KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
{{/tkb/admin/user_images/images/image002.jpg}}

MENTERI KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR  53/PMK.011/2007

TENTANG

PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA  // ASEAN-CHINA\\
FREE TRADE AREA // (AC-FTA)

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang


:

a.

bahwa  dengan  telah  ditandatanganinya Perjanjian Perdagangan Barang antara ASEAN-China  // (Agreement on   Trade in Goods) // pada tanggal 30 November 2004 serta diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan  //Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-operation Between The Association Of South Asian Nations And The Peoples Republic Of //  //China//  (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh  Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa  Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China), Pemerintah  telah menetapkan tarif bea masuk dalam rangka  // ASEANChina Free Trade Area // (AC-FTA);

 

 

b.

bahwa penetapan tarif bea masuk sebagaimana tersebut  pada huruf a. dilakukan melalui Peraturan Menteri  Keuangan Nomor [[view.php?id=87efe7b5fa21d969f4ca491ed04b0149|**21/PMK.010/2006**]] tentang Penetapan  Tarif Bea Masuk Dalam Rangka  //Normal Track ASEAