: PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK NO. KEP-16/PJ.6/1998 TANGGAL 30 DESEMBER 1998 KHUSUS UNTUK PENGENAAN PBB SEKTOR PERTAMBANGAN NON MIGAS GALIAN C]]
  * [[peraturan:sedp:17pj.411999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-17/PJ.41/1999 :: PENGURANGAN BESARNYA PAJAK PENGHASILAN PASAL 25]]
  * [[peraturan:sedp:20pj.61999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 20/PJ.6/1999 :: PENJELASAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-01/PJ.6/1999 TANGGAL 6 JANUARI 1999]]
  * [[peraturan:sedp:08pj.241999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 08/PJ.24/1999 :: PERMINTAAN KONFIRMASI SETORAN PAJAK YANG DITERIMA OLEH BANK YANG TELAH DILIKUIDASI/BEKU OPERASI]]
  * [[peraturan:sedp:19pj.61999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 19/PJ.6/1999 :: PEMBAYARAN BPHTB YANG PENGURANGANNYA DIHITUNG SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.511999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.51/1999 :: PPN BUKU PELAJARAN YANG DITANGGUNG PEMERINTAH]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.241999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.24/1999 :: PENGAMANAN SSP]]
  * [[peraturan:sedp:15pj.321999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 15/PJ.32/1999 :: PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET) BIAK]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.521999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.52/1999 :: TATA CARA PEMBERIAN PPN DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU (PENYEMPURNAAN SE-13/PJ.51/1998)]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.511999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.51/1999 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KETUJUH PULUH TUJUH IKAPI) (PENYEMPURNAAN KE-30 SURAT EDARAN SERI PPN 8-95)]]
  * [[peraturan:sedp:16pj.431999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 16/PJ.43/1999 :: PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENJUALAN BARANG ATAU PEMBERIAN KREDIT DENGAN FASILITAS KHUSUS YANG DIBERIKAN OLEH PERUSAHAAN KEPADA KARYAWANNYA]]
  * [[peraturan:sedp:18pj.61999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 18/PJ.6/1999 :: PERUBAHAN RINCIAN RENCANA PENERIMAAN PBB DAN BPHTB TAHUN 1999/2000]]
  * [[peraturan:sedp:15pj.421999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 15/PJ.42/1999 :: PERUBAHAN/RALAT ATAS BUKU PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK BADAN]]
  * [[peraturan:sedp:17pj.61998-2|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 17/PJ.6/1998-2 :: RALAT LAMPIRAN I DAN II KEP.MENKO WASPAN NO.30/KEP/MK.WASPAN/8/1998, KOLOM 5 PADA : 1. UNSUR/SUB UNSUR II.6.c.1 DAN 2 2. UNSUR/SUB UNSUR II.4.2]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.10111999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 09/PJ.1011/1999 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI - SURIAH (SERI P3B NO. 14)]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.241999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.24/1999 :: FORMULIR SPMKP DAN SPMIB TAHUN ANGGARAN 1999/2000]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.10131999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.1013/1999 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-AFRIKA SELATAN (SERI P3B NO. 12)]]
  * [[peraturan:sedp:08pj.10131999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 08/PJ.1013/1999 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PROTOKOL YANG MENGUBAH PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-KANADA (SERI P3B NO. 13)]]
  * [[peraturan:sedp:14pj.431999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 14/PJ.43/1999 :: PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM REGIONAL (UMR) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 1997]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.241999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.24/1999 :: PENEGASAN PENGADMINISTRASIAN SSP]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.10111999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.1011/1999 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã¢â‚¬Å“ KUWAIT (SERI P3B NO. 10)]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.10111999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.1011/1999 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI ÃƒÂ¢Ã¢â€šÂ¬Ã¢â‚¬Å“ YORDANIA (SERI P3B NO. 11)]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.10131999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.1013/1999 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI - MAURITIUS (SERI P3B NO. 9)]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.321999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.32/1999 :: PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET) SABANG]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.321999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.32/1999 :: PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET) BUTON, KOLAKA, DAN KENDARI]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.321999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.32/1999 :: PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET) DAERAH ALIRAN SUNGAI KAHAYAN, KAPUAS, DAN BARITO]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.321999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.32/1999 :: PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET) BETANO, NATARBORA, DAN VIQUEQUE]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.321999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.32/1999 :: PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET) BATUI]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.321999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.32/1999 :: PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET) MBAY]]
  * [[peraturan:sedp:08pj.321999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 08/PJ.32/1999 :: PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET) MANADO-BITUNG]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.321999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 09/PJ.32/1999 :: PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET) SANGGAU]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.321999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 10/PJ.32/1999 :: PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET) SAMARINDA, SANGA-SANGA, MUARA JAWA, DAN BALIKPAPAN]]
  * [[peraturan:sedp:11pj.321999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 11/PJ.32/1999 :: PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET) BATULICIN]]
  * [[peraturan:sedp:12pj.321999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 12/PJ.32/1999 :: PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET) PARE-PARE]]
  * [[peraturan:sedp:13pj.321999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 13/PJ.32/1999 :: PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET) SERAM]]
  * [[peraturan:sedp:14pj.321999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 14/PJ.32/1999 :: PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET) BIMA]]
  * [[peraturan:sedp:51pj.1999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 51/PJ./1999 :: PEMANFAATAN HOMEPAGE DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.81999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.8/1999 :: MEMPUBLIKASIKAN PENGUMUMAN KEPALA PUSAT PENYULUHAN PERPAJAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:13pj.431999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 13/PJ.43/1999 :: PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS STOCK OPTION]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.81999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.8/1999 :: PEMASANGAN SPANDUK MENGENAI FISKAL LUAR NEGERI]]
  * [[peraturan:sedp:12pj.421999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 12/PJ.42/1999 :: PERBAIKAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-35/PJ.42/1998 TANGGAL 13 NOPEMBER 1998 TENTANG PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA]]
  * [[peraturan:sedp:11pj.431999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 11/PJ.43/1999 :: RALAT ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP -281/PJ./1998 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI]]
  * [[peraturan:sedp:39pj.1up.901999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 39/PJ.1/UP.90/1999 :: PERUBAHAN BATAS WAKTU PELAKSANAAN TUGAS BAGI PARA PEGAWAI YANG DITEMPATKAN DI LUAR WILAYAH DKI JAKARTA SESUAI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-42/PJ.1/UP.53/1999]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.81999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.8/1999 :: MEMPUBLIKASIKAN PENGUMUMAN KEPALA PUSAT PENYULUHAN PERPAJAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.81999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.8/1999 :: PENYALAHGUNAAN NAMA DIRJEN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:16pj.61999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 16/PJ.6/1999 :: PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:46pj.1999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 46/PJ./1999 :: PELAYANAN PENERIMAAN SPT TAHUNAN PPh TAHUN 1998 PADA HARI LIBUR DALAM BULAN MARET 1999]]
  * [[peraturan:sedp:14pj.61999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 14/PJ.6/1999 :: PELATIHAN OPERATOR CONSOLE]]
  * [[peraturan:sedp:15pj.61999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 15/PJ.6/1999 :: RINCIAN RENCANA PENERIMAAN PBB DAN BPHTB TAHUN 1999/2000]]
  * [[peraturan:sedp:12pj.61999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 12/PJ.6/1999 :: BANTUAN FORMULIR SPPT/STTS, DHKP & RIBBON PRINTER]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.241999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.24/1999 :: FORMULIR-FORMULIR KETETAPAN PPh FINAL DAN PPN ATAS IMPOR, PPN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN, PPN PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN, PPN PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PEMUNGUT PAJAK, PPN ATAS JASA MEMBANGUN SENDIRI SERTA PPn BM ATAS IMPOR DAN PPn BM PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PEMUNGUT PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.241999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.24/1999 :: PERBAIKAN ATAS KESALAHAN CETAK FORMULIR STP PPN/PPn BM DAN NOTA PENGHITUNGAN PPN/PPn BM]]
  * [[peraturan:sedp:11pj.61999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 11/PJ.6/1999 :: PERPANJANGAN PKS PENERIMAAN SETORAN PBB]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.131999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.13/1999 :: SPJ-TKPKN TAHUN ANGGARAN 1998/1999]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.421999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.42/1999 :: PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PPh SEBAGAI PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1996]]
  * [[peraturan:sedp:08pj.421999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 08/PJ.42/1999 :: PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 130/KMK.04/1998 TANGGAL 27 FEBRUARI 1998]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.421999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 09/PJ.42/1999 :: PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 68/KMK.04/1999 TANGGAL 16 FEBRUARI 1999]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.431999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 10/PJ.43/1999 :: BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL ATAS JASA PELAYARAN DAN/ATAU PENERBANGAN LUAR NEGERI DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM Q.Q]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.61999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 10/PJ.6/1999 :: CARA PENGHITUNGAN BPHTB KARENA PEMBERIAN HAK BARU DI LUAR PELEPASAN HAK YANG DI ATASNYA TERDAPAT BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.5311999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.531/1999 :: PPN ATAS JASA ANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) (SERI PPN 44-95)]]
  * [[peraturan:sedp:2pj.71999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 2/PJ.7/1999 :: INVENTARISASI PETUGAS PEMERIKSA PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.441999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.44/1999 :: PENEGASAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-16/PJ.44/1992 TANGGAL 12 MEI 1992 TENTANG PEMBAGIAN BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN TANTIEM]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.61999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 09/PJ.6/1999 :: PELAKSANAAN UJI PETIK NJOP PAJAK BUMI DAN BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.421999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.42/1999 :: PENGAKUAN PENGHASILAN ATAS PEMBEBASAN UTANG BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.61999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.6/1999 :: RENCANA PENERIMAAN PBB DAN BPHTB TAHUN 1999/2000]]
  * [[peraturan:sedp:08pj.61999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 08/PJ.6/1999 :: EVALUASI PENERIMAAN PBB DAN BPHTB TAHUN 1998/1999 SAMPAI DENGAN TRIWULAN III]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.61999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.6/1999 :: PELAKSANAAN ANALISA PENENTUAN ZONA NILAI TANAH (ZNT) DAN NILAI INDIKASI RATA-RATA (NIR) SEBAGAI DASAR PENENTUAN NJOP TANAH]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.751999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.75/1999 :: PENAMBAHAN KOLOM PADA LAPORAN PERKEMBANGAN TUNGGAKAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.331999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.33/1999 :: PENEGASAN ATAS PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.421999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.42/1999 :: PENJELASAN LEBIH LANJUT SE-03/PJ.31/1997 TANGGAL 13 AGUSTUS 1997]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.911999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.91/1999 :: BACK UP DATA KOMPUTER]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.431999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.43/1999 :: PENEGASAN TENTANG PELAKSANAAN PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGGUNAAN MEDIA ELEKTRONIK SEBAGAI LAMPIRAN SPT TAHUNAN PPh PASAL 21]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.61999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.6/1999 :: PENGGUNAAN NJOP TAHUN 1999]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.421999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.42/1999 :: PENEGASAN TENTANG PENANGGUHAN PENYUSUTAN ATAS HARTA BERWUJUD]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.61999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.6/1999 :: PEMBUATAN DAN PEMANFAATAN DAFTAR PENELITIAN ADMINISTRASI PEMENUHAN KEWAJIBAN BPHTB]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.411999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.41/1999 :: KEWAJIBAN PEMENUHAN PEMBAYARAN PPh FINAL ATAS PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG JUMLAH BRUTONYA KURANG DARI Rp. 60.000.000,00]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.10121999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.1012/1999 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-UKRAINA (SERI P3B NO. 8)]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.241999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.24/1999 :: PENYESUAIAN FORMULIR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23 FINAL ATAS BUNGA SIMPANAN KOPERASI (KP. PPh 2.7/BP-96)]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.61999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.6/1999 :: INVENTARISASI PEGAWAI TEKNIS PENDATAAN DAN PENILAIAN]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.10121999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.1012/1999 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-UZBEKISTAN (SERI P3B NO. 7)]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.211999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.21/1999 :: PELAYANAN SETORAN PENERIMAAN NEGARA PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN 1998/1999]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.61999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.6/1999 :: PENJELASAN MENGENAI APLIKASI SISMIOP ATAS PROGRAM PENILAIAN UNTUK DBKB STANDAR]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.81999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.8/1999 :: PEMASANGAN SPANDUK PERPAJAKAN DAN PELAYANAN SPT TAHUNAN PPh]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.61999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.6/1999 :: KOMPILASI PERMASALAHAN BPHTB DAN TINDAK LANJUT PENYELESAIANNYA]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.10111999|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.1011/1999 :: KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN ATAS KEGIATAN USAHA DI WILAYAH KERJASAMA ZONA A CELAH TIMOR (SERI P3B NO. 6)]]
  * [[peraturan:sedp:46pj.421998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 46/PJ.42/1998 :: PENEGASAN LEBIH LANJUT MENGENAI PERLAKUAN PPh TERHADAP SELISIH KURS VALUTA ASING]]
  * [[peraturan:sedp:47pj.431998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 47/PJ.43/1998 :: PERLAKUAN PPh BAGI KELEBIHAN ATAU KEKURANGAN PEMOTONGAN PPh YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN KONTRAK KARYA]]
  * [[peraturan:sedp:56pj.61998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 56/PJ.6/1998 :: PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-16/PJ.6/1998]]
  * [[peraturan:sedp:20pj.331998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 20/PJ.33/1998 :: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-279/PJ./1998 TANGGAL 17 DESEMBER 1998]]
  * [[peraturan:sedp:44pj.421998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 44/PJ.42/1998 :: PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-273/PJ./1998 TANGGAL 11 DESEMBER 1998]]
  * [[peraturan:sedp:45pj.431998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 45/PJ.43/1998 :: PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-281/PJ./1998]]
  * [[peraturan:sedp:28pj.511998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 28/PJ.51/1998 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PESANAN KHUSUS OLEH PROYEK PENYEDIAAN BUKU BACAAN ANAK SEKOLAH DASAR (PPBBASD) INPRES 6/84 (98-99) DEPDIKBUD]]
  * [[peraturan:sedp:29pj.511998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 29/PJ.51/1998 :: PPN ATAS PENYERAHAN GULA PASIR BAGIAN PETANI MUSIM GILING 1998 DAN SELANJUTNYA]]
  * [[peraturan:sedp:41pj.431998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 41/PJ.43/1998 :: BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN]]
  * [[peraturan:sedp:42pj.431998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 42/PJ.43/1998 :: BESARNYA BIAYA JABATAN ATAU BIAYA PENSIUN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO PEGAWAI TETAP ATAU PENSIUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:43pj.431998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 43/PJ.43/1998 :: BATAS BUNGA SIMPANAN ANGGOTA KOPERASI YANG TIDAK DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN]]
  * [[peraturan:sedp:26pj.511998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 26/PJ.51/1998 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KETUJUH PULUH ENAM IKAPI) (PENYEMPURNAAN KE-29 SURAT EDARAN SERI PPN 8-95)]]
  * [[peraturan:sedp:27pj.521998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 27/PJ.52/1998 :: PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS BARANG KENA PAJAK DAN ATAU JASA KENA PAJAK YANG DIMASUKKAN, DISERAHKAN, ATAU DIMANFAATKAN DIWILAYAH KERJASAMA ZONA A CELAH TIMOR]]
  * [[peraturan:sedp:40pj.421998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-40/PJ.42/1998 :: PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-208/PJ./1998 TANGGAL 6 OKTOBER 1998]]
  * [[peraturan:sedp:16pj.241998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 16/PJ.24/1998 :: PENYESUAIAN KODE NOTA PENGHITUNGAN DAN KODE KETETAPAN PER JENIS PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:280pj.1998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 280/PJ./1998 :: OKNUM YANG MENYALAHGUNAKAN NAMA DIREKTUR JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:15pj.241998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 15/PJ.24/1998 :: KESEPAKATAN/KERJASAMA DENGAN KANTOR POS DAN GIRO]]
  * [[peraturan:sedp:53pj.61998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 53/PJ.6/1998 :: TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) APARAT PENGAWAS FUNGSIONAL (APF)]]
  * [[peraturan:sedp:25pj.521998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 25/PJ.52/1998 :: PENYAMPAIAN SURAT MENTERI KEUANGAN TENTANG PERMOHONAN PERSETUJUAN PPN IMPOR DAN PPN DALAM NEGERI UNTUK ALAT HAEMODIALISIS DITANGGUNG PEMERINTAH]]
  * [[peraturan:sedp:52pj.61998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 52/PJ.6/1998 :: PELAKSANAAN PENCETAKAN SPPT PBB TAHUN PAJAK 1999]]
  * [[peraturan:sedp:51pj.61998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 51/PJ.6/1998 :: RALAT EVALUASI PENERIMAAN PBB TAHUN 1997/1998]]
  * [[peraturan:sedp:164pj.1up.901998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 164/PJ.1/UP.90/1998 :: PENYAMPAIAN LAPORAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN LP2P TAHUN 1998]]
  * [[peraturan:sedp:50pj.61998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 50/PJ.6/1998 :: PENYEMPURNAAN PETUNJUK PENILAIAN LAPANGAN GOLF]]
  * [[peraturan:sedp:39pj.421998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 39/PJ.42/1998 :: PENEGASAN LEBIH LANJUT PELAKSANAAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-12/PJ.42/1998 TANGGAL 30 MARET 1998]]
  * [[peraturan:sedp:49pj.61998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 49/PJ.6/1998 :: DATA TUNGGAKAN SEKTOR PERKEBUNAN, PERHUTANAN DAN PERTAMBANGAN (NON MIGAS)]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.951998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.95/1998 :: RALAT SE-04/PJ.95/1998 TANGGAL 17 JUNI 1998 TENTANG PENYALURAN SSP PPh LEMBAR KE-2]]
  * [[peraturan:sedp:12pj.131998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 12/PJ.13/1998 :: BIAYA PEMERIKSAAN]]
  * [[peraturan:sedp:38pj.431998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 38/PJ.43/1998 :: PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 463/KMK.01/1998 TANGGAL 21 OKTOBER 1998 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 239/KMK.01/1996 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1995 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI]]
  * [[peraturan:sedp:48pj.61998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 48/PJ.6/1998 :: KOORDINASI TINDAK LANJUT SURAT MENTERI DALAM NEGERIÃƒâ€šÃ‚Â&nbsp;]]
  * [[peraturan:sedp:46pj.61998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 46/PJ.6/1998 :: JADUAL KEGIATAN PENDATAAN DAN PENILAIAN PBB]]
  * [[peraturan:sedp:13pj.751998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 13/PJ.75/1998 :: JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:47pj.61998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 47/PJ.6/1998 :: EVALUASI PENERIMAAN PBB DAN BPHTB TAHUN 1998/1999 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (SEPTEMBER 1998)]]
  * [[peraturan:sedp:37pj.431998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 37/PJ.43/1998 :: PPh ATAS JASA PEMAKAIAN GUDANG/LAPANGAN PENUMPUKAN DI LINGKUNGAN PELABUHAN]]
  * [[peraturan:sedp:36pj.411998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 36/PJ.41/1998 :: PERUBAHAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO JENIS USAHA DOKTER]]
  * [[peraturan:sedp:24pj.521998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 24/PJ.52/1998 :: TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN FASILITAS PPN DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN MAKANAN TERNAK DAN UNGGAS DAN/ATAU BAHAN BAKU MAKANAN TERNAK DAN UNGGAS]]
  * [[peraturan:sedp:19pj.331998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 19/PJ.33/1998 :: PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN ATAU BANGUNAN SEBAGAI BARANG DAGANGAN OLEH WAJIB PAJAK YANG BERGERAK DALAM BIDANG PROPERTI]]
  * [[peraturan:sedp:35pj.421998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 35/PJ.42/1998 :: PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA]]
  * [[peraturan:sedp:23pj.521998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 23/PJ.52/1998 :: PELAKSANAAN RESTITUSI SEHUBUNGAN DENGAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NO. SE-13/BC/1998 TANGGAL 31 MARET 1998 TENTANG TATA CARA PELAYANAN ELECTRONIC DATA INTERCHANGE (EDI) KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR]]
  * [[peraturan:sedp:45pj.61998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 45/PJ.6/1998 :: TINDAK LANJUT PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK (BPSP)]]
  * [[peraturan:sedp:44pj.61998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 44/PJ.6/1998 :: PENEGASAN LARANGAN PENERBITAN GIRIK/PETUK D/KEKITIR/KETERANGAN OBJEK PAJAK (KP PBB. 41)]]
  * [[peraturan:sedp:12pj.71998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 12/PJ.7/1998 :: PEMBUATAN DAFTAR NOMINATIF WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI/BADAN]]
  * [[peraturan:sedp:33pj.421998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 33/PJ.42/1998 :: PENCABUTAN BUTIR 11 HURUF A DALAM SE-42/PJ.4/1996 TANGGAL 31 DESEMBER 1996]]
  * [[peraturan:sedp:34pj.431998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 34/PJ.43/1998 :: PEMOTONGAN PPh PASAL 21 YANG BERSIFAT FINAL ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN TERTENTU]]
  * [[peraturan:sedp:14pj.241998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 14/PJ.24/1998 :: PENEGASAN MAP DAN KODE JENIS SETORAN JASA PENERBANGAN DALAM NEGERI]]
  * [[peraturan:sedp:32pj.431998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 32/PJ.43/1998 :: PENEGASAN ATAS SE-28/PJ.43/1998 TANGGAL 4 SEPTEMBER 1998Ãƒâ€šÃ‚Â&nbsp;]]
  * [[peraturan:sedp:13pj.211998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 13/PJ.21/1998 :: PERUBAHAN KLU WAJIB PAJAK SEHUBUNGAN DENGAN HASIL PEMERIKSAAN]]
  * [[peraturan:sedp:18pj.331998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 18/PJ.33/1998 :: PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK YANG DOKUMEN/DATA-DATA PERPAJAKANNYA MUSNAH/TERBAKAR]]
  * [[peraturan:sedp:41pj.61998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 41/PJ.6/1998 :: PENYEMPURNAAN SE-20/PJ.6/1998]]
  * [[peraturan:sedp:11pj.71998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 11/PJ.7/1998 :: PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG TEMPAT TERDAFTARNYA BERPINDAH DARI KPP TEMPAT WAJIB PAJAK SEMULA TERDAFTAR KE KPP LAINNYA]]
  * [[peraturan:sedp:221pj.1998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 221/PJ./1998 :: PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh]]
  * [[peraturan:sedp:31pj.411998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 31/PJ.41/1998 :: PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN UNTUK USAHA INDUSTRI TERTENTU SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1996]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.10111998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.1011/1998 :: PENEGASAN LEBIH LANJUT MENGENAI PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA DAN/ATAU DIPEROLEH DARI WILAYAH KERJASAMA ZONA A CELAH TIMOR (SERI P3B. NO. 5)]]
  * [[peraturan:sedp:219pj.1998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 219/PJ./1998 :: PERLAKUAN TERHADAP HASIL PEMERIKSAAN TIM PEMERIKSA BERSAMA DJP-DJBC ATAS PPh PASAL 22, PPN DAN PPn BM YANG BELUM DIBAYAR PADA SAAT IMPOR]]
  * [[peraturan:sedp:40pj.61998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 40/PJ.6/1998 :: PENERBITAN SK. KAKANWIL TENTANG NILAI JUAL OBJEK PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:39pj.61998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 39/PJ.6/1998 :: PENYUSUNAN DBKB UNTUK OBJEK PAJAK STANDAR DAN NON STANDAR TAHUN 1999]]
  * [[peraturan:sedp:30pj.411998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 30/PJ.41/1998 :: PENGIRIMAN SPT TAHUNAN PPh TAHUN 1998]]
  * [[peraturan:sedp:38pj.61998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 38/PJ.6/1998 :: PEMBAYARAN PBB DALAM MATA UANG SELAIN RUPIAH BAGI WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING, KONTRAK KARYA, KONTRAK BAGI HASIL, DAN KEGIATAN USAHA ATAU BADAN LAIN]]
  * [[peraturan:sedp:29pj.421998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 29/PJ.42/1998 :: TATA CARA PELAKSANAAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN]]
  * [[peraturan:sedp:37pj.61998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 37/PJ.6/1998 :: SURAT HASIL PEMERIKSAAN (SHP) DAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)]]
  * [[peraturan:sedp:257pj.11998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 257/PJ.1/1998 :: PEMANFAATAN TELEPON MELALUI VSAT]]
  * [[peraturan:sedp:36pj.61998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 36/PJ.6/1998 :: PENGUNDURAN DIRI DARI JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PBB]]
  * [[peraturan:sedp:22pj.511998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 22/PJ.51/1998 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KETUJUH PULUH LIMA IKAPI) (PENYEMPURNAAN KE-28 SURAT EDARAN SERI PPN 8-95)]]
  * [[peraturan:sedp:21pj.521998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-21/PJ.52/1998 :: PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENGGANTIAN BIAYA OBAT DI RUMAH SAKIT]]
  * [[peraturan:sedp:183pj.1998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 183/PJ./1998 :: PENCABUTAN SURAT EDARAN DAN PENEGASAN TENTANG BANTUAN UNTUK PEMBINAAN KELUARGA PRASEJAHTERA DAN KELUARGA SEJAHTERA I]]
  * [[peraturan:sedp:242pj.11998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 242/PJ.1/1998 :: PETUNJUK PELAKSANAAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT ATAS HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWAS FUNGSIONAL DAN PENGADUAN MASYARAKAT]]
  * [[peraturan:sedp:28pj.431998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 28/PJ.43/1998 :: PPh PASAL 22 ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN/JASA YANG ATAS IMBALANNYA SEMATA-MATA DIKENAKAN PPh FINAL]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.91998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.9/1998 :: RALAT LAMPIRAN SE-03/PJ.9/1998 PERIHAL SURAT SETORAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:35pj.61998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 35/PJ.6/1998 :: EVALUASI PENERIMAAN PBB TAHUN 1998/1999 SAMPAI DENGAN TRIWULAN I]]
  * [[peraturan:sedp:34pj.61998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 34/PJ.6/1998 :: PETUNJUK LAPORAN BULANAN PPAT DAN PEMBERITAHUAN BULANAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.71998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 09/PJ.7/1998 :: PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN/PENYELESAIAN SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI/BADAN YANG MENYATAKAN LEBIH BAYAR]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.71998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 10/PJ.7/1998 :: PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN SATUAN TUGAS PENGAMANAN PENERIMAAN NEGARA TINGKAT KANTOR WILAYAH DJP]]
  * [[peraturan:sedp:33pj.61998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 33/PJ.6/1998 :: EVALUASI PENERIMAAN PBB TAHUN 1997/1998 SAMPAI DENGAN BULAN MARET 1998]]
  * [[peraturan:sedp:20pj.511998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 20/PJ.51/1998 :: JENIS BARANG YANG TIDAK DIKENAKAN PPN (PENYEMPURNAAN KE-9 SURAT EDARAN SERI PPN 25-95)]]
  * [[peraturan:sedp:31pj.61998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 31/PJ.6/1998 :: RENCANA PENERIMAAN PBB DAN BPHTB TAHUN ANGGARAN 1998/1999 PERBAIKAN]]
  * [[peraturan:sedp:27pj.421998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 27/PJ.42/1998 :: PEMBEBANAN RUGI SELISIH KURS TAHUN 1997 BAGI WP MERGER]]
  * [[peraturan:sedp:19pj.51998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 19/PJ.5/1998 :: PEMBERITAAN TENTANG FASILITAS PERPAJAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:29pj.61998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 29/PJ.6/1998 :: PEMBENTUKAN SATGAS PENGAMANAN PENERIMAAN NEGARA]]
  * [[peraturan:sedp:30pj.61998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 30/PJ.6/1998 :: PELAKSANAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)]]
  * [[peraturan:sedp:175pj.1998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 175/PJ./1998 :: TINDAK LANJUT ATAS HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWAS FUNGSIONAL DAN PENGADUAN MASYARAKAT]]
  * [[peraturan:sedp:26pj.4311998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 26/PJ.431/1998 :: PENYELESAIAN PERMOHONAN PEMUSATAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPh PASAL 21]]
  * [[peraturan:sedp:17pj.31998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-17/PJ.3/1998 :: PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET) BIAK]]
  * [[peraturan:sedp:26pj.61998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 26/PJ.6/1998 :: RALAT KEP-04/PJ.6/1998]]
  * [[peraturan:sedp:18pj.521998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 18/PJ.52/1998 :: PENYAMPAIAN SURAT MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN PPN DAN PPn BM ATAS BAHAN-BAHAN PUBLIKASI APEC KEPADA DIREKTUR JENDERAL HELN DEPARTEMEN LUAR NEGERI]]
  * [[peraturan:sedp:27pj.61998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 27/PJ.6/1998 :: PENEGASAN PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN PENILAI PBB]]
  * [[peraturan:sedp:25pj.61998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 25/PJ.6/1998 :: PENGUMUMAN MENGENAI TIDAK ADA PUNGUTAN APAPUN DALAM PELAYANAN PBB]]
  * [[peraturan:sedp:12pj.211998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 12/PJ.21/1998 :: PENELUSURAN SSP YANG TIDAK JELAS IDENTITASNYA]]
  * [[peraturan:sedp:25pj.421998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 25/PJ.42/1998 :: PERUBAHAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-03/PJ.4/1997 TANGGAL 20 FEBRUARI 1997 TENTANG PETUNJUK LEBIH LANJUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1996]]
  * [[peraturan:sedp:23pj.41998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 23/PJ.4/1998 :: SKB PPh PASAL 22 ATAS IMPOR EMAS BATANGAN]]
  * [[peraturan:sedp:24pj.421998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-24/PJ.42/1998 :: PENGHASILAN ATAS KEUNTUNGAN DARI SELISIH KURS]]
  * [[peraturan:sedp:08pj.741998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 08/PJ.74/1998 :: KELENGKAPAN DATA DALAM PROSEDUR/PROGRAM PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP NOTARIS/PPAT]]
  * [[peraturan:sedp:162pj.1998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 162/PJ./1998 :: PENGARAHAN PELAKSANAAN TUGAS DALAM RANGKA REFORMASI]]
  * [[peraturan:sedp:21pj.441998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-21/PJ.44/1998 :: TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL (TAX CLEARANCE)]]
  * [[peraturan:sedp:16pj.331998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 16/PJ.33/1998 :: PERHITUNGAN UTANG PBB DENGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PPh, PPN, DAN PPn BM]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.81998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.8/1998 :: RENCANA KERJA KANTOR PENYULUHAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.131998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 10/PJ.13/1998 :: PENGUSULAN PEMBEBASAN/PENGANGKATAN BENDAHARAWAN]]
  * [[peraturan:sedp:17pj.521998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-17/PJ.52/1998 :: PENYEMPURNAAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-11/PJ.52/1998 TANGGAL 27 MEI 1998 PERIHAL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENGGANTIAN BIAYA OBAT DI RUMAH SAKIT]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.71998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-07/PJ.7/1998 :: PENEGASAN KEBIJAKSANAAN PEMERIKSAAN (SERI PEMERIKSAAN 06-98)]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.10111998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.1011/1998 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA P3B RI-CEKO SERI P3B NOMOR 04]]
  * [[peraturan:sedp:15pj.331998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 15/PJ.33/1998 :: PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN SPT MASA PPh, PPN/PPn BM BULAN APRIL 1998 (SUSULAN SE-07/PJ.34/1998 TANGGAL 15 MEI 1998)]]
  * [[peraturan:sedp:16pj.511998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 16/PJ.51/1998 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KETUJUH PULUH EMPAT IKAPI) (PENYEMPURNAAN KE - 27 SURAT EDARAN SERI PPN 8-95)]]
  * [[peraturan:sedp:24pj.61998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 24/PJ.6/1998 :: BENTUK LAPORAN PENERIMAAN BPHTB]]
  * [[peraturan:sedp:15pj.511998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 15/PJ.51/1998 :: JENIS BARANG YANG TIDAK DIKENAKAN PPN (PENYEMPURNAAN KE-8 SURAT EDARAN SERI PPN 25-95)]]
  * [[peraturan:sedp:21pj.61998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 21/PJ.6/1998 :: TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN KEUANGAN RI]]
  * [[peraturan:sedp:20pj.61998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 20/PJ.6/1998 :: PELAYANAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK YANG DIKAITKAN DENGAN KEWAJIBAN PELUNASAN PBB]]
  * [[peraturan:sedp:19pj.61998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 19/PJ.6/1998 :: PENEGASAN DAN PEMBETULAN SE-13/PJ.6/1998 TANGGAL 15 JUNI 1998]]
  * [[peraturan:sedp:18pj.61998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 18/PJ.6/1998 :: PENGENAAN PBB ATAS JALAN TOL TAHUN 1998]]
  * [[peraturan:sedp:14pj.331998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 14/PJ.33/1998 :: PEMBATALAN SK PEMBERIAN ANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGAJUKAN KEBERATAN/BANDING]]
  * [[peraturan:sedp:20pj.4311998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 20/PJ.431/1998 :: PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM REGIONAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 1997]]
  * [[peraturan:sedp:17pj.61998-1|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 17/PJ.6/1998-1 :: LAPORAN/PEMBERITAHUAN BULANAN PEJABAT DALAM RANGKA PELAKSANAAN BPHTB]]
  * [[peraturan:sedp:19pj.421998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 19/PJ.42/1998 :: PELAKSANAAN PIUTANG TAK TERTAGIH YANG BOLEH DIKURANGKAN SEBAGAI BIAYA]]
  * [[peraturan:sedp:13pj.331998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 13/PJ.33/1998 :: TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:11pj.241998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-11/PJ.24/1998 :: PENGGALIAN POTENSI FISKAL DARI FLUKTUASI NILAI TUKAR MATA UANG RUPIAH]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.71998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-06/PJ.7/1998 :: PENCABUTAN KETENTUAN TENTANG PEMERIKSAAN KETERKAITAN (SERI PEMERIKSAAN 05-98)]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.231998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 09/PJ.23/1998 :: PENGUASAAN WILAYAH DALAM RANGKA EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.241998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 10/PJ.24/1998 :: PENELITIAN KEMBALI WAJIB PAJAK NON EFEKTIF DAN SPT KEMPOS]]
  * [[peraturan:sedp:14pj.541998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 14/PJ.54/1998 :: PENEGASAN LEBIH LANJUT MENGENAI TATA CARA PENERAPAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 548/KMK.04/1997 TANGGAL 3 NOPEMBER 1997 DAN SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-34/PJ.54/1997 TANGGAL 9 DESEMBER 1997]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.751998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.75/1998 :: UPAYA PENINGKATAN PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:16pj.61998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 16/PJ.6/1998 :: KETETAPAN PBB LAPANGAN GOLF TAHUN 1998]]
  * [[peraturan:sedp:08pj.241998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 08/PJ.24/1998 :: PENGIRIMAN SPT TAHUNAN PPh DAN SURAT-SURAT DINAS]]
  * [[peraturan:sedp:13pj.511998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 13/PJ.51/1998 :: PPN DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BKP DAN/ATAU JKP TERTENTU DAN TATA CARA PELAKSANAANNYA (PENYEMPURNAAN KE-5 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 14-95)]]
  * [[peraturan:sedp:11pj.3111998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 11/PJ.311/1998 :: PEMOTONG PPh PASAL 23 ATAS IMBALAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PERUSAHAAN PIALANG ASURANSI]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.951998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.95/1998 :: PENYALURAN SSP PPh LEMBAR KE-2]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.31998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-10/PJ.3/1998 :: PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PERUSAHAAN PERIKLANAN]]
  * [[peraturan:sedp:13pj.61998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 13/PJ.6/1998 :: PENGENAAN PBB ATAS AREAL PT. (PERSERO) PELABUHAN]]
  * [[peraturan:sedp:14pj.61998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 14/PJ.6/1998 :: PENEGASAN KESATUAN PENETAPAN PEMBAYARAN/PENERIMAAN PBB SEKTOR PERKEBUNAN, PERHUTANAN DAN PERTAMBANGAN]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.71998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-04/PJ.7/1998 :: PENEGASAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK (SERI PEMERIKSAAN 04-98)]]
  * [[peraturan:sedp:12pj.61998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 12/PJ.6/1998 :: PERSIAPAN PELAKSANAAN BPHTB]]
  * [[peraturan:sedp:158pj.11998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 158/PJ.1/1998 :: PENGELUARAN ATAU PEMASUKAN MATA UANG RUPIAH DARI ATAU KE DALAM WILAYAH RI]]
  * [[peraturan:sedp:18pj.411998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 18/PJ.41/1998 :: PENANGANAN PENYELESAIAN SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK BADAN/ORANG PRIBADI YANG MENYATAKAN LEBIH BAYAR]]
  * [[peraturan:sedp:12pj.521998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 12/PJ.52/1998 :: PPN DAN/ATAU PPn BM DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.81998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.8/1998 :: PENYALAHGUNAAN NAMA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:16pj.431998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 16/PJ.43/1998 :: PETUNJUK PEMUNGUT PPh PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.311998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 09/PJ.31/1998 :: PENGERTIAN KATA "TERKAIT DENGAN GAJI SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 1 AYAT (1) HURUF b PP NOMOR 45 TAHUN 1994"]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.71998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-03/PJ.7/1998 :: PENERBITAN, PEMBUATAN DAN PENGIRIMAN LP2/DKHP (SERI PEMERIKSAAN 03-98)]]
  * [[peraturan:sedp:08pj.3111998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 08/PJ.311/1998 :: PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN PAJAK 1996 ATAU TAHUN PAJAK 1997 BAGI WAJIB PAJAK YANG BERGERAK DI BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTAN YANG TAHUN BUKUNYA TIDAK SAMA DENGAN TAHUN TAKWIM]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.241998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-07/PJ.24/1998 :: PENYESUAIAN SE-05/PJ.24/1998 TANGGAL 9 APRIL 1998]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.91998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.9/1998 :: SURAT SETORAN PAJAK (SSP)]]
