KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
{{/tkb/admin/user_images/images/wpe30845.gif}}

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA\\
NOMOR 85 TAHUN 2001

TENTANG

PENUNDAAN KETIGA BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR [[view.php?id=f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca|**39 TAHUN 1998**]]\\
TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH\\
DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM

\\
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


Menimbang

:

a.

bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=03afdbd66e7929b125f8597834fa83a4|**13 TAHUN 2001**]], Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca|**39 TAHUN 1998**]] tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam yang seharusnya berlaku sejak 9 Maret 1998 ditunda pemberlakuannya sampai dengan 31 Desember 2001;

 

 

b.

bahwa dalam rangka lebih mempersiapkan status Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, perlu menunda kembali pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca|**39 TAHUN 1998**]];

 

 

c.

bahwa sehubungan dengan butir a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penundaan Ketiga Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca|**39 TAHUN 1998**]] tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam;

 

 

 

 

 

 

 

Mengingat

:

1.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945;

 

 

 

 

2.

Undang-undang Nomor [[view.php?id=45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26|**6 TAHUN 1983**]] tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor [[view.php?id=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b|**16 TAHUN 2000**]] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);

 

 

 

 

3.

Undang-undang Nomor [[view.php?id=6512bd43d9caa6e02c990b0a82652dca|**8 TAHUN 1983**]] tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor [[view.php?id=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3|**18 TAHUN 2000**]] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);

 

 

 

 

4.

Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca|**39 TAHUN 1998**]] tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3748);

 

 

 

 

5.

Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=72b32a1f754ba1c09b3695e0cb6cde7f|**45 TAHUN 2000**]] tentang Penundaan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca|**39 TAHUN 1998**]] tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3976);

 

 

 

 

6.

Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=03afdbd66e7929b125f8597834fa83a4|**13 TAHUN 2001**]] tentang Penundaan Kembali Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca|**39 TAHUN 1998**]] tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4084);

 

 

 

 

 

 

 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENUNDAAN KETIGA BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR [[view.php?id=f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca|**39 TAHUN 1998**]] TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM.

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 1

 

 

 

 

Menunda kembali berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca|**39 TAHUN 1998**]] tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam sejak 1 Januari 2002 sampai dengan 30 Juni 2002.

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 2

 

 

 

 

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

 

 

 

 

 

 

Pasal 3

 

 

 

 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2002.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta\\
pada tanggal 31 Desember 2001\\
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,\\
\\
                          ttd\\
\\
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta\\
pada tanggal 31 Desember 2001\\
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,\\
\\
ttd\\
\\
BAMBANG KESOWO

 

 

 

 

 

 

 

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 158

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{{/tkb/admin/user_images/images/wpe30845.gif}}

PENJELASAN\\
ATAS\\
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA\\
NOMOR 85 TAHUN 2001

TENTANG

PENUNDAAN KETIGA BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR [[view.php?id=f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca|**39 TAHUN 1998**]]\\
TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH\\
DI KAWASAN BERIKAT (BONDEDZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM\\
 

UMUM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca|**39 TAHUN 1998**]], Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam ditetapkan mulai berlaku pada tanggal 9 Maret 2000. Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca|**39 TAHUN 1998**]] tersebut merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 16B Undang-undang Nomor [[view.php?id=6512bd43d9caa6e02c990b0a82652dca|**8 TAHUN 1983**]] tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor [[view.php?id=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3|**18 TAHUN 2000**]].

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca|**39 TAHUN 1998**]] tersebut telah beberapa kali ditunda, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=03afdbd66e7929b125f8597834fa83a4|**13 TAHUN 2001**]], yang seharusnya berlaku sejak tanggal 9 Maret 1998 ditunda pemberlakuannya sampai dengan tanggal 31 Desember 2001.

Sesuai dengan status Kawasan Berikat (Bonded Zone), maka kemudahan yang diberikan terbatas kepada Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan menghasilkan Barang Kena Pajak untuk diekspor, sedangkan kegiatan yang bukan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak untuk diekspor termasuk penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak untuk tujuan konsumsi dalam negeri dikenakan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Dengan adanya rencana Pemerintah untuk menjadikan Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, sebagai respon positif atas aspirasi yang berkembang di masyarakat, maka perlu dilakukan penundaan kembali pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=f2217062e9a397a1dca429e7d70bc6ca|**39 TAHUN 1998**]] tersebut sejak tanggal 1 Januari 2002 sampai dengan tanggal 30 Juni 2002.

 

 

 

 

 

 

 

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

 

Cukup jelas

 

 

 

Pasal 2

 

Cukup jelas

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 3

 

Cukup jelas

 

 

 

 

 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4166