KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                 3 Pebruari 1992

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                         NOMOR S - 144/PJ.5.4/1992

                            TENTANG

    PENGKREDITAN FAKTUR PAJAK MASUKAN DENGAN ADANYA PERUBAHAN NAMA PERUSAHAAN

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

1.  Sehubungan dengan surat PT. XYZ tanpa nomor tanggal 21 Oktober 1991 dan tanggal 21 Nopember 
    1991 perihal tersebut di atas (fotocopy terlampir), diperoleh penjelasan sebagai berikut :

    1.1.    Pada tahun 1989 PT. ABC terdaftar pada KPP Jakarta Selatan Satu dengan NPWP 
        X.XXX.XXX.X.XXX.

    1.2.    Pada tanggal 10 April 1990 dibuat Akte Perubahan dengan Notaris Samsul Hadi, SH Nomor 22
        yang memuat perubahan nama PT. ABC menjadi PT. XYZ dan peningkatan jumlah modal 
        perusahaan.

    1.3.    Pada tanggal 30 Juni 1990 Wajib Pajak dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak di KPP 
        Jakarta Selatan Satu dengan Nomor Pengukuhan PKP XXX.XXXXX.XX.XX terhitung mulai 
        tanggal 29 Juni 1990 masih atas nama PT. ABC. Hal ini terjadi karena kesalahan administrasi 
        yang dilakukan oleh WP.

    1.4.    Faktur Pajak (Pajak Masukan) yang diterima setelah 10 Juni 1990 sebagian besar 
        mencantumkan identitas PT. XYZ.

    1.5.    Pada tanggal 27 Juni 1991 Wajib Pajak mengajukan perubahan nama yang tercantum dalam 
        Kartu NPWP dan Surat Pengukuhan PKP.

        Dengan surat KPP Jakarta Selatan Satu Nomor : XXX tanggal 27 Juni 1991, Wajib Pajak 
        dikukuhkan menjadi PKP dengan nama PT. XYZ dengan nomor pengukuhan dan NPWP yang 
        sama dan berlaku surut sejak tanggal 29 Juni 1990.

    1.6.    Sesuai dengan surat Wajib Pajak tanggal 21 Nopember 1991, perubahan nama tersebut 
        semata-mata melestarikan nama pemegang saham Bandar Alam sebagaimana tertera dalam 
        Akte Notaris X, SH Nomor 23 tanggal 10 April 1990. Perubahan nama tersebut tidak ada 
        hubungan dengan merger, melainkan pergantian nama semata-mata.

    1.7.    Sehubungan dengan keterlambatan perubahan nama pada NPWP serta pengukuhan PKP, 
        Wajib Pajak memohon agar Faktur Pajak Masukan dengan nama PT. XYZ antara tanggal 
        30 Juni 1990 sampai dengan tanggal 27 Juni 1991 dapat dikreditkan, karena kesalahan yang 
        terjadi bukan karena unsur kesengajaan tetapi karena kekeliruan administrasi WP.

2.  Dari Fotocopy SPT Masa Wajib Pajak tahun 1990 dan tahun 1991 yang disampaikan ke Kantor Pusat 
    Direktorat Jenderal Pajak, diketahui bahwa untuk masa Pajak Juli 1990 sampai dengan Mei 1991 
    dilaporkan atas nama PT. ABC dan untuk Masa Pajak Juni 1991 dilaporkan atas nama PT. XYZ.

3.  Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan penjelasan sebagai berikut :

    3.1.    Pada prinsipnya Pajak masukan hanya dapat dikreditkan dengan pajak keluaran apabila NPWP 
        yang dicantumkan dalam Faktur Pajak adalah NPWP Pengusaha Kena Pajak yang 
        bersangkutan.
        
        Namun sesuai dengan penjelasan Wajib Pajak, kesalahan tersebut pada dasarnya terjadi 
        semata-mata karena kekeliruan administratif dan sesuai permohonan Wajib Pajak kesalahan 
        tersebut telah dibetulkan oleh KPP Jakarta Selatan Satu dengan NPWP dan Nomor 
        Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yang sama.

    3.2.    Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pajak Masukan tersebut hanya dapat dikreditkan 
        apabila :
        a.  Wajib Pajak membetulkan SPT masa bulan-bulan yang bersangkutan, sehingga 
            identitas PKP yang tercantum dalam SPT Masa sama dengan Identitas pada Faktur 
            Pajak (Pajak Masukan) yaitu atas nama PT. XYZ, dengan syarat Pajak dimaksud 
            belum dibebankan sebagai biaya untuk menghitung PPh terutang;
        b.  Kewajiban perpajakan lain yang semula terutang atas nama PT. ABC, juga tetap 
            menjadi tanggung jawab PT. XYZ.

    3.3.    Dalam hal PKP mengajukan permohonan restitusi, agar Saudara meneliti terlebih dahulu 
        apakah Pajak Masukan tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sesuai 
        maksud Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 
        1441b/KMK.04/1989.

        Dalam hal permohonan restitusi menyangkut SPT masa PPN tahun lalu (tahun 1990), agar 
        diminta kepada UPP setempat untuk melakukan pemeriksaan.

    3.4.    Penyelesaian restitusi agar tetap berpedoman pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak 
        Nomor : SE-35/PJ.5/1989.

Demikian penjelasan kami agar Saudara maklum.




DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd.

Drs. MAR'IE MUHAMMAD
</code>