  * [[peraturan:sedp:109pj.1998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 109/PJ./1998 :: PENGARAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN TUGAS]]
  * [[peraturan:sedp:11pj.521998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-11/PJ.52/1998 :: PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENGGANTIAN BIAYA OBAT DI RUMAH SAKIT]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.521998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-10/PJ.52/1998 :: RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH KEPADA PERWAKILAN NEGARA ASING/BADAN INTERNASIONAL SERTA PEJABAT/TENAGA AHLINYA]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.341998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.34/1998 :: PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PPh PASAL 25 DAN SETORAN MASA PPN/PPn BM BULAN APRIL 1998]]
  * [[peraturan:sedp:11pj.61998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 11/PJ.6/1998 :: EVALUASI SEMENTARA PENERIMAAN PBB TAHUN 1997/1998 SAMPAI DENGAN BULAN MARET 1998]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.61998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 10/PJ.6/1998 :: PENGEMBANGAN SISTEM PENUNJANG APLIKASI SISMIOP DAN STANDARISASI PERANGKAT KERAS PENDUKUNGNYA]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.311998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.31/1998 :: EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI BADAN/LEMBAGA PEMERINTAH YANG MEMENUHI SYARAT MENJADI SUBJEK PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.341998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.34/1998 :: PETUNJUK PENANGANAN PERKARA GUGATAN TERHADAP DITJEN PAJAK DI PENGADILAN]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.511998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 09/PJ.51/1998 :: PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR 98/KMK.04/1998]]
  * [[peraturan:sedp:15pj.411998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 15/PJ.41/1998 :: PENEGASAN TENTANG KEWAJIBAN PEMBAYARAN TBPFLN BAGI MAHASISWA/PELAJAR YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.61998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 09/PJ.6/1998 :: USULAN RENCANA PENERIMAAN PBB APBN PERBAIKAN TAHUN 1998/1999]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.91998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.9/1998 :: PENGGUNAAN NOMOR IDENTITAS TUNGGAL WAJIB PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.331998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-04/PJ.33/1998 :: PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN]]
  * [[peraturan:sedp:08pj.531998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 08/PJ.53/1998 :: ATURAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 74 TAHUN 1995 TENTANG PERLAKUAN PABEAN DAN PERPAJAKAN ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN KOMPONEN DAN KENDARAAN BERMOTOR JENIS SEDAN UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM USAHA PERTAKSIAN (SERI PPN 43-95)]]
  * [[peraturan:sedp:08pj.61998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 08/PJ.6/1998 :: PENGENAAN PBB TAHUN 1998 ATAS PERUSAHAAN UMUM KERETA API]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.511998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.51/1998 :: PENCABUTAN PEMBERIAN FASILITAS IMPOR ATAS BARANG MODAL DALAM RANGKA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK OLEH SWASTA]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.241998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.24/1998 :: TAMBAHAN PETUNJUK PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.331998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.33/1998 :: PENGENAAN SANKSI BAGI WAJIB PAJAK YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN PPh FINAL]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.511998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.51/1998 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KETUJUH PULUH TIGA IKAPI) (PENYEMPURNAAN KE-26 SURAT EDARAN SERI PPN 8-95)]]
  * [[peraturan:sedp:14pj.421998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 14/PJ.42/1998 :: BESARNYA CADANGAN YANG BOLEH DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA BAGI JENIS USAHA BANK]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.91998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.9/1998 :: TATA CARA PENYETORAN PAJAK YANG PEMUNGUTAN PAJAKNYA DISETOR SENDIRI DENGAN SSP FINAL DAN/ATAU DIPUNGUT OLEH WAJIB PUNGUT DAN DISETORKAN DENGAN SSP UMUM]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.241998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.24/1998 :: PENYAMPAIAN EDITING KODE SETORAN SSP]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.61998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-07/PJ.6/1998 :: PEMBERIAN NOMOR OBJEK PAJAK (NOP) PBB SEKTOR PERKEBUNAN, PERHUTANAN, DAN PERTAMBANGAN]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.61998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.6/1998 :: ANGKA PERBANDINGAN TERTIMBANG IHH TAHUN 1998/1999]]
  * [[peraturan:sedp:12pj.421998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 12/PJ.42/1998 :: PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 130/KMK.04/1998 TANGGAL 27 FEBRUARI 1998]]
  * [[peraturan:sedp:13pj.421998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 13/PJ.42/1998 :: PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN R.I NOMOR 117/KMK.04/1998 TANGGAL 27 FEBRUARI 1998]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.71998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.7/1998 :: PEMERIKSAAN ULANG (SERI PEMERIKSAAN - 01)]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.71998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-02/PJ.7/1998 :: KEBIJAKSANAAN DAN RENCANA PEMERIKSAAN TAHUN 1998 (SERI PEMERIKSAAN 02-98)]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.241998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.24/1998 :: PENYAMPAIAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-54/PJ./1998 TANGGAL 25 MARET 1998]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.61998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.6/1998 :: PENGENAAN PBB TERHADAP OBJEK PAJAK YANG MASIH DALAM TAHAP PEMBANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:11pj.421998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 11/PJ.42/1998 :: PEMBATALAN PELAKSANAAN SE-10/PJ.42/1998 TANGGAL 19 MARET 1998]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.61998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.6/1998 :: SASARAN PEMERIKSAAN/KONFIRMASI DAN USULAN PERSONIL ANGGOTA/SUPERVISOR TIM PEMERIKSA PADA TIM GABUNGAN DJP-BPKP WILAYAH, TAHUN 1998/1999]]
  * [[peraturan:sedp:50pj.1998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 50/PJ./1998 :: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-49/PJ./1998 TANGGAL 16 MARET 1998]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.331998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-02/PJ.33/1998 :: PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS HADIAH DAN PENGHARGAAN]]
  * [[peraturan:sedp:08pj.421998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 08/PJ.42/1998 :: PERLAKUAN PERPAJAKAN TERHADAP BIAYA HAK PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI (BHP JASTEL)]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.421998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 09/PJ.42/1998 :: PENEGASAN PERLAKUAN PPh ATAS KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF (KIK) DALAM TRANSAKSI EFEK BERAGUN ASET (EBA)]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.511998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.51/1998 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KETUJUH PULUH DUA IKAPI) (PENYEMPURNAAN KE-25 SURAT EDARAN SERI PPN 8-95)]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.531998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.53/1998 :: PERLAKUAN PPN ATAS JASA SERTIFIKASI (SERI PPN 11-95)]]
  * [[peraturan:sedp:47pj.1998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 47/PJ./1998 :: PENEGASAN TENTANG PENYUSUTAN ARSIP DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.331998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.33/1998 :: PERLAKUAN PERPAJAKAN BAGI PERHIMPUNAN PENGHUNI DARI RUMAH SUSUN YANG "STRATA TITLE"]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.131998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.13/1998 :: BIAYA PERJALANAN DINAS PESERTA PENDIDIKAN DAN LATIHAN]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.131998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.13/1998 :: BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.421998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.42/1998 :: PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN R.I NOMOR 18/KMK.04/1998 TANGGAL 21 JANUARI 1998]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.41998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.4/1998 :: PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA OBLIGASI YANG PEMBAYARANNYA DILAKUKAN OLEH WALI AMANAT]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.441998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.44/1998 :: PELAYANAN PENERIMAAN SPT TAHUNAN PPh TAHUN 1997 PADA HARI LIBUR DALAM BULAN MARET 1998]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.231988|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 10/PJ.23/1988 :: PERMINTAAN MENGENAI JUMLAH PEMOTONG PAJAK DAN JUMLAH WAJIB PAJAK PPh PASAL 21 (1721-A1)]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.241998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.24/1998 :: PENYESUAIAN KODE NOTA PENGHITUNGAN DAN KODE KETETAPAN PER JENIS PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.431998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.43/1998 :: PENEGASAN LEBIH LANJUT DARI SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-09/PJ.4/1995 TANGGAL 24 FEBRUARI 1995]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.431998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.43/1998 :: PERLAKUAN PERPAJAKAN PENGHASILAN BUNGA (BUNGA DEPOSITO) TERHADAP PREMI SWAP DAN FORWARD]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.61998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.6/1998 :: PENYAMPAIAN LAPORAN DAN EVALUASI KEGIATAN PEMBENTUKAN DAN PEMELIHARAAN BASIS DATA SISMIOP TAHUN 1996/1997]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.10121998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.1012/1998 :: PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA DAN/ATAU DIPEROLEH DARI WILAYAH KERJASAMA ZONA A CELAH TIMOR (SERI P3B NO.3)]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.411998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.41/1998 :: PEMBAYARAN PPh BAGI ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.51998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.5/1998 :: PENGENAAN PPN/PPn BM ATAS MOBIL NASIONAL (PENYEMPURNAAN KE-3 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 10-95)]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.21998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.2/1998 :: PEMANFAATAN DATA MIKRO]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.81998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.8/1998 :: PEMASANGAN SPANDUK PERPAJAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.61998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.6/1998 :: EVALUASI PENERIMAAN PBB S/D BULAN NOPEMBER 1997]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.511998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.51/1998 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KETUJUH PULUH SATU IKAPI) (PENYEMPURNAAN KE-24 SURAT EDARAN SERI PPN 8-95)]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.431998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.43/1998 :: BENTUK FORMULIR SKPKB/SKPKBT/SKP NIHIL UNTUK PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) (SERI PPh UMUM NOMOR 52)]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.61998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.6/1998 :: RENCANA PENERIMAAN PBB DAN BPHTB TAHUN 1998/1999]]
  * [[peraturan:sedp:752pj.1411998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 752/PJ.141/1998 :: PEDOMAN UMUM PENYESUAIAN KONTRAK PEKERJAAN KONSTRUKSI DAN PENGADAAN BARANG TAHUN ANGGARAN 1997/1998]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.211998|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.21/1998 :: PELAYANAN SETORAN PENERIMAAN NEGARA PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN 1997/1998]]
  * [[peraturan:sedp:417pj.11997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 417/PJ.1/1997 :: PENGUMUMAN PENGAJUAN SURAT BANDING ATAU SURAT GUGATAN]]
  * [[peraturan:sedp:18pj.421997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 18/PJ.42/1997 :: CARA PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN TERHADAP SELISIH PENILAIAN KEMBALI (REVALUASI) AKTIVA TETAP]]
  * [[peraturan:sedp:223pj.1997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 223/PJ./1997 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-222/PJ/1997 TANGGAL 24 DESEMBER 1997]]
  * [[peraturan:sedp:219pj.1997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 219/PJ./1997 :: PENCETAKAN FORMULIR BPHTB]]
  * [[peraturan:sedp:221pj.1997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 221/PJ./1997 :: PENUNJUKAN UNIT-UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK YANG MELAKSANAKAN TUGAS-TUGAS TEKNIS DAN ADMINISTRATIF BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:13pj.71997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-13/PJ.7/1997 :: PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-04/PJ.7/1997 TANGGAL 5 MEI 1997]]
  * [[peraturan:sedp:38pj.61997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 38/PJ.6/1997 :: PETUNJUK PENGENAAN DAN PEMBAYARAN PBB PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI]]
  * [[peraturan:sedp:37pj.61997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 37/PJ.6/1997 :: PEMBERIAN PENGURANGAN PBB UNTUK ANGGOTA VETERAN RI]]
  * [[peraturan:sedp:35pj.511997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 35/PJ.51/1997 :: PENEBUSAN STICKER PPN ATAS PENYERAHAN REKAMAN VIDEO]]
  * [[peraturan:sedp:34pj.541997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 34/PJ.54/1997 :: PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 0% (NOL PERSEN) YANG DIPERCEPAT ATAS EKSPOR YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN EKSPORTIR TERTENTU DAN KETENTUAN-KETENTUAN MENGENAI PROSES RESTITUSINYA (PENYEMPURNAAN KE-4 SURAT EDARAN SERI PPN 28-95)]]
  * [[peraturan:sedp:36pj.61997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 36/PJ.6/1997 :: PETUNJUK PENGENAAN PBB USAHA BIDANG PERTAMBANGAN/PENGUSAHAAN SUMBERDAYA PANASBUMI]]
  * [[peraturan:sedp:17pj.441997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 17/PJ.44/1997 :: TATA CARA PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL (TAX CLEARING)]]
  * [[peraturan:sedp:16pj.431997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 16/PJ.43/1997 :: PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP SELISIH KURS VALUTA ASING DALAM TAHUN 1997 (SERI PPh UMUM NOMOR 51)]]
  * [[peraturan:sedp:33pj.511997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 33/PJ.51/1997 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU-BUKU AGAMA (PENYEMPURNAAN KE-23 SURAT EDARAN SERI PPN 8-95)]]
  * [[peraturan:sedp:32pj.511997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 32/PJ.51/1997 :: JENIS BARANG YANG TIDAK DIKENAKAN PPN (PENYEMPURNAAN KE-7 SURAT EDARAN SERI PPN 25-95)]]
  * [[peraturan:sedp:29pj.511997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 29/PJ.51/1997 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PESANAN PROYEK PENYEDIAAN BUKU BACAAN ANAK-ANAK SD (PPBBASD) INPRES 6/84 (97-98) DEPDIKBUD (PENYEMPURNAAN KE-20 SURAT EDARAN SERI PPN 8-95)]]
  * [[peraturan:sedp:30pj.511997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 30/PJ.51/1997 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KEENAMPULUH SEMBILAN IKAPI) (PENYEMPURNAAN KE-21 SURAT EDARAN SERI PPN 8-95)]]
  * [[peraturan:sedp:31pj.511997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 31/PJ.51/1997 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KETUJUHPULUH IKAPI) (PENYEMPURNAAN KE-22 SURAT EDARAN SERI PPN 8-95)]]
  * [[peraturan:sedp:15pj.421997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-15/PJ.42/1997 :: PETUNJUK LEBIH LANJUT PELAKSANAAN SE 06/PJ.4/1997 TANGGAL 20 JUNI 1997 DAN SE-09/PJ.24/1997 TANGGAL 25 JULI 1997 DALAM KAITANNYA DENGAN PENGENAAN TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN ATAS SAHAM PENDIRI (SERI PPh UMUM NOMOR 50)]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.1011997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.101/1997 :: PEMBEBASAN PAJAK ATAS BUNGA YANG DIBAYARKAN KEPADA EXIM BANK OF THAILAND. (SERI P3B NO. 2)]]
  * [[peraturan:sedp:30pj.61997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 30/PJ.6/1997 :: PENGEMBANGAN PEMBENTUKAN BASIS DATA YANG BERSTRUKTUR SISMIOP]]
  * [[peraturan:sedp:196pj.1997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 196/PJ./1997 :: PENUNDAAN MASA BERLAKUNYA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-155/PJ/1997 (PENYEMPURNAAN KE-2 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 3-95)]]
  * [[peraturan:sedp:28pj.511997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 28/PJ.51/1997 :: PENUNJUKAN DIT.JEN ANGGARAN SEBAGAI PEMUNGUT PPN ATAS PENYERAHAN PUPUK DAN PESTISIDA BERSUBSIDI.(PENYEMPURNAAN KE-1 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 39-95)]]
  * [[peraturan:sedp:28pj.61997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 28/PJ.6/1997 :: PEDOMAN PENYUSUNAN NILAI INDIKASI RATA-RATA SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN NJOP]]
  * [[peraturan:sedp:27pj.531997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 27/PJ.53/1997 :: PPN ATAS JASA BENGKEL (SERI PPN 40 -95)]]
  * [[peraturan:sedp:27pj.61997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 27/PJ.6/1997 :: LAPORAN PELAKSANAAN PELAYANAN SATU TEMPAT]]
  * [[peraturan:sedp:12pj.731997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 12/PJ.73/1997 :: PENEGASAN ATAS PEMERIKSAAN WAJIB PAJAK LOKASI]]
  * [[peraturan:sedp:26pj.61997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 26/PJ.6/1997 :: RALAT ATAS LAMPIRAN 1 SE DIRJEN PAJAK No. SE-18/PJ.6/1997 PERIHAL PENGENAAN PBB ATAS JALAN TOL]]
  * [[peraturan:sedp:25pj.61997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 25/PJ.6/1997 :: PENYESUAIAN ATAS ANGKA PERBANDINGAN TERTIMBANG IHH TAHUN 1997/1998]]
  * [[peraturan:sedp:26pj.531997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 26/PJ.53/1997 :: RALAT SE-13/PJ.53/1997 TENTANG LAPORAN HASIL PENJUALAN BENDA METERAI OLEH PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)]]
  * [[peraturan:sedp:22pj.511997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 22/PJ.51/1997 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KEENAMPULUH LIMA IKAPI) (PENYEMPURNAAN KE-16 SURAT EDARAN SERI PPN 8-95)]]
  * [[peraturan:sedp:23pj.511997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 23/PJ.51/1997 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KEENAMPULUH ENAM IKAPI) (PENYEMPURNAAN KE-17 SURAT EDARAN SERI PPN 8-95)]]
  * [[peraturan:sedp:25pj.511997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 25/PJ.51/1997 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KEENAMPULUH DELAPAN IKAPI) (PENYEMPURNAAN KE-19 SURAT EDARAN SERI PPN 8-95)]]
  * [[peraturan:sedp:22pj.61997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 22/PJ.6/1997 :: RALAT RINCIAN RENCANA PENERIMAAN PBB TAHUN 1997/1998]]
  * [[peraturan:sedp:21pj.51997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 21/PJ.5/1997 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-155/PJ./1997 (PENYEMPURNAAN KE-2 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 3-95)]]
  * [[peraturan:sedp:21pj.61997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 21/PJ.6/1997 :: PERMOHONAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT FUNGSIONAL PENILAI PBB]]
  * [[peraturan:sedp:11pj.71997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 11/PJ.7/1997 :: PENEGASAN SE-09/PJ.7/1997 TANGGAL 1 AGUSTUS 1997 (SERI PEMERIKSAAN 03-97)]]
  * [[peraturan:sedp:13pj.431997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 13/PJ.43/1997 :: PAJAK PENGHASILAN ATAS IMBALAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH SEHUBUNGAN PEMBERIAN JASA SERTIFIKASI (SERI PPh PASAL 23 NOMOR 10)]]
  * [[peraturan:sedp:20pj.61997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 20/PJ.6/1997 :: EVALUASI PENERIMAAN PBB TRIWULAN I TAHUN 1997/1998]]
  * [[peraturan:sedp:12pj.431997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 12/PJ.43/1997 :: PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP SELISIH KURS VALUTA ASING DALAM TAHUN 1997 (SERI PPh UMUM NOMOR 48)]]
  * [[peraturan:sedp:19pj.61997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 19/PJ.6/1997 :: PENGENAAN PBB TAHUN 1997 ATAS PERUSAHAAN UMUM KERETA API]]
  * [[peraturan:sedp:20pj.511997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 20/PJ.51/1997 :: BATASAN RUMAH MURAH YANG PPN-NYA DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH (PENYEMPURNAAN KE-4 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 14-95)]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.311997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.31/1997 :: PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP SELISIH KURS]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.91997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.9/1997 :: PELIMPAHAN WAJIB PAJAK KARENA BERALIHNYA WEWENANG KPP]]
  * [[peraturan:sedp:11pj.431997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 11/PJ.43/1997 :: JENIS JASA LAIN YANG ATAS IMBALANNYA DIPOTONG PPh PASAL 23 (SERI PPh PASAL 23 NOMOR 09)]]
  * [[peraturan:sedp:18pj.61997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 18/PJ.6/1997 :: PENGENAAN PBB ATAS JALAN TOL]]
  * [[peraturan:sedp:17pj.61997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 17/PJ.6/1997 :: PETUNJUK PEMBUATAN SURAT URAIAN BANDING PBB]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.71997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-09/PJ.7/1997 :: KEBIJAKSANAAN PEMERIKSAAN TAHUN 1997 (SERI PEMERIKSAAN 02-97)]]
  * [[peraturan:sedp:19pj.541997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 19/PJ.54/1997 :: PENINGKATAN KEPATUHAN DAN TERTIB ADMINISTRASI PPN DAN PPn BM (PENYEMPURNAAN KE-1 SE SERI PPN 38-95)]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.331997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.33/1997 :: TINDAK LANJUT KETENTUAN PERALIHAN PASAL 11A PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1996]]
  * [[peraturan:sedp:18pj.511997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 18/PJ.51/1997 :: PENANGGUHAN PEMBAYARAN PPN/PPn BM ATAS IMPOR BARANG MODAL TERTENTU (PENYEMPURNAAN KE-5 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 15-95)]]
  * [[peraturan:sedp:15pj.61997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 15/PJ.6/1997 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:15pj.511997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 15/PJ.51/1997 :: PPN DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN BKP TERTENTU DAN TATA CARA PELAKSANAANNYA (PENYEMPURNAAN KE-3 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 14-95)]]
  * [[peraturan:sedp:16pj.511997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 16/PJ.51/1997 :: PERMOHONAN PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN AGAMA (PENYEMPURNAAN KE-15 SURAT EDARAN SERI PPN 8-95)]]
  * [[peraturan:sedp:17pj.511997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 17/PJ.51/1997 :: PENGENAAN PPn BM ATAS BKP YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR (PENYEMPURNAAN KE-2 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 9-95)]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.241997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 09/PJ.24/1997 :: TATA CARA PENYETORAN TAMBAHAN PAJAK PENGHASILAN ATAS SAHAM PENDIRI]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.431997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 10/PJ.43/1997 :: PEREKAMAN LAMPIRAN SPT TAHUNAN 1721 (FORMULIR 1721 A-1) (SERI PPh PASAL 21 NO. 15)]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.751997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.75/1997 :: PERUBAHAN FORMULIR-FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PENAGIHAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.421997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 09/PJ.42/1997 :: PERLAKUAN PPh TERHADAP PENERIMAAN MANFAAT ASURANSI JIWA (SERI PPh UMUM NOMOR 47)]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.91997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.9/1997 :: PEREKAMAN SPT MASA PPN]]
  * [[peraturan:sedp:08pj.411997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 08/PJ.41/1997 :: SPT TAHUNAN PPh TAHUN 1997 (SERI PPh UMUM NO.46)]]
  * [[peraturan:sedp:14pj.511997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 14/PJ.51/1997 :: JENIS BARANG YANG TIDAK DIKENAKAN PPN (PENYEMPURNAAN KE-6 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 25-95)]]
  * [[peraturan:sedp:13pj.531997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 13/PJ.53/1997 :: LAPORAN HASIL PENJUALAN BENDA METERAI OLEH PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.431997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.43/1997 :: PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-110/PJ./1997 TANGGAL 19 JUNI 1997]]
  * [[peraturan:sedp:14pj.61997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 14/PJ.6/1997 :: PELAKSANAAN SISMIOP DAN REALISASI PENERIMAAN PBB S/D TRIWULAN I TAHUN 1997/1998]]
  * [[peraturan:sedp:08pj.241997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 08/PJ.24/1997 :: PENGHENTIAN PEKERJAAN-PEKERJAAN MANUAL PADA KPP YANG TELAH MENGGUNAKAN PROGRAM SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.241997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.24/1997 :: PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR SE-03/PJ.24/1997 TANGGAL 7 FEBRUARI 1997]]
  * [[peraturan:sedp:12pj.511997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 12/PJ.51/1997 :: LAPORAN BULANAN PENANGGUHAN PPN/PPn BM OLEH KANTOR PELAYANAN PAJAK (PENYEMPURNAAN KE-5 SURAT EDARAN SERI PPN 15-1995)]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.91997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.9/1997 :: KRITERIA DAN PENETAPAN EKSPORTIR TERTENTU]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.41997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-06/PJ.4/1997 :: PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK]]
  * [[peraturan:sedp:11pj.531997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 11/PJ.53/1997 :: BEA METERAI ATAS AKTA KREDIT KUKESRA]]
  * [[peraturan:sedp:12pj.61997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 12/PJ.6/1997 :: PELAKSANAAN PENGHAPUSAN PIUTANG PBB DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN UNTUK TAHUN 1997/1998]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.91997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.9/1997 :: DATA PERPAJAKAN WAJIB PAJAK PERUSAHAAN EKSPORTIR TERTENTU]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.321997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.32/1997 :: PPN ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI DI DALAM KAWASAN REAL ESTAT]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.61997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 10/PJ.6/1997 :: PENGADMINISTRASIAN PENETAPAN PBB]]
  * [[peraturan:sedp:11pj.61997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 11/PJ.6/1997 :: ANGKA PERBANDINGAN TERTIMBANG IHH TAHUN 1997/1998]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.4311997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.431/1997 :: PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM REGIONAL (SERI PPh PASAL 21 NOMOR 14)]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.511997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 10/PJ.51/1997 :: JENIS BARANG YANG TIDAK DIKENAKAN PPN (PENYEMPURNAAN KE-5 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 25-95)]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.241997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.24/1997 :: RALAT SE-02/PJ.91/1997 TANGGAL 20 FEBRUARI 1997 TENTANG PENYESUAIAN BEBERAPA LAMPIRAN DARI KEP-16/PJ./1996 SEHUBUNGAN DENGAN EDITING/PEREKAMAN SPT TAHUNAN PPh WP ORANG PRIBADI DAN WP BADAN TAHUN PAJAK 1996]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.71997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.7/1997 :: PEMERIKSAAN TERHADAP KEABSAHAN SSP LEMBAR KE-3 SEBAGAI BUKTI SETORAN PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN SEBAGAI KREDIT PAJAK (SERI PEMERIKSAAN 01-97)]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.511997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 09/PJ.51/1997 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KEENAMPULUH EMPAT IKAPI) (PENYEMPURNAAN KE-14 SURAT EDARAN SERI PPN 8-95)]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.61997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.6/1997 :: PELAKSANAAN PENDATAAN OBJEK DAN SUBJEK PBB DALAM RANGKA SISMIOP]]
  * [[peraturan:sedp:08pj.511997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 08/PJ.51/1997 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KEENAMPULUH TIGA IKAPI) (PENYEMPURNAAN KE-13 SURAT EDARAN SERI PPN 8-95)]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.5311997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.531/1997 :: RALAT ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO. SE-49/PJ.531/1997 TANGGAL 27 DESEMBER 1996 (PENYEMPURNAAN KE-2 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 34-95)]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.61997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.6/1997 :: PEREKAMAN TANDA TERIMA SPPT DAN STRUK STTS]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.531997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.53/1997 :: PERLAKUAN PPN ATAS JASA ANJAK PIUTANG (SERI PPN 40-95)]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.21997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.2/1997 :: EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK DENGAN PEMANFAATAN DATA PBB]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.41997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.4/1997 :: PETUNJUK PELAKSANAAN LEBIH LANJUT PP 27 TAHUN 1996 (SERI PPh UMUM NOMOR 44)]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.81997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.8/1997 :: RALAT SURAT EDARAN NOMOR SE - 01/PJ.8/1997 TANGGAL 7 PEBRUARI 1997]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.911997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.91/1997 :: PENYESUAIAN BEBERAPA LAMPIRAN DARI KEP-16/PJ./1996 SEHUBUNGAN SPT TAHUNAN PPh WP ORANG PRIBADI DAN WP BADAN TAHUN PAJAK 1996]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.211997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.21/1997 :: PENERIMAAN SETORAN PENERIMAAN NEGARA PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN 1996/1997]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.241997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.24/1997 :: PENGATURAN KEMBALI KODE MAP DAN KODE SETORAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.71997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.7/1997 :: PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN PPN DAN PPn BM TERHADAP PENGUSAHA KENA PAJAK PEDAGANG ECERAN]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.71997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.7/1997 :: PENAGIHAN DAN PENCEGAHAN DALUWARSA]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.61997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.6/1997 :: RINCIAN RENCANA PENERIMAAN PBB TAHUN ANGGARAN 1997/1998]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.41997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.4/1997 :: PAJAK PENGHASILAN ATAS PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 DARI JASA KONSTRUKSI (SERI PPh PASAL 22-8)]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.511997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.51/1997 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KEENAMPULUH DUA IKAPI) (PENYEMPURNAAN KE-12 SURAT EDARAN SERI PPN 8-95)]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.41997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.4/1997 :: PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL INDUSTRI ROKOK (SERI PPh PASAL 22 - 7)]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.71997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.7/1997 :: PENANGANAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.511997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.51/1997 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KEENAMPULUH SATU IKAPI) (PENYEMPURNAAN KE-11 SURAT EDARAN SERI PPN 8-95)]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.91997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.9/1997 :: PENERAAN SSP OLEH BANK PERSEPSI/BANK DEVISA PERSEPSI/ SENTRAL GIRO DAN PENATAUSAHAAN SSP]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.1997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 10/PJ./1997 :: LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN TIM GABUNGAN DJP-BPKP TRIWULAN II TAHUN 1996/1997]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.61997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.6/1997 :: RENCANA PENERIMAAN PBB TAHUN 1997/1998]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.10131997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.1013/1997 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PROTOKOL PERUBAHAN P3B RI-AMERIKA SERIKAT. (SERI P3B NOMOR 1)]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.231997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.23/1997 :: PEMBUATAN LAPORAN PSL EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.511997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.51/1997 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KEENAMPULUH IKAPI) (PENYEMPURNAAN KE-10 SURAT EDARAN SERI PPN 8-95)]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.511997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.51/1997 :: PENUNJUKAN DIT.JEN ANGGARAN SEBAGAI PEMUNGUT PPN ATAS PENYERAHAN PUPUK DAN PESTISIDA BERSUBSIDI (SERI PPN 39-95)]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.1997|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ./1997 :: PENGGALIAN POTENSI PAJAK DI BIDANG KEGIATAN JASA SERTIFIKASI]]
  * [[peraturan:sedp:42pj.41996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 42/PJ.4/1996 :: PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTAN (SERI PPh UMUM NOMOR 43)]]
  * [[peraturan:sedp:21pj.71996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 21/PJ.7/1996 :: PENAGIHAN DAN PENCEGAHAN DALUWARSA]]
  * [[peraturan:sedp:48pj.511996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 48/PJ.51/1996 :: PENEBUSAN STICKER LUNAS DAN PELAYANANNYA (PENYEMPURNAAN KE-4 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 36-95)]]
  * [[peraturan:sedp:49pj.5311996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 49/PJ.531/1996 :: TATA CARA RESTITUSI PPN YANG TERLANJUR DIPUNGUT SEJAK 1 APRIL 1995 ATAS PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG BIAYAI DENGAN HIBAH/DANA PINJAMAN LUAR NEGERI. (PENYEMPURNAAN KE-1 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 34-95)]]
  * [[peraturan:sedp:40pj.41996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 40/PJ.4/1996 :: PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA ATAU DISKONTO OBLIGASI YANG DIJUAL DI BURSA EFEK (SERI PPh UMUM NOMOR 41)]]
  * [[peraturan:sedp:41pj.421996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 41/PJ.42/1996 :: PELAKSANAAN LEBIH LANJUT PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN (SERI PPh UMUM NOMOR 42)]]
  * [[peraturan:sedp:47pj.531996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-47/PJ.53/1996 :: TATA CARA PENCETAKAN TANDA LUNAS BEA METERAI DAN PELAPORANNYA]]
  * [[peraturan:sedp:121pj.1996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 121/PJ./1996 :: PENGGALIAN POTENSI PAJAK DIBIDANG PERHOTELAN/HIBURAN DAN SEJENISNYA]]
  * [[peraturan:sedp:119pj.1996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 119/PJ./1996 :: TATA CARA PENYETORAN DAN PEMBERITAHUAN BANTUAN UNTUK PEMBINAAN KELUARGA PRASEJAHTERA DAN KELUARGA SEJAHTERA I]]
  * [[peraturan:sedp:20pj.71996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 20/PJ.7/1996 :: PENANGANAN PELAKSANAAN PSL PPN DAN PPn BM OLEH AKUNTAN PUBLIK]]
  * [[peraturan:sedp:46pj.511996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 46/PJ.51/1996 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU-BUKU PESANAN PPBBASD (PENYEMPURNAAN KE-9 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 8-95)]]
  * [[peraturan:sedp:39pj.411996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 39/PJ.41/1996 :: FORMULIR SPT TAHUNAN PPh TAHUN 1996 DAN BUKU PETUNJUK PENGISIANNYA]]
  * [[peraturan:sedp:45pj.5311996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 45/PJ.531/1996 :: PPN ATAS JASA LAYANAN JARINGAN INTERNET (SERI PPN 37-95)]]
  * [[peraturan:sedp:44pj.511996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 44/PJ.51/1996 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KELIMAPULUH SEMBILAN IKAPI) (PENYEMPURNAAN KE-8 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 8-95)]]
  * [[peraturan:sedp:43pj.511996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 43/PJ.51/1996 :: PENEBUSAN STICKER LUNAS PPN DAN PELAYANANNYA (PENYEMPURNAAN KE-3 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 36-95)]]
  * [[peraturan:sedp:18pj.231996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 18/PJ.23/1996 :: LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PSL DALAM RANGKA EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:17pj.241996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 17/PJ.24/1996 :: BENTUK FORMULIR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN]]
  * [[peraturan:sedp:38pj.411996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 38/PJ.41/1996 :: PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI DALAM KAWASAN KERJASAMA EKONOMI SUBREGIONAL ASEAN]]
  * [[peraturan:sedp:18pj.71996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 18/PJ.7/1996 :: PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN DALAM RANGKA EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK (SERI PEMERIKSAAN 06-96)]]
  * [[peraturan:sedp:42pj.511996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 42/PJ.51/1996 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KELIMAPULUH DELAPAN IKAPI) (PENYEMPURNAAN KE-7 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 8-95)]]
  * [[peraturan:sedp:36pj.441996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 36/PJ.44/1996 :: LAPORAN KPL.KPP.4.1-96 DAN KPL.KPP.4.2-96]]
  * [[peraturan:sedp:41pj.541996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 41/PJ.54/1996 :: PEMBERITAHUAN PROSEDUR PENGADMINISTRASIAN PERUSAHAAN EKSPORTIR TERTENTU (PENYEMPURNAAN KE-3 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 28-95)]]
  * [[peraturan:sedp:40pj.531996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 40/PJ.53/1996 :: NOTA PENJUALAN JASA YANG DIPERLAKUKAN SEBAGAI FAKTUR PAJAK STANDAR (PENYEMPURNAAN KE-2 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 2 - 95)]]
  * [[peraturan:sedp:39pj.5311996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 39/PJ.531/1996 :: DELIVERY BILL DIPERLAKUKAN SEBAGAI FAKTUR PAJAK STANDAR (PENYEMPURNAAN KE - 1 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 2 - 95)]]
  * [[peraturan:sedp:35pj.41996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-35/PJ.4/1996 :: NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK YANG BERGERAK DIBIDANG USAHA PENERBANGAN DALAM NEGERI (SERI PPh UMUM - 40)]]
  * [[peraturan:sedp:38pj.531996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 38/PJ.53/1996 :: PENGGUNAAN KERTAS BERMETERAI DAN KERTAS BIASA BERMETERAI TEMPEL]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.321996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.32/1996 :: PENGENAAN PPN ATAS JASA PENELITIAN YANG DILAKUKAN OLEH INSTANSI PEMERINTAH]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.91996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.9/1996 :: REPLIKASI SIP TAHUN ANGGARAN 1996/1997 PADA 7 (TUJUH) KANTOR WILAYAH DAN 36 (TIGA PULUH ENAM) KPP]]
  * [[peraturan:sedp:16pj.241996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 16/PJ.24/1996 :: PENYESUAIAN KODE NOTA PENGHITUNGAN DAN KODE KETETAPAN PER JENIS PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:16pj.71996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 16/PJ.7/1996 :: PENEGASAN ATAS SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR : SE-10/PJ.7/1996 PERIHAL PENYEMPURNAAN LP2/DKHP]]
  * [[peraturan:sedp:37pj.511996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 37/PJ.51/1996 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU-BUKU TERBITAN DEPARTEMEN AGAMA (PENYEMPURNAAN KE-6 SURAT EDARAN SERI PPN 8-95)]]
  * [[peraturan:sedp:34pj.421996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 34/PJ.42/1996 :: PERLAKUAN PPh ATAS UANG JAMINAN KEANGGOTAAN CLUB MEMBERSHIP. (SERI PPh UMUM NOMOR 39)]]
  * [[peraturan:sedp:15pj.71996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 15/PJ.7/1996 :: SAAT MULAI BERTUGAS BAGI TENAGA FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK YANG DIMUTASIKAN/BARU DIANGKAT]]
  * [[peraturan:sedp:36pj.5331996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 36/PJ.533/1996 :: PEMBERIAN FASILITAS DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS BEA BALIK NAMA KAPAL]]
  * [[peraturan:sedp:33pj.4211996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 33/PJ.421/1996 :: PERLAKUAN PPh ATAS BIAYA BEA SISWA DALAM RANGKA GERAKAN NASIONAL ORANG TUA ASUH (GN-OTA) (SERI PPh UMUM NO. 38)]]
  * [[peraturan:sedp:35pj.511996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 35/PJ.51/1996 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KELIMAPULUH TUJUH IKAPI) (PENYEMPURNAAN KE-5 SURAT EDARAN SERI PPN 8-95)]]
  * [[peraturan:sedp:34pj.541996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 34/PJ.54/1996 :: RESTITUSI PPN YANG DIAJUKAN PERMOHONANNYA OLEH PKP EKSPORTIR TERTENTU (PENYEMPURNAAN KE-2 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 28-95)]]
  * [[peraturan:sedp:32pj.41996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-32/PJ.4/1996 :: NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK YANG BERGERAK DI BIDANG USAHA PELAYARAN DAN/ATAU PENERBANGAN LUAR NEGERI. (SERI PPh UMUM NO. 37)]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.331996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-04/PJ.33/1996 :: PEMBAYARAN PPh ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:14pj.241996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 14/PJ.24/1996 :: PEMBERIAN KODE MAP DAN KODE SETORAN UNTUK PPH FINAL ATAS PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP DAN PERUBAHAN KODE MAP ATAS PERSEWAAN TANAH DAN BANGUNAN YANG DIPUNGUT OLEH PEMUNGUT]]
