KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
{{/tkb/admin/user_images/images/logo%20djp.jpg?101x100}}

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA\\
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK\\
\\
JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO 40-42 JAKARTA 12190, KOTAK POS 124\\
TELEPON (021) 5736065, 5225136; FAKSIMILI (021) 5262918; SITUS http:%%//%%www.pajak.go.id\\
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200;\\
EMAIL pengaduan@pajak.go.id


----

Nomor

: S-143/PJ/2016

 

1 Juni 2016

Sifat

: Biasa/Sangat Segera

 

 

Hal

: Pembuatan Kode Billing Pajak melalui Petugas Bank/Sarana Lainnya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yth.

Para Pimpinan Bank Persepsi Sebagaimana daftar tujuan terlampir

 

 

 

 

 

 

 

       Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Pajak S- 74/PJ/2016, S-75/PJ/2016,\\
S-76/PJ/2016, S-77/PJ/2016, dan S-78/PJ/2016 tentang Pembuatan Kode Billing Pajak\\
melalui Petugas Bank pada 5 (lima) bank yaitu Bank Central Asia, Citibank, Bank Negara\\
Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank Rakyat Indonesia, dengan ini disampaikan hal- hal\\
sebagai berikut:

1.

Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar- besarnya atas dukungan dan layanan pembayaran pajak yang selama ini telah disediakan oleh Bank Persepsi. Layanan pembayaran pajak yang mudah, cepat, dan akurat dapat meningkatkan penerimaan negara khususnya penerimaan perpajakan.

2.

Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016 seluruh Bank Persepsi sudah menggunakan sistem MPN-G2.

3.

Pada sistem MPN-G2 terdiri dari dua proses utama yaitu pembuatan kode billing yang disediakan oleh biller (DJP, DJBC, dan DJPB) dan pembayaran kode billing melalui collecting agent (Bank Persepsi).

4.

Direktorat Jenderal Pajak saat ini telah mengembangkan kanal-kanal pembuatan kode billing pajak antara lain :

 

//a.//

kanal-kanal pembuatan kode billing pajak yang sudah dapat diakses oleh Wajib Pajak yaitu:

 

 

-

Laman sse.pajak.go.id dan sse2.pajak.go.id/djponline.pajak.go.id (basis internet);

 

 

-

Laman billing-djp (basis intranet) yang dilaksanakan secara mandiri (//self- service//) oleh Wajib Pajak di KPP/KP2KP;

 

 

-

SMS Id Billing (*141 *500#) yang merupakan bentuk kerja sama antara DJP dengan PT Telekomunikasi Selular; atau

 

 

-

Laman internet banking (basis internet).

 

//b.//

Kanal-kanal pembuatan kode billing pajak masih dalam tahapan pengembangan yaitu:

 

 

-

SMS Id Billing kerjasama antara DJP dengan beberapa provider lainnya;

 

 

-

Jasa Application Service Provider (ASP) dari beberapa pihak ketiga; atau

 

 

-

Kring Pajak melalui nomor 1500200.

5.

Atas kanal-kanal pembuatan kode billing baik yang sudah bisa diakses maupun yang masih dalam tahapan pengembangan, dipandang perlu melakukan penambahan kanal pembuatan kode billing pajak melalui petugas Bank/sarana lainnya sebagai solusi alternatif bagi Wajib Pajak yang memiliki literasi rendah terhadap sistem teknologi informasi.

6.

Mekanisme kanal pembuatan kode billing pajak melalui petugas bank/sarana lainnya akan disesuaikan dengan proses bisnis masing-masing Bank serta menggunakan Standard Operating Procedure (SOP) internal masing-masing Bank yang dapat menjamin akurasi dan validitas data pembayaran pajak.

7.

Pembuatan kode billing pajak melalui petugas Bank/sarana lainnya sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor [[view.php?id=073c83fb6a5532256c1f33f207330684|**PER-26/PJ/2014**]] tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik.

8.

Bank Persepsi sebagaimana tercantum dalam surat Direktur Jenderal Pajak dimasksud di atas telah bersedia dan mendukung implementasi pembuatan kode //billing pajak// melalui petugas Bank/sarana lainnya.

9.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, diharapkan kepada Bank Persepsi:

 

a.

Dapat mengimplementasikan fitur pembuatan kode //billing// pajak melalui petugas Bank;

 

b.

Agar pembuatan kode //billing// pajak melalui petugas Bank/sarana lainnya tetap memperhatikan kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pembayaran pajak; dan

 

c.

Selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan melakukan langkah- langkah/prosedur (SOP) yang baik pada saat proses pembuatan kode //billing// pajak dengan tujuan untuk menjaga akurasi dan validitas data pembayaran.

10.

Pengembangan sistem teknologi informasi terkait pembuatan kode billing pajak melalui petugas Bank Persepsi dapat mengikuti langkah-langkah sebagaimana terlampir dalam Lampiran II surat ini.

 

 

 

 

 

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama para Pimpinan Bank Persepsi diucapkan terima kasih.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktur Jenderal,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ttd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ken Dwijugiasteadi\\
NIP 19571108 198408 1 001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tembusan:\\
1. Direktur Jenderal Perbendaharaan\\
2. Direktur Utama PT Bank Central Asia Tbk\\
3. Direktur Utama PT Citibank\\
4. Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk\\
5. Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk\\
6. Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk\\
7. Direktur Teknologi lnformasi Perpajakan\\
8. Direktur Transformasi Teknologi lnformasi dan Komunikasi\\
9. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat\\
10. Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan\\
11 . Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian\\
12. Seluruh Kepala Kantor Wilayah DJP\\
13. Seluruh Kepala Kantor Pelayanan Pajak\\
14. Kepala Kantor Layanan lnformasi dan Pengaduan