KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
{{/tkb/admin/user_images/images/wpe30845.gif}}

PRESIDEN\\
REPUBLIK INDONESIA


PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA\\
NOMOR 43 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR [[view.php?id=eb160de1de89d9058fcb0b968dbbbd68|**42 TAHUN 1995**]]\\
   TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS\\
BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH\\
 YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

 

 

 

 

 

 

 

Menimbang

:

a.

bahwa dalam rangka menetapkan perlakuan adil dalam pengenaan Pajak Penghasilan sehubungan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam rangka pelaksanaan proyek  Pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri maka dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=eb160de1de89d9058fcb0b968dbbbd68|**42 TAHUN 1995**]] tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=1d7f7abc18fcb43975065399b0d1e48e|**63 TAHUN 1998**]];

 

 

b.

bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk mengatur perubahan tersebut dengan Peraturan Pemerintah;

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengingat

:

1.

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

 

 

2.

Undang-undang Nomor [[view.php?id=45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26|**6 TAHUN 1983**]] tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor [[view.php?id=1f0e3dad99908345f7439f8ffabdffc4|**9 TAHUN 1994**]] (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566);

 

 

3.

Undang-undang Nomor [[view.php?id=d3d9446802a44259755d38e6d163e820|**7 TAHUN 1983**]] tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor [[view.php?id=c74d97b01eae257e44aa9d5bade97baf|**10 TAHUN 1994**]] (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);

 

 

4.

Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=7f6ffaa6bb0b408017b62254211691b5|**47 TAHUN 1994**]] tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3579);

 

 

5.

Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=eb160de1de89d9058fcb0b968dbbbd68|**42 TAHUN 1995**]] tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=1d7f7abc18fcb43975065399b0d1e48e|**63 TAHUN 1998**]] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3770);

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMUTUSKAN :

 

 

 

 

 

 

 

 

Menetapkan

:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR [[view.php?id=eb160de1de89d9058fcb0b968dbbbd68|**42 TAHUN 1995**]] TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal I

 

 

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=eb160de1de89d9058fcb0b968dbbbd68|**42 TAHUN 1995**]] tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Hibah atau Dana Pinjaman Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=1d7f7abc18fcb43975065399b0d1e48e|**63 TAHUN 1998**]], sebagai berikut :

 

 

1.

Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

 

 

 

 

Pasal 3

 

 

 

Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh kontraktor, konsultan, dan pemasok (supplier) dari pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek-proyek Pemerintah yang dibiayai dengan dana pinjaman luar negeri dipungut, dipotong atau dibayar sesuaidengan Undang-undang Nomor [[view.php?id=d3d9446802a44259755d38e6d163e820|**7 TAHUN 1983**]] tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor [[view.php?id=c74d97b01eae257e44aa9d5bade97baf|**10 TAHUN 1994**]]."

 

 

 

 

2.

Ketentuan Pasal 3A dihapus.

 

 

Pasal II

 

 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta\\
pada tanggal 23 Juni 2000\\
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,\\
\\
ttd\\
\\
ABDURRAHMAN WAHID\\
 

 

 

Diundangkan di Jakarta\\
pada tanggal 23 Juni 2000\\
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,\\
\\
ttd\\
\\
DJOHAN EFFENDI\\
 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 95