  * [[peraturan:sedp:31pj.41996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 31/PJ.4/1996 :: PENJELASAN ATAS LAMPIRAN SE-29/PJ.4/1996]]
  * [[peraturan:sedp:33pj.521996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 33/PJ.52/1996 :: BENTUK FORMULIR SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN PPN ATAS IMPOR/PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN/PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN/ PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PEMUNGUT PAJAK DAN BENTUK FORMULIR SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN PPn BM ATAS IMPOR/PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PEMUNGUT PAJAK BESERTA FORMULIR NOTA PENGHITUNGANNYA (PENYEMPURNAAN KE-2 SERI PPN 30-95)]]
  * [[peraturan:sedp:30pj.421996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 30/PJ.42/1996 :: TATACARA PELAKSANAAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN (SERI PPh UMUM NOMOR 36)]]
  * [[peraturan:sedp:29pj.41996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-29/PJ.4/1996 :: PPh TERHADAP WAJIB PAJAK PERUSAHAAN PELAYARAN DALAM NEGERI. (SERI PPh UMUM NO. 35)]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.321996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.32/1996 :: PPN ATAS JASA WALI AMANAT]]
  * [[peraturan:sedp:41pj.61996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 41/PJ.6/1996 :: TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN PIUTANG PBB DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN]]
  * [[peraturan:sedp:40pj.61996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 40/PJ.6/1996 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PENDATAAN DENGAN PENYEBARAN SPOP KOLEKTIF]]
  * [[peraturan:sedp:12pj.241996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 12/PJ.24/1996 :: RALAT KE 2 KEP-58/PJ.1/1996 TANGGAL 31 MEI 1996]]
  * [[peraturan:sedp:32pj.511996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 32/PJ.51/1996 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KELIMAPULUH ENAM IKAPI)]]
  * [[peraturan:sedp:39pj.61996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 39/PJ.6/1996 :: RALAT TERAKHIR RINCIAN RENCANA PENERIMAAN PBB TAHUN ANGGARAN 1996-1997]]
  * [[peraturan:sedp:36pj61996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-36/PJ6/1996 :: PENERAPAN NJOPTKP]]
  * [[peraturan:sedp:37pj.61996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 37/PJ.6/1996 :: PETUNJUK PENERBITAN STP DAN PELAKSANAAN PENAGIHAN]]
  * [[peraturan:sedp:35pj.61996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 35/PJ.6/1996 :: PENGENAAN PBB ATAS OBJEK PAJAK PELABUHAN]]
  * [[peraturan:sedp:31pj.511996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 31/PJ.51/1996 :: PENEBUSAN STICKER LUNAS PPN DAN PELAYANANNYA (PENYEMPURNAAN KE-2 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 36-95)]]
  * [[peraturan:sedp:11pj.241996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 11/PJ.24/1996 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-78/PJ.1/1996 TANGGAL 15 JULI 1996]]
  * [[peraturan:sedp:29pj.511996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 29/PJ.51/1996 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA. (PENYEMPURNAAN KE-3 SURAT EDARAN SERI PPN 8-95)]]
  * [[peraturan:sedp:30pj.511996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 30/PJ.51/1996 :: PENEBUSAN STICKER LUNAS PPN DAN PELAYANANNYA (PENYEMPURNAAN KE-1 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 36 - 95)]]
  * [[peraturan:sedp:13pj.71996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 13/PJ.7/1996 :: PENEGASAN/PETUNJUK PEMBUATAN NOTA PENGHITUNGAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:28pj.511996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 28/PJ.51/1996 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KELIMAPULUH LIMA IKAPI) (PENYEMPURNAAN KE-2 SURAT EDARAN SERI PPN 8-95)]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.241996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 10/PJ.24/1996 :: RALAT LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-58/PJ.1/1996 TANGGAL 31 MEI 1996 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-1165/PJ.24/1993 TENTANG SISTEM, BENTUK DAN JENIS LAPORAN BIDANG OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KHUSUS MENGENAI BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI PERPAJAKAN DAN KEP-17/PJ.24/1995 TANGGAL 1 MEI 1995 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-1165/PJ.24/1993 TENTANG SISTEM, BENTUK DAN JENIS LAPORAN BIDANG OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KHUSUS MENGENAI SISTEM DAN BENTUK LAPORAN PENERIMAAN PAJAK (LPP) I DAN LAPORAN PENERIMAAN PAJAK (LPP) II, SERTA SE-07/PJ.24/1996 TANGGAL 10 JUNI 1996 TENTANG PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-58/PJ.1/1996 TANGGAL 31 MEI 1996]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.241996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 09/PJ.24/1996 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-72/PJ.1/1996 TANGGAL 5 JULI 1996]]
  * [[peraturan:sedp:28pj.41996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 28/PJ.4/1996 :: PERLAKUAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh TERHADAP BADAN/LEMBAGA PEMERINTAH]]
  * [[peraturan:sedp:27pj.521996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 27/PJ.52/1996 :: BENTUK FORMULIR SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PPN ATAS IMPOR/PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN/PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN/PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PEMUNGUT PAJAK DAN BENTUK FORMULIR SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PPN BM ATAS IMPOR/PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PEMUNGUT PAJAK BESERTA FORMULIR NOTA PENGHITUNGANNYA (PENYEMPURNAAN KE-1 SERI PPN 30-95)]]
  * [[peraturan:sedp:12pj.71996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 12/PJ.7/1996 :: RENCANA PEMERIKSAAN TAHUN 1996 (SERI PEMERIKSAAN 05-96)]]
  * [[peraturan:sedp:26pj.5331996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 26/PJ.533/1996 :: BENDA METERAI DESAIN 1989]]
  * [[peraturan:sedp:08pj.241996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 08/PJ.24/1996 :: RALAT LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-64/PJ.1/1996 TANGGAL 20 JUNI 1996 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-54/PJ.24/1994 TENTANG PENAMBAHAN DAN PENYEMPURNAAN FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK DAN PENAMBAHAN KODE/MAP & SETORAN PAJAK PENGHASILAN FINAL ATAS JASA PERUSAHAAN PELAYARAN DALAM NEGERI (KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 416/KMK.04/1996) DAN JASA PERUSAHAAN PELAYARAN DAN/ATAU PENERBANGAN LUAR NEGERI (KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 417/KMK.04/1996)]]
  * [[peraturan:sedp:27pj.41996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 27/PJ.4/1996 :: PPh PASAL 23 ATAS JASA KONSTRUKSI ATAU JASA PEMBORONG BANGUNAN YANG MENGGUNAKAN BAHAN EX IMPOR (SERI PPh PASAL 23 NOMOR 8)]]
  * [[peraturan:sedp:25pj.511996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 25/PJ.51/1996 :: PENEBUSAN STICKER LUNAS PPN DAN PELAYANANNYA (SERI PPN 36-95)]]
  * [[peraturan:sedp:23pj.531996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 23/PJ.53/1996 :: BEA METERAI ATAS NOTA TAGIHAN, SEGI HITUNG SEBAGAI TANDA TERIMA UANG]]
  * [[peraturan:sedp:24pj.541996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 24/PJ.54/1996 :: PENINGKATAN DAN PENGENDALIAN KINERJA OPERASIONAL BIDANG PPN DAN PPn BM]]
  * [[peraturan:sedp:26pj.4331996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 26/PJ.433/1996 :: RALAT SE MENGENAI PPh ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN (SERI PPh UMUM NOMOR 34)]]
  * [[peraturan:sedp:22pj.511996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 22/PJ.51/1996 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KELIMAPULUH EMPAT IKAPI)]]
  * [[peraturan:sedp:25pj.431996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 25/PJ.43/1996 :: BENTUK STANDAR LAPORAN PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN UNTUK PEMUSATAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPh PASAL 21. (SERI PPh PASAL 21 - 13)]]
  * [[peraturan:sedp:30pj.61996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 30/PJ.6/1996 :: PERUBAHAN CAP PADA SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:24pj.41996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 24/PJ.4/1996 :: FORMULIR LP2P TAHUN 1996]]
  * [[peraturan:sedp:29pj.61996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 29/PJ.6/1996 :: PEREKAMAN LEMBAR STTS]]
  * [[peraturan:sedp:22pj.41996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 22/PJ.4/1996 :: PPh ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN. (SERI PPh UMUM NOMOR 32)]]
  * [[peraturan:sedp:23pj.41996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 23/PJ.4/1996 :: PPh ATAS PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN YANG USAHA POKOKNYA MELAKUKAN TRANSAKSI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN. (SERI PPh UMUM NOMOR 33)]]
  * [[peraturan:sedp:21pj.411996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 21/PJ.41/1996 :: PEDOMAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN FISKAL LUAR NEGERI]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.71996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 10/PJ.7/1996 :: PENYEMPURNAAN LP2/DKHP (SERI PEMERIKSAAN 04-96)]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.91996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.9/1996 :: TERTIB ADMINISTRASI WAJIB PAJAK EKSPORTIR TERTENTU]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.241996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.24/1996 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-58/PJ.1/1996 TANGGAL 31 MEI 1996]]
  * [[peraturan:sedp:24pj.61996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 24/PJ.6/1996 :: STANDAR BIAYA PELAKSANAAN PENDATAAN DAN PENILAIAN OBJEK DAN SUBJEK PBB]]
  * [[peraturan:sedp:21pj.511996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 21/PJ.51/1996 :: PERLAKUAN PPN ATAS PERUSAHAAN YANG MEMPUNYAI CABANG-CABANG (PENYEMPURNAAN KE-1 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 18-95)]]
  * [[peraturan:sedp:18pj.521996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 18/PJ.52/1996 :: PPN ATAS PENYERAHAN AKTIVA YANG MENURUT TUJUAN SEMULA TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN (SERI PPN 33-95)]]
  * [[peraturan:sedp:20pj.521996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 20/PJ.52/1996 :: CARA PENGISIAN SPT MASA PPN PKP TOKO EMAS YANG JUGA BERTINDAK SEBAGAI PEDAGANG ECERAN UNTUK BARANG-BARANG LAIN (PENYEMPURNAAN KE-3 SURAT EDARAN SERI PPN 23-95)]]
  * [[peraturan:sedp:19pj.531996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-19/PJ.53/1996 :: PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH/DANA PINJAMAN LUAR NEGERI (SERI PPN 34 - 95)]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.10121996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.1012/1996 :: PEMBERITAHUAN NASKAH KONSOLIDASI PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI - BELANDA (SERI P3B NOMOR 3)]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.10111996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.1011/1996 :: PENYEMPURNAAN DAFTAR PEJABAT (COMPETENT AUTHORITY) AUSTRALIA UNTUK PELAKSANAAN P3B RI - AUSTRALIA. (SERI P3B NO.2)]]
  * [[peraturan:sedp:20pj.41996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 20/PJ.4/1996 :: PELAKSANAAN PEMBEBASAN PPh PASAL 22 EX.PASAL 3 AYAT (1) HURUF B DAN HURUF C KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 599/KMK.04/1994. (SERI PPh PASAL 22 NO. 6)]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.1011996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.101/1996 :: MASA TRANSISI PENERAPAN SE-03/PJ.101/1996 (SERI P3B NO.1)]]
  * [[peraturan:sedp:17pj.521996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 17/PJ.52/1996 :: PENGHITUNGAN DAN TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PAJAK MASUKAN (PENYEMPURNAAN KE-2 SURAT EDARAN SERI PPN 22-95)]]
  * [[peraturan:sedp:16pj.511996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 16/PJ.51/1996 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KELIMA PULUH TIGA IKAPI)]]
  * [[peraturan:sedp:18pj.61996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 18/PJ.6/1996 :: PENGENAAN PBB USAHA BIDANG PERKEBUNAN, PERHUTANAN, PERTAMBANGAN NON MIGAS DAN PERIKANAN TAHUN 1996]]
  * [[peraturan:sedp:19pj.61996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 19/PJ.6/1996 :: PENGENAAN PBB ATAS JALAN TOL]]
  * [[peraturan:sedp:19pj.411996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 19/PJ.41/1996 :: PEMBEBASAN FISKAL LUAR NEGERI BAGI PELAUT INDONESIA YANG BEKERJA DI KAPAL BERBENDERA ASING. (SERI PPh UMUM NOMOR 31)]]
  * [[peraturan:sedp:08pj.71996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 08/PJ.7/1996 :: ADMINISTRASI PEMERIKSAAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:15pj.5311996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 15/PJ.531/1996 :: TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PELAPORAN PPN ATAS PESAWAT TELEPON SELULAR OLEH PERUSAHAAN OPERATOR TELEPON SELULAR (PENYEMPURNAAN KE-1 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 32-95)]]
  * [[peraturan:sedp:14pj.531996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 14/PJ.53/1996 :: PENGAMANAN RENCANA PENERIMAAN BEA METERAI]]
  * [[peraturan:sedp:17pj.61996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 17/PJ.6/1996 :: PENGENAAN PBB ATAS KAWASAN HUTAN EX AREAL HPH]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.311996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.31/1996 :: PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PT. JAMSOSTEK (PERSERO)]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.71996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.7/1996 :: PEMERIKSAAN PAJAK OLEH TIM GABUNGAN DJP-BPKP TAHUN 1996/1997]]
  * [[peraturan:sedp:16pj.61996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 16/PJ.6/1996 :: EVALUASI PENERIMAAN PBB TAHUN 1995/1996]]
  * [[peraturan:sedp:17pj.41996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 17/PJ.4/1996 :: SPT TAHUNAN PPh TAHUN 1995 YANG DISAMPAIKAN TANGGAL 1 APRIL 1996 (SERI PPh UMUM NO.29)]]
  * [[peraturan:sedp:18pj.421996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 18/PJ.42/1996 :: PAJAK PENGHASILAN ATAS USAHA REKSA DANA. (SERI PPh UMUM NOMOR 30)]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.311996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-01/PJ.31/1996 :: PERUBAHAN/RALAT ATAS SURAT EDARAN NOMOR: SE-11/PJ.3/1995 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DALAM BAHASA INGGRIS DAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT BAGI WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PMA, KONTRAK KARYA, KONTRAK BAGI HASIL DAN KEGIATAN USAHA ATAU BADAN LAIN]]
  * [[peraturan:sedp:16pj.421996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 16/PJ.42/1996 :: PENATAUSAHAAN SETORAN BANTUAN DALAM RANGKA KEPPRES 90 YANG MENGGUNAKAN SURAT SETORAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:15pj.451996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 15/PJ.45/1996 :: PROSEDUR PENYELESAIAN KEBERATAN ATAS KETETAPAN PAJAK HASIL PEMERIKSAAN]]
  * [[peraturan:sedp:13pj.511996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 13/PJ.51/1996 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KELIMAPULUH DUA IKAPI)]]
  * [[peraturan:sedp:12pj.521996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 12/PJ.52/1996 :: PENYUSUTAN EMAS DALAM PEMBUATAN EMAS PERHIASAN (PENYEMPURNAAN KE-2 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 23-95)]]
  * [[peraturan:sedp:11pj.531996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 11/PJ.53/1996 :: PENUNJUKAN PERUSAHAAN OPERATOR TELEPON SELULAR SEBAGAI PEMUNGUT PPN ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN PESAWAT TELEPON SELULAR (SERI PPN 32-95)]]
  * [[peraturan:sedp:14pj.41996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 14/PJ.4/1996 :: PENEGASAN MENGENAI SISTIM DAN BENTUK LAPORAN]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.511996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 10/PJ.51/1996 :: PENANGGUHAN PEMBAYARAN PPN/ PPn BM ATAS IMPOR BARANG MODAL TERTENTU (PENYEMPURNAAN KE-4 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 15-95)]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.71996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.7/1996 :: MASA TRANSISI PENERAPAN SE-02/PJ.7/1996, SE-03/PJ.7/1996; SE-04/PJ.7/1996]]
  * [[peraturan:sedp:13pj.41996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 13/PJ.4/1996 :: BATAS AKHIR PELUNASAN PPh PASAL 29 UNTUK TAHUN PAJAK 1995 (SERI PPh UMUM NO.28)]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.1011996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-03/PJ.101/1996 :: PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B)]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.231996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.23/1996 :: RENCANA PENINGKATAN JUMLAH WAJIB PAJAK TERDAFTAR TH.1996/1997]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.511996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 09/PJ.51/1996 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KELIMAPULUH SATU IKAPI)]]
  * [[peraturan:sedp:08pj.521996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 08/PJ.52/1996 :: PPN ATAS JASA PERDAGANGAN (SERI PPN 31 - 95)]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.1011996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.101/1996 :: PEMBEBASAN PAJAK ATAS BUNGA YANG DIBAYARKAN KEPADA SWEDISH EXPORT CREDIT CORPORATION (SEK)]]
  * [[peraturan:sedp:12pj.41996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 12/PJ.4/1996 :: PELAKSANAAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23 (SERI PPh PS. 23 NOMOR 7)]]
  * [[peraturan:sedp:21pj.1111996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 21/PJ.111/1996 :: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-15/PJ/1996 TANGGAL 15 MARET 1996]]
  * [[peraturan:sedp:22pj.1111996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 22/PJ.111/1996 :: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-16/PJ/1996 TANGGAL 15 MARET 1996]]
  * [[peraturan:sedp:13pj.61996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 13/PJ.6/1996 :: RINCIAN RENCANA PENERIMAAN PBB TAHUN ANGGARAN 1996/1997]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.71996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.7/1996 :: KOORDINASI PELAKSANAAN PEMERIKSAAN WAJIB PAJAK LOKASI (SERI PEMERIKSAAN 03-96)]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.71996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-03/PJ.7/1996 :: PEMERIKSAAN KHUSUS (SERI PEMERIKSAAN 02-96)]]
  * [[peraturan:sedp:18pj.11996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 18/PJ.1/1996 :: PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 68/1995]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.51996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.5/1996 :: PERLAKUAN PPn BM ATAS PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR NASIONAL (PENYEMPURNAAN KE- 2 ATAS SE SERI PPN 10 - 95)]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.111996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.11/1996 :: PENEGASAN TENTANG KONSULTAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.111996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-06/PJ.11/1996 :: PEMBERIAN PIAGAM PENGHARGAAN PENSIUNAN PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (SETARA BREVET KONSULTAN PAJAK) DALAM RANGKA PENERBITAN IZIN PRAKTEK KONSULTAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:11pj.431996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 11/PJ.43/1996 :: PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 598/KMK.04/1994(SERI PPh PASAL 21 NOMOR12)]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.71996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-02/PJ.7/1996 :: PENEGASAN DAN PENYEMPURNAAN KETENTUAN PEMERIKSAAN RUTIN (SERI PEMERIKSAAN 01-96)]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.1011996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.101/1996 :: PENAMBAHAN NAMA DAFTAR PEJABAT (COMPETENT AUTHORITY) AUSTRALIA UNTUK PELAKSANAAN P 3 B RI - AUSTRALIA]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.411996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 10/PJ.41/1996 :: PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) BAGI SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI BERBENTUK WARISAN YANG BELUM TERBAGI (SERI PPh UMUM NOMOR 27)]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.511996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.51/1996 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KELIMAPULUH IKAPI)]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.521996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.52/1996 :: PENAGIHAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR BKP, PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN, PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN, DAN PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PEMUNGUT PAJAK (SERI PPN 30 - 95)]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.41996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 09/PJ.4/1996 :: PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN PAJAK 1995 (SERI PPh UMUM NO. 26)]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.521996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.52/1996 :: PERUBAHAN SURAT EDARAN NOMOR SE-32/PJ.3/1986 DAN SE-29/PJ.3/1987 MENGENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS FILM CERITERA IMPOR]]
  * [[peraturan:sedp:08pj.411996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 08/PJ.41/1996 :: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN PPh ORANG PRIBADI TAHUN 1995 BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI ATAU MEMPEROLEH PENGHASILAN LAIN DISAMPING PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN. (SERI PPh UMUM NO. 25)]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.1996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ./1996 :: TATA CARA PENYETORAN DAN PEMBERITAHUAN BANTUAN UNTUK PEMBINAAN KELUARGA PRASEJAHTERA DAN KELUARGA SEJAHTERA I]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.41996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.4/1996 :: PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS DEPOSITO DAN/ATAU TABUNGAN LAINNYA (SERI PPh UMUM NOMOR 24)]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.1121996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.112/1996 :: PENJELASAN SURAT EDARAN NOMOR : SE-121/PJ.112/1995 TANGGAL 19 DESEMBER 1995 TENTANG KETERLAMBATAN PENYELESAIAN SPT LEBIH BAYAR YANG SUDAH DALUWARSA]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.61996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.6/1996 :: PEMANTAPAN PELAKSANAAN PENCETAKAN SPPT MASSAL TAHUN 1996]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.431996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.43/1996 :: PPh PASAL 21 YANG DITANGGUNG PEMERINTAH BAGI PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA ABRI, DAN PARA PENSIUNAN ATAS PENGHASILAN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA ATAU KEUANGAN DAERAH. (SERI PPh PASAL 21 NO. 11)]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.61996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.6/1996 :: KLASIFIKASI NJOP TAHUN 1996 KOTA-KOTA BESAR SELURUH INDONESIA]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.511996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.51/1996 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KEEMPATPULUH SEMBILAN IKAPI)]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.61996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.6/1996 :: PENYAMPAIAN PERMASALAHAN PBB]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.51996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.5/1996 :: PENYELESAIAN TUNGGAKAN RESTITUSI PPN YANG MASIH TERSISA PER 31 DESEMBER 1995]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.431996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.43/1996 :: PPh PASAL. 22 ATAS PENJUALAN HASIL PRODUKSI INDUSTRI BAJA (SERI PPh Ps. 22-5)]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.511996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.51/1996 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.421996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.42/1996 :: PEMBEBANAN BUNGA PINJAMAN DALAM MASA KONSTRUKSI (SERI PPh UMUM NO. 3)]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.61996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.6/1996 :: PENENTUAN SEKTOR PENGENAAN/PENERIMAAN PBB USAHA BIDANG PERIKANAN DAN PETERNAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.61996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.6/1996 :: PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PBB PERTAMBANGAN MIGAS YANG PEMBAYARANNYA DILAKUKAN OLEH DITJEN LEMBAGA KEUANGAN]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.41996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.4/1996 :: BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh ATAS HADIAH UNDIAN (SERI PPh UMUM NO. 2)]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.411996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.41/1996 :: RALAT BUKU PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN PPh WP ORANG PRIBADI TAHUN 1995 (LAMPIRAN 1 KEP. DIRJEN PAJAK NO. KEP-08/PJ.11/1995 TANGGAL 5 OKTOBER 1995)]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.431996|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.43/1996 :: PPh PASAL 21 ATAS PENARIKAN DANA PENSIUN(SERI PPh PASAL 21 NOMOR 1)]]
  * [[peraturan:sedp:26pj.241995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 26/PJ.24/1995 :: PERUBAHAN KODE NOTA UNTUK PEMBUATAN NOTA PENGHITUNGAN DAN KODE KETETAPAN PER JENIS PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:63pj.531995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 63/PJ.53/1995 :: JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PPN (SERI PPN 29 - 95)]]
  * [[peraturan:sedp:54pj.4321995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 54/PJ.432/1995 :: PENYAMPAIAN SURAT DIRJEN PAJAK NO. S-428/PJ.432/1995]]
  * [[peraturan:sedp:23pj.721995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 23/PJ.72/1995 :: PENYEMPURNAAN FORMULIR PERMINTAAN PEMERIKSAAN KETERKAITAN DAN PEMBERITAHUAN MELAKUKAN PEMERIKSAAN KETERKAITAN]]
  * [[peraturan:sedp:53pj.41995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 53/PJ.4/1995 :: PENEGASAN PELAKSANAAN PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PPh PASAL 22 INDUSTRI KERTAS. (SERI PPh Ps. 22)]]
  * [[peraturan:sedp:121pj.1121995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 121/PJ.112/1995 :: KETERLAMBATAN PENYELESAIAN SPT LEBIH BAYAR YANG SUDAH DALUWARSA]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.10111995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.1011/1995 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-TAIWAN]]
  * [[peraturan:sedp:60pj.511995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 60/PJ.51/1995 :: JENIS BARANG YANG TIDAK DIKENAKAN PPN (PENYEMPURNAAN KE- 4 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 25 - 95)]]
  * [[peraturan:sedp:61pj.511995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 61/PJ.51/1995 :: JENIS BARANG YANG TIDAK DIKENAKAN PPN (PENYEMPURNAAN KE- 3 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 25 - 95)]]
  * [[peraturan:sedp:62pj.511995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 62/PJ.51/1995 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU-BUKU PESANAN PPBBASD]]
  * [[peraturan:sedp:586pj.1141995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 586/PJ.114/1995 :: PENYELESAIAN TANGGAPAN ATAS HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWAS FUNGSIONAL]]
  * [[peraturan:sedp:59pj.511995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 59/PJ.51/1995 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KEEMPATPULUH DELAPAN IKAPI)]]
  * [[peraturan:sedp:11pj.31995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-11/PJ.3/1995 :: PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DALAM BAHASA INGGRIS DAN MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT BAGI WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING, KONTRAK KARYA, KONTRAK BAGI HASIL DAN KEGIATAN USAHA ATAU BADAN LAIN]]
  * [[peraturan:sedp:122pj.11995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 122/PJ.1/1995 :: PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT]]
  * [[peraturan:sedp:58pj.521995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 58/PJ.52/1995 :: PENYEMPURNAAN KE-1 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 23-95]]
  * [[peraturan:sedp:57pj.541995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 57/PJ.54/1995 :: MEMPERCEPAT PELAYANAN RESTITUSI PPN (PENYEMPURNAAN KE-1 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 28-95)]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.321995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 10/PJ.32/1995 :: PEMASUKAN ATAU PENYERAHAN BKP KE PULAU BATAM]]
  * [[peraturan:sedp:56pj.551995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 56/PJ.55/1995 :: PENGIRIMAN URAIAN PEMANDANGAN KEBERATAN PPN]]
  * [[peraturan:sedp:25pj.241995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 25/PJ.24/1995 :: PELAKSANAAN TUPRP]]
  * [[peraturan:sedp:52pj.431995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 52/PJ.43/1995 :: PENJELASAN PETUNJUK PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 ATAS PENJUALAN KENDARAAN BERMOTOR]]
  * [[peraturan:sedp:55pj.511995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 55/PJ.51/1995 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KEEMPATPULUH TUJUH IKAPI)]]
  * [[peraturan:sedp:21pj.71995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 21/PJ.7/1995 :: PENEGASAN TAMBAHAN TENTANG KRITERIA DAN JANGKA WAKTU PENGEMBANGAN PEMERIKSAAN KETERKAITAN (SERI PEMERIKSAAN - 88)]]
  * [[peraturan:sedp:51pj.431995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 51/PJ.43/1995 :: PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS HONORARIUM DOKTER YANG PRAKTEK DI RUMAH SAKIT (SERI PPh PASAL 21 NOMOR 9)]]
  * [[peraturan:sedp:17pj.131995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 17/PJ.13/1995 :: PENGADAAN FORMULIR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN]]
  * [[peraturan:sedp:54pj.511995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 54/PJ.51/1995 :: PPN DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN BKP TERTENTU DAN TATA CARA PELAKSANAANNYA (PENYEMPURNAAN KE-2 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 14-95)]]
  * [[peraturan:sedp:50pj.451995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 50/PJ.45/1995 :: PENGIRIMAN URAIAN PEMANDANGAN KEBERATAN YANG MENDEKATI TANGGAL JATUH TEMPO]]
  * [[peraturan:sedp:24pj.241995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 24/PJ.24/1995 :: PENGIRIMAN SPT TAHUNAN PPh TAHUN PAJAK 1995]]
  * [[peraturan:sedp:49pj.41995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-49/PJ.4/1995 :: RALAT ATAS KESALAHAN KETIK PADA SE-44/PJ.4/1995 TENTANG PENYUSUTAN ATAU AMORTISASI ATAS PENGELUARAN UNTUK MEMPEROLEH HARTA YANG MASIH DIMILIKI DAN DIGUNAKAN PADA AWAL TAHUN PAJAK 1995 (SERI PPh UMUM NO. 19)]]
  * [[peraturan:sedp:48pj.431995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 48/PJ.43/1995 :: PROSEDUR PEMROSESAN PERMOHONAN PEMUSATAN PPh PASAL 21. (SERI PPh PASAL 21 NOMOR 8)]]
  * [[peraturan:sedp:53pj.51995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 53/PJ.5/1995 :: RESTITUSI LEBIH BAYAR KARENA EKSPOR ATAU PEMUNGUTAN OLEH PEMUNGUT PPN (PENYEMPURNAAN KE-1 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 22-95)]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.91995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 09/PJ.9/1995 :: PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN (SIP)]]
  * [[peraturan:sedp:19pj.721995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 19/PJ.72/1995 :: PEMBATALAN SE-07/PJ.7/1995 TANGGAL 31 MARET 1995]]
  * [[peraturan:sedp:106pj.1121995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 106/PJ.112/1995 :: PEMBAHARUAN IZIN PRAKTEK KONSULTAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:47pj.41995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 47/PJ.4/1995 :: PENEGASAN TENTANG PENGKREDITAN FISKAL LUAR NEGERI. (SERI PPh PASAL 25 NOMOR 8)]]
  * [[peraturan:sedp:52pj.51995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 52/PJ.5/1995 :: MEMPERCEPAT PELAYANAN RESTITUSI PPN (SERI PPN 28-95)]]
  * [[peraturan:sedp:49pj.511995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 49/PJ.51/1995 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KEEMPATPULUH ENAM IKAPI)]]
  * [[peraturan:sedp:51pj.511995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 51/PJ.51/1995 :: PENGENAAN PPN/PPn BM ATAS KENDARAAN BERMOTOR (PENYEMPURNAAN KE-1 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 10 - 95)]]
  * [[peraturan:sedp:50pj.531995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 50/PJ.53/1995 :: FORMULIR SPT MASA PPN / PPn BM BAGI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PENYEMPURNAAN KE-1 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 3-95)]]
  * [[peraturan:sedp:48pj.511995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 48/PJ.51/1995 :: PENANGGUHAN PEMBAYARAN PPN PPn BM ATAS IMPOR BARANG MODAL TERTENTU (PENYEMPURNAAN KE - 3 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 15 - 95)]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.10121995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.1012/1995 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI - ITALIA]]
  * [[peraturan:sedp:46pj.41995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-46/PJ.4/1995 :: PERLAKUAN BIAYA BUNGA YANG DIBAYAR ATAU TERUTANG DALAM HAL WAJIB PAJAK MENERIMA ATAU MEMPEROLEH PENGHASILAN BERUPA BUNGA DEPOSITO ATAU TABUNGAN LAINNYA. (SERI PPh UMUM NO. 20)]]
  * [[peraturan:sedp:47pj.511995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 47/PJ.51/1995 :: JENIS BARANG YANG TIDAK DIKENAKAN PPN (PENYEMPURNAAN KE-2 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 25-95)]]
  * [[peraturan:sedp:52pj.61995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 52/PJ.6/1995 :: KEBIJAKSANAAN PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PBB BAGIAN PEMERINTAH PUSAT KEPADA DAERAH Tk. II TAHUN 1995/1996]]
  * [[peraturan:sedp:44pj.41995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 44/PJ.4/1995 :: PENYUSUTAN ATAU AMORTISASI ATAS PENGELUARAN UNTUK MEMPEROLEH HARTA YANG MASIH DIMILIKI DAN DIGUNAKAN PADA AWAL TAHUN PAJAK 1995 (SERI PPh UMUM NOMOR 19)]]
  * [[peraturan:sedp:45pj.431995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 45/PJ.43/1995 :: PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN THT-ASABRI (SERI PPh PASAL 21 NO. 7)]]
  * [[peraturan:sedp:18pj.71995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 18/PJ.7/1995 :: PENATAUSAHAAN KERTAS KERJA PEMERIKSAAN]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.31995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 09/PJ.3/1995 :: PENGGUNAAN BAHASA INGGRIS DALAM PEMBUKUAN WAJIB PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:17pj.71995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 17/PJ.7/1995 :: PENEGASAN ATAS PEMERIKSAAN DALAM RANGKA P3SPT TAHUN PAJAK 1994 (SERI PEMERIKSAAN - 87)]]
  * [[peraturan:sedp:43pj.411995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 43/PJ.41/1995 :: TANDA PENGENAL RESMI SEBAGAI PENDUDUK LUAR NEGERI (PENLU) (SERI PPh PASAL 25 NOMOR 7)]]
  * [[peraturan:sedp:46pj.511995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 46/PJ.51/1995 :: PENANGGUHAN PEMBAYARAN PPN/PPn BM ATAS IMPOR BARANG MODAL TERTENTU (PENYEMPURNAAN KE-2 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 15 - 95)]]
  * [[peraturan:sedp:45pj.511995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 45/PJ.51/1995 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KEEMPATPULUH LIMA IKAPI)]]
  * [[peraturan:sedp:15pj.71995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 15/PJ.7/1995 :: PENATARAN PEMERIKSAAN SEDERHANA]]
  * [[peraturan:sedp:44pj.531995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-44/PJ.53/1995 :: CARA PEMETERAIAN KEMUDIAN TANPA SANKSI DALAM MASA TRANSISI]]
  * [[peraturan:sedp:43pj.1111995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 43/PJ.111/1995 :: PENJELASAN LEBIH LANJUT MENGENAI PELAKSANAAN UJI COBA PEMERIKSAAN SEDERHANA KANTOR DAN PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.4131995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.413/1995 :: PENATARAN DAN PENELITIAN PELAKSANAAN FISKAL LUAR NEGERI]]
  * [[peraturan:sedp:43pj.51995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 43/PJ.5/1995 :: PELAKSANAAN PEDOMAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN ATAS PKP YANG MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO (PENYEMPURNAAN KE-1 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 12-95)]]
  * [[peraturan:sedp:08pj.91995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 08/PJ.9/1995 :: BENTUK SKPKPP (KP PDIP 5.30) DAN SKPKPP PENGGANTI (KP PDIP 5.31)]]
  * [[peraturan:sedp:41pj.511995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 41/PJ.51/1995 :: PENGENAAN PPN ATAS PENYERAHAN LISTRIK UNTUK PERUMAHAN DENGAN DAYA DI ATAS 6.600 WATT (SERI PPN 26 - 95)]]
  * [[peraturan:sedp:42pj.541995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 42/PJ.54/1995 :: PERUSAHAAN YANG DICABUT NOMOR PENGUKUHANNYA SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK (SERI PPN 27 - 95)]]
  * [[peraturan:sedp:14pj.71995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 14/PJ.7/1995 :: PENEGASAN PEMERIKSAAN KETERKAITAN (SERI PEMERIKSAAN - 86)]]
  * [[peraturan:sedp:41pj.41995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 41/PJ.4/1995 :: SURAT SETORAN PAJAK "FINAL" UNTUK PENYETORAN PPh PASAL 22 YANG DIPUNGUT OLEH BULOG, PERTAMINA, DAN BADAN USAHA YANG BERGERAK DIBIDANG PREMIX (SERI PPh PASAL 22 NO. 3)]]
  * [[peraturan:sedp:42pj.451995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 42/PJ.45/1995 :: PELIMPAHAN WEWENANG DIRJEN PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:39pj.511995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 39/PJ.51/1995 :: PPN DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN BKP TERTENTU DAN TATA CARA PELAKSANAANNYA (PENYEMPURNAAN KE-1 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 14-95)]]
  * [[peraturan:sedp:22pj.211995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 22/PJ.21/1995 :: HASIL PEMERIKSAAN BEPEKA SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 1994/1995]]
  * [[peraturan:sedp:36pj.511995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 36/PJ.51/1995 :: PENANGGUHAN PEMBAYARAN PPN/PPn BM ATAS IMPOR BARANG MODAL TERTENTU (PENYEMPURNAAN KE-1 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 15-95)]]
  * [[peraturan:sedp:38pj.511995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 38/PJ.51/1995 :: JENIS BARANG YANG TIDAK DIKENAKAN PPN (PENYEMPURNAAN KE-1 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 25-95)]]
  * [[peraturan:sedp:37pj.531995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 37/PJ.53/1995 :: PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN TERHADAP ANGGOTA ASPERINDO DAN ANGGOTA GAFEKSI DAN PENGUKUHAN MENJADI PENGUSAHA KENA PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:13pj.751995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 13/PJ.75/1995 :: PENCEGAHAN DALUWARSA]]
  * [[peraturan:sedp:35pj.511995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 35/PJ.51/1995 :: JENIS BARANG YANG TIDAK DIKENAKAN PPN (SERI PPN 25-95)]]
  * [[peraturan:sedp:34pj.531995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 34/PJ.53/1995 :: PERLAKUAN PPN ATAS JASA CONSUMER CREDIT, CREDIT CARD, DAN DEBIT CARD (SERI PPN 24-95)]]
  * [[peraturan:sedp:40pj.41995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 40/PJ.4/1995 :: PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN THT-TASPEN (SERI PPh PASAL 21 NO. 6)]]
  * [[peraturan:sedp:33pj.511995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 33/PJ.51/1995 :: PENGENAAN PPnBM ATAS BKP YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR (PENYEMPURNAAN KE-1 ATAS SURAT EDARAN SERI : PPN 9 - 95)]]
  * [[peraturan:sedp:39pj.41995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 39/PJ.4/1995 :: PENYULUHAN TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI YAYASAN ATAU ORGANISASI YANG SEJENIS. (SERI PPh UMUM NOMOR 18)]]
  * [[peraturan:sedp:32pj.511995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 32/PJ.51/1995 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KEEMPATPULUH TIGA IKAPI)]]
  * [[peraturan:sedp:38pj.41995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-38/PJ.4/1995 :: PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PERJANJIAN BANGUN GUNA SERAH (SERI PPh UMUM NOMOR 17)]]
  * [[peraturan:sedp:31pj.521995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 31/PJ.52/1995 :: PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN EMAS BATANGAN YANG PPN-NYA DITANGGUNG PEMERINTAH SERTA ATAS PENYERAHAN EMAS PERHIASAN (SERI PPN 23-95)]]
  * [[peraturan:sedp:08pj.3131995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-08/PJ.313/1995 :: PPh PASAL 23 ATAS PERSEWAAN ALAT ANGKUTAN DARAT]]
  * [[peraturan:sedp:36pj.41995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 36/PJ.4/1995 :: PENGIRIMAN TENAGA KERJA KE LUAR NEGERI. (SERI PPh PASAL 25 NOMOR 5)]]
  * [[peraturan:sedp:37pj.41995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 37/PJ.4/1995 :: PENEGASAN TENTANG PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PPh BAGI ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI. (SERI PPh PASAL 25 NOMOR 6)]]
  * [[peraturan:sedp:35pj.41995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 35/PJ.4/1995 :: PENEGASAN LEBIH LANJUT ATAS DIVIDEN DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI LUAR NEGERI YANG SAHAMNYA TIDAK DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK (SERI PPh UMUM NOMOR 16)]]
  * [[peraturan:sedp:30pj.511995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 30/PJ.51/1995 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KEEMPATPULUH DUA IKAPI)]]
  * [[peraturan:sedp:34pj.41995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 34/PJ.4/1995 :: PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI YAYASAN ATAU ORGANISASI YANG SEJENIS (SERI PPh UMUM NOMOR 15)]]
  * [[peraturan:sedp:29pj.531995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-29/PJ.53/1995 :: PELAKSANAAN PERUBAHAN TARIF BEA METERAI]]
  * [[peraturan:sedp:28pj.541995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 28/PJ.54/1995 :: PENEGASAN MENGENAI BATAS MAXIMUM 7% DAN PENGERTIAN PEMERIKSAAN (SERI PPN 22 - 95)]]
  * [[peraturan:sedp:12pj.71995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 12/PJ.7/1995 :: PROGRAM PENGKAJIAN PENGISIAN SPT (P3 SPT) TAHUN 1994 (SERI PEMERIKSAAN - 85)]]
  * [[peraturan:sedp:31pj.41995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 31/PJ.4/1995 :: BESARNYA PEMBAYARAN PPh PASAL 25 YANG HARUS DIBAYAR WAJIB PAJAK BARU, BANK, SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI, BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH. (SERI PPh PASAL 25 - 4)]]
