KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
{{/tkb/admin/user_images/images/logo%20djp.jpg?101x100}}

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA\\
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK\\
DIREKTORAT PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT\\


\\
JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KAVLING 40-42 JAKARTA 12190

TELEPON (021) 5250208.5251609; FAKSIMILI (021) 5736088; SITUS __www.pajak.go.id__

LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;

EMAIL __penqaduan@pajak.qo.id,__ __informasi@pajak.go.id__


----

Nomor\\
Sifat\\
Hal

:\\
:\\
:

S-173/PJ.09/2017\\
Sangat Segera\\


Sosialisasi dalam rangka //Prepopulated Tax Return//

27 Februari 2017

 

 

 

 

Yth.

1.

Para Kepala Kantor Wilayah DJP;

 

 

2.

Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak;

 

 

3.

Para Kepala KP2KP;

 

 

di seluruh Indonesia

 

 

 

 

 

        Dalam rangka implementasi //prepopulated tax return// pada tahun 2017, dengan ini disampalkan hal-hal sebagai berikut:

1.

//Prepopulated Tax Return// ada!ah layanan pembuatan SPT Tahunan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan menggunakan informasi dari pihak ketiga atau informasi lain yang dimiliki oleh DJP;

2.

Tahun 2017, DJP sudah mengimplementasikan //prepopulated tax return// bagi seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi. Data yang di-//prepopulated//-kan berupa:

 

a.

Bukti Pemotongan A 1/A2 Lamplran I Bagian C Formulir 1770 S (Daftar Pemotongan Oleh Pihak Lain);

 

b.

Harta & Kewajiban (Lampiran II Bagian B dan C Formulir 1770 S);

 

c.

Daftar Susunan Anggota Keluarga (Lampiran II Bagian D Formulir 1770 S); dan

 

d.

Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21 Final (Lampiran II Bagian A Formulir 1770 S);

3.

//Prepopulated Tax Return// dapat menjadi faktor pendorong bagi Pemberi Kerja/Bendahara untuk menggunakan aplikasi e-SPT PPh Pasal 21. Jika WP Orang Pribadi menginginkan fitur/fasilitas //prepopulated tax return//, maka pemberi kerja/Bendahara dipersuasi untuk menggunakan aplikasi e-SPT PPh Pasa[ 21 bagi yang belum menggunakan;

4.

Manfaat //prepopulated tax return// adalah sebagai berlkut:

 

a.

Memangkas biaya kepatuhan WP;

 

b.

Mengurangi beban penelitian SPT;

 

c.

Mempercepat proses· pengelolaan informasi SPT;

 

d.

Meningkatkan kepastian hukum kepada WP;

 

e.

Mendorong kepatuhan pajak;

 

f.

Mempercepat proses restitusi; dan

 

g.

Meminimalisir risiko WP tidak mengungkap penghasilan yang tidak tersedia dalam //prepopulated// SPT.

5.

Fitur //Prepopulated Tax Return// ditujukan bagi seluruh Wajib Pajak Orang Prlbadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dan telah dipotong oleh pemberi kerja/Bendaharawan Pemerintah yang telah melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Desember 2016 lengkap dengan Lampiran 1721-l Satu Tahun Pajak, kecuali:

 

a.

Orang Pribadi berstatus Suami/lstri dengan NPWP yang sama;

 

b.

Pegawai yang pindah tugas dalam tahun berjalan;

 

c.

Pegawai yang memperoleh Bukti Pemotongan A1/A2 lebih dari satu pemberi kerja.

6.

Fitur //Prepopulated Tax Return// ini akan muncul pada saat Wajib Pajak Orang Pribadi yang dimaksud pada angka 5 melakukan pengisian SPT Tahunan PPh melalui //e-filing//;

7.

Untuk itu, kami mohon kepada para Kepala Kanwil DJP, KPP dan KP2KP melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

 

a.

Melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai ketersediaan fitur //Prepopulated Tax Return//;

 

b.

Mengimbau pemberi kerja/Bendahara Pemerintah mengenai kewajiban pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Desember 2016 lengkap dengan Lampiran 1721-1 Satu Tahun Pajak.

 

 

 

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

 

 

 

 

 

 

 

 

\\


|Direktur,\\ \\  \\ \\  \\ \\ ttd.\\ \\  \\ \\  \\ \\ Hestu Yoga Saksama\\ \\ NIP  19690526 199311 1 001|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tembusan:

 

 

 

 

1.

Direktur Jenderal Pajak

 

 

2.

Direktur Transformasi Proses Bisnis;

 

 

3.

Direktur Teknologi lnformasi Perpajakan;

 

 

4.

Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi lnformasi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KP: PJ.091/PJ.0913