  * [[peraturan:sedp:32pj.41995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 32/PJ.4/1995 :: PENGALIHAN HARTA DENGAN MENGGUNAKAN NILAI BUKU DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA. (SERI PPh UMUM NOMOR - 13)]]
  * [[peraturan:sedp:33pj.41995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 33/PJ.4/1995 :: PERUSAHAAN KECIL DAN MENENGAH PASANGAN USAHA MODAL VENTURA DAN PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENYERTAAN MODAL PERUSAHAAN MODAL VENTURA]]
  * [[peraturan:sedp:27pj.511995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 27/PJ.51/1995 :: PPn BM ATAS RUMAH SUSUN (APARTEMEN DAN SEJENISNYA) (SERI PPN 21 - 95)]]
  * [[peraturan:sedp:26pj.511995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 26/PJ.51/1995 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KEEMPATPULUH SATU IKAPI)]]
  * [[peraturan:sedp:19pj.231995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 19/PJ.23/1995 :: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN DAN SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:25pj.531995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 25/PJ.53/1995 :: PENGENAAN PPN ATAS JASA CUSTODIAN]]
  * [[peraturan:sedp:18pj.231995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 18/PJ.23/1995 :: PPN/PPn BM DAN PPh DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN DANA PINJAMAN LUAR NEGERI]]
  * [[peraturan:sedp:30pj.41995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 30/PJ.4/1995 :: KEKURANGAN PEMBAYARAN PPh PASAL 22 ATAS PEMBELIAN HASIL PRODUKSI ROKOK. (SERI PPh PASAL 22 NO. 2)]]
  * [[peraturan:sedp:29pj.41995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 29/PJ.4/1995 :: PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 633/KMK.04/1994 TANGGAL 29 DESEMBER 1994 (SERI PPh UMUM NOMOR 12)]]
  * [[peraturan:sedp:32pj.61995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 32/PJ.6/1995 :: SURAT EDARAN BERSAMA DIRJEN ANGGARAN, DIRJEN PAJAK DAN DIRJEN PUOD]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.71995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 10/PJ.7/1995 :: RENCANA PEMERIKSAAN LENGKAP TAHUN 1995/1996 (SERI PEMERIKSAAN - 84)]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.91995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.9/1995 :: TATA CARA PEMBERIAN IMBALAN BUNGA KEPADA WAJIB PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:24pj.541995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 24/PJ.54/1995 :: JAWABAN KONFIRMASI FAKTUR PAJAK YANG DIMINTA OLEH BAPEKSTA KEUANGAN (SERI PPN 20-95)]]
  * [[peraturan:sedp:28pj.431995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 28/PJ.43/1995 :: PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS BUNGA OBLIGASI DAN DIVIDEN YANG DITERIMA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (SERI PPh PASAL 23/ PASAL 26 NOMOR 6)]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.91995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.9/1995 :: TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:17pj.241995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 17/PJ.24/1995 :: PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO. : KEP-05/PJ.24/1995 TENTANG BENTUK SURAT TAGIHAN PAJAK DAN SURAT KETETAPAN PAJAK ATAS PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH]]
  * [[peraturan:sedp:27pj.41995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 27/PJ.4/1995 :: NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK YANG BERGERAK DI BIDANG USAHA PELAYARAN ATAU PENERBANGAN (SERI PPh UMUM NO. 11)]]
  * [[peraturan:sedp:23pj.521995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 23/PJ.52/1995 :: PPN ATAS PENYERAHAN MOBIL BEKAS JENIS SEDAN, STATION WAGON, VAN DAN COMBI (SERI PPN 19 - 95)]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.91995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.9/1995 :: PENYESUAIAN PEDOMAN INDUK TUPRP 1994]]
  * [[peraturan:sedp:21pj.511995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 21/PJ.51/1995 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KETIGAPULUH SEMBILAN IKAPI)]]
  * [[peraturan:sedp:22pj.511995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 22/PJ.51/1995 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KEEMPATPULUH IKAPI)]]
  * [[peraturan:sedp:19pj.541995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 19/PJ.54/1995 :: TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK BAGI PKP ORANG PRIBADI YANG DI TEMPAT TINGGALNYA TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA (SERI PPN 17 - 95)]]
  * [[peraturan:sedp:20pj.541995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 20/PJ.54/1995 :: PERLAKUAN PPN ATAS PERUSAHAAN YANG MEMPUNYAI CABANG- CABANG (SERI PPN 18 - 95)]]
  * [[peraturan:sedp:20pj.41995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 20/PJ.4/1995 :: BESARNYA CADANGAN YANG BOLEH DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA. (SERI PPh UMUM NOMOR 8)]]
  * [[peraturan:sedp:21pj.41995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 21/PJ.4/1995 :: SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh (SERI PPh UMUM NOMOR 9)]]
  * [[peraturan:sedp:22pj.41995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 22/PJ.4/1995 :: DIVIDEN DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI LUAR NEGERI YANG SAHAMNYA TIDAK DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK (SERI PPh UMUM NOMOR 10)]]
  * [[peraturan:sedp:25pj.41995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 25/PJ.4/1995 :: PEMOTONGAN PPh PASAL 26 ATAS PEMBAYARAN PREMI ASURANSI KE LUAR NEGERI (SERI PPh PASAL 23/26 NOMOR 5)]]
  * [[peraturan:sedp:26pj.411995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 26/PJ.41/1995 :: PENEGASAN PERLAKUAN PENGENAAN PPh TERHADAP SPBU YANG MEMBELI PELUMAS PERTAMINA KE DEALER PELUMAS]]
  * [[peraturan:sedp:23pj.431995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 23/PJ.43/1995 :: PENJELASAN PETUNJUK PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PASAL 26. (SERI PPh PASAL 21 NO. 4)]]
  * [[peraturan:sedp:24pj.431995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 24/PJ.43/1995 :: PENANGANAN PPh PASAL 21 PERUSAHAAN GO PUBLIC YANG TELAH MEMPEROLEH IJIN PEMUSATAN PPh PASAL 21/ PASAL 26 (SERI PPh PASAL 21 NOMOR 5)]]
  * [[peraturan:sedp:18pj.531995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 18/PJ.53/1995 :: PENGERTIAN HUBUNGAN ISTIMEWA (SERI PPN 16-95)]]
  * [[peraturan:sedp:19pj.411995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 19/PJ.41/1995 :: TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PELAPORAN WAJIB PUNGUT PPh PASAL 22 OLEH BULOG, PERTAMINA, DAN BADAN USAHA SELAIN PERTAMINA YANG BERGERAK DI BIDANG BAHAN BAKAR MINYAK JENIS PREMIX (SERI PPh PASAL 22 NO.1)]]
  * [[peraturan:sedp:17pj.511995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 17/PJ.51/1995 :: PENANGGUHAN PEMBAYARAN PPN/PPn BM ATAS IMPOR BARANG MODAL TERTENTU (SERI PPN 15 - 95)]]
  * [[peraturan:sedp:18pj.431995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 18/PJ.43/1995 :: BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (SERI PPh PASAL 21 NOMOR 3)]]
  * [[peraturan:sedp:15pj.511995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 15/PJ.51/1995 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KETIGAPULUH DELAPAN IKAPI)]]
  * [[peraturan:sedp:16pj.511995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 16/PJ.51/1995 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PEMBANGUNAN TEMPAT-TEMPAT YANG SEMATA - MATA UNTUK KEPERLUAN IBADAH (SERI PPN 14 - 95)]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.3011995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.301/1995 :: NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PPN BARANG DAN JASA, PPn BM DAN PPh]]
  * [[peraturan:sedp:18pj.61995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 18/PJ.6/1995 :: KEPUTUSAN BERSAMA DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAN DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH]]
  * [[peraturan:sedp:13pj.241995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 13/PJ.24/1995 :: REPLIKASI SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:14pj.51995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 14/PJ.5/1995 :: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 643/KMK.04/1994 TENTANG PEDOMAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG MELAKUKAN PENYERAHAN YANG TERUTANG PAJAK DAN PENYERAHAN YANG TIDAK TERUTANG PAJAK. (SERI PPN 13 - 95)]]
  * [[peraturan:sedp:12pj.541995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 12/PJ.54/1995 :: TATA CARA PENGURANGAN PPN ATAU PPN DAN PPn BM UNTUK BARANG KENA PAJAK YANG DIKEMBALIKAN (SERI PPN 11-95)]]
  * [[peraturan:sedp:13pj.541995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 13/PJ.54/1995 :: PEDOMAN PENGHITUNGAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI PKP YANG MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO (SERI PPN 12-95)]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.71995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.7/1995 :: KERAHASIAAN BANK DALAM KAITANNYA DENGAN PEMERIKSAAN PAJAK. (SERI PEMERIKSAAN 83)]]
  * [[peraturan:sedp:16pj.41995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 16/PJ.4/1995 :: PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 651/KMK.04/1994 (SERI PPh UMUM NOMOR 6)]]
  * [[peraturan:sedp:17pj.41995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 17/PJ.4/1995 :: PPh ATAS HADIAH UNDIAN (SERI PPh UMUM NOMOR 7)]]
  * [[peraturan:sedp:15pj.411995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 15/PJ.41/1995 :: PEMBAYARAN PPh BAGI ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE L.N. (SERI PPh PASAL 25 NOMOR 3)]]
  * [[peraturan:sedp:11pj.511995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 11/PJ.51/1995 :: PENGENAAN PPn BM ATAS KENDARAAN BERMOTOR (SERI PPN 10 - 95)]]
  * [[peraturan:sedp:08pj.51995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 08/PJ.5/1995 :: SAAT DIMULAINYA PEMANFAATAN BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD ATAU JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN, PENGHITUNGAN, SERTA TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORANNYA (SERI PPN 7-95)]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.511995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 09/PJ.51/1995 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KETIGAPULUH TUJUH IKAPI) (SERI PPN 8-95)]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.511995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 10/PJ.51/1995 :: PENGENAAN PPn BM ATAS BKP YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR (SERI PPN 9 - 95)]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.531995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.53/1995 :: PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI (SERI PPN 6-95)]]
  * [[peraturan:sedp:11pj.241995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 11/PJ.24/1995 :: TATA CARA PENGISIAN DAN PROSEDUR PENERBITAN STP DAN SKP DALAM MASA TRANSISI]]
  * [[peraturan:sedp:12pj.61995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 12/PJ.6/1995 :: UPAYA PENCAIRAN TUNGGAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:14pj.61995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 14/PJ.6/1995 :: PENYETORAN DAN PELIMPAHAN/PEMINDAHBUKUAN PENERIMAAN PBB DALAM BULAN MARET 1995]]
  * [[peraturan:sedp:14pj.411995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 14/PJ.41/1995 :: PENEGASAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENEBUSAN BAHAN BAKAR PREMIX. (SERI PPh UMUM NOMOR 5)]]
  * [[peraturan:sedp:12pj.41995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 12/PJ.4/1995 :: PERLAKUAN PPh BAGI PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL. (SERI PPh UMUM - 4)]]
  * [[peraturan:sedp:13pj.41995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 13/PJ.4/1995 :: PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK BERKEWAJIBAN MELAKUKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 AYAT (1) HURUF D (SERI PPh PASAL 21 - 2)]]
  * [[peraturan:sedp:11pj.411995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 11/PJ.41/1995 :: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN PPh TAHUN 1994 DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, PERTAMINA DAN HISWANA MIGAS]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.431995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 10/PJ.43/1995 :: BESARNYA BIAYA JABATAN ATAU BIAYA PENSIUN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO PEGAWAI TETAP ATAU PENSIUNAN (SERI PPh PASAL 21 NOMOR 1)]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.41995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 09/PJ.4/1995 :: PPh ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA BERDASARKAN PP NO. 51 TAHUN 1994. (SERI PPh PASAL 23/26 NOMOR 4)]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.61995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 10/PJ.6/1995 :: PENGENAAN PBB ATAS PERGURUAN TINGGI SWASTA (PTS)]]
  * [[peraturan:sedp:11pj.61995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 11/PJ.6/1995 :: RENCANA KEGIATAN PENILAIAN INDIVIDUAL]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.91995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.9/1995 :: PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:08pj.41995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 08/PJ.4/1995 :: WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI YANG DITUNJUK SEBAGAI PEMOTONG PPh PASAL 23. (SERI PPh PASAL 23/26 - 3)]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.91995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.9/1995 :: PPh ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI YANG DIBAYAR DENGAN MENGGUNAKAN SSP]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.91995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.9/1995 :: PENGGANTIAN/PEMBERIAN KODE SERI FAKTUR PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.421995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.42/1995 :: PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK. (SERI PPh UMUM NOMOR 3)]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.51995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.5/1995 :: PENGUSAHA KECIL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SERI PPN 4 - 95)]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.521995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.52/1995 :: PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEDAGANG ECERAN (SERI PPN 5 - 95)]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.31995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.3/1995 :: PENGERTIAN PENANGGUNG PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.31995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.3/1995 :: PENEGASAN KETENTUAN PASAL 8 AYAT (1) DAN AYAT (4), SERTA PASAL 9 AYAT (2) UU NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KUP SEBAGAIMANA TELAH DIRUBAH DENGAN UU NO. 9 TAHUN 1994]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.31995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.3/1995 :: PENERBITAN STP DAN SKP TAHUN PAJAK 1994 DAN SEBELUMNYA YANG DIKELUARKAN SEJAK 1 JANUARI 1995]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.31995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.3/1995 :: PENEGASAN KETENTUAN PASAL 3 AYAT (3) HURUF b, PASAL 3 AYAT (4) DAN PASAL 9 AYAT (2) UU NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KUP SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NOMOR 9 TAHUN 1994]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.31995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.3/1995 :: PENEGASAN KETENTUAN PASAL 25 DAN PASAL 26 UU NO. 6 TAHUN 1983 TENTANG KUP SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NOMOR 9 TAHUN 1994]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.241995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.24/1995 :: BENTUK FORMULIR STP DAN SKP PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.61995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.6/1995 :: PENGENAAN PBB ATAS PERAIRAN PELABUHAN]]
  * [[peraturan:sedp:08pj.61995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 08/PJ.6/1995 :: LAMPIRAN SK.KAKANWIL DJP TENTANG PENENTUAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA NJOP]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.431995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.43/1995 :: BATAS BUNGA SIMPANAN ANGGOTA KOPERASI YANG TIDAK DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN (SERI PPh PASAL 23/26 NOMOR 1)]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.41995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-03/PJ.4/1995 :: PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 (SERI PPh PASAL 25-2)]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.41995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.4/1995 :: PERLAKUAN PPh ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK DARI BUT YANG DITANAMKAN KEMBALI DI INDONESIA (SERI PPh PASAL 23/26 NOMOR 2)]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.41995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.4/1995 :: BADAN-BADAN DAN PENGUSAHA KECIL YANG MENERIMA HARTA HIBAHAN YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI OBJEK PAJAK PENGHASILAN (SERI PPh UMUM NO. 1)]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.411995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.41/1995 :: PEMBAYARAN PPh PASAL 25 ATAS PENEBUSAN BAHAN BAKAR PREMIX. (SERI PPh UMUM NO. 2)]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.1121995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.112/1995 :: TANDA PENGENAL KONSULTAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.231995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.23/1995 :: KEWAJIBAN PENYAMPAIAN NPWP DAN LAPORAN KEUANGAN DALAM PERMOHONAN KREDIT]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.531995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.53/1995 :: FORMULIR BARU SPT MASA PPN (SERI PPN 3-95)]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.61995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.6/1995 :: PEMBENTUKAN BASIS DATA SISMIOP]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.1121995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.112/1995 :: TANGGAL PENERIMAAN SPT MASA (TERMASUK LEMBAR KETIGA SSP), SPT TAHUNAN DAN SURAT KEBERATAN YANG JATUH TEMPONYA BERTEPATAN DENGAN HARI LIBUR]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.531995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.53/1995 :: KERTAS UNTUK METERAI TEMPEL]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.71995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.7/1995 :: KODE UNIT KANTOR YANG MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN (SERI PEMERIKSAAN - 82)]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.411995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.41/1995 :: ANGSURAN BULANAN PPh PASAL 25 TAHUN 1995 (SERI PPh PASAL 25-1)]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.61995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.6/1995 :: HASIL PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN SISMIOP TAHUN 1994/1995]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.521995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.52/1995 :: FAKTUR PAJAK (SERI PPN-95)]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.241995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.24/1995 :: PENAMBAHAN DAN PENYEMPURNAAN SSP]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.511995|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.51/1995 :: PELAKSANAAN KETENTUAN PERALIHAN DALAM RANGKA PELAKSANNAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (SERI PPN 1-95)]]
  * [[peraturan:sedp:22pj.411994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 22/PJ.41/1994 :: PPh PASAL 25 YANG BELUM/KURANG DIBAYAR OLEH SPBU, AGEN/ DEALER SESUAI KETENTUAN PERJANJIAN KERJASAMA DITJEN PAJAK, PERTAMINA DAN HISWANA MIGAS]]
  * [[peraturan:sedp:25pj.511994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 25/PJ.51/1994 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KETIGAPULUH ENAM IKAPI)]]
  * [[peraturan:sedp:21pj.411994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 21/PJ.41/1994 :: PENEGASAN TIDAK DILAKUKANNYA VERIFIKASI ATAU PEMERIKSAAN TERHADAP SPBU, AGEN DEALER PERTAMINA YANG DIATUR DALAM PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DITJEN PAJAK, PERTAMINA DAN HISWANA MIGAS]]
  * [[peraturan:sedp:74pj.61994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 74/PJ.6/1994 :: PETUNJUK LEBIH LANJUT SE DJP NO. : SE-09/PJ.6/1993 TANGGAL 23 PEBRUARI 1993]]
  * [[peraturan:sedp:20pj.421994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 20/PJ.42/1994 :: PEMBEBANAN BUNGA PINJAMAN DALAM MASA KONSTRUKSI]]
  * [[peraturan:sedp:24pj.511994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 24/PJ.51/1994 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KETIGAPULUH LIMA IKAPI)]]
  * [[peraturan:sedp:19pj.411994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 19/PJ.41/1994 :: BENTUK LAPORAN PENERIMAAN PEMBAYARAN PPh PASAL 25 ATAS PENYALURAN PRODUK PERTAMINA OLEH BANK PERSEPSI]]
  * [[peraturan:sedp:69pj.61994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 69/PJ.6/1994 :: PELUNASAN HUTANG PBB SEKTOR PERHUTANAN]]
  * [[peraturan:sedp:23pj.511994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 23/PJ.51/1994 :: PPnBM ATAS IMPOR KENDARAAN BERMOTOR JENIS SEDAN DALAM KEADAAN CKD]]
  * [[peraturan:sedp:18pj.411994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 18/PJ.41/1994 :: REKAP PENYALURAN PRODUK PERTAMINA BULAN JANUARI S/D JULI 1994]]
  * [[peraturan:sedp:44pj.1994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-44/PJ./1994 :: PEMECAHAN BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23]]
  * [[peraturan:sedp:66pj.61994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 66/PJ.6/1994 :: PENGENAAN PBB ATAS JALAN TOL]]
  * [[peraturan:sedp:22pj.511994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 22/PJ.51/1994 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KETIGAPULUH EMPAT IKAPI)]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.3131994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.313/1994 :: PERLAKUAN PPh ATAS WP PENGUSAHA LAPANGAN GOLF]]
  * [[peraturan:sedp:65pj.61994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 65/PJ.6/1994 :: RALAT SE-56/PJ.6/1994]]
  * [[peraturan:sedp:63pj.61994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 63/PJ.6/1994 :: KLASIFIKASI NJOP BUMI]]
  * [[peraturan:sedp:64pj.61994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 64/PJ.6/1994 :: SALINAN LAMPIRAN SK.KAKANWIL TENTANG DBKB PER-DATI II]]
  * [[peraturan:sedp:62pj.61994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 62/PJ.6/1994 :: EVALUASI PERKEMBANGAN PELAKSANAAN SISMIOP DI 83 KOTA]]
  * [[peraturan:sedp:61pj.61994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 61/PJ.6/1994 :: RALAT SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO.: S-1355/PJ.6/1994]]
  * [[peraturan:sedp:21pj.511994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 21/PJ.51/1994 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KETIGAPULUH TIGA IKAPI)]]
  * [[peraturan:sedp:60pj.61994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 60/PJ.6/1994 :: DAFTAR KLASIFIKASI NJOP BUMI TERTINGGI DAN TERENDAH]]
  * [[peraturan:sedp:13pj.71994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 13/PJ.7/1994 :: PENEGASAN TERHADAP HAL-HAL YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN BERKENAAN DENGAN PENGOPERASIAN PERANGKAT LUNAK KOMPUTERISASI ADMINISTRASI PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PADA UNIT KERJA PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN PAJAK. (SERI PEMERIKSAAN - 81)]]
  * [[peraturan:sedp:17pj.431994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 17/PJ.43/1994 :: PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 433/KMK.04/1994 TENTANG NORMA PENGHASILAN KENA PAJAK BAGI TENAGA ASING PADA DRILLING COMPANY]]
  * [[peraturan:sedp:12pj.71994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 12/PJ.7/1994 :: TINDAK LANJUT LP2 DAN PEMERIKSAAN WAJIB PAJAK PERUSAHAAN GO PUBLIC (SERI PEMERIKSAAN - 80)]]
  * [[peraturan:sedp:59pj.61994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 59/PJ.6/1994 :: PENGENAAN PBB USAHA BIDANG PERTAMBANGAN PANAS BUMI]]
  * [[peraturan:sedp:58pj.61994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 58/PJ.6/1994 :: PERMINTAAN BACKUP DATA]]
  * [[peraturan:sedp:57pj.61994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 57/PJ.6/1994 :: PENEGASAN DAN PENJELASAN PEMBEBASAN PBB ATAS FASILITAS UMUM DAN SARANA SOSIAL UNTUK KAWASAN INDUSTRI DAN REAL ESTATE]]
  * [[peraturan:sedp:56pj.61994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 56/PJ.6/1994 :: PENYALURAN PBB ASAL IHH TAHUN 1994/1995]]
  * [[peraturan:sedp:20pj.521994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 20/PJ.52/1994 :: PERMASALAHAN MENYANGKUT PENGISIAN LAMPIRAN SPT MASA PPN]]
  * [[peraturan:sedp:54pj.61994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 54/PJ.6/1994 :: KELENGKAPAN DATA NOMOR PENDUDUK (NOMOR KTP ATAU NOMOR K.K)]]
  * [[peraturan:sedp:11pj.71994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 11/PJ.7/1994 :: PEMERIKSAAN KETERKAITAN (SERI PEMERIKSAAN - 79)]]
  * [[peraturan:sedp:51pj.61994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 51/PJ.6/1994 :: PENENTUAN SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN DALAM PENGENAAN PBB]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.7521994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 09/PJ.752/1994 :: PENCEGAHAN DALUWARSA PENAGIHAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:19pj.511994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 19/PJ.51/1994 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KETIGAPULUH DUA IKAPI)]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.311994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.31/1994 :: PENEGASAN TENTANG PEMBAYARAN PPh PASAL 25 ATAS TRANSAKSI PENGALIHAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:87pj.11994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 87/PJ.1/1994 :: PENYAMPAIAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN R.I NO. KEP-470/KMK.01/1994]]
  * [[peraturan:sedp:16pj.411994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 16/PJ.41/1994 :: PENEGASAN PETUNJUK PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DITJEN PAJAK, PERTAMINA DAN HISWANA MIGAS]]
  * [[peraturan:sedp:18pj.541994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 18/PJ.54/1994 :: PERLAKUAN TERHADAP FAKTUR PAJAK FIKTIF DAN PEMBERIAN BANK GARANSI]]
  * [[peraturan:sedp:50pj.61994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 50/PJ.6/1994 :: RALAT ATAS SE DIRJEN PAJAK NOMOR SE-49/PJ.6/1994 TANGGAL 22 JULI 1994]]
  * [[peraturan:sedp:48pj.61994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 48/PJ.6/1994 :: SISTEM, BENTUK DAN JENIS LAPORAN BIDANG OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:49pj.61994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 49/PJ.6/1994 :: PENGENAAN PBB TAHUN 1994 UNTUK SEKTOR PERKEBUNAN DAN PERHUTANAN]]
  * [[peraturan:sedp:47pj.61994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 47/PJ.6/1994 :: PELAKSANAAN PEMBENTUKAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN BASIS DATA SISMIOP, PELATIHAN DAN INSTALASI SISMIOP R-2]]
  * [[peraturan:sedp:16pj.511994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 16/PJ.51/1994 :: PENEGASAN MENGENAI PPN ATAS PENYERAHAN HASIL TEMBAKAU BUATAN DALAM NEGERI OLEH PENGUSAHA ROKOK K-1000]]
  * [[peraturan:sedp:45pj.61994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 45/PJ.6/1994 :: REKAPITULASI LAPORAN PENYELESAIAN SPPT (KPL. KW 6.6) TAHUN 1993 DAN LAPORAN TAHUNAN KETETAPAN PBB (KPL. KW 6.7) TAHUN 1993]]
  * [[peraturan:sedp:44pj.61994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 44/PJ.6/1994 :: TAMBAHAN PENJELASAN ATAS TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:39pj.61994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 39/PJ.6/1994 :: PETUNJUK PENGENAAN DAN PEMBAYARAN PBB PERTAMBANGAN MIGAS/PANAS BUMI]]
  * [[peraturan:sedp:40pj.61994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 40/PJ.6/1994 :: PENARIKAN SISA STTS 24 BULAN SETELAH LEWAT JATUH TEMPO]]
  * [[peraturan:sedp:14pj.521994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 14/PJ.52/1994 :: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 296/KMK.04/1994 TENTANG PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN]]
  * [[peraturan:sedp:13pj.511994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 13/PJ.51/1994 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN GARAM BERIODIUM]]
  * [[peraturan:sedp:35pj.61994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 35/PJ.6/1994 :: KETERANGAN NJOP PBB UNTUK KEPERLUAN PEMBAYARAN PPh ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH ATAU TANAH DAN BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:34pj.61994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 34/PJ.6/1994 :: RALAT SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-21/PJ.6/1994]]
  * [[peraturan:sedp:12pj.511994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 12/PJ.51/1994 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KETIGAPULUH IKAPI)]]
  * [[peraturan:sedp:32pj.61994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 32/PJ.6/1994 :: KEP.MENKEU NOMOR : 196/KMK.04/1994]]
  * [[peraturan:sedp:33pj.61994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 33/PJ.6/1994 :: ALOKASI SEMENTARA PEMBAGIAN PBB BAGIAN PEMERINTAH PUSAT KEPADA MASING-MASING DAERAH TINGKAT II]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.101994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-09/PJ.10/1994 :: RESTITUSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN KETENTUAN DALAM PPPB]]
  * [[peraturan:sedp:31pj.61994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 31/PJ.6/1994 :: PENGENAAN PBB TAHUN 1994 ATAS PERUM KERETA API]]
  * [[peraturan:sedp:08pj.101994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 08/PJ.10/1994 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI - KERAJAAN INGGRIS DAN IRLANDIA UTARA]]
  * [[peraturan:sedp:30pj.61994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 30/PJ.6/1994 :: EVALUASI PENERIMAAN PBB TAHUN 1993/1994]]
  * [[peraturan:sedp:28pj.61994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 28/PJ.6/1994 :: RALAT RINCIAN RENCANA PENERIMAAN PBB TAHUN ANGGARAN 1994/1995]]
  * [[peraturan:sedp:27pj.61994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 27/PJ.6/1994 :: PENANGGUHAN PENGENAAN PBB ATAS OBYEK MESIN]]
  * [[peraturan:sedp:26pj.61994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 26/PJ.6/1994 :: PERMINTAAN USULAN PERHITUNGAN PBB TAMBANG MINYAK DAN GAS BUMI TAHUN 1994 TERHADAP ASSET PERTAMINA]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.101994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.10/1994 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI - LUXEMBOURGH]]
  * [[peraturan:sedp:25pj.61994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 25/PJ.6/1994 :: PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PBB KARENA KENAIKAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH TINGGI]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.751994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-07/PJ.75/1994 :: DAFTAR HARTA KEKAYAAN WAJIB PAJAK (WP)/PENANGGUNG PAJAK (PP) SEBAGAI LAMPIRAN LAPORAN PEMERIKSAAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.331994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.33/1994 :: PEMBAYARAN PPh DALAM TAHUN BERJALAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH ATAU TANAH DAN BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:23pj.61994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 23/PJ.6/1994 :: REPLIKASI SISMIOP TAHUN 1994/1995]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.241994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.24/1994 :: RALAT LAMPIRAN KEP-1165/PJ.24/1993 TANGGAL 27 SEPTEMBER 1993]]
  * [[peraturan:sedp:12pj.411994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 12/PJ.41/1994 :: DAFTAR ISIAN UNTUK PENGKREDITAN FLN]]
  * [[peraturan:sedp:11pj.411994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 11/PJ.41/1994 :: PEMANFAATAN DATA PENGURUS/KOMISARIS, PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL, DAN PENERIMA DEVIDEN, BONUS, TANTIEM DAN GRATIFIKASI (SERI PEMANFAATAN DATA-26)]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.91994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.9/1994 :: PELAKSANAAN TUPRP]]
  * [[peraturan:sedp:21pj.61994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 21/PJ.6/1994 :: TUNJANGAN OPERASIONAL UNTUK KANWIL, KPP, KARIKPA DAN KAPEN]]
  * [[peraturan:sedp:21pj.41994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 21/PJ.4/1994 :: SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh. (SERI PPh UMUM NO. 9)]]
  * [[peraturan:sedp:11pj.511994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 11/PJ.51/1994 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KEDUAPULUH SEMBILAN IKAPI)]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.31994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.3/1994 :: PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 15/KMK.04/1994]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.101994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.10/1994 :: PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT KETERANGAN DOMISILI PENDUDUK REPUBLIK FEDERAL JERMAN]]
  * [[peraturan:sedp:19pj.61994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-19/PJ.6/1994 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN SATU TEMPAT DALAM SISMIOP]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.3211994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.321/1994 :: PPN ATAS PERSEWAAN SAFETY BOX]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.241994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.24/1994 :: PELAKSANAAN SURAT EDARAN NO. SE-05/PJ.24/1994 TANGGAL 17 MARET 1994]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.91994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.9/1994 :: PENGIRIMAN SPH DENGAN PERLAKUAN KHUSUS]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.511994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 09/PJ.51/1994 :: PELAPORAN PEMUNGUTAN PPn BM ATAS PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.511994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 10/PJ.51/1994 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KEDUAPULUH DELAPAN IKAPI)]]
  * [[peraturan:sedp:18pj.61994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 18/PJ.6/1994 :: PENERIMAAN PBB BAGIAN PEMERINTAH PUSAT]]
  * [[peraturan:sedp:16pj.61994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 16/PJ.6/1994 :: PENCETAKAN DATA KELUARAN SEHUBUNGAN DENGAN DITETAPKANNYA PP NO. 12 TAHUN 1994]]
  * [[peraturan:sedp:17pj.61994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 17/PJ.6/1994 :: PEMOTONGAN LANGSUNG DANA BO]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.751994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.75/1994 :: PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK SEBAGAI HASIL PEMERIKSAAN DAN TINDAK LANJUT PENAGIHANNYA]]
  * [[peraturan:sedp:15pj.61994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 15/PJ.6/1994 :: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN BESARNYA PERSENTASE NJKP]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.421994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-10/PJ.42/1994 :: PERLAKUAN PPh DAN PPN TERHADAP PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI YANG BERAKHIR MENJADI LEBIH SINGKAT DARI MASA SEWA GUNA USAHA YANG DISYARATKAN DALAM PASAL 3 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 1169/KMK.01/1991]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.241994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.24/1994 :: KOMPUTERISASI PENERBITAN SKP]]
  * [[peraturan:sedp:08pj.51994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 08/PJ.5/1994 :: PENYEMPURNAAN SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NO. SE-32/PJ.5/1993 TANGGAL 3 NOPEMBER 1993]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.541994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.54/1994 :: KONFIRMASI FAKTUR PAJAK YANG BERJUMLAH Rp. 2 JUTA KEBAWAH]]
  * [[peraturan:sedp:08pj.431994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 08/PJ.43/1994 :: TIDAK DILAKUKANNYA PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS HONORARIUM, UANG PERANGSANG DAN IMBALAN LAINNYA YANG DIBAYARKAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN II/d KE BAWAH DAN ANGGOTA ABRI YANG BERPANGKAT PELTU KEBAWAH YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA (SERI PPh PASAL 21-49)]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.431994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 09/PJ.43/1994 :: BESARNYA BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH DAN MEMELIHARA PENGHASILAN TERATUR SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO. (SERI PPh PASAL 21-50)]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.4111994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.411/1994 :: LAPORAN DATA PPAT]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.9511994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.951/1994 :: PELAKSANAAN TUPRP MULAI 1 APRIL 1994]]
  * [[peraturan:sedp:18pj.1994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 18/PJ./1994 :: PELAYANAN PENERIMAAN SPT TAHUNAN PPh TAHUN 1993]]
  * [[peraturan:sedp:13pj.61994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 13/PJ.6/1994 :: ANGKA PERBANDINGAN TERTIMBANG IHH DAERAH]]
  * [[peraturan:sedp:11pj.61994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 11/PJ.6/1994 :: PENUNJUKAN TEMPAT PEMBAYARAN PBB]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.101994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.10/1994 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI - TUNISIA]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.411994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.41/1994 :: PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL LUAR NEGERI]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.451994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.45/1994 :: PETUNJUK PEMBUATAN URAIAN BANDING DAN PENGIRIMANNYA KE MPP]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.61994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 10/PJ.6/1994 :: RALAT SE-33/PJ.06/1993]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.431994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.43/1994 :: PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI, KARYAWAN/KARYAWATI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA ATAS PENGHASILAN BERUPA HONORARIUM YANG TIDAK TERATUR (SERI PPh PASAL 21-48)]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.61994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 09/PJ.6/1994 :: PELATIHAN/PENYEGARAN PENILAIAN OBYEK PAJAK NON STANDAR, MESIN DAN KINERJA PENILAIAN BERIKUT APLIKASI KOMPUTERNYA]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.231994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.23/1994 :: PERSYARATAN NPWP BAGI PELANGGAN PLN]]
  * [[peraturan:sedp:08pj.61994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 08/PJ.6/1994 :: PENCETAKAN DATA KELUARAN TAHUN 1994]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.531994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.53/1994 :: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP.05/PJ./1994]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.3131994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.313/1994 :: PENYETORAN PAJAK-PAJAK OLEH PERUSAHAAN PENGANGKAT BENDA BERHARGA]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.61994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.6/1994 :: RENCANA PENERIMAAN PBB TAHUN 1994/1995]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.511994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.51/1994 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KEDUAPULUH TUJUH IKAPI)]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.101994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.10/1994 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI - POLANDIA]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.101994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.10/1994 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI - HONGARIA]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.101994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.10/1994 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI - FINLANDIA]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.441994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.44/1994 :: TATACARA PEMBERIAN TAX CLEARANCE (SURAT KETERANGAN FISKAL) KEPADA PERUSAHAAN YANG GO. PUBLIC]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.541994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.54/1994 :: PENELITIAN ATAS DOKUMEN EKSPOR SEBAGAI KELENGKAPAN PERMOHONAN RESTITUSI PPN/PPn BM]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.61994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.6/1994 :: PERAWATAN PERANGKAT LUNAK DAN PERANGKAT KERAS APLIKASI SISMIOP]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.101994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.10/1994 :: SURAT KETERANGAN DOMISILI]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.51994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.5/1994 :: PENEGASAN PENGENAAN PPN ATAS UANG MUKA/DOWN PAYMENT KEPADA PERUSAHAAN REAL ESTATE]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.4311994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.431/1994 :: PENYAMPAIAN DAFTAR NAMA DAN JUMLAH PEGAWAI TETAP KE KPP LOKASI OLEH PEMOTONG PAJAK YANG DIIZINKAN UNTUK MELAKUKAN PEMUSATAN PPh PASAL 21 (SERI PPh PASAL 21-47)]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.61994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.6/1994 :: BENTUK FORMULIR DATA KELUARAN PENETAPAN PBB]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.421994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.42/1994 :: PENGAMANAN PENERIMAAN MELALUI PENGAWASAN SETORAN PPh PASAL 25/29]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.511994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.51/1994 :: PELUNASAN PENEBUSAN STICKER LUNAS PPN]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.61994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.6/1994 :: LAPORAN OPERASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BIDANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.511994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.51/1994 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KEDUAPULUH ENAM IKAPI)]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.61994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.6/1994 :: PRODUKSI DATA KELUARAN PENETAPAN PBB TAHUN 1994]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.231994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.23/1994 :: PENGIRIMAN SURAT DINAS PERLAKUAN KHUSUS]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.61994|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.6/1994 :: SURAT EDARAN BERSAMA TIGA DIREKTUR JENDERAL]]
  * [[peraturan:sedp:41pj.531993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 41/PJ.53/1993 :: PEMUNGUTAN PAJAK PEMBANGUNAN I DAN RETRIBUSI IZIN MEMBANGUN HOTEL DI DAERAH TUJUAN WISATA]]
  * [[peraturan:sedp:17pj.241993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 17/PJ.24/1993 :: PEDOMAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-1444/PJ.24/1993 TENTANG KLU-1994]]
  * [[peraturan:sedp:74pj.1993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 74/PJ./1993 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTAR DITJEN PAJAK, BULOG DAN GAPEGTI]]
  * [[peraturan:sedp:34pj.431993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 34/PJ.43/1993 :: PENYEMPURNAAN SE-23/PJ.312/1993 SEHUBUNGAN DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 928/KMK.04/1993]]
  * [[peraturan:sedp:69pj.61993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 69/PJ.6/1993 :: 1. KEP. MENKEU. NOMOR : 796/KMK.04/1993 2. KEP. DIRJEN PAJAK NOMOR : KEP-31/PJ.6/1993]]
  * [[peraturan:sedp:40pj.531993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 40/PJ.53/1993 :: PENGENAAN PPN ATAS JASA PERSEWAAN LAPANGAN GOLF]]
  * [[peraturan:sedp:68pj.1993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 68/PJ./1993 :: PETUNJUK PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 16, 26 DAN 36 KUP]]
  * [[peraturan:sedp:33pj.421993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 33/PJ.42/1993 :: PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS COMMERCIAL PAPER]]
  * [[peraturan:sedp:39pj.521993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 39/PJ.52/1993 :: PENGENAAN PPN DAN PPn BM PADA KAWASAN BERIKAT DAN ENTREPOT PRODUKSI UNTUK TUJUAN EKSPOR (EPTE)]]
  * [[peraturan:sedp:32pj.411993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 32/PJ.41/1993 :: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 928/KMK.04/1993]]
  * [[peraturan:sedp:66pj.61993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-66/PJ.6/1993 :: RALAT SE-40/PJ.6/1993]]
  * [[peraturan:sedp:38pj.511993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 38/PJ.51/1993 :: PPN ATAS ALAT KONTRASEPSI]]
  * [[peraturan:sedp:30pj.4421993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 30/PJ.442/1993 :: RALAT ATAS KEP. DIR. JEN. PAJAK NO. : KEP-10/PJ.11/93 TGL. 4 OKTOBER 1993 TENTANG TATA CARA VERIFIKASI LAPANGAN PPh]]
  * [[peraturan:sedp:28pj.411993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 28/PJ.41/1993 :: LAPORAN PENGAWASAN PEMBAYARAN 100 WAJIB PAJAK BESAR]]
  * [[peraturan:sedp:29pj.411993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 29/PJ.41/1993 :: PEMBERITAHUAN PENGGUNAAN NORMA PENGHITUNGAN TAHUN 1993]]
  * [[peraturan:sedp:37pj.541993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 37/PJ.54/1993 :: MEWASPADAI FAKTUR PAJAK YANG DITERBITKAN PARA PKP PABRIKAN OBAT]]
  * [[peraturan:sedp:20pj.71993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 20/PJ.7/1993 :: PROGRAM PENGKAJIAN PENGISIAN SPT (P3SPT) WAJIB PAJAK PERSEORANGAN (SERI PEMERIKSAAN 78)]]
  * [[peraturan:sedp:27pj.411993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 27/PJ.41/1993 :: LAPORAN BULANAN/TRIWULANAN PEMANFAATAN DATA TRANSAKSI JUAL BELI TANAH/BANGUNAN DAN DATA PRIORITAS (SERI PEMANFAATAN DATA-24)]]
  * [[peraturan:sedp:16pj.241993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 16/PJ.24/1993 :: SURAT KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK NO. KEP-1165/PJ.24/93 TANGGAL 27 SEPTEMBER 1993]]
  * [[peraturan:sedp:36pj.511993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 36/PJ.51/1993 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KEDUAPULUH LIMA IKAPI)]]
  * [[peraturan:sedp:26pj.451993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 26/PJ.45/1993 :: PENANGANAN PENYELESAIAN SPT TAHUNAN PPh LEBIH BAYAR]]
  * [[peraturan:sedp:35pj.511993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 35/PJ.51/1993 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU BACAAN ANAK-ANAK SEKOLAH DASAR]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.91993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 10/PJ.9/1993 :: PERHITUNGAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DENGAN HUTANG PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:32pj.51993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 32/PJ.5/1993 :: PERSYARATAN BANK GARANSI DALAM RANGKA RESTITUSI PPN DAN PPn BM]]
  * [[peraturan:sedp:31pj.521993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 31/PJ.52/1993 :: FAKTUR PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:34pj.531993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 34/PJ.53/1993 :: PERLAKUAN YANG SAMA ATAS PERMOHONAN RESTITUSI]]
  * [[peraturan:sedp:33pj.541993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 33/PJ.54/1993 :: KONFIRMASI SETORAN PPN/PPn BM EKS. KEPPRES 56/1988]]
  * [[peraturan:sedp:30pj.51993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 30/PJ.5/1993 :: WEWENANG UNTUK MEMBERIKAN KEPUTUSAN TERHADAP KEBERATAN ATAS SKKPP-PPN/PPn BM]]
  * [[peraturan:sedp:9pj.91993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 9/PJ.9/1993 :: KELEBIHAN SETOR PPh PASAL 21]]
  * [[peraturan:sedp:14pj.241993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 14/PJ.24/1993 :: PEMBERIAN NPWP BAGI DANA PENSIUN]]
  * [[peraturan:sedp:56pj.61993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 56/PJ.6/1993 :: PENJELASAN SE-40/PJ.6/1993 DAN SE-52/PJ.6/1993]]
  * [[peraturan:sedp:29pj.511993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 29/PJ.51/1993 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KEDUAPULUH EMPAT IKAPI)]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.101993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.10/1993 :: DAFTAR PEJABAT (COMPETENT AUTHORITY) AUSTRALIA UNTUK PELAKSANAAN P3B RI - AUSTRALIA]]
  * [[peraturan:sedp:55pj.61993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 55/PJ.6/1993 :: PEDOMAN PENILAIAN MESIN]]
  * [[peraturan:sedp:25pj.431993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 25/PJ.43/1993 :: PEDOMAN STANDAR GAJI /UPAH KARYAWAN ASING (SERI PPh PASAL 21-46)]]
  * [[peraturan:sedp:24pj.411993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 24/PJ.41/1993 :: PENUNJUKAN UNIT PELAKSANA FISKAL LUAR NEGERI]]
  * [[peraturan:sedp:53pj.61993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 53/PJ.6/1993 :: PERMINTAAN BACK UP TABLE DAN PERSIAPAN PELAKSANAAN KONVERSI APLIKASI]]
  * [[peraturan:sedp:54pj.61993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 54/PJ.6/1993 :: DATA JUMLAH DAN NILAI TRANSAKSI JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN PER DATI II]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.101993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.10/1993 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) RI-BULGARIA]]
  * [[peraturan:sedp:25pj.3221993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 25/PJ.322/1993 :: TOKO BEBAS BEA]]
  * [[peraturan:sedp:22pj.411993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 22/PJ.41/1993 :: PEMANFAATAN DATA PENYERTAAN MODAL YANG BERASAL DARI KAPITALISASI LABA YANG DITAHAN (SERI PEMANFAATAN DATA 23)]]
  * [[peraturan:sedp:21pj.451993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 21/PJ.45/1993 :: PROSES TINDAK LANJUT TERHADAP KEPUTUSAN MAJELIS PERTIMBANGAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.731993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 10/PJ.73/1993 :: PEMERIKSAAN KONFIRMASI ATAS PERUSAHAAN PENERIMA FASILITAS PEMBAYARAN PENDAHULUAN PPN DAN PPn BM DARI BAPEKSTA KEUANGAN]]
  * [[peraturan:sedp:26pj.3111993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 26/PJ.311/1993 :: BESARNYA PEREDARAN USAHA ATAU PENERIMAAN BRUTO PEKERJAAN BEBAS BAGI WAJIB PAJAK YANG DAPAT MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN]]
  * [[peraturan:sedp:28pj.511993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 28/PJ.51/1993 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KEDUAPULUH TIGA IKAPI)]]
  * [[peraturan:sedp:20pj.431993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 20/PJ.43/1993 :: PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PEMBERIAN IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN OLEH SEKOLAH ASING DI INDONESIA]]
  * [[peraturan:sedp:19pj.41.21993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 19/PJ.41.2/1993 :: KONFIRMASI KREDIT PAJAK PPh PASAL 21, PASAL 22 DAN PASAL 23 DALAM RANGKA PENELITIAN MATERIAL SPT TAHUNAN PPh]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.241993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 09/PJ.24/1993 :: PENERBITAN KARTU NPWP DAN NOMOR PENGUKUHAN PKP SEHUBUNGAN SE-07/PJ.24/1993 TANGGAL 7 JULI 1993]]
  * [[peraturan:sedp:23pj.3121993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 23/PJ.312/1993 :: PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 39 TAHUN 1993 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 42 TAHUN 1985 TENTANG PELAKSANAAN UU PPh 1984]]
  * [[peraturan:sedp:24pj.3211993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 24/PJ.321/1993 :: FASILITAS PERPAJAKAN BAGI PERUSAHAAN/ INDUSTRI YANG DITETAPKAN SEBAGAI ENTREPOT PRODUKSI UNTUK TUJUAN EKSPOR (EPTE)]]
  * [[peraturan:sedp:22pj.351993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 22/PJ.35/1993 :: PENEGASAN LEBIH LANJUT SE-08/PJ.35/1993 TENTANG SURAT KETERANGAN BEBAS DAN SURAT KETERANGAN TARIF PEMOTONGAN PPh PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN KETENTUAN DALAM P3B]]
  * [[peraturan:sedp:18pj.411993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 18/PJ.41/1993 :: PERLAKUAN PPh ATAS SAHAM BONUS YANG DITERIMA PEMEGANG SAHAM YANG BERASAL DARI KONVERSI AGIO SAHAM]]
  * [[peraturan:sedp:21pj.3131993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 21/PJ.313/1993 :: PERBAIKAN KESALAHAN KETIK PADA SE DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-03/PJ.31/1993 TANGGAL 30 JANUARI 1993]]
  * [[peraturan:sedp:26pj.1993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 26/PJ./1993 :: PENATAUSAHAAN SETORAN PENERIMAAN NEGARA MELALUI BANK PERSEPSI/BANK DEVISA PERSEPSI]]
  * [[peraturan:sedp:20pj.351993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 20/PJ.35/1993 :: DAFTAR PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA YANG TELAH BERLAKU]]
  * [[peraturan:sedp:25pj.521993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 25/PJ.52/1993 :: PERMASALAHAN MENYANGKUT PENGISIAN LAMPIRAN SPT MASA PPN]]
  * [[peraturan:sedp:15pj.411993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 15/PJ.41/1993 :: PENJELASAN BIAYA JABATAN UNTUK PEGAWAI TETAP YANG BEKERJA PADA DUA PEMBERI KERJA ATAU LEBIH]]
  * [[peraturan:sedp:14pj.451993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 14/PJ.45/1993 :: CAP (STEMPEL) TANGGAL TANDA TERIMA SURAT KEBERATAN]]
  * [[peraturan:sedp:24pj.511993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 24/PJ.51/1993 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KEDUAPULUH DUA IKAPI)]]
  * [[peraturan:sedp:19pj.321993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 19/PJ.32/1993 :: NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PPN BARANG DAN JASA, PPn BM DAN PPh]]
  * [[peraturan:sedp:18pj.3511993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 18/PJ.351/1993 :: DAFTAR COMPETENT AUTHORITY AMERIKA-AMERIKA]]
  * [[peraturan:sedp:17pj.3511993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 17/PJ.351/1993 :: COMPETENT AUTHORITY KERAJAAN INGGRIS]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.731993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.73/1993 :: PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-47/PJ.71/89, SE-01/PJ.71/90, SE-04/PJ.71/90, DAN SE-11/PJ.71/90 (SERI PEMERIKSAAN - 77)]]
  * [[peraturan:sedp:13pj.41.21993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 13/PJ.41.2/1993 :: TATA CARA PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh BAGI PARA PEJABAT YANG DITEMPATKAN PADA PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI]]
  * [[peraturan:sedp:23pj.511993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 23/PJ.51/1993 :: BIJI KACANG METE YANG DIKEMAS MERUPAKAN BKP]]
  * [[peraturan:sedp:40pj.61993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-40/PJ.6/1993 :: PETUNJUK PELAKSANAAN KEP. MEN. KEU. NOMOR : 174/KMK.04/1993 TANGGAL 23 FEBRUARI 1993]]
  * [[peraturan:sedp:12pj.431993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 12/PJ.43/1993 :: PPh PASAL 23/PASAL 26 ATAS PEMBAYARAN DIVIDEN ATAU BAGIAN KEUNTUNGAN DARI PERSEROAN DALAM NEGERI]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.241993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.24/1993 :: PENYEMPURNAAN TATA CARA PELAYANAN PEMBERIAN NPWP DAN NOMOR PENGUKUHAN PKP]]
  * [[peraturan:sedp:11pj.421993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 11/PJ.42/1993 :: PERLAKUAN PPh ATAS DIVIDEN ATAU BAGIAN KEUNTUNGAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DANA PENSIUN]]
  * [[peraturan:sedp:36pj.61993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 36/PJ.6/1993 :: PELAKSANAAN PENAGIHAN PBB DENGAN SURAT PAKSA]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.431993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 10/PJ.43/1993 :: PENELITIAN KELENGKAPAN PENGISIAN LAMPIRAN IV SPT TAHUNAN PPh PASAL 21 (FORMULIR 1721-C)]]
  * [[peraturan:sedp:21pj.511993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 21/PJ.51/1993 :: KEBIJAKSANAAN BARU MENGENAI PPn BM ATAS KENDARAAN BERMOTOR (SERI PPN - 186)]]
  * [[peraturan:sedp:20pj.511993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 20/PJ.51/1993 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KEDUAPULUH SATU IKAPI)]]
  * [[peraturan:sedp:19pj.521993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 19/PJ.52/1993 :: PENGGUNAAN FORMULIR BARU SPT MASA PPN]]
  * [[peraturan:sedp:34pj.61993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 34/PJ.6/1993 :: PETUNJUK PENGENAAN PBB ATAS JALAN TOL]]
  * [[peraturan:sedp:32pj.61993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 32/PJ.6/1993 :: TINDAK LANJUT LARANGAN PENERBITAN GIRIK, KEKITIR, PETUK D, KETERANGAN OBYEK PAJAK (KP. PBB.41)]]
  * [[peraturan:sedp:15pj.321993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 15/PJ.32/1993 :: PENGUMUMAN DIRJEN PAJAK NOMOR : PENG-12/PJ./1993 TANGGAL 25 MEI 1993]]
  * [[peraturan:sedp:14pj.3211993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 14/PJ.321/1993 :: KETENTUAN PERPAJAKAN DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA]]
  * [[peraturan:sedp:235pj.1411993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 235/PJ.141/1993 :: PENGADAAN FORMULIR SPT MASA PPN, PPn BM DAN PPN PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BESERTA BUKU PETUNJUK PENGISIANNYA]]
  * [[peraturan:sedp:17pj.51993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 17/PJ.5/1993 :: LANGKAH-LANGKAH PENGAMANAN PEMBERIAN RESTITUSI PPN]]
  * [[peraturan:sedp:15pj.511993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 15/PJ.51/1993 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KEDUAPULUH IKAPI)]]
  * [[peraturan:sedp:14pj.51993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 14/PJ.5/1993 :: PENCANTUMAN NPWP PADA FAKTUR PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:13pj.351993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 13/PJ.35/1993 :: RALAT BUNYI PASAL 6 AYAT (3) PERSETUJUAN RI - SAUDI ARABIA DALAM VERSI BAHASA INDONESIA]]
  * [[peraturan:sedp:12pj.3131993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 12/PJ.313/1993 :: PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS TRANSAKSI "FORWARD SALES" VALAS]]
  * [[peraturan:sedp:13pj.511993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 13/PJ.51/1993 :: PENEGASAN MENGENAI DASAR PENGENAAN PAJAK PPN DALAM TATA NIAGA SEMEN]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.411993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.41/1993 :: SKFLN SKBFLN]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.31993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 10/PJ.3/1993 :: NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PPN BARANG DAN JASA, PPn BM DAN PPh]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.3211993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 09/PJ.321/1993 :: PEMBERIAN FASILITAS PPN/PPn BM DAN PPh PASAL 22 IMPOR ATAS IMPOR BARANG MODAL DALAM RANGKA USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK OLEH SWASTA]]
  * [[peraturan:sedp:12pj.511993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 12/PJ.51/1993 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KESEMBILANBELAS IKAPI)]]
  * [[peraturan:sedp:11pj.521993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 11/PJ.52/1993 :: PENGKREDITAN PPN OLEH PEB DALAM MASA PERALIHAN]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.511993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 10/PJ.51/1993 :: PENGENAAN PPN ATAS BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)]]
  * [[peraturan:sedp:15pj.61993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 15/PJ.6/1993 :: LARANGAN PENERBITAN GIRIK/PETUK D/KEKITIR/KETERANGAN OBYEK PAJAK (KP.PBB41)]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.411993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.41/1993 :: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-28/PJ.41/1993 TANGGAL 8 MARET 1993]]
  * [[peraturan:sedp:08pj.351993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 08/PJ.35/1993 :: SURAT KETERANGAN BEBAS DAN SURAT KETERANGAN TARIF PEMOTONGAN PPh PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN KETENTUAN DALAM PPPB]]
  * [[peraturan:sedp:11pj.61993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 11/PJ.6/1993 :: PENYAMPAIAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN R.I NOMOR : 249/KMK.04/1993]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.521993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 09/PJ.52/1993 :: PENGGUNAAN FORMULIR BARU SPT MASA PPN TAHUN 1993 (SERI PPN - 185)]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.351993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.35/1993 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN RI - SAUDI ARABIA UNTUK PEMBEBASAN TIMBAL-BALIK PAJAK-PAJAK DAN BEA MASUK ATAS KEGIATAN-KEGIATAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA]]
  * [[peraturan:sedp:08pj.531993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 08/PJ.53/1993 :: INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PPN ATAS PENYERAHAN JASA PERSEWAAN RUANGAN, JASA PERAWATAN JASMANI, DAN JASA BIRO PERJALANAN. (SERI PPN - 184)]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.61993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 10/PJ.6/1993 :: PENYAMPAIAN KEPMEN NOMOR : 174/KMK.04/1993 DAN PENGATURAN PRODUKSI DATA KELUARAN PENETAPAN PBB]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.71993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-04/PJ.7/1993 :: PETUNJUK PENANGANAN KASUS-KASUS TRANSFER PRICING (SERI TP - 1)]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.1993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ./1993 :: SETORAN PPN/PPn BM EX KEPPRES 56/1988]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.511993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.51/1993 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KEDELAPANBELAS IKAPI)]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.531993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.53/1993 :: PPN ATAS JASA BROKER (PIALANG) ASURANSI (SERI PPN - 183)]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.51993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.5/1993 :: PENYEMPURNAAN SE-20/PJ.5/1992 TENTANG PENELITIAN LPS-E]]
  * [[peraturan:sedp:16pj.1131993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 16/PJ.113/1993 :: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-04/PJ/1993 TANGGAL 15 FEBRUARI 1993]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.61993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-09/PJ.6/1993 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBETULAN/PENGURANGAN/PEMBATALAN SPPT/SKP/STP PBB]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.311993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.31/1993 :: PENERAPAN SANKSI KENAIKAN PASAL 14 AYAT (7) UU PPh 1984]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.511993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.51/1993 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KETUJUHBELAS IKAPI)]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.531993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.53/1993 :: FASILITAS PERPAJAKAN GUNA PENGEMBANGAN PROPINSI RIAU]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.241993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.24/1993 :: PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-451/PJ/1992 TANGGAL 18 DESEMBER 1992]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.311993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.31/1993 :: PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRASI BUNGA PASAL 13 AYAT (2) UU NOMOR 6 TAHUN 1983]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.311993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.31/1993 :: PENYEMPURNAAN SE DIRJEN PAJAK NOMOR SE-29/PJ.42/1992 TANGGAL 19 DESEMBER 1992 TENTANG PERLAKUAN PPh TERHADAP KEGIATAN SEWA-GUNA-USAHA (LEASING)]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.421993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.42/1993 :: PPh ATAS BUKTI RIGHT]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.1993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-01/PJ./1993 :: PEMBUKUAN DALAM BAHASA ASING DAN MATA UANG ASING BAGI PERUSAHAAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING, KONTRAK KARYA DAN KONTRAK BAGI HASIL]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.521993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.52/1993 :: PEDOMAN PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN BAGI USAHA JASA ANGKUTAN UDARA DALAM NEGERI (SERI PPN-182)]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.411993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.41/1993 :: TATA USAHA PENYETORAN PPh PASAL 25 ATAS HADIAH UNDIAN SELAIN BSDSB]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.511993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.51/1993 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KEENAMBELAS IKAPI)]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.71993|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.7/1993 :: INVENTARISASI TENAGA PEMERIKSA PAJAK (SERI PEMERIKSAAN - 76)]]
  * [[peraturan:sedp:22pj.341992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 22/PJ.34/1992 :: SURAT KETERANGAN DOMISILI/RESIDENSI WAJIB PAJAK SWISS]]
  * [[peraturan:sedp:29pj.421992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-29/PJ.42/1992 :: PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP KEGIATAN SEWA GUNA USAHA (LEASING)]]
  * [[peraturan:sedp:28pj.431992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 28/PJ.43/1992 :: PEMANFAATAN DATA PINJAMAN LUAR NEGERI (SERI PEMANFAATAN DATA-13)]]
  * [[peraturan:sedp:27pj.421992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 27/PJ.42/1992 :: PEMBERITAHUAN BESARNYA RUGI FISKAL]]
  * [[peraturan:sedp:22pj.51992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 22/PJ.5/1992 :: SE-PPN ATAS BONUS]]
  * [[peraturan:sedp:23pj.511992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 23/PJ.51/1992 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM TERBITAN BALAI PUSTAKA]]
  * [[peraturan:sedp:26pj.411992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 26/PJ.41/1992 :: KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG TATACARA PENETAPAN, PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PENGEMBALIAN UANG PEWARGANEGARAAN]]
  * [[peraturan:sedp:34pj.951992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 34/PJ.95/1992 :: PERUBAHAN PENATAUSAHAAN DI BIDANG PENERIMAAN DAN SSP PPh PS. 22]]
  * [[peraturan:sedp:20pj.341992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 20/PJ.34/1992 :: DAFTAR COMPETENT AUTHORITY DARI NEGARA-NEGARA TREATY PARTNER]]
  * [[peraturan:sedp:19pj.3421992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 19/PJ.342/1992 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (PPPB) RI - MALAYSIA]]
  * [[peraturan:sedp:56pj.61992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 56/PJ.6/1992 :: DALUWARSA PENETAPAN DAN PENAGIHAN PBB]]
  * [[peraturan:sedp:21pj.511992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 21/PJ.51/1992 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KELIMABELAS IKAPI)]]
  * [[peraturan:sedp:20pj.51992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 20/PJ.5/1992 :: PENELITIAN LPS-E DALAM RANGKA PENGAMANAN PEMBERIAN RESTITUSI PPN/PPn BM]]
  * [[peraturan:sedp:25pj.41992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 25/PJ.4/1992 :: PETUNJUK PELAKSANAAN SE-18/PJ.31/1992]]
  * [[peraturan:sedp:24pj.4311992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 24/PJ.431/1992 :: TIDAK DILAKUKANNYA PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS HONORARIUM, UANG PERANGSANG DAN IMBALAN LAINNYA YANG DIBAYARKAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN II/d KE BAWAH DAN ANGGOTA ABRI YANG BERPANGKAT PEMBANTU LETNAN SATU KE BAWAH YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA (SERI PPh PASAL 21-45)]]
  * [[peraturan:sedp:18pj.311992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 18/PJ.31/1992 :: PENEGASAN PERLAKUAN PPh ATAS PEMINDAHTANGANAN HARTA]]
  * [[peraturan:sedp:19pj.511992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 19/PJ.51/1992 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KEEMPATBELAS IKAPI)]]
  * [[peraturan:sedp:31pj.91992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 31/PJ.9/1992 :: NILAI KURS RATA-RATA VALUTA ASING TAHUN 1986 SAMPAI DENGAN TAHUN 1992 (SERI PTUPD - 3)]]
  * [[peraturan:sedp:32pj.91992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 32/PJ.9/1992 :: DAFTAR PENGANTAR STP BUNGA PENAGIHAN]]
  * [[peraturan:sedp:23pj.411992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 23/PJ.41/1992 :: PEMANFAATAN DATA PERUSAHAAN YANG GO-PUBLIC]]
  * [[peraturan:sedp:22pj.431992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 22/PJ.43/1992 :: FORMULIR PENUNJUKAN WAJIB PAJAK PERSEORANGAN SEBAGAI PEMOTONG PPh PASAL 23]]
  * [[peraturan:sedp:18pj.521992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 18/PJ.52/1992 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KETIGABELAS IKAPI)]]
  * [[peraturan:sedp:17pj.521992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 17/PJ.52/1992 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KEDUABELAS IKAPI)]]
  * [[peraturan:sedp:27pj.91992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 27/PJ.9/1992 :: KONFIRMASI SETORAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:21pj.411992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 21/PJ.41/1992 :: PPh PASAL 25 GROSIR GULA PASIR DAN TEPUNG TERIGU BULOG]]
  * [[peraturan:sedp:20pj.441992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 20/PJ.44/1992 :: FORMULIR PEMBERITAHUAN ANGSURAN PPh PASAL 25]]
  * [[peraturan:sedp:16pj.521992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 16/PJ.52/1992 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KESEBELAS IKAPI)]]
  * [[peraturan:sedp:19pj.421992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 19/PJ.42/1992 :: PEMANFAATAN DATA PRIORITAS]]
  * [[peraturan:sedp:23pj.91992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 23/PJ.9/1992 :: PERMOHONAN PINDAH WP KE KPP DIMANA KANTOR PUSAT BADAN BERKEDUDUKAN (SERI NPWP-24)]]
  * [[peraturan:sedp:24pj.91992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 24/PJ.9/1992 :: PROSEDUR DAN PENATAUSAHAAN DOKUMEN PENERIMAAN NEGARA DAN PELIMPAHAN PENERIMAAN NEGARA]]
  * [[peraturan:sedp:15pj.521992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 15/PJ.52/1992 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KESEPULUH IKAPI)]]
  * [[peraturan:sedp:18pj.4311992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-18/PJ.431/1992 :: PPh PASAL 21/26 ATAS PENGGANTIAN ATAU IMBALAN YANG DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN OLEH PERWAKILAN DAGANG ASING YANG BUKAN BUT]]
  * [[peraturan:sedp:14pj.511992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 14/PJ.51/1992 :: PENGUSAHA OPTIK SEBAGAI PKP (SERI PPN - 181)]]
  * [[peraturan:sedp:13pj.521992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 13/PJ.52/1992 :: PPn BM ATAS KOMPONEN BAHAN MENTAH/BAGIAN DARI ALAS KAKI]]
  * [[peraturan:sedp:17pj.4311992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 17/PJ.431/1992 :: PPh PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN PEMBUATAN AKTA NOTARIS. (SERI PPh PASAL 21 - 44)]]
  * [[peraturan:sedp:12pj.511992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 12/PJ.51/1992 :: RALAT SE DIRJEN PAJAK NO. SE-10/PJ.51/1992 TANGGAL 26-3-1992]]
  * [[peraturan:sedp:11pj.311992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 11/PJ.31/1992 :: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 330/KMK.04/1992 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL]]
  * [[peraturan:sedp:12pj.311992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 12/PJ.31/1992 :: TAMBAHAN PENJELASAN ATAS SURAT EDARAN NOMOR : SE-20/PJ.31/1991 DAN SE-21/PJ.31/1991]]
  * [[peraturan:sedp:16pj.441992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 16/PJ.44/1992 :: PEMBAGIAN BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN TANTIEM]]
  * [[peraturan:sedp:64pj.1992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 64/PJ./1992 :: PENATAUSAHAAN SETORAN PAJAK YANG DITANGGUNG PEMERINTAH]]
  * [[peraturan:sedp:18pj.61992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 18/PJ.6/1992 :: PENENTUAN KEMBALI TANGGAL/SAAT JATUH TEMPO SPPT-PBB]]
  * [[peraturan:sedp:11pj.521992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 11/PJ.52/1992 :: PE PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KEDELAPAN DAN KESEMBILAN IKAPI)]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.711992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.71/1992 :: PENERBITAN DAN PENGISIAN LP2/DKHP (SERI PEMERIKSAAN - 75)]]
  * [[peraturan:sedp:14pj.431992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 14/PJ.43/1992 :: PENGERTIAN "BADAN-BADAN LAIN" SEBAGAI PEMUNGUT PPh PASAL 22]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.3131992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 10/PJ.313/1992 :: HUBUNGAN PPh PASAL 23/26 DENGAN BIAYA PERUSAHAAN]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.341992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 09/PJ.34/1992 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (PPPB) RI - SINGAPURA]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.511992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 10/PJ.51/1992 :: KLU UNTUK PEB]]
  * [[peraturan:sedp:13pj.4331992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 13/PJ.433/1992 :: PPh PASAL 23 ATAS IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN JASA TEKNIK/JASA MANAJEMEN YANG DIBAYARKAN OLEH BENDAHARAWAN]]
  * [[peraturan:sedp:08pj.511992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 08/PJ.51/1992 :: TEMPAT TERUTANG PPN DAN TATA USAHA PEB.(SERI PPN-179)]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.511992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 09/PJ.51/1992 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PPN OLEH PEB DALAM MASA PERALIHAN (SERI PPN - 180)]]
  * [[peraturan:sedp:16pj.61992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 16/PJ.6/1992 :: EVALUASI TERHADAP BANK/KANTOR POS DAN GIRO PERSEPSI DAN OPERASIONAL V PBB]]
  * [[peraturan:sedp:12pj.411992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 12/PJ.41/1992 :: PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN PPh DALAM RANGKA PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, BULOG, DAN GAPEGTI]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.5.41992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.5.4/1992 :: JAWABAN KONFIRMASI FAKTUR PAJAK YANG DIMINTA OLEH BAPEKSTA KEUANGAN]]
  * [[peraturan:sedp:14pj.61992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 14/PJ.6/1992 :: RINCIAN RENCANA PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 1992/1993]]
  * [[peraturan:sedp:11pj.421992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 11/PJ.42/1992 :: PEMBAGIAN BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN TANTIEM YANG DIHITUNG BERDASARKAN LABA SETELAH PAJAK TAHUN LALU]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.4321992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 10/PJ.432/1992 :: PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PPh SEBAGAI PELAKSANAAN PASAL 17 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1985]]
  * [[peraturan:sedp:13pj.61992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 13/PJ.6/1992 :: PENJELASAN PELAKSANAAN KEP. MENKEU NOMOR 1147/KMK.04/1991 DAN SE DIRJEN PAJAK NOMOR SE-90/PJ.6/1991 USAHA BIDANG PERHUTANAN]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.521992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.52/1992 :: STICKER BARU TANDA LUNAS PPN ATAS PITA REKAMAN SUARA (KASET ISI)]]
  * [[peraturan:sedp:08pj.311992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 08/PJ.31/1992 :: PENGENAAN PPh ATAS DEPOSITO BERJANGKA, TABUNGAN, SERTIFIKAT DEPOSITO DAN SBI]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.521992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.52/1992 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KETUJUH IKAPI)]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.431992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 09/PJ.43/1992 :: BUKU TABELARIS PPh]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.521992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.52/1992 :: PPN ATAS UDANG BEKU DAN HASIL LAUT LAINNYA PRODUKSI PERUSAHAAN COLDSTORAGE (SERI PPN - 178)]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.61992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 10/PJ.6/1992 :: RENCANA PENDATAAN/PENILAIAN OBYEK PAJAK SEKTOR P3 DAN OBYEK KHUSUS]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.91992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.9/1992 :: PEREKAMAN SPT TAHUNAN PPh/PPh.PSL.21 TAHUN 1991]]
  * [[peraturan:sedp:08pj.431992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 08/PJ.43/1992 :: PPh PASAL 21 ATAS PERANGSANG PRESTASI KERJA (PPK)]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.4231992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.423/1992 :: RESTITUSI BEA MASUK]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.5.11992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.5.1/1992 :: PENGUMUMAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO. PENG-01/PJ.51/1992]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.61992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 09/PJ.6/1992 :: PRODUKSI DATA KELUARAN PENETAPAN PBB TAHUN 1992 UNTUK DAERAH TK.II SISTEP]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.4311992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.431/1992 :: PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN GAJI, TKPKN, DAN PPK KEPADA PARA PEGAWAI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.341992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.34/1992 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA YANG BARU ANTARA REPUBLIK INDONESIA- REPUBLIK FEDERAL JERMAN]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.61992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.6/1992 :: PRODUKSI DATA KELUARAN PENETAPAN PBB TAHUN 1992 UNTUK DAERAH TK.II NON-SISTEP]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.5.11992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.5.1/1992 :: PENEGASAN LEBIH LANJUT SE-22/PJ.5.1/1990]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.411992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.41/1992 :: PELAKSANAAN KEP.MEN.KEH. NO. M01-HL 03-10 TAHUN 1991 TANGGAL 13 APRIL 1991]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.61992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.6/1992 :: BREAK DOWN RENCANA PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 1992/1993]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.61992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.6/1992 :: RAPAT KOORDINASI REGIONAL PBB]]
  * [[peraturan:sedp:14pj.831992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 14/PJ.83/1992 :: SPT PPh 1991]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.441992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.44/1992 :: PENYELESAIAN SPT TAHUNAN PPh LEBIH BAYAR YANG MELEWATI JANGKA WAKTU 12 BULAN]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.441992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.44/1992 :: PENYEMPURNAAN FORMULIR LAMPIRAN SE-29/PJ.441/91]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.321992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.32/1992 :: PENGENAAN PPN ATAS PENYERAHAN BKP OLEH PEDAGANG ECERAN BESAR]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.31992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.3/1992 :: KEBIJAKSANAAN BARU DI BIDANG PPn.BM (SERI PPN - 176.A)]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.61992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.6/1992 :: BESARNYA FAKTOR PENYESUAIAN BATAS NILAI JUAL BANGUNAN TIDAK KENA PAJAK UNTUK PENETAPAN PBB BERDASARKAN KEPUTUSAN MEN.KEU. NOMOR: 1291/KMK.04/1991, TANGGAL 31 DES. 1991]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.431992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.43/1992 :: PPh ATAS BUNGA DEPOSITO BERJANGKA, SERTIFIKAT BANK INDONESIA, SERTIFIKAT DEPOSITO DAN TABUNGAN BERDASARKAN PP NO.74 TAHUN 1991]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.441992|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.44/1992 :: PERLAKUAN PPh TERHADAP SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI]]
  * [[peraturan:sedp:20pj.311991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 20/PJ.31/1991 :: PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 627/KMK.04/1991 TENTANG NORMA PENGHASILAN KENA PAJAK BAGI TENAGA ASING PADA DRILLING COMPANY]]
  * [[peraturan:sedp:21pj.311991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 21/PJ.31/1991 :: PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 628/KMK.04/1991 MENGENAI NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETTO DAN PPh PASAL 25 FOREIGN DRILLING COMPANY]]
  * [[peraturan:sedp:22pj.321991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 22/PJ.32/1991 :: JASA PENYEDIAAN TENAGA KERJA DAN JASA TENAGA KERJA (SERI PPN -177)]]
  * [[peraturan:sedp:31pj.431991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 31/PJ.43/1991 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PENUNJUKAN WAJIB PAJAK PERSEORANGAN SEBAGAI PEMOTONG PPh PASAL 23. (KEP. DIRJEN PAJAK NOMOR : KEP-421/PJ.43/91)]]
  * [[peraturan:sedp:91pj.61991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 91/PJ.6/1991 :: PENGENAAN PBB SEKTOR PERKEBUNAN, PERHUTANAN PERTAMBANGAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:19pj.3131991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 19/PJ.313/1991 :: PENGGOLONGAN HARTA UNTUK MENGHITUNG PENYUSUTAN TANAMAN KERAS DAN TERNAK]]
  * [[peraturan:sedp:90pj.61991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 90/PJ.6/1991 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PENGENAAN PBB USAHA BIDANG PERKEBUNAN, PERHUTANAN, PERTAMBANGAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:18pj.311991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 18/PJ.31/1991 :: PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 628/KMK.04/1991 BAGI PERUSAHAAN DRILLING NASIONAL]]
  * [[peraturan:sedp:1027pj1991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 1027/PJ/1991 :: TATA CARA PENELITIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PPh TAHUN 1991 DAN SPT MASA PPN TAHUN 1992]]
  * [[peraturan:sedp:28pj.411991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 28/PJ.41/1991 :: PELAKSANAAN KEPPRES NOMOR 28 TAHUN 1990]]
  * [[peraturan:sedp:13pj.81991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 13/PJ.8/1991 :: RALAT ATAS PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh PS. 22 PADA BUKU PANDUAN MATERI PENYULUHAN PERPAJAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:88pj.61991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 88/PJ.6/1991 :: PENERAPAN HASIL PENILAIAN UNTUK PENETAPAN PBB TAHUN 1992]]
  * [[peraturan:sedp:17pj.3111991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 17/PJ.311/1991 :: PEMOTONGAN PPh PASAL 26 ATAS BUNGA PINJAMAN LUAR NEGERI]]
  * [[peraturan:sedp:21pj.5.41991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 21/PJ.5.4/1991 :: PENEGASAN MENGENAI PENYAMPAIAN DOKUMEN YANG DIATUR DALAM SE-44/PJ.3/1986 (SERI PPN-84), SE-12/PJ.3/1987 (SERI PPN-98) DAN SE-15/PJ.3/1987 (SERI PPN-100)]]
  * [[peraturan:sedp:86pj.61991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 86/PJ.6/1991 :: TATA CARA PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN PELAKSANAAN KLASIFIKASI NJOP ATAS BUMI/TANAH]]
  * [[peraturan:sedp:85pj.61991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 85/PJ.6/1991 :: PERMINTAAN USUL PERHITUNGAN PBB TAMBANG MINYAK DAN GAS BUMI TAHUN 1991]]
  * [[peraturan:sedp:16pj.3111991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 16/PJ.311/1991 :: PEMOTONGAN PPh PASAL 26 HURUF E SEHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGUNAN MILIK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN DANA PINJAMAN LUAR NEGERI DAN HIBAH]]
  * [[peraturan:sedp:19pj.5.41991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 19/PJ.5.4/1991 :: PENGAMANAN RENCANA PENERIMAAN PPN/PPn BM TAHUN 1991/1992]]
  * [[peraturan:sedp:29pj.941991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 29/PJ.94/1991 :: PEMUTAHIRAN DATA KEWAJIBAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:356pj.11.21991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 356/PJ.11.2/1991 :: PEMBUATAN URAIAN BANDING]]
  * [[peraturan:sedp:18pj.511991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 18/PJ.51/1991 :: PPN DALAM PENYELENGGARAAN SDSB]]
  * [[peraturan:sedp:82pj.61991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 82/PJ.6/1991 :: PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PBB]]
  * [[peraturan:sedp:14pj.3131991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-14/PJ.313/1991 :: PETUNJUK PENERBITAN KEPUTUSAN PERSETUJUAN/PENOLAKAN PERMOHONAN PERUBAHAN TAHUN BUKU/TAHUN PAJAK DARI WAJIB PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:79pj.61991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 79/PJ.6/1991 :: PELAKSANAAN TINDAK LANJUT PENAGIHAN AKTIF]]
  * [[peraturan:sedp:80pj.61991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 80/PJ.6/1991 :: PERSIAPAN PENCETAKAN SPPT, BI, STTS 1992]]
  * [[peraturan:sedp:26pj.4311991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 26/PJ.431/1991 :: PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 KARYAWAN YANG DIPINDAHKAN DARI SATU PERUSAHAAN KE PERUSAHAAN LAIN DALAM TAHUN BERJALAN DIMANA KEDUA PERUSAHAAN TERSEBUT ADALAH SATU GROUP (SERI PPh PASAL 21 - 43)]]
  * [[peraturan:sedp:25pj.431991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 25/PJ.43/1991 :: PENGUMUMAN NOMOR PENG-372/PJ.43/1991 TANGGAL 11 OKTOBER 1991]]
  * [[peraturan:sedp:26pj.91991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-26/PJ.9/1991 :: PETUNJUK TEKNIS PEMINDAHBUKUAN (Pbk)]]
  * [[peraturan:sedp:77pj.61991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 77/PJ.6/1991 :: DANA UNTUK PELAKSANAAN SISTEP DARI B.O.]]
  * [[peraturan:sedp:24pj.431991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 24/PJ.43/1991 :: PPh PASAL 21 ATAS UANG KEHORMATAN DAN UANG LEMBUR KEPADA ANGGOTA/PELAKSANA BADAN-BADAN PENYELENGGARA PEMILU]]
  * [[peraturan:sedp:76pj.61991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 76/PJ.6/1991 :: REALISASI PEMBAYARAN PBB ASAL IHH BERDASARKAN ANGKA TERTIMBANG TAHUN 1990/1991]]
  * [[peraturan:sedp:23pj.431991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 23/PJ.43/1991 :: PPh DAN TATA LAKSANA IMPOR SEHUBUNGAN DENGAN PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGUNAN MILIK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN DANA PINJAMAN LUAR NEGERI DAN HIBAH]]
  * [[peraturan:sedp:75pj.61991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 75/PJ.6/1991 :: LAMPIRAN USUL PENGHAPUSAN TUNGGAKAN IPEDA]]
  * [[peraturan:sedp:22pj.431991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 22/PJ.43/1991 :: PPh PASAL 23 ATAS SEWA BANGUNAN MILIK PENGELOLA DANA PENSIUN]]
  * [[peraturan:sedp:12pj.521991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 12/PJ.52/1991 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU PELAJARAN AGAMA (BUKU KEENAM IKAPI)]]
  * [[peraturan:sedp:21pj.421991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 21/PJ.42/1991 :: PENINGKATAN PENGAWASAN PEMBAYARAN PPh PASAL 25 ATAS BANK/LKBB]]
  * [[peraturan:sedp:24pj.71991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 24/PJ.7/1991 :: PROGRAM PENGKAJIAN PENGISIAN SPT (P3 SPT) (SERI PEMERIKSAAN - 74)]]
  * [[peraturan:sedp:74pj.61991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 74/PJ.6/1991 :: RALAT SE-44/PJ.6/1991 TENTANG REALISASI PENERIMAAN PBB TAHUN 1990/1991]]
  * [[peraturan:sedp:20pj.431991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 20/PJ.43/1991 :: PENGGUNAAN CONTINOUS FORM SEBAGAI BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 26]]
  * [[peraturan:sedp:13pj.341991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 13/PJ.34/1991 :: TARIF PEMOTONGAN PPh PASAL 26 HURUF b MENURUT PPPB INDONESIA DENGAN BEBERAPA NEGARA]]
  * [[peraturan:sedp:16pj.541991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 16/PJ.54/1991 :: LAPORAN PEMUNGUTAN PPN/PPn BM BENDAHARAWAN]]
  * [[peraturan:sedp:19pj.451991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 19/PJ.45/1991 :: RALAT ATAS LAMPIRAN SE-18/PJ.45/1991 TANGGAL 21 AGUSTUS 1991]]
  * [[peraturan:sedp:72pj.61991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 72/PJ.6/1991 :: TATACARA USUL PENGHAPUSAN TUNGGAKAN IPEDA]]
  * [[peraturan:sedp:20pj.711991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 20/PJ.71/1991 :: PEMERIKSAAN TERHADAP SPT TAHUNAN PPh 1990 DAN TAHUN-TAHUN SELANJUTNYA YANG : - MENYATAKAN LEBIH BAYAR, - MENYATAKAN RUGI, - MENYALAHI KETENTUAN PENGGUNAAN NORMA PENGHITUNGANNYA. (SERI PEMERIKSAAN - 73)]]
  * [[peraturan:sedp:15pj.51991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 15/PJ.5/1991 :: NOMOR SERI FAKTUR PAJAK. (SERI PPN - 175)]]
  * [[peraturan:sedp:18pj.451991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 18/PJ.45/1991 :: PEMUNGUTAN PPh PASAL 26 HURUF b UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983]]
  * [[peraturan:sedp:71pj.61991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 71/PJ.6/1991 :: PELAKSANAAN PENDATAAN OBYEK PBB DAN PEMBUKUAN KEUANGAN B.O.]]
  * [[peraturan:sedp:69pj.61991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 69/PJ.6/1991 :: PEMANFAATAN BERITA ACARA PEMBEBASAN TANAH UNTUK MUTASI OBYEK/SUBYEK PBB]]
  * [[peraturan:sedp:869pj.1991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 869/PJ./1991 :: PENYELESAIAN KEBERATAN]]
  * [[peraturan:sedp:302pj.11.21991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 302/PJ.11.2/1991 :: HAL-HAL YANG BELUM DIATUR DALAM KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK NOMOR KEP-106/PJ.11/1991 TANGGAL 6 JUNI 1991]]
  * [[peraturan:sedp:17pj.41991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 17/PJ.4/1991 :: PERMOHONAN PINDAH WP KE KPP DIMANA KANTOR PUSAT BADAN BERTEMPAT KEDUDUKAN]]
  * [[peraturan:sedp:848pj1991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 848/PJ/1991 :: PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 679/KMK.04/1991]]
  * [[peraturan:sedp:67pj.61991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 67/PJ.6/1991 :: DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN DITJEN PAJAK PADA KP.PBB]]
  * [[peraturan:sedp:15pj.71991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 15/PJ.7/1991 :: PEMERIKSAAN KHUSUS (SERI PEMERIKSAAN - 72)]]
  * [[peraturan:sedp:14pj.71991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 14/PJ.7/1991 :: SAAT PEMINJAMAN BUKU-BUKU CATATAN-CATATAN, DAN DOKUMEN-DOKUMEN]]
  * [[peraturan:sedp:66pj.61991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 66/PJ.6/1991 :: INVENTARISASI TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:63pj.61991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 63/PJ.6/1991 :: TAMBAHAN PENJELASAN PEMBUATAN URAIAN BANDING PBB]]
  * [[peraturan:sedp:64pj.61991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 64/PJ.6/1991 :: PERKEMBANGAN PEMBERIAN PENGURANGAN PBB]]
  * [[peraturan:sedp:65pj.61991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 65/PJ.6/1991 :: ANGKA PERBANDINGAN TERTIMBANG IHH DAERAH]]
  * [[peraturan:sedp:62pj.61991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 62/PJ.6/1991 :: PENYAMPAIAN SALINAN BUKTI TRANSFER SSP/STS UNTUK PEMBAYARAN PBB ASAL IHH]]
  * [[peraturan:sedp:12pj.321991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 12/PJ.32/1991 :: NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PPN BARANG DAN JASA , PPN BM DAN PPh]]
  * [[peraturan:sedp:61pj.61991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 61/PJ.6/1991 :: PETUGAS PENILAI SWASTA UNTUK PELAKSANAAN PENILAIAN OBYEK PBB DI 30 KOTA]]
  * [[peraturan:sedp:11pj.31991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 11/PJ.3/1991 :: PPh PENGELOLA DANA PENSIUN]]
  * [[peraturan:sedp:12pj.71991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 12/PJ.7/1991 :: TATACARA PENYELESAIAN PEMERIKSAAN PAJAK YANG BELUM DAPAT DISELESAIKAN OLEH TIM PEMERIKSA DJP-BPKP SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 MEI 1991]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.3111991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 10/PJ.311/1991 :: PENGIRIMAN SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.311991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 09/PJ.31/1991 :: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: 368/KMK.013/1991 TANGGAL 19 APRIL 1991]]
  * [[peraturan:sedp:57pj.61991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 57/PJ.6/1991 :: PENILAIAN ATAS OBYEK PAJAK SECARA INDIVIDUAL]]
  * [[peraturan:sedp:58pj.61991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 58/PJ.6/1991 :: DAFTAR PENJAGAAN STTS]]
  * [[peraturan:sedp:56pj.61991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 56/PJ.6/1991 :: PELAKSANAAN PENILAIAN OBYEK PBB DI 30 KOTA]]
  * [[peraturan:sedp:55pj.61991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 55/PJ.6/1991 :: PENGENAAN PBB ATAS JALAN TOL]]
  * [[peraturan:sedp:53pj.61991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 53/PJ.6/1991 :: TAMBAHAN TUNJANGAN OPERASIONAL BAGI KABID PBB DAN Ka KP.PBB.]]
  * [[peraturan:sedp:54pj.61991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 54/PJ.6/1991 :: PEREKAMAN DATA PBB DILUAR WILAYAH SISTEP OLEH PIHAK III]]
  * [[peraturan:sedp:11pj.741991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-11/PJ.74/1991 :: TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:114pj.11.21991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 114/PJ.11.2/1991 :: KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK NOMOR KEP-106/PJ.11/1991 PELIMPAHAN WEWENANG DIRJEN PAJAK KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:51pj.61991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 51/PJ.6/1991 :: RALAT ATAS SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-27/PJ.6/1991 TANGGAL 9 MARET 1991]]
  * [[peraturan:sedp:14pj.3211991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 14/PJ.321/1991 :: KETENTUAN PERPAJAKAN DALAM PERJANJIAN KERJASAMA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA]]
  * [[peraturan:sedp:15pj.91991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 15/PJ.9/1991 :: LAPORAN PEREKAMAN SPT PPH (KPL.KPP.9.6)]]
  * [[peraturan:sedp:50pj.61991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 50/PJ.6/1991 :: STANDARD PERSENTASE HARGA JUAL HASIL PRODUKSI PERTAMBANGAN BUKAN MINYAK DAN GAS BUMI]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.511991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 10/PJ.51/1991 :: PENEGASAN LEBIH LANJUT TENTANG PENATAUSAHAAN KP.PPN.1.6 PKP-BESAR]]
  * [[peraturan:sedp:47pj.61991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 47/PJ.6/1991 :: PELAKSANAAN DENDA ADMINISTRASI DI WILAYAH NON SISTEP]]
  * [[peraturan:sedp:49pj.61991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 49/PJ.6/1991 :: ANGKA PERBANDINGAN TERTIMBANG IHH DAERAH]]
  * [[peraturan:sedp:46pj.61991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 46/PJ.6/1991 :: PELAKSANAAN PENILAIAN DI 30 KOTA]]
  * [[peraturan:sedp:45pj.61991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 45/PJ.6/1991 :: PENYAMPAIAN SE DJA]]
  * [[peraturan:sedp:44pj.61991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 44/PJ.6/1991 :: REALISASI PENERIMAAN PBB TAHUN 1990/1991 (S/D TRIWULAN IV)]]
  * [[peraturan:sedp:08pj.311991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 08/PJ.31/1991 :: PENJELASAN LEBIH LANJUT BUTIR 2 HURUF b SE-13/PJ.31/1990 TENTANG PERLAKUAN PAJAK ATAS DANA JAMINAN REBOISASI]]
  * [[peraturan:sedp:43pj.61991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 43/PJ.6/1991 :: PERPANJANGAN WAKTU PESERTA SHORT VALUATION COURSE]]
  * [[peraturan:sedp:42pj.61991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 42/PJ.6/1991 :: PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN KEPADA WAJIB PAJAK PEMBAYAR PBB TERBESAR UNTUK TAHUN 1990]]
  * [[peraturan:sedp:40pj.61991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 40/PJ.6/1991 :: KELENGKAPAN DATA UNTUK PENYESUAIAN KEDALAM JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:41pj.61991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 41/PJ.6/1991 :: PENUGASAN KEMBALI PETUGAS YANG TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN PROYEK PBBIP]]
  * [[peraturan:sedp:37pj.61991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 37/PJ.6/1991 :: PENYUSUNAN RENCANA KERJA PENDATAAN/PENILAIAN OBYEK PBB TAHUN 1991/1992]]
  * [[peraturan:sedp:38pj.61991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 38/PJ.6/1991 :: TATACARA PENYUSUNAN KLASIFIKASI NJOP ATAS BUMI/TANAH]]
  * [[peraturan:sedp:39pj.61991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 39/PJ.6/1991 :: ALOKASI BIAYA B.O. UNTUK PELAKSANAAN KEGIATAN PENDATAAN DAN PENILAIAN]]
  * [[peraturan:sedp:36pj.61991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 36/PJ.6/1991 :: PEMANFAATAN PERALATAN DAN TENAGA OPERATOR KOMPUTER PBB]]
  * [[peraturan:sedp:14pj.421991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 14/PJ.42/1991 :: SPT KEMPOS]]
  * [[peraturan:sedp:13pj.451991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 13/PJ.45/1991 :: PROSEDUR PENYELESAIAN KEBERATAN ATAS KETETAPAN PAJAK HASIL PEMERIKSAAN TIM PEMERIKSA DJP - BPKP]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.21991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.2/1991 :: ANALISA SPT TAHUNAN PPh PERSEORANGAN/BADAN]]
  * [[peraturan:sedp:65pj.11.21991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 65/PJ.11.2/1991 :: DAFTAR NAMA KONSULTAN PAJAK YANG MEMILIKI IJIN PRAKTEK]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.5321991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.532/1991 :: NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PPN BARANG DAN JASA, PPnBM DAN PPh]]
  * [[peraturan:sedp:12pj.4311991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 12/PJ.431/1991 :: PENJELASAN BUKU PETUNJUK PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PASAL 26 TAHUN 1991 DAN SELANJUTNYA (SERI PPh PASAL 21 - 42)]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.311991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.31/1991 :: KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN SPT TAHUNAN PPh PERSEORANGAN]]
  * [[peraturan:sedp:11pj.91991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 11/PJ.9/1991 :: RESTITUSI PPh ATAS BUNGA DEPOSITO]]
  * [[peraturan:sedp:32pj.61991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 32/PJ.6/1991 :: PERSIAPAN PELAKSANAAN SISTEP 1992/1993]]
  * [[peraturan:sedp:50pj.11.21991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 50/PJ.11.2/1991 :: LARANGAN PENGGUNAAN KONSULTAN PAJAK SWASTA OLEH BUMN]]
  * [[peraturan:sedp:31pj.61991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 31/PJ.6/1991 :: TAMBAHAN PENJELASAN MENGENAI FORMULIR-FORMULIR PENGURANGAN PBB]]
  * [[peraturan:sedp:30pj.61991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 30/PJ.6/1991 :: PENJELASAN TAMBAHAN PEREKAMAN DATA PBB DI LUAR WILAYAH SISTEP OLEH PIHAK III]]
  * [[peraturan:sedp:28pj.61991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 28/PJ.6/1991 :: DATA POTENSI WILAYAH]]
  * [[peraturan:sedp:22pj.61991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 22/PJ.6/1991 :: KETETAPAN PBB TAMBANG MINYAK DAN GAS BUMI TAHUN 1990]]
  * [[peraturan:sedp:52pj.61991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 52/PJ.6/1991 :: PETUNJUK PENELITIAN ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI LAPANGAN DALAM PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:26pj.61991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 26/PJ.6/1991 :: PENERIMAAN PBB TAHUN ANGGARAN 1990/1991 (PERIODE APRIL 1990 s/d MARET 1991)]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.9.41991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.9.4/1991 :: PERALIHAN NPWP WANITA KAWIN]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.91991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.9/1991 :: NPWP UNTUK WP BADAN ASING, WP PMA, WP BUMN DI KPP DI LUAR JAKARTA]]
  * [[peraturan:sedp:23pj.61991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 23/PJ.6/1991 :: PEREKAMAN DATA PBB DILUAR WILAYAH SISTEP OLEH KPDR]]
  * [[peraturan:sedp:24pj.61991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 24/PJ.6/1991 :: PEREKAMAN DATA PBB DI LUAR WILAYAH SISTEP OLEH KPDR]]
  * [[peraturan:sedp:25pj.61991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 25/PJ.6/1991 :: RAPAT KOORDINASI NASIONAL DENGAN BPN DAN DITJEN PUOD (DEPARTEMEN DALAM NEGERI)]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.441991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 09/PJ.44/1991 :: PENYELESAIAN PENETAPAN DAN KEBERATAN BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN LAMA]]
  * [[peraturan:sedp:32pj.11.31991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 32/PJ.11.3/1991 :: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO. KEP-26/PJ.11.3/1991]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.71991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.7/1991 :: PEMERIKSAAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG TELAH DILAKUKAN PENELITIAN MATERIAL. (SERI PEMERIKSAAN - 71)]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.3411991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.341/1991 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA RI - AMERIKA SERIKAT]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.511991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.51/1991 :: PPN ATAS PENYERAHAN BBM OLEH AGEN RESMI PERTAMINA (SERI PPN - 174)]]
  * [[peraturan:sedp:12pj.61991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 12/PJ.6/1991 :: PELAKSANAAN PENAGIHAN PBB DENGAN SURAT PAKSA]]
  * [[peraturan:sedp:08pj.431991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 08/PJ.43/1991 :: FOTOCOPY SPT TAHUNAN PPh]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.511991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.51/1991 :: PEMBETULAN BUTIR 2.5.1. SE DIRJEN PAJAK TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENELITIAN SPT MASA PPN]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.431991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.43/1991 :: PENGGUNAAN CONTINOUS FORM SEBAGAI BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.511991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.51/1991 :: PERANTARA PERDAGANGAN EFEK (PIALANG/BROKER) SEBAGAI PKP. (SERI PPN - 173)]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.411991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.41/1991 :: PENGATURAN LEBIH LANJUT PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, BULOG DAN GAPEGTI, DALAM RANGKA KEWAJIBAN SPT TAHUNAN PPh 1990]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.431991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.43/1991 :: PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN PASAL 25 OLEH WAJIB PAJAK PMDN]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.411991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.41/1991 :: PERPANJANGAN MASA BERLAKU PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DIRJEN PAJAK, BULOG DAN GAPEGTI]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.5.41991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.5.4/1991 :: KARTU PENGAWASAN SPT & PEMBAYARAN MASA PPN/PPn BM (KP.PPN 1.6 & KP.PPN 1.7)]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.431991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.43/1991 :: KEWAJIBAN SPT PPh PASAL 21 OLEH BENDAHARAWAN]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.431991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.43/1991 :: TATA USAHA PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 22]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.411991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.41/1991 :: PENEGASAN TENTANG "PASPOR DINAS" DAN "DAERAH PERBATASAN" PADA KEPPRES NO. 28 TAHUN 1990]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.321991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.32/1991 :: PERLAKUAN PERPAJAKAN TERHADAP KERJASAMA PERTAMINA DENGAN BADAN USAHA SWASTA DI BIDANG USAHA PEMURNIAN DAN PENGOLAHAN MIGAS (SERI PPN - 172)]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.51991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.5/1991 :: PENGAWASAN SPT DAN PEMBAYARAN MASA PPN/PPn BM]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.311991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.31/1991 :: NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PPN BARANG DAN JASA , PPn BM DAN PPh]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.1991|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ./1991 :: PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN DAN PEMBEBANANNYA SEBAGAI BIAYA PERUSAHAAN]]
  * [[peraturan:sedp:36pj.411990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 36/PJ.41/1990 :: HIMBAUAN PEMBETULAN SPT PPh PERSEORANGAN]]
  * [[peraturan:sedp:25pj.5.11990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 25/PJ.5.1/1990 :: PROGRAM EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PPN]]
  * [[peraturan:sedp:40pj.341990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 40/PJ.34/1990 :: KETENTUAN PERPAJAKAN DALAM KONTRAK KARYA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN FASILITAS PERPAJAKAN DI INDONESIA BAGIAN TIMUR (IBT)]]
  * [[peraturan:sedp:35pj.431990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 35/PJ.43/1990 :: LAPORAN PPh PASAL 21 PERGURUAN TINGGI SWASTA]]
  * [[peraturan:sedp:49pj.951990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 49/PJ.95/1990 :: SPMKP LEWAT WAKTU]]
  * [[peraturan:sedp:34pj.431990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 34/PJ.43/1990 :: FORMULIR SKB PPh PASAL 22 ATAS IMPOR EMAS BATANGAN UNTUK EKSPOR PERHIASAN EMAS]]
  * [[peraturan:sedp:23pj.5.11990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 23/PJ.5.1/1990 :: PENGUKUHAN AGEN SDSB SEBAGAI PKP]]
  * [[peraturan:sedp:33pj.711990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 33/PJ.71/1990 :: PEMERIKSAAN TERHADAP WAJIB PAJAK PENERIMA TANDA PENGHARGAAN]]
  * [[peraturan:sedp:24pj.531990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-24/PJ.53/1990 :: PENEGASAN MENGENAI PENGGUNAAN MESIN TERAAN BEA METERAI]]
  * [[peraturan:sedp:38pj.321990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 38/PJ.32/1990 :: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 538/KMK.04/1990]]
  * [[peraturan:sedp:39pj.321990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 39/PJ.32/1990 :: IMPOR ATAS DASAR INDEN]]
  * [[peraturan:sedp:22pj.5.11990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 22/PJ.5.1/1990 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PENELITIAN SPT MASA PPN]]
  * [[peraturan:sedp:31pj.71990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 31/PJ.7/1990 :: PEMERIKSAAN TERHADAP BANK (SEBAGAI WAJIB PAJAK)]]
  * [[peraturan:sedp:41pj.91990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 41/PJ.9/1990 :: PEMINDAHBUKUAN KARENA WP SALAH MENGISI SSP]]
  * [[peraturan:sedp:20pj.5.21990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 20/PJ.5.2/1990 :: PPN ATAS IMPOR SEMEN]]
  * [[peraturan:sedp:35pj.3221990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 35/PJ.322/1990 :: MASALAH UNDER INVOICING DALAM TRANSAKSI IMPOR]]
  * [[peraturan:sedp:32pj.441990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 32/PJ.44/1990 :: PENGAMANAN TATA USAHA PENERIMAAN]]
  * [[peraturan:sedp:33pj.311990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 33/PJ.31/1990 :: PENGERTIAN "DATA BARU" DAN "DATA YANG SEMULA BELUM TERUNGKAP"]]
  * [[peraturan:sedp:29pj.711990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 29/PJ.71/1990 :: PENERAPAN NORMA PENGHITUNGAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG DILAKUKAN PEMERIKSAAN]]
  * [[peraturan:sedp:32pj.311990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 32/PJ.31/1990 :: NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PPN BARANG DAN JASA, PPn BM DAN PPh]]
  * [[peraturan:sedp:31pj.451990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 31/PJ.45/1990 :: PROSEDUR PENYELESAIAN KEBERATAN ATAS KETETAPAN PAJAK HASIL PEMERIKSAAN TIM PEMERIKSAAN]]
  * [[peraturan:sedp:27pj.741990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 27/PJ.74/1990 :: DAFTAR PENGANTAR PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:30pj.3131990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 30/PJ.313/1990 :: PPh PASAL 23 ATAS "DRILLING MUD ENGINEERING SERVICES"]]
  * [[peraturan:sedp:29pj.421990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-29/PJ.42/1990 :: BIAYA PROMOSI BAGI PERUSAHAAN ROKOK/CERUTU]]
  * [[peraturan:sedp:33pj.91990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 33/PJ.9/1990 :: PENYEMPURNAAN FORMULIR KPU.1/KPU.1B]]
  * [[peraturan:sedp:18pj.5.21990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 18/PJ.5.2/1990 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENYERAHAN BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU PELAJARAN AGAMA]]
  * [[peraturan:sedp:26pj.421990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 26/PJ.42/1990 :: PENGAWASAN 100 WAJIB PAJAK BESAR]]
  * [[peraturan:sedp:29pj.321990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 29/PJ.32/1990 :: PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PASAL 26 TAHUN 1990]]
  * [[peraturan:sedp:17pj.5.11990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 17/PJ.5.1/1990 :: PPN ATAS JASA PELABUHAN DALAM JALUR PELAYARAN INTERNASIONAL (SERI PPN - 170)]]
  * [[peraturan:sedp:28pj.321990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 28/PJ.32/1990 :: PENCANTUMAN NOMOR PENGUKUHAN PKP PEMBELI/PENERIMA BKP/JKP (SERI PPN-169)]]
  * [[peraturan:sedp:23pj.71990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 23/PJ.7/1990 :: PEMERIKSAAN ATAS TAHUN-TAHUN PAJAK SEBELUM DAN ATAU SESUDAH TAHUN PAJAK YANG SEDANG DIPERIKSA]]
  * [[peraturan:sedp:25pj.431990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 25/PJ.43/1990 :: SKB PPh PASAL 22 ATAS IMPOR EMAS BATANGAN]]
  * [[peraturan:sedp:24pj.411990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 24/PJ.41/1990 :: DAFTAR PELABUHAN KEBERANGKATAN KE LUAR NEGERI]]
  * [[peraturan:sedp:27pj.311990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 27/PJ.31/1990 :: NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PPN BARANG DAN JASA, PPn BM DAN PPh]]
  * [[peraturan:sedp:23pj.431990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 23/PJ.43/1990 :: PEMOTONGAN PPh PASAL 21, PASAL 23 DAN PASAL 26 SERTA PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 OLEH DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DAN BENDAHARAWAN PEMERINTAH]]
  * [[peraturan:sedp:20pj.91990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 20/PJ.9/1990 :: PEMBERIAN NPWP UNTUK WANITA KAWIN]]
  * [[peraturan:sedp:22pj.421990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 22/PJ.42/1990 :: PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG RAGU-RAGU ATAS SURAT BERHARGA PASAR UANG (SBPU)]]
  * [[peraturan:sedp:21pj.431990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 21/PJ.43/1990 :: CARA PENGISIAN FORMULIR KP.PPh.5.I ATAS BUNGA DEPOSITO]]
  * [[peraturan:sedp:20pj.441990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 20/PJ.44/1990 :: SURAT KEPUTUSAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK (SKKPP) PPh]]
  * [[peraturan:sedp:50pj.1up.901990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 50/PJ.1/UP.90/1990 :: PENCABUTAN KEWAJIBAN MENGIRIMKAN FOTO COPY LAPORAN SETORAN AKHIR PPh DAN BUKTI TANDA TERIMA (RESI) SPT PPH BAGI PARA PEJABAT ESELON III KE ATAS]]
  * [[peraturan:sedp:15pj.51990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 15/PJ.5/1990 :: PPN ATAS JASA PIALANG (BROKER)(SERI PPN - 168)]]
  * [[peraturan:sedp:24pj.311990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 24/PJ.31/1990 :: PERLAKUAN PAJAK ATAS BIAYA LATIHAN KARYAWAN, PEMAGANGAN DAN BEA SISWA]]
  * [[peraturan:sedp:25pj.311990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 25/PJ.31/1990 :: PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL LUAR NEGERI]]
  * [[peraturan:sedp:23pj.311990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 23/PJ.31/1990 :: PETUNJUK TEHNIS TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI INVESTASI DI WILAYAH TERTENTU]]
  * [[peraturan:sedp:22pj.311990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 22/PJ.31/1990 :: PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS BIAYA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (RESEARCH & DEVELOPMENT) YANG DIKELUARKAN PERUSAHAAN]]
  * [[peraturan:sedp:13pj.5.21990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 13/PJ.5.2/1990 :: PPN ATAS HASIL TEMBAKAU BUATAN DALAM NEGERI (ROKOK) (SERI PPN - 166)]]
  * [[peraturan:sedp:14pj.511990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 14/PJ.51/1990 :: PENGUKUHAN PENGUSAHA AGEN SDSB SEBAGAI PKP (SERI PPN-167)]]
  * [[peraturan:sedp:18pj.451990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 18/PJ.45/1990 :: PENYELESAIAN PENETAPAN DAN KEBERATAN TAHUN PAJAK 1983 DAN SEBELUMNYA]]
  * [[peraturan:sedp:21pj.711990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 21/PJ.71/1990 :: PENINJAUAN KEMBALI SURAT EDARAN SERI PEMERIKSAAN-33 (SERI PEMERIKSAAN-70)]]
  * [[peraturan:sedp:17pj.421990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 17/PJ.42/1990 :: INVENTARISASI ANAK PERUSAHAAN BUMN/BUMD]]
  * [[peraturan:sedp:14pj.91990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 14/PJ.9/1990 :: WAJIB PAJAK NON EFEKTIF]]
  * [[peraturan:sedp:12pj.5.21990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 12/PJ.5.2/1990 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PPN DI LINGKUNGAN PERTAMINA (SERI PPN-165)]]
  * [[peraturan:sedp:22pj.241990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 22/PJ.24/1990 :: PENULISAN ANGKA RUPIAH PADA DOKUMEN PERPAJAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:11pj.5.21990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 11/PJ.5.2/1990 :: PELAKSANAAN PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU AGAMA (SERI PPN-164)]]
  * [[peraturan:sedp:20pj.31990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 20/PJ.3/1990 :: TIDAK DIPUNGUT PPh PASAL 22 ATAS IMPOR EMAS BATANGAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG PERHIASAN UNTUK EKSPOR]]
  * [[peraturan:sedp:19pj.321990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-19/PJ.32/1990 :: PPN ATAS JASA HANDLING EXPORT]]
  * [[peraturan:sedp:13pj.91990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 13/PJ.9/1990 :: PEMBAYARAN FISKAL LUAR NEGERI]]
  * [[peraturan:sedp:16pj.741990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 16/PJ.74/1990 :: USAHA MENGHINDARKAN DALUWARSA PENAGIHAN PAJAK YANG TERHUTANG DALAM TAHUN 1985]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.51990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 09/PJ.5/1990 :: PENYELESAIAN RESTITUSI PPN/PPn BM EKS. KEPPRES NOMOR 56 TAHUN 1988]]
  * [[peraturan:sedp:16pj.411990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 16/PJ.41/1990 :: EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG ASING]]
  * [[peraturan:sedp:15pj.421990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 15/PJ.42/1990 :: TERTIB BUKU TABELARIS TAHUN 1990]]
  * [[peraturan:sedp:08pj.51990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 08/PJ.5/1990 :: PENJELASAN KPL. KPP]]
  * [[peraturan:sedp:15pj.7111990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 15/PJ.711/1990 :: PENELAAHAN SURAT-SURAT EDARAN MENGENAI PEMERIKSAAN (SERI PEMERIKSAAN - 69)]]
  * [[peraturan:sedp:16pj.241990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 16/PJ.24/1990 :: SURAT SETORAN PAJAK PADA LAMPIRAN SURAT EDARAN BERSAMA DJA-DJP]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.5.11990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.5.1/1990 :: BENTUK FORMULIR SKPT DAN PETUNJUK PENGISIAN SKPT - PPN]]
  * [[peraturan:sedp:18pj.311990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 18/PJ.31/1990 :: DALUWARSA PENAGIHAN PKk TAHUN 1985]]
  * [[peraturan:sedp:13pj.4121990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 13/PJ.412/1990 :: PENGELOLAAN SURAT KETERANGAN FISKAL LUAR NEGERI (SKFLN)]]
  * [[peraturan:sedp:14pj.711990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 14/PJ.71/1990 :: PEMERIKSAAN TERHADAP SPT TAHUNAN PPh 1989 YANG : - MENYATAKAN LEBIH BAYAR, - MENYATAKAN RUGI, - MENYALAHI KETENTUAN PENGGUNAAN NORMA PENGHITUNGAN. (SERI PEMERIKSAAN - 68)]]
  * [[peraturan:sedp:17pj.321990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 17/PJ.32/1990 :: STATUS PERUSAHAAN AGEN/BROKER ASURANSI SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK (SERI PPN - 163)]]
  * [[peraturan:sedp:12pj.4311990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 12/PJ.431/1990 :: KEWAJIBAN PERPAJAKAN BADAN-BADAN PENYELENGGARA PERGURUAN TINGGI SWASTA]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.51990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.5/1990 :: PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA (SERI PPN-162)]]
  * [[peraturan:sedp:16pj.321990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 16/PJ.32/1990 :: DPP PPN ATAS JASA BONGKAR MUAT (SERI PPN - 161)]]
  * [[peraturan:sedp:11pj.411990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 11/PJ.41/1990 :: OBYEK PPh BERUPA HADIAH, HADIAH UNDIAN DAN PENGHARGAAN]]
  * [[peraturan:sedp:60pj.111990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 60/PJ.11/1990 :: TUGAS SEKSI-SEKSI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:15pj.311990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 15/PJ.31/1990 :: PENEGASAN TENTANG BERLAKUNYA KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO. KEP-650/MK/II/1976 DAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO. SE-11/PJ.62/1979]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.431990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.43/1990 :: PENJELASAN TENTANG KOMPENSASI KERUGIAN PADA BUKU PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN PPh TAHUN 1989]]
  * [[peraturan:sedp:15pj.61990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 15/PJ.6/1990 :: PETUNJUK PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK DAN PELAKSANAAN PENAGIHAN PBB]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.411990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 10/PJ.41/1990 :: PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, BULOG DAN GAPEGTI DALAM RANGKA PENGENAAN, PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN PPh ATAS GULA PASIR DAN TEPUNG TERIGU]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.4311990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 09/PJ.431/1990 :: PENELITIAN UNTUK PEMUSATAN PENYETORAN PPh PASAL 21 ATAU PENETAPAN DAERAH TERPENCIL]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.5.11990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.5.1/1990 :: PENGGUNAAN FORMULIR BARU SPT MASA PPN (SERI PPN-160)]]
  * [[peraturan:sedp:22pj.1up.901990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 22/PJ.1/UP.90/1990 :: PENGAWASAN ATAS PEMENUHAN KEWAJIBAN MEMASUKKAN SPT PPh TAHUN 1989 DAN SETERUSNYA]]
  * [[peraturan:sedp:12pj.3121990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 12/PJ.312/1990 :: PERLAKUAN PPh TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA YANG BEKERJA PADA PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL DI INDONESIA]]
  * [[peraturan:sedp:13pj.311990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 13/PJ.31/1990 :: PERLAKUAN PAJAK ATAS DANA JAMINAN REBOISASI]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.71990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 09/PJ.7/1990 :: PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.5.11990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.5.1/1990 :: PERLAKUAN SAMA PPN ATAS JASA PELABUHAN DI PELABUHAN/ DERMAGA KHUSUS PERTAMINA]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.441990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.44/1990 :: TUNGGAKAN SPT PPh LEBIH BAYAR TAHUN PAJAK 1984 S/D 1987]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.421990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.42/1990 :: PENINJAUAN KEMBALI KEPUTUSAN PENOLAKAN REVALUASI]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.421990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.42/1990 :: BIAYA PROMOSI BAGI PERUSAHAAN ROKOK]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.311990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 10/PJ.31/1990 :: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 13/KMK.04/1990 DAN NOMOR 14/KMK.04/1990]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.4311990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.431/1990 :: PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PASAL 26 ATAS HONORARIUM DOKTER DAN DOSEN PERGURUAN TINGGI SWASTA]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.311990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 09/PJ.31/1990 :: PENETAPAN BIAYA TAMBANG UNTUK MENGHITUNG HARGA PABEAN]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.421990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.42/1990 :: PENERBITAN STP TERHADAP WP YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN PERPANJANGAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.311990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.31/1990 :: PPh ATAS HADIAH UNDIAN SIMPEDES]]
  * [[peraturan:sedp:08pj.311990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 08/PJ.31/1990 :: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO. 1232/KMK.013/1989 TANGGAL 11 NOPEMBER 1989]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.31990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.3/1990 :: DASAR PENGENAAN PAJAK SEHUBUNGAN DENGAN IMPOR]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.311990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.31/1990 :: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 78/KMK.01/1990 TANGGAL 18 JANUARI 1990]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.321990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.32/1990 :: DAFTAR NEGARA ASING YANG TIDAK MENGENAKAN PPN ATAS JASA PELAYANAN KAPAL]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.741990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.74/1990 :: PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO. KEP-01/PJ.4/1989 TANGGAL 27 APRIL 1989]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.711990|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.71/1990 :: PEMERIKSAAN ULANG (SERI PEMERIKSAAN-66)]]
  * [[peraturan:sedp:43pj.411989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 43/PJ.41/1989 :: PENJELASAN LEBIH LANJUT SE-38/PJ.4/1989 TANGGAL 9 NOPEMBER 1989]]
  * [[peraturan:sedp:25pj.321989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-25/PJ.32/1989 :: PPN BERKAITAN DENGAN EKSPOR YANG MENGGUNAKAN NAMA/QUOTA EKSPORTIR LAIN]]
  * [[peraturan:sedp:40pj.411989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 40/PJ.41/1989 :: KEWAJIBAN PERPAJAKAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG BEKERJA PADA PERWAKILAN NEGARA ASING DAN ORGANISASI INTERNASIONAL]]
  * [[peraturan:sedp:84pj.61989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 84/PJ.6/1989 :: PENDATAAN OBYEK DAN SUBYEK PBB]]
  * [[peraturan:sedp:21pj.321989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 21/PJ.32/1989 :: PPN YANG BERKAITAN DENGAN PERUSAHAAN PELAYARAN/AGEN PELAYARAN]]
  * [[peraturan:sedp:38pj.41989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 38/PJ.4/1989 :: EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PPh DARI WAJIB PAJAK ORANG ASING]]
  * [[peraturan:sedp:20pj.31989-2|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 20/PJ.3/1989-2 :: DALUARSA PENAGIHAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:37pj.421989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 37/PJ.42/1989 :: GAJI PEGAWAI MERANGKAP ANGGOTA DARI SUATU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM, FIRMA, KONGSI ATAU PERSEKUTUAN]]
  * [[peraturan:sedp:90pj.111989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 90/PJ.11/1989 :: PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK DAN SURAT KETETAPAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:48pj.711989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 48/PJ.71/1989 :: PEMERIKSAAN PPh PASAL 21/PASAL 26 (SERI PEMERIKSAAN-64)]]
  * [[peraturan:sedp:19pj.31989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 19/PJ.3/1989 :: CARA MENGHITUNG PENGHASILAN NETTO DALAM HAL SAAT MULAI DAN BERAKHIR MASA TAX HOLIDAY-NYA JATUH DI DALAM SUATU TAHUN PAJAK/TAHUN BUKU]]
  * [[peraturan:sedp:18pj.311989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 18/PJ.31/1989 :: PERLAKUAN PAJAK TERHADAP HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN KEGIATAN PASAR MODAL]]
  * [[peraturan:sedp:83pj.61989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 83/PJ.6/1989 :: PBB ATAS PENGUSAHA PETERNAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:49pj.51989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 49/PJ.5/1989 :: PPN ATAS LATEKS PEKAT (ROOM/CREAM LATEX) DAN CONTRIFUGED LATEX (SERI PPN - 159)]]
  * [[peraturan:sedp:17pj.311989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 17/PJ.31/1989 :: PPh PASAL 25 BAGI WP ORANG PRIBADI YANG TIDAK MENERIMA PENGHASILAN DARI USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS]]
  * [[peraturan:sedp:35pj.431989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 35/PJ.43/1989 :: PENEGASAN MENGENAI PENGISIAN SPT PPh WP ORANG PRIBADI BAGI PARA DOKTER]]
  * [[peraturan:sedp:44pj.711989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 44/PJ.71/1989 :: PENGHITUNGAN LABA BERSIH IMPORTIR YANG MELAKUKAN IMPOR ATAS DASAR INDEN YANG TIDAK MELIMPAHKAN PPh PASAL 22 IMPOR KEPADA INDENTOR]]
  * [[peraturan:sedp:34pj.4311989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 34/PJ.431/1989 :: PENEGASAN MENGENAI MASALAH TARIF PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA HONORARIUM (SERI PPh PASAL 21-41)]]
  * [[peraturan:sedp:73pj.61989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 73/PJ.6/1989 :: BENTUK SPOP BARU]]
  * [[peraturan:sedp:33pj.421989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 33/PJ.42/1989 :: PENETAPAN SAAT MULAI BERPRODUKSI (SMB)]]
  * [[peraturan:sedp:40pj.711989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 40/PJ.71/1989 :: PEMERIKSAAN SPT TAHUNAN PPh 1988 ATAU SPT MASA PPN TAHUN 1988 YANG MENYATAKAN LEBIH BAYAR Rp. 100,- JUTA ATAU LEBIH (SERI PEMERIKSAAN - 60)]]
  * [[peraturan:sedp:38pj.711989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 38/PJ.71/1989 :: TANDA PENGENAL PEMERIKSA (SERI PEMERIKSAAN-59)]]
  * [[peraturan:sedp:15pj.311989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 15/PJ.31/1989 :: PENGGUNAAN BAHASA ASING DALAM PEMBUKUAN WAJIB PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:14pj.321989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 14/PJ.32/1989 :: PPN ATAS JASA INSTALATIR LISTRIK (SERI PPN -157)]]
  * [[peraturan:sedp:32pj.421989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 32/PJ.42/1989 :: PENELITIAN SMB]]
  * [[peraturan:sedp:45pj.51989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 45/PJ.5/1989 :: PPN ATAS JASA/SEWA ALAT ANGKUTAN DARAT DAN ATAS "REIMBURSABLE ITEMS"]]
  * [[peraturan:sedp:13pj.321989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 13/PJ.32/1989 :: PPN ATAS JASA PERSEWAAN RUANGAN SERI PPN - 156]]
  * [[peraturan:sedp:31pj.441989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 31/PJ.44/1989 :: BENTUK-BENTUK LAPORAN DIREKTORAT PPh YANG DISESUAIKAN]]
  * [[peraturan:sedp:40pj.51989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 40/PJ.5/1989 :: PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN (SERI PPN-154)]]
  * [[peraturan:sedp:62pj1989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 62/PJ/1989 :: RESTITUSI PPh ATAS BUNGA DEPOSITO KEPADA YAYASAN DAN YAYASAN DANA PENSIUN]]
  * [[peraturan:sedp:38pj.51989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 38/PJ.5/1989 :: FAKTUR PAJAK GABUNGAN DAN FAKTUR PAJAK SEDERHANA (SERI PPN-153)]]
  * [[peraturan:sedp:63pj.61989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 63/PJ.6/1989 :: PETUNJUK PENGGUNAAN NILAI JUAL OBYEK PAJAK HASIL PENILAIAN SECARA INDIVIDU]]
  * [[peraturan:sedp:37pj.51989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 37/PJ.5/1989 :: PPN ATAS PENYERAHAN CENGKEH RAJANGAN (SERI PPN - 152)]]
  * [[peraturan:sedp:36pj.51989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 36/PJ.5/1989 :: PUNGUTAN PPN ATAS TAGIHAN APOTIK DAN OPTICAL DARI RESEP-RESEP PERORANGAN (SERI PPN - 151)]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.91989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.9/1989 :: PBK DAN SPH ATAS PENYETORAN PPN OLEH BENDAHARAWAN]]
  * [[peraturan:sedp:34pj.51989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 34/PJ.5/1989 :: PENGENAAN PPN ATAS JASA DIBIDANG PERHOTELAN (SERI PPN-150)]]
  * [[peraturan:sedp:35pj.51989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 35/PJ.5/1989 :: PENGAMANAN PEMBERIAN RESTITUSI PPN/PPn BM]]
  * [[peraturan:sedp:28pj.4331989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 28/PJ.433/1989 :: PPh PASAL 23 ATAS SEWA FILM]]
  * [[peraturan:sedp:30pj.51989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 30/PJ.5/1989 :: TANGGUNG JAWAB RENTENG PASAL 33 KUP]]
  * [[peraturan:sedp:29pj.51989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 29/PJ.5/1989 :: PPN ATAS USAHA PERIKLANAN]]
  * [[peraturan:sedp:27pj.41989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 27/PJ.4/1989 :: PENJELASAN MENGENAI PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN R.I. NOMOR 444/KMK.04/1989 TANGGAL 5 MEI 1989]]
  * [[peraturan:sedp:23pj.71989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 23/PJ.7/1989 :: PENGHITUNGAN LABA BERSIH IMPORTIR YANG MELAKUKAN IMPOR ATAS DASAR INDEN]]
  * [[peraturan:sedp:49pj.61989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 49/PJ.6/1989 :: FORMULIR ISIAN PERHITUNGAN PBB USAHA BIDANG PERTAMBANGAN]]
  * [[peraturan:sedp:46pj.61989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 46/PJ.6/1989 :: PENGUMPULAN DATA]]
  * [[peraturan:sedp:25pj.421989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-25/PJ.42/1989 :: PENCANTUMAN DEPOSITO DALAM SPT TAHUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:28pj.51989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 28/PJ.5/1989 :: NPWP PEMBELI ATAU PENERIMA JASA DALAM FAKTUR PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.311989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 09/PJ.31/1989 :: PAJAK ATAS KEUNTUNGAN (CAPITAL GAIN)]]
  * [[peraturan:sedp:24pj.4331989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 24/PJ.433/1989 :: PENINGKATAN PENGAWASAN]]
  * [[peraturan:sedp:40pj.61989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 40/PJ.6/1989 :: PEMANFAATAN PETA GARIS/PETA FOTO UNTUK KEGIATAN PENDATAAN]]
  * [[peraturan:sedp:27pj.31989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 27/PJ.3/1989 :: PPn BM ATAS FILM FOTOGRAFI]]
  * [[peraturan:sedp:26pj.31989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 26/PJ.3/1989 :: PPN ATAS RUMAH MURAH (SERI PPN -147)]]
  * [[peraturan:sedp:22pj.31989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 22/PJ.3/1989 :: PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 56 TAHUN 1988 (SERI PPN-143)]]
  * [[peraturan:sedp:24pj.31989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 24/PJ.3/1989 :: PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN PKP (SERI PPN - 145)]]
  * [[peraturan:sedp:25pj.31989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 25/PJ.3/1989 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PENGENAAN PPN ATAS JASA SELAIN JASA PEMBORONGAN, JASA ANGKUTAN UDARA DALAM NEGERI DAN JASA TELEKOMUNIKASI (SERI PPN - 146)]]
  * [[peraturan:sedp:20pj.31989-1|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 20/PJ.3/1989-1 :: PPN ATAS PENYERAHAN BKP OLEH PEDAGANG BESAR (SERI PPN - 141)]]
  * [[peraturan:sedp:21pj.31989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 21/PJ.3/1989 :: PENGUKUHAN NOTARIS SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK (SERI PPN-142)]]
  * [[peraturan:sedp:23pj.2231989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 23/PJ.223/1989 :: INVENTARISASI "SPT LEBIH DISETOR" YANG BELUM DITETAPKAN UNTUK PPs DAN PPd USAHAWAN ( U.U. LAMA)]]
  * [[peraturan:sedp:19pj.311989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 19/PJ.31/1989 :: BEBERAPA PERMASALAHAN SEHUBUNGAN DENGAN PENGUKUHAN NOTARIS SEBAGAI PKP]]
  * [[peraturan:sedp:18pj.31989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 18/PJ.3/1989 :: PENGENAAN PPN ATAS JASA PERUSAHAAN PERJALANAN SERI PPN - 140]]
  * [[peraturan:sedp:21pj.231989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 21/PJ.23/1989 :: BUKU PETUNJUK PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PASAL 26 TAHUN 1989 (SERI PPh PASAL 21-40)]]
  * [[peraturan:sedp:13pj.31989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 13/PJ.3/1989 :: PENCANTUMAN NPWP PADA FAKTUR PAJAK. (SERI PPN - 138)]]
  * [[peraturan:sedp:20pj.231989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 20/PJ.23/1989 :: PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JABATAN YANG DITERIMA PARA ANGGOTA DPR/DPRD (SERI PPh PASAL 21-39)]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.631989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.63/1989 :: JENIS-JENIS PELAYANAN JASA PELABUHAN UDARA YANG DILAKUKAN OLEH PERUM ANGKASA PURA I]]
  * [[peraturan:sedp:11pj.31989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 11/PJ.3/1989 :: JASA YANG DILAKUKAN OLEH INSTANSI PEMERINTAH (SERI PPN-137)]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.6311989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.631/1989 :: PENGUMUMAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PENG-139/PJ.63/1989]]
  * [[peraturan:sedp:19pj.231989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 19/PJ.23/1989 :: PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS HONORARIUM DOKTER YANG PRAKTEK DI RUMAH SAKIT. (SERI PPh PASAL 21-38)]]
  * [[peraturan:sedp:17pj.231989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 17/PJ.23/1989 :: PENEGASAN BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PENGISIAN SPT 1770 BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ANGGOTA ABRI]]
  * [[peraturan:sedp:16pj.231989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 16/PJ.23/1989 :: PEMBETULAN SPT PKK TAHUN 1984]]
  * [[peraturan:sedp:15pj.221989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 15/PJ.22/1989 :: PENERBITAN SKP TERHADAP WAJIB PAJAK YANG TIDAK MEMASUKKAN SPT TAHUNAN PPh]]
  * [[peraturan:sedp:14pj.221989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 14/PJ.22/1989 :: PPh PASAL 23/26 ATAS SEWA]]
  * [[peraturan:sedp:13pj.231989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 13/PJ.23/1989 :: PENYETORAN DIMUKA PPh PASAL 25 SEKALIGUS UNTUK BEBERAPA BULAN]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.31989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.3/1989 :: PENERBITAN NPWP DAN S.K. PENGUKUHAN PKP]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.541989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 09/PJ.54/1989 :: PEMBUATAN DKHP EX HASIL PEMERIKSAAN BPKP (SERI PEMERIKSAAN - 53)]]
  * [[peraturan:sedp:12pj.21989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 12/PJ.2/1989 :: LAPORAN KIP DIBIDANG PL PADA RAPIM TGL.16-18 FEBRUARY 1989]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.21989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.2/1989 :: DASAR PENGENAAN PAJAK SEHUBUNGAN DENGAN IMPOR]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.41989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.4/1989 :: PENYITAAN UANG KAS/UANG TUNAI DAN LAIN-LAIN]]
  * [[peraturan:sedp:08pj.221989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 08/PJ.22/1989 :: PEMATRAPAN PPh PASAL 23/26 HASIL PENELITIAN SPT PPh]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.221989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.22/1989 :: TERTIB PENYELESAIAN KEBERATAN]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.231989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.23/1989 :: KEWAJIBAN RUMAH SAKIT SEBAGAI PEMOTONG PPh PASAL 21 ATAS HONORARIUM DOKTER]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.221989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.22/1989 :: PPh PASAL 26 ATAS BUNGA KREDIT LUAR NEGERI]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.221989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.22/1989 :: MASALAH TERTIB PENYELESAIAN KEBERATAN DAN PERMOHONAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK OLEH WAJIB PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.2211989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.221/1989 :: BIAYA/PUNGUTAN DANA PRAMUKA PADA PABRIK ROKOK]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.2221989|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.222/1989 :: PERBEDAAN PENGENAAN PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 23]]
  * [[peraturan:sedp:41pj.231988|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-41/PJ.23/1988 :: PENIADAAN PENGUSUTAN TERHADAP DEPOSITO BERJANGKA, SERTIFIKAT DEPOSITO DAN TABUNGAN LAINNYA YANG TELAH DICAIRKAN]]
  * [[peraturan:sedp:48pj.31988|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 48/PJ.3/1988 :: PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA TELEKOMUNIKASI]]
  * [[peraturan:sedp:49pj.31988|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 49/PJ.3/1988 :: PELAKSANAAN TATA CARA PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UDARA DALAM NEGERI (SERI PPN - 135)]]
  * [[peraturan:sedp:45pj.541988|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 45/PJ.54/1988 :: INVENTARISASI LP2 SPT PPh 1986 (SE SERI PEMERIKSAAN - 50)]]
  * [[peraturan:sedp:46pj.31988|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 46/PJ.3/1988 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PPN/PPn.BM OLEH BENDAHARAWAN, KPN DAN BADAN-BADAN TERTENTU SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK (SERI PPN - 133)]]
  * [[peraturan:sedp:44pj.541988|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 44/PJ.54/1988 :: INVENTARISASI PEGAWAI YANG MEMPUNYAI PENDIDIKAN AKUNTANSI DAN ATAU PENDIDIKAN PEMERIKSA (SERI PEMERIKSAAN - 49)]]
  * [[peraturan:sedp:43pj.541988|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 43/PJ.54/1988 :: FASILITAS PELAYANAN PERPAJAKAN BAGI PESERTA SAYEMBARA LAPORAN TAHUNAN 1986. (SERI PEMERIKSAAN - 48)]]
  * [[peraturan:sedp:73pj1988|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 73/PJ/1988 :: PETUNJUK TINDAK LANJUT PENGUMUMAN NO. : 37/PJ/1988 TANGGAL 31 OKTOBER 1988]]
  * [[peraturan:sedp:39pj.221988|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 39/PJ.22/1988 :: SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-11/PJ.22/1985]]
  * [[peraturan:sedp:38pj.231988|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 38/PJ.23/1988 :: PEMERIKSAAN TERHADAP RUMAH SAKIT SEBAGAI PEMOTONG PAJAK PPh PASAL 21]]
  * [[peraturan:sedp:41pj.541988|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 41/PJ.54/1988 :: PEMERIKSAAN SPT PPh 1985 (SERI PEMERIKSAAN - 46)]]
  * [[peraturan:sedp:39pj.51988|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 39/PJ.5/1988 :: PETUNJUK OPERASIONAL MENGENAI PEMERIKSAAN BERSAMA BPKP-DJP]]
  * [[peraturan:sedp:79pj1988|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 79/PJ/1988 :: PENGENAAN PAJAK ATAS BUNGA DEPOSITO BERJANGKA/SERTIFIKAT DEPOSITO DAN TABUNGAN]]
  * [[peraturan:sedp:37pj.2231988|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 37/PJ.223/1988 :: PEMOTONGAN PPh PASAL 23 ATAS JASA RECRUITMENT]]
  * [[peraturan:sedp:20pj.541988|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 20/PJ.54/1988 :: FORMULIR UNTUK SARANA PEMERIKSAAN OLEH BPKP (SERI PEMERIKSAAN -38)]]
  * [[peraturan:sedp:36pj.211988|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 36/PJ.21/1988 :: PENGIRIMAN/PENGAMBILAN SPT TAHUNAN PPh TAHUN PAJAK 1988]]
  * [[peraturan:sedp:32pj.541988|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 32/PJ.54/1988 :: PELIMPAHAN WEWENANG UNTUK MEMBERIKAN PERSETUJUAN UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN KHUSUS SPT PPh (SERI PEMERIKSAAN 44)]]
  * [[peraturan:sedp:35pj.211988|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 35/PJ.21/1988 :: SURAT TEGORAN]]
  * [[peraturan:sedp:42pj.541988|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 42/PJ.54/1988 :: PENYELESAIAN ATAS LP2 SPT PPh 1986 LEBIH BAYAR KELOMPOK A WP PENANAMAN MODAL (SERI PEMERIKSAAN - 47)]]
  * [[peraturan:sedp:34pj.221988|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 34/PJ.22/1988 :: KETENTUAN PERPAJAKAN DALAM KONTRAK KARYA PERTAMBANGAN]]
  * [[peraturan:sedp:31pj.21988|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 31/PJ.2/1988 :: PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERHUTANG]]
  * [[peraturan:sedp:32pj.231988|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 32/PJ.23/1988 :: RALAT PEDOMAN STANDAR GAJI/UPAH KARYAWAN ASING TAHUN 1987-1988]]
  * [[peraturan:sedp:30pj.541988|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 30/PJ.54/1988 :: SPT PPh 1986 LEBIH BAYAR YANG LP2-NYA MASIH BELUM DITERBITKAN OLEH KPDIP. (SERI PEMERIKSAAN - 43)]]
  * [[peraturan:sedp:28pj.231988|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 28/PJ.23/1988 :: RALAT SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO. SE-26/PJ.2/1988 TANGGAL 27 JULI 1988]]
  * [[peraturan:sedp:62pj.71988|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 62/PJ.7/1988 :: PENGGUNAAN NAMA (PENYEBUTAN) FORMULIR PEMBUKUAN]]
  * [[peraturan:sedp:27pj.541988|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 27/PJ.54/1988 :: PETUNJUK PENYUSUNAN KERTAS KERJA PEMERIKSAAN (KKP) PPh PASAL 25/29 (SERI PEMERIKSAAN 41)]]
  * [[peraturan:sedp:32pj.31988|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-32/PJ.3/1988 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PENERBITAN KETETAPAN PAJAK (SERI PPN-124)]]
  * [[peraturan:sedp:26pj.541988|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-26/PJ.54/1988 :: DELEGASI WEWENANG PEMERIKSAAN SPT PPh UNTUK TUJUAN PENETAPAN PAJAK (SERI PEMERIKSAAN 40)]]
  * [[peraturan:sedp:26pj.21988|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 26/PJ.2/1988 :: KRITERIA WP EFEKTIF DAN WP NON EFEKTIF]]
  * [[peraturan:sedp:27pj.231988|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 27/PJ.23/1988 :: PEDOMAN STANDAR GAJI/UPAH KARYAWAN ASING TAHUN 1987 - 1988 (SERI PPh PASAL 21-37)]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.641988|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.64/1988 :: PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA RI-AUSTRIA]]
  * [[peraturan:sedp:25pj.231988|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 25/PJ.23/1988 :: PENYELESAIAN SPT TAHUNAN LEBIH BAYAR YANG DI SUMBANGKAN UNTUK NEGARA]]
  * [[peraturan:sedp:25pj.541988|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 25/PJ.54/1988 :: HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN (SERI PEMERIKSAAN - 39)]]
  * [[peraturan:sedp:24pj.31988|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 24/PJ.3/1988 :: KEWAJIBAN MELAMPIRKAN ASLI FAKTUR PAJAK MASUKAN PADA SPT MASA PPN OLEH PKP EKSPORTIR (SERI PPN-120)]]
  * [[peraturan:sedp:23pj.231988|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 23/PJ.23/1988 :: BUKU PETUNJUK PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PASAL 26 TAHUN 1988 DAN SETERUSNYA (SERI PPh PASAL 21-36)]]
  * [[peraturan:sedp:22pj.221988|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 22/PJ.22/1988 :: PPh PASAL 26 ATAS BUNGA KREDIT LUAR NEGERI]]
  * [[peraturan:sedp:20pj.311988|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 20/PJ.31/1988 :: MASALAH RESTITUSI PPN ATAS BKP YANG TERBAKAR (SERI PPN-117)]]
  * [[peraturan:sedp:40pj.71988|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-40/PJ.7/1988 :: TATA CARA PENERBITAN DAN PENATAUSAHAAN SURAT KETETAPAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:21pj.231988|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 21/PJ.23/1988 :: PENYELESAIAN TUNGGAKAN PERMOHONAN BANDING]]
  * [[peraturan:sedp:17pj.311988|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 17/PJ.31/1988 :: PPN ATAS PENYERAHAN KRAT DAN BOTOL (SERI PPN - 115)]]
  * [[peraturan:sedp:19pj.541988|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 19/PJ.54/1988 :: KEBIJAKSANAAN OPERASIONAL PEMERIKSAAN UNTUK TAHUN 1988/1989. (SERI PEMERIKSAAN - 37)]]
  * [[peraturan:sedp:17pj.541988|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 17/PJ.54/1988 :: RENCANA PEMERIKSAAN TAHUNAN (SERI PEMERIKSAAN - 35)]]
  * [[peraturan:sedp:18pj.541988|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 18/PJ.54/1988 :: DAFTAR INFORMASI HASIL PEMERIKSAAN (DIHP) (SERI PEMERIKSAAN - 36)]]
  * [[peraturan:sedp:18pj.221988|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 18/PJ.22/1988 :: PETUNJUK PELAKSANAAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO. SE-32/PJ.22/1987 TANGGAL 26 SEPTEMBER 1987 JO SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO SE-03/PJ.22/1988 TANGGAL 4 FEBRUARI 1988]]
  * [[peraturan:sedp:12pj.31988|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 12/PJ.3/1988 :: PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 267/KMK.01/1988 (SERI PPN - 112)]]
  * [[peraturan:sedp:17pj.221988|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 17/PJ.22/1988 :: DEPOSITO BERJANGKA]]
  * [[peraturan:sedp:15pj.231988|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 15/PJ.23/1988 :: SUSULAN RALAT KESALAHAN CETAK PADA FORMULIR DAN BUKU PETUNJUK SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TAHUN 1987]]
  * [[peraturan:sedp:14pj.221988|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 14/PJ.22/1988 :: PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN MATA UANG ASING]]
  * [[peraturan:sedp:13pj.221988|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 13/PJ.22/1988 :: BENTUK SURAT PEMBERITAHUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 6 AYAT (2) JO. PASAL 9 AYAT (3) PERATURAN PEMERINTAH R.I NOMOR 45 TAHUN 1986]]
  * [[peraturan:sedp:12pj.231988|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 12/PJ.23/1988 :: PEMBETULAN SPT AKHIR PPd/PPs TAHUN 1983 DAN PKk TAHUN 1984 SEBAGAIMANA DIMAKSUD SE DIR. JEN. PAJAK NO. SE-04/PJ.5/1984 TANGGAL 12 OKTOBER 1984]]
  * [[peraturan:sedp:15pj.541988|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 15/PJ.54/1988 :: PENJELASAN LEBIH LANJUT TENTANG KEBIJAKSANAAN OPERASIONAL PEMERIKSAAN TRIWULAN IV 1987/1988 (SERI PEMERIKSAAN -34)]]
  * [[peraturan:sedp:20pj.71988|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 20/PJ.7/1988 :: PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:21pj.71988|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 21/PJ.7/1988 :: PPh ATAS BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.21988|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 09/PJ.2/1988 :: PENYELESAIAN SURAT KEBERATAN PPd, PKk DAN PPs DAN PEMBUATAN URAIAN BANDING TERHADAP PPd, PKk, PPs, PPd.17a, MPO, PBDR DAN PPn]]
  * [[peraturan:sedp:08pj.21988|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 08/PJ.2/1988 :: PENEGASAN KEMBALI PENGELUARAN STP]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.221988|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.22/1988 :: FUNGSI SURAT SETORAN PAJAK KP.U.35]]
  * [[peraturan:sedp:13pj.541988|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 13/PJ.54/1988 :: KEBIJAKSANAAN PEMERIKSAAN UNTUK PENYELESAIAN KEBERATAN (SERI PEMERIKSAAN - 33)]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.231988|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.23/1988 :: PENJELASAN MENGENAI PENINJAUAN KEMBALI PENETAPAN PKk]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.31988|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.3/1988 :: LAPORAN BULANAN HASIL PENJUALAN BENDA METERAI]]
  * [[peraturan:sedp:12pj.541988|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 12/PJ.54/1988 :: PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SPT PPh LEBIH BAYAR 1987. (SERI PEMERIKSAAN - 32)]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.2231988|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.223/1988 :: PENYELESAIAN KEBERATAN]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.221988|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.22/1988 :: PENYEMPURNAAN KONSIDERAN PADA CONTOH BENTUK SURAT KEPUTUSAN KEPALA INSPEKSI PAJAK TENTANG PENGESAHAN NERACA PENYESUAIAN TANGGAL 1 JANUARI 1987 MENURUT SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO. SE-32/PJ.22/1987 TANGGAL 26 SEPTEMBER 1987]]
  * [[peraturan:sedp:11pj.541988|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-11/PJ.54/1988 :: KEBIJAKSANAAN OPERASIONAL PEMERIKSAAN TRIWULAN IV 1987/1988 (SERI PEMERIKSAAN - 31)]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.221988|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.22/1988 :: PENETAPAN PPd DAN PPs TAHUN 1983 DAN SEBELUMNYA]]
  * [[peraturan:sedp:08pj.541988|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 08/PJ.54/1988 :: PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SPT PPh 1986 UNTUK LP2 DENGAN SKOR 400 (SERI PEMERIKSAAN - 29)]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.561988|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.56/1988 :: PEMERIKSAAN UNTUK TUJUAN LAIN DALAM RANGKA MENDAPATKAN BUKTI PERMULAAN TENTANG TELAH TERJADINYA TINDAK PIDANA DIBIDANG PERPAJAKAN. (SERI PEMERIKSAAN-28)]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.31988|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.3/1988 :: PENGEMBALIAN PPN ATAS PENYERAHAN KORAN (SERI PPN-107)]]
  * [[peraturan:sedp:34pj.51987|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 34/PJ.5/1987 :: PENGIRIMAN LP2 SKOR 500 DAN 400 SPT PPh 1986 (SERI PEMERIKSAAN -26)]]
  * [[peraturan:sedp:96pj.71987|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 96/PJ.7/1987 :: TATA CARA PENDATAAN/PEMBAHARUAN DATA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN]]
  * [[peraturan:sedp:32pj.51987|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 32/PJ.5/1987 :: DAFTAR INFORMASI HASIL PEMERIKSAAN (DIHP) (SERI PEMERIKSAAN - 25)]]
  * [[peraturan:sedp:30pj.31987|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 30/PJ.3/1987 :: PPN ATAS FILM CERITERA PRODUKSI DALAM NEGERI (FILM NASIONAL)]]
  * [[peraturan:sedp:37pj.221987|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 37/PJ.22/1987 :: BENTUK "NERACA PENYESUAIAN PADA TANGGAL 1 JANUARI 1987" YANG HARUS DISAMPAIKAN OLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIH UNTUK MELAKUKAN PENYESUAIAN HARGA ATAU NILAI PEROLEHAN HARTA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH R.I. NOMOR 45 TAHUN 1986]]
  * [[peraturan:sedp:39pj.221987|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 39/PJ.22/1987 :: PERUBAHAN BENTUK "NERACA PENYESUAIAN PADA TANGGAL 1 JANUARI 1987" MENURUT SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-30/PJ.22/1987 TANGGAL 17 SEPTEMBER 1987 DAN SE-32/PJ.22/1987 TANGGAL 26 SEPTEMBER 1987]]
  * [[peraturan:sedp:38pj.221987|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 38/PJ.22/1987 :: PENYUSUTAN ATAS HARTA BERWUJUD BERUPA TANAMAN KERAS DAN PENGHITUNGAN PENYESUAIANNYA (REVALUASINYA) BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH R.I. NOMOR 45 TAHUN 1986]]
  * [[peraturan:sedp:29pj.51987|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 29/PJ.5/1987 :: SIKLUS PEMERIKSAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DAN PERSEORANGAN (SERI PEMERIKSAAN -24)]]
  * [[peraturan:sedp:28pj.51987|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 28/PJ.5/1987 :: WEWENANG PEMERIKSAAN SPT PPh UNTUK TUJUAN PENETAPAN PAJAK (SERI PEMERIKSAAN - 23)]]
  * [[peraturan:sedp:26pj.51987|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 26/PJ.5/1987 :: LEMBAR CATATAN JAM KERJA PEMERIKSA (SERI PEMERIKSAAN - 21)]]
  * [[peraturan:sedp:27pj.51987|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 27/PJ.5/1987 :: TENAGA PEMERIKSA PPh (SERI PEMERIKSAAN - 22)]]
  * [[peraturan:sedp:35pj.241987|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 35/PJ.24/1987 :: SALAH HITUNG/DASAR PENGHITUNGAN PPh PASAL 22 IMPOR]]
  * [[peraturan:sedp:34pj.221987|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 34/PJ.22/1987 :: PERPANJANGAN WAKTU PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN WAJIB PAJAK KEPADA KEPALA INSPEKSI PAJAK UNTUK MELAKUKAN PENYESUAIAN HARGA ATAU NILAI PEROLEHAN HARTA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 45 TAHUN 1986]]
  * [[peraturan:sedp:25pj.51987|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 25/PJ.5/1987 :: LP2/DKHP SPT PPh 1986 (SERI PEMERIKSAAN -20)]]
  * [[peraturan:sedp:23pj.31987|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 23/PJ.3/1987 :: PENGENAAN PPn.BM ATAS IMPOR BAHAN BAKU (RAW MATERIAL) OLEH PABRIKAN DALAM NEGERI (SERI PPN - 103)]]
  * [[peraturan:sedp:24pj.51987|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 24/PJ.5/1987 :: PENEGASAN PENGISIAN DKHP SPT PPh. 1985. (SERI PEMERIKSAAN -19)]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.621987|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 10/PJ.62/1987 :: PENJELASAN LEBIH LANJUT MENGENAI SANKSI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 14 AYAT (7) UU PPh 1984]]
  * [[peraturan:sedp:23pj.51987|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 23/PJ.5/1987 :: TATA CARA PENYARINGAN DAN PENELAAHAN SPT PPh (SERI PEMERIKSAAN -18)]]
  * [[peraturan:sedp:31pj.231987|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 31/PJ.23/1987 :: PENINJAUAN KEMBALI PENETAPAN PKk]]
  * [[peraturan:sedp:30pj.221987|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 30/PJ.22/1987 :: PENYAMPAIAN NERACA PENYESUAIAN PER 1/1-1987 BESERTA PENJELASAN TENTANG PERHITUNGAN JUMLAH AWAL 1/1-1987 DAN SELISIH PENYESUAIAN HARGA/NILAI HARTA BERWUJUD 1 JANUARI 1987, MENURUT PASAL 7 JO PASAL 6 PERATURAN PEMERINTAH R.I NOMOR 45 TAHUN 1986]]
  * [[peraturan:sedp:40pj.231987|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 40/PJ.23/1987 :: PERMINTAAN DATA MENGENAI JUMLAH PEMOTONG PAJAK DAN JUMLAH WAJIB PAJAK PPh PASAL 21]]
  * [[peraturan:sedp:41pj.231987|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 41/PJ.23/1987 :: RALAT KESALAHAN CETAK FORMULIR SPT TAHUNAN PPh TAHUN 1987 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN WAJIB PAJAK BADAN]]
  * [[peraturan:sedp:29pj.221987|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 29/PJ.22/1987 :: PEMBERITAHUAN KOREKSI FISKAL TERHADAP LAPORAN KEUANGAN YANG DIAUDIT AKUNTAN PUBLIK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 5 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 108/KMK.07/1979 TANGGAL 27 MARET 1979]]
  * [[peraturan:sedp:48pj.1987|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 48/PJ./1987 :: PENUNJUKAN SEKSI PENETAPAN SEBAGAI UNIT PEMBANTU PELAKSANA PENELITIAN SPT PPh 1986 (SERI PEMERIKSAAN - 14)]]
  * [[peraturan:sedp:28pj.2231987|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 28/PJ.223/1987 :: PENYELESAIAN KEBERATAN PPh MENURUT PASAL 25 JO PASAL 26 UU NO. 6 TAHUN 1983, YANG TELAH MELEWATI BATAS WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN]]
  * [[peraturan:sedp:19pj.51987|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 19/PJ.5/1987 :: DAFTAR INFORMASI HASIL PEMERIKSAAN (DIHP) (SERI PEMERIKSAAN - 12)]]
  * [[peraturan:sedp:27pj.2231987|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 27/PJ.223/1987 :: PEMBERITAHUAN RALAT ATAS KESALAHAN TIK PADA LAMPIRAN SE DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO. SE-25/PJ.223/1987 TANGGAL 4 AGUSTUS 1987]]
  * [[peraturan:sedp:26pj.21987|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 26/PJ.2/1987 :: PELIMPAHAN PPh PASAL 22 IMPOR ATAS DASAR PESANAN/INDEN]]
  * [[peraturan:sedp:25pj.2231987|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 25/PJ.223/1987 :: PENGHITUNGAN PPh BAGI PERUSAHAAN ATAU WAJIB PAJAK YANG SEBAGIAN PENGHASILANNYA DITERIMA ATAU DIPEROLEH DARI HASIL PEKERJAAN PROYEK-PROYEK PEMERINTAH YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN DIBIAYAI DENGAN DANA BANTUAN LUAR NEGERI]]
  * [[peraturan:sedp:18pj.51987|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 18/PJ.5/1987 :: DAFTAR PEMERIKSAAN SPT PPh LEBIH BAYAR TAHUN 1986 (SERI PEMERIKSAAN - 11)]]
  * [[peraturan:sedp:17pj.51987|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 17/PJ.5/1987 :: PENGUMPULAN BAHAN KETERANGAN/PEMERIKSAAN BERDASARKAN INFORMASI, DATA, PENGADUAN DAN LAPORAN (SERI PEMERIKSAAN - 10)]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.51987|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 10/PJ.5/1987 :: PERMINTAAN MELAKUKAN PEMERIKSAAN UNTUK TUJUAN LAIN (SERI PEMERIKSAAN - 07)]]
  * [[peraturan:sedp:22pj.2211987|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 22/PJ.221/1987 :: PENGESAHAN NERACA PENYESUAIAN]]
  * [[peraturan:sedp:15pj.51987|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 15/PJ.5/1987 :: POKOK-POKOK KEBIJAKSANAAN PEMERIKSAAN SPT PPh 1986 (SERI PEMERIKSAAN 08)]]
  * [[peraturan:sedp:16pj.51987|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 16/PJ.5/1987 :: KEBIJAKSANAAN PEMERIKSAAN SPT PPh LEBIH BAYAR 1986 (SERI PEMERIKSAAN 09)]]
  * [[peraturan:sedp:15pj.31987|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 15/PJ.3/1987 :: PELAKSANAAN TATA CARA PEMBEBANAN DAN PENATA USAHAAN PPN ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK/JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH (SERI PPN-100)]]
  * [[peraturan:sedp:21pj.221987|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 21/PJ.22/1987 :: SURAT PENARIKAN KEMBALI SURAT KEBERATAN/BANDING WAJIB PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:20pj.221987|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 20/PJ.22/1987 :: BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN DAN BATAS WAKTU PENYELESAIAN KEBERATAN WAJIB PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:19pj.221987|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 19/PJ.22/1987 :: PETUNJUK PELAKSANAAN PASAL 8 PP. NO. 45 TAHUN 1986]]
  * [[peraturan:sedp:18pj.221987|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 18/PJ.22/1987 :: PENYELESAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK LEBIH BAYAR]]
  * [[peraturan:sedp:17pj.21987|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 17/PJ.2/1987 :: LAPORAN HASIL PENELITIAN TEAM PAJAK LANGSUNG]]
  * [[peraturan:sedp:14pj.321987|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 14/PJ.32/1987 :: PENGERTIAN FAKTUR PAJAK ASLI (SERI PPN - 99)]]
  * [[peraturan:sedp:16pj.221987|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 16/PJ.22/1987 :: PENGERTIAN "TERHUTANG" YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 23 DAN PASAL 26 UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN 1984 (SERI PPh PASAL 23/26 - 16)]]
  * [[peraturan:sedp:15pj.231987|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 15/PJ.23/1987 :: PEMBAYARAN FISKAL LUAR NEGERI YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21]]
  * [[peraturan:sedp:12pj.211987|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 12/PJ.21/1987 :: RALAT PETUNJUK PENGISIAN KPL.PL.7]]
  * [[peraturan:sedp:13pj.211987|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 13/PJ.21/1987 :: EFFEKTIVITAS PEMBAYARAN MASA PPh]]
  * [[peraturan:sedp:11pj.221987|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 11/PJ.22/1987 :: PENGAWASAN DAN PENGAMANAN PENYELESAIAN KEBERATAN PPh MENURUT PASAL 25 JO PASAL 26 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.211987|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 10/PJ.21/1987 :: BUKU-BUKU REGISTER]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.221987|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 09/PJ.22/1987 :: PEMBEBASAN PPh TERHADAP ADB DI JAKARTA (SERI PPh UMUM - 20)]]
  * [[peraturan:sedp:11pj.bt51988|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 11/PJ.BT5/1988 :: TATA CARA PENELITIAN SPT PPh DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM PEMERIKSAAN BERDASARKAN KRITERIA SELEKSI]]
  * [[peraturan:sedp:62pj.311987|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 62/PJ.31/1987 :: PENYELESAIAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI STP PPN DAN PPn.BM]]
  * [[peraturan:sedp:08pj.231987|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 08/PJ.23/1987 :: WEWENANG KIP DOMISILI DAN KIP LOKASI UNTUK MELAKUKAN VERIFIKASI PPh PASAL 21 (SERI PPh PASAL 21 - 34)]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.231987|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.23/1987 :: BUKU PETUNJUK PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN PASAL 26 TAHUN 1987 DAN SELANJUTNYA (SERI PPh PASAL 21 - 33)]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.211987|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.21/1987 :: PENEGASAN TENTANG NORMA PENGHITUNGAN PADA BUKU PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN PPh 1770 B DAN 1771 B]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.51987|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.5/1987 :: PRINT OUT SPT PPh 1985 NIHIL DAN KURANG BAYAR. (SERI PEMERIKSAAN 05-02)]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.231987|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.23/1987 :: TAMBAHAN PENJELASAN UNTUK FORMULIR 1770-A5 DALAM HAL ADA SISA KERUGIAN TAHUN LALU. (SERI PPh SPT - 15)]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.231987|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.23/1987 :: PENYAMPAIAN/PENYEBARAN SPT TAHUNAN TAHUN 1986. (SERI PPh SPT - 16)]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.221987|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.22/1987 :: BEBERAPA PENEGASAN SEHUBUNGAN DENGAN PENYESUAIAN HARGA ATAU NILAI PEROLEHAN HARTA PERUSAHAAN]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.51987|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.5/1987 :: DAFTAR KESIMPULAN HASIL PEMERIKSAAN SPT PPh 1985 (SERI PEMERIKSAAN - 06)]]
  * [[peraturan:sedp:59pj.31986|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 59/PJ.3/1986 :: TATA CARA PENYELESAIAN PEMBAYARAN PPN OLEH PARA KONTRAKTOR PLN. (SERI PPN-95)]]
  * [[peraturan:sedp:22pj.51986|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 22/PJ.5/1986 :: PRINT OUT SPT PPh 1985 LEBIH BAYAR (SERI PEMERIKSAAN 03-01)]]
  * [[peraturan:sedp:57pj.231986|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 57/PJ.23/1986 :: RALAT SPT PPh PASAL 21 TAHUN 1986]]
  * [[peraturan:sedp:57pj.31986|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 57/PJ.3/1986 :: SURAT KETERANGAN TIDAK TERHUTANG PPN (SERI PPN-94)]]
  * [[peraturan:sedp:56pj.31986|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 56/PJ.3/1986 :: PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS ROKOK DAN PERUBAHAN FORMULIR 1485 A-1 (SERI PPN-93)]]
  * [[peraturan:sedp:55pj.311986|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 55/PJ.31/1986 :: PUNGUTAN PPN ATAS IMPORTIR YANG MELAKUKAN PENJUALAN BARANG LOKAL (SERI PPN-92)]]
  * [[peraturan:sedp:56pj.2211986|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 56/PJ.221/1986 :: TATA CARA PEMBETULAN PERNYATAAN PENGAMPUNAN (PEMBETULAN BERDASARKAN SE-35 ATAU PEMBETULAN II)]]
  * [[peraturan:sedp:55pj.231986|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 55/PJ.23/1986 :: PEMBAYARAN FISKAL LUAR NEGERI YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21]]
  * [[peraturan:sedp:52pj.221986|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 52/PJ.22/1986 :: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN R.I NOMOR : 914/KMK.04/1986 TANGGAL 25 OKTOBER 1986]]
  * [[peraturan:sedp:51pj.221986|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 51/PJ.22/1986 :: PPh ATAS DEPOSITO BERJANGKA DALAM MATA UANG ASING MILIK ORANG PRIBADI DAN PPh ATAS PERJANJIAN SWAP]]
  * [[peraturan:sedp:47pj.31986|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 47/PJ.3/1986 :: PENGENAAN PPN ATAS TOKO EMAS YANG BERDOMISILI DAN BERLOKASI DI KOTA YANG MEMPUNYAI BEBERAPA INSPEKSI PAJAK (SERI PPN - 87)]]
  * [[peraturan:sedp:50pj.221986|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 50/PJ.22/1986 :: DEPOSITO BERJANGKA DALAM MATA UANG ASING MILIK PERUSAHAAN]]
  * [[peraturan:sedp:48pj.231986|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 48/PJ.23/1986 :: PROSEDUR PEMBETULAN, PENGURANGAN DAN PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK PPh DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI]]
  * [[peraturan:sedp:47pj.211986|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 47/PJ.21/1986 :: PENEGASAN KEMBALI NORMA PENGHITUNGAN TAHUN PAJAK 1986]]
  * [[peraturan:sedp:46pj.21986|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 46/PJ.2/1986 :: PEMBERITAHUAN PROSEDUR PERMOHONAN KEBERATAN ATAU BANDING]]
  * [[peraturan:sedp:46pj.311986|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 46/PJ.31/1986 :: PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPn BM) ATAS PRODUKSI KENDARAAN BERMOTOR YANG DIRAKIT OLEH PERUSAHAAN KAROSERI (SERI PPN-86)]]
  * [[peraturan:sedp:45pj.231986|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 45/PJ.23/1986 :: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL LUAR NEGERI]]
  * [[peraturan:sedp:2151pj.311986|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 2151/PJ.31/1986 :: PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPN.BM) ATAS PRODUKSI KENDARAAN BERMOTOR YANG DIRAKIT OLEH PERUSAHAAN KAROSERI]]
  * [[peraturan:sedp:45pj.31986|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 45/PJ.3/1986 :: PPN ATAS PENYERAHAN/PEMBORONGAN RUMAH PETANI PESERTA PIR DAN RUMAH UNTUK TRANSMIGRAN (SERI PPN - 85)]]
  * [[peraturan:sedp:44pj.31986|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 44/PJ.3/1986 :: PELAKSANAAN TATA CARA PEMBEBANAN DAN PENATA USAHAAN PPN ATAS IMPOR YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1986 (SERI PPN-84)]]
  * [[peraturan:sedp:18pj.51986|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 18/PJ.5/1986 :: PRINT OUT SPT PPh 1985 (SERI PEMERIKSAAN - 04-02)]]
  * [[peraturan:sedp:43pj.211986|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 43/PJ.21/1986 :: PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK ATAS SELISIH NILAI TUKAR SEBAGAI AKIBAT KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH DI BIDANG MONETER TANGGAL 12 SEPTEMBER 1986]]
  * [[peraturan:sedp:44pj.211986|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 44/PJ.21/1986 :: PENCABUTAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-39/PJ.22/1986 TANGGAL 17 SEPTEMBER 1986, SE-42/PJ.2/1986 TANGGAL 2 OKTOBER 1986]]
  * [[peraturan:sedp:39pj.31986|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 39/PJ.3/1986 :: PPN ATAS JASA PEMBORONGAN INSTALASI LISTRIK (SERI PPN-83)]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.621986|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.62/1986 :: PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 1986 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN DI BIDANG PERPAJAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:32pj.221986|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 32/PJ.22/1986 :: PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA SURAT PROMES (PROMISSORY NOTE)]]
  * [[peraturan:sedp:32pj.31986|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 32/PJ.3/1986 :: PPN ATAS FILM CERITERA IMPOR (SERI PPN-78)]]
  * [[peraturan:sedp:33pj.31986|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 33/PJ.3/1986 :: PETUNJUK CARA MELAKUKAN PENYEGELAN MESIN TERAAN METERAI (SERI BM-13)]]
  * [[peraturan:sedp:27pj.221986|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-27/PJ.22/1986 :: BIAYA "ENTERTAINMENT" DAN SEJENISNYA (SERI PPh UMUM 18)]]
  * [[peraturan:sedp:27pj.31986|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 27/PJ.3/1986 :: BEA METERAI ATAS BUKTI PENGAMBILAN SIMPEDES (SERI BM-12)]]
  * [[peraturan:sedp:22pj.311986|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 22/PJ.31/1986 :: BEA METERAI ATAS SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) DAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNK) (SERI BM-08)]]
  * [[peraturan:sedp:24pj.311986|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 24/PJ.31/1986 :: BEA METERAI ATAS SURAT PERJANJIAN/KONTRAK (SERI BM-10)]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.51986|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.5/1986 :: PENJELASAN TENTANG BUKTI PERMULAAN ADANYA TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN]]
  * [[peraturan:sedp:11pj.31986|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-11/PJ.3/1986 :: PETUNJUK MENGENAI PELUNASAN BEA METERAI DENGAN MENGGUNAKAN CARA LAIN (SERI BM - 06)]]
  * [[peraturan:sedp:08pj.31986|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE-08/PJ.3/1986 :: PELUNASAN BEA METERAI DENGAN MENGGUNAKAN CARA LAIN (SERI BM-5)]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.31986|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.3/1986 :: BEA METERAI ATAS FAKTUR POLISI KENDARAAN BERMOTOR (SERI BM - 03)]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.31986|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.3/1986 :: NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA METERAI (SERI BM-04)]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.31986|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.3/1986 :: PERUBAHAN TARIF BEA METERAI VIDE UU NOMOR 13 TAHUN 1985 (SERI BM-02)]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.31986|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.3/1986 :: PERMOHONAN RESTITUSI BEA METERAI ATAS PASPOR DAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN (SERI B.M. -1)]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.231986|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.23/1986 :: RUMUS TUNJANGAN PPh UNTUK PARA PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ANGGOTA ABRI (SERI PPh PASAL 21-22)]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.511986|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.51/1986 :: TANDA TANGAN AKUNTAN PUBLIK]]
  * [[peraturan:sedp:65pj.31985|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 65/PJ.3/1985 :: PENAFSIRAN ATAS PASAL 9 AYAT (8) HURUF B UU PPN 1984 (SERI PPN-66)]]
  * [[peraturan:sedp:46pj.231985|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 46/PJ.23/1985 :: KELEBIHAN PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPh PASAL 21 (SERI PPh 21 - 21)]]
  * [[peraturan:sedp:31pj.41985|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 31/PJ.4/1985 :: SEGI HITUNG ASLI (SHA) DARI KANTOR KAS NEGARA]]
  * [[peraturan:sedp:28pj.41985|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 28/PJ.4/1985 :: PENAGIHAN AKTIF PERSUASIF]]
  * [[peraturan:sedp:30pj.41985|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 30/PJ.4/1985 :: TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN]]
  * [[peraturan:sedp:40pj.231985|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 40/PJ.23/1985 :: PENJELASAN UANG LEMBUR, PREMI DAN KOMISI DALAM PASAL 5 (1) BUKU PETUNJUK PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DAN 26 (SERI PPh PASAL 21-20)]]
  * [[peraturan:sedp:39pj.231985|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 39/PJ.23/1985 :: PENGELUARAN UNTUK PENYEDIAAN MAKANAN BAGI "CREW" DARI KAPAL LAUT]]
  * [[peraturan:sedp:61pj.311985|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 61/PJ.31/1985 :: PERMOHONAN UNTUK MENETAPKAN SPPB YANG DIKELUARKAN BULOG SEBAGAI FAKTUR PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:82pj.121985|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 82/PJ.12/1985 :: PERMINTAAN DATA-DATA/INFORMASI PERPAJAKAN OLEH INSTANSI LAIN]]
  * [[peraturan:sedp:36pj.21985|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 36/PJ.2/1985 :: SPT TAHUNAN PPh 1985]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.651985|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.65/1985 :: PENGGUNAAN MICROFILM]]
  * [[peraturan:sedp:32pj.21985|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 32/PJ.2/1985 :: PENANGANAN WAJIB PAJAK PERSEORANGAN KARYAWAN YANG MEMPUNYAI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DALAM RANGKA "CRASH PROGRAM"]]
  * [[peraturan:sedp:68pj.121985|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 68/PJ.12/1985 :: RAHASIA JABATAN]]
  * [[peraturan:sedp:29pj.21985|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 29/PJ.2/1985 :: PELIMPAHAN WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPADA KEPALA INSPEKSI PAJAK UNTUK MENGELUARKAN SURAT KETETAPAN PAJAK, SURAT TAGIHAN PAJAK, SURAT KETETAPAN PAJAK TAMBAHAN, SURAT KEPUTUSAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAN SURAT PEMBERITAAN (SERI PPh UMUM - 15)]]
  * [[peraturan:sedp:53pj.31985|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 53/PJ.3/1985 :: PENEGASAN PENGUSAHA SEISMIC DATA PROCESSING SEBAGAI PKP (SERI PPN-59)]]
  * [[peraturan:sedp:52pj.31985|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 52/PJ.3/1985 :: PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DARI IMPORTIR KEPADA INDENTOR (SERI PPN-58)]]
  * [[peraturan:sedp:27pj.21985|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 27/PJ.2/1985 :: NILAI PAJAK KEKAYAAN DARI RUMAH YANG DIBELI DENGAN CICILAN]]
  * [[peraturan:sedp:28pj.21985|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 28/PJ.2/1985 :: PERBEDAAN PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK PENGHASILAN (SERI PPh UMUM -14)]]
  * [[peraturan:sedp:11pj.41985|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 11/PJ.4/1985 :: PEMBAYARAN PAJAK-PAJAK DILUAR TEMPAT DOMISILI WAJIB PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:48pj.311985|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 48/PJ.31/1985 :: PENEGASAN MASALAH PENGUSAHA KENA PAJAK DAN BARANG KENA PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:08pj.41985|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 08/PJ.4/1985 :: NPWP SEBAGAI IDENTITAS PEMBAYARAN PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:16pj.241985|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 16/PJ.24/1985 :: PPh PASAL 22 IMPOR BENTUK USAHA TETAP (BUT)]]
  * [[peraturan:sedp:37pj.341985|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 37/PJ.34/1985 :: DAFTAR UANG JAMINAN LELANG]]
  * [[peraturan:sedp:35pj.311985|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 35/PJ.31/1985 :: PENETAPAN BAHAN GALIAN BATU BARA SEBAGAI BUKAN BARANG KENA PAJAK]]
  * [[peraturan:sedp:33pj.341985|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 33/PJ.34/1985 :: PELELANGAN BEBERAPA BIDANG TANAH DALAM SATU KAPLING]]
  * [[peraturan:sedp:31pj.31985|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 31/PJ.3/1985 :: MASALAH BUNGA ANGSURAN PIUTANG DALAM PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SERI-PPN 44)]]
  * [[peraturan:sedp:28pj.31985|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 28/PJ.3/1985 :: PERDAGANGAN KONSINYASI (SERI PPN-41)]]
  * [[peraturan:sedp:23pj.31985|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 23/PJ.3/1985 :: PENGERTIAN MENAMBANG DALAM UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984 (SERI PPN - 38)]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.231985|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.23/1985 :: NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN KENA PAJAK ATAS PENGHASILAN (DEEMED TAXABLE INCOME) DARI PARA TENAGA ASING YANG BEKERJA PADA WAJIB PAJAK BADAN PENGEBORAN MINYAK GAS DAN BUMI DI INDONESIA (DRILLING COMPANY)]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.121985|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 09/PJ.12/1985 :: RAHASIA JABATAN]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.31985|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.3/1985 :: PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS USAHA PHOTO STUDIO (SERI PPN - 25)]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.21985|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.2/1985 :: NPWP CABANG-CABANG PERUSAHAAN DALAM SATU WILAYAH]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.211985|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.21/1985 :: PAJAK KEKAYAAN TAHUN 1985]]
  * [[peraturan:sedp:106pj1984|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 106/PJ/1984 :: STATUS USAHA BADAN-BADAN KOPERASI (SERI NPWP 28)]]
  * [[peraturan:sedp:42pj.231984|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 42/PJ.23/1984 :: JAWABAN ATAS MASALAH PPh PASAL 21 DARI PT. UNIROYAL SUMATERA PLANTATIONS (SERI PPh PASAL 21 - 13)]]
  * [[peraturan:sedp:104pj.bt.51984|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 104/PJ.BT.5/1984 :: PENYELESAIAN NPWP BAGI WAJIB PAJAK YANG PINDAH (SERI NPWP-29)]]
  * [[peraturan:sedp:41pj.21984|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 41/PJ.2/1984 :: JASA GIRO]]
  * [[peraturan:sedp:39pj.231984|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 39/PJ.23/1984 :: TENAGA AHLI ATAU PERSEKUTUAN TENAGA AHLI DALAM PENGENAAN PPh PASAL 21 (SERI PPh PASAL 21-12)]]
  * [[peraturan:sedp:38pj.211984|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 38/PJ.21/1984 :: S. T. P]]
  * [[peraturan:sedp:15pj.31984|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 15/PJ.3/1984 :: PENGERTIAN BARANG DALAM UU PPN 1984 (SERI PPN-16)]]
  * [[peraturan:sedp:14pj.31984|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 14/PJ.3/1984 :: ATURAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO.: 431/KMK.04/1984 TANGGAL 11 MEI 1984. (SERI PPN - 15)]]
  * [[peraturan:sedp:13pj.31984|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 13/PJ.3/1984 :: PENGERTIAN PEMAKAIAN SENDIRI DALAM USAHA PEMBORONGAN/DEVELOPER/REAL ESTATE (SERI PPN - 12)]]
  * [[peraturan:sedp:37pj.221984|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 37/PJ.22/1984 :: PEMBERIAN SAHAM BONUS DAN PENCATATAN TAMBAHAN MODAL YANG DILAKUKAN TANPA PENYETORAN DALAM KAITANNYA DENGAN PENILAIAN KEMBALI HARTA PERUSAHAAN. (SERI PPh UMUM 03)]]
  * [[peraturan:sedp:41pj.5521984|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 41/PJ.552/1984 :: PENYEMPURNAAN NORMA PENGHITUNGAN PPh 1984]]
  * [[peraturan:sedp:34pj.221984|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 34/PJ.22/1984 :: PELUNASAN PPh ATAS CHARTER KAPAL DAN PESAWAT TERBANG. (SERI PPh PASAL 23 - 10)]]
  * [[peraturan:sedp:32pj.2321984|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 32/PJ.232/1984 :: PERUBAHAN PASAL 12 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO.KEP-1927/PJ.23/1983 MENGENAI BUKU PETUNJUK PEMOTONGAN PPh PASAL 21 (SERI PPh PASAL 21 - 10)]]
  * [[peraturan:sedp:31pj.241984|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 31/PJ.24/1984 :: SKB PPh PASAL 22 IMPOR (SERI PPh PASAL 22 - 12)]]
  * [[peraturan:sedp:30pj.241984|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 30/PJ.24/1984 :: KREDIT PAJAK" PPh PASAL 22 YANG MASIH MEMAKAI NAMA DAN FORMULIR MPO (SERI PPh PASAL 22-11)]]
  * [[peraturan:sedp:28pj.221984|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 28/PJ.22/1984 :: PPh PASAL 23 ATAS USAHA "FINANCIAL LEASING" (SERI PPh PASAL 23-09)]]
  * [[peraturan:sedp:27pj.241984|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 27/PJ.24/1984 :: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 6 JULI 1984 NO.666/KMK.01/1984]]
  * [[peraturan:sedp:26pj.2211984|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 26/PJ.221/1984 :: PPh PASAL 26 ATAS BUNGA SEHUBUNGAN DENGAN PERJANJIAN PENCEGAHAN PAJAK BERGANDA (SERI PPh PASAL 26 - 01)]]
  * [[peraturan:sedp:05pj.151vii-1984|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 05/PJ.151/VII-1984 :: PENGIRIMAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PEMBANGUNAN (SPJP)]]
  * [[peraturan:sedp:25pj.211984|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 25/PJ.21/1984 :: SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PPh PASAL 23. (SERI PPh PASAL 23 - 08)]]
  * [[peraturan:sedp:24pj.231984|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 24/PJ.23/1984 :: PPh PASAL 21 ATAS HONORARIUM AKUNTAN (SERI PPh PASAL 21 - 09)]]
  * [[peraturan:sedp:23pj.2321984|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 23/PJ.232/1984 :: PENEGASAN PASAL 26 HURUF D UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN 1984 (SERI PPh PASAL 26-02)]]
  * [[peraturan:sedp:22pj.231984|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 22/PJ.23/1984 :: RALAT SURAT EDARAN TANGGAL 14 APRIL 1984 NO. SE-15/PJ.232/1984]]
  * [[peraturan:sedp:20pj.221984|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 20/PJ.22/1984 :: PAJAK PENGHASILAN ATAS EKSPOR YANG DILAKUKAN OLEH BENTUK USAHA TETAP (PERMANENT ESTABLISHMENT) DI INDONESIA]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.31984|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.3/1984 :: PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK (SERI PPN-04)]]
  * [[peraturan:sedp:19pj.231984|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 19/PJ.23/1984 :: PENGATURAN LEBIH LANJUT TENTANG PENGENAAN PPh PASAL 21 BERKENAAN DENGAN PROGRAM ASTEK (SERI PPh PASAL 21 - 08)]]
  * [[peraturan:sedp:18pj.2321984|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 18/PJ.232/1984 :: PENEGASAN LEBIH LANJUT DAN PEMBETULAN KESALAHAN TIK MENGENAI BUKU PETUNJUK PEMOTONGAN PPh PASAL 21 (SERI PPh PASAL 21-07)]]
  * [[peraturan:sedp:17pj.2231984|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 17/PJ.223/1984 :: CADANGAN PIUTANG RAGU-RAGU (SERI PPh UMUM - 01)]]
  * [[peraturan:sedp:15pj.2321984|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 15/PJ.232/1984 :: PENILAIAN PEMBERIAN DALAM BENTUK NATURA TAHUN 1984 OLEH PARA MAJIKAN DAN PENGUSAHA YANG TERHADAPNYA MASIH BERLAKU ORDONANSI PAJAK PENDAPATAN 1944]]
  * [[peraturan:sedp:13pj.231984|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 13/PJ.23/1984 :: PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI BERUPA GAJI DAN TUNJANGAN-TUNJANGAN LAINNYA (SERI PPh PASAL 21-05)]]
  * [[peraturan:sedp:12pj.211984|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 12/PJ.21/1984 :: PENGENAAN PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN DARI PEKERJAAN BORONGAN OLEH WAJIB PAJAK PERSEORANGAN (SERI PPh PASAL 21-04)]]
  * [[peraturan:sedp:11pj.2221984|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 11/PJ.222/1984 :: PEMBETULAN KESALAHAN KETIK PADA ANGKA ROMAWI II SE-08/PJ.222/1984 TANGGAL 15 MARET 1984 (SERI PPh PASAL 23-04)]]
  * [[peraturan:sedp:10pj.241984|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 10/PJ.24/1984 :: PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 YANG DIPUNGUT KANTOR LELANG (SERI PPh PASAL 22-10)]]
  * [[peraturan:sedp:09pj.2111984|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 09/PJ.211/1984 :: PERPANJANGAN WAKTU UNTUK MEMBERITAHUKAN PENGGUNAAN NORMA PENGHITUNGAN]]
  * [[peraturan:sedp:08pj.2221984|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 08/PJ.222/1984 :: JASA TEKHNIK DAN JASA MANAJEMEN MENURUT PASAL 23 DAN PASAL 26 UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN 1984 (SERI PPh PASAL 23 - 03)]]
  * [[peraturan:sedp:07pj.2421984|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 07/PJ.242/1984 :: PENJELASAN SE TANGGAL 3 PEBRUARI 1984 NO. 01/PJ.24/1984, TENTANG BESARNYA TARIF PPh PASAL 22 ATAS PEMBAYARAN "HANDLING FEE" (SERI PPh PASAL 22-09)]]
  * [[peraturan:sedp:06pj.2331984|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 06/PJ.233/1984 :: PENJELASAN LEBIH LANJUT ATAS BUKU PETUNJUK PEMOTONGAN PPh PASAL 21 (SERI PPh PASAL 21-03)]]
  * [[peraturan:sedp:04pj.221984|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 04/PJ.22/1984 :: PEMOTONGAN PPh ATAS DIVIDEN YANG DIBAYARKAN KEPADA LEMBAGA KEUANGAN SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN PASAR MODAL. (SERI PPh PASAL 23 - 02)]]
  * [[peraturan:sedp:03pj.231984|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 03/PJ.23/1984 :: PENGERTIAN KENIKMATAN DALAM BENTUK NATURA (SERI PPh PASAL 21 - 02)]]
  * [[peraturan:sedp:02pj.241984|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 02/PJ.24/1984 :: SURAT KETERANGAN BEBAS PPh PASAL 22 (SERI PPh PASAL 22 - 07)]]
  * [[peraturan:sedp:01pj.241984|Surat Edaran Dirjen Pajak - SE - 01/PJ.24/1984 :: BESARNYA TARIF PPh PASAL 22 DIATAS PEMBAYARAN "HANDLING FEE" (SERI PPh PASAL 22-04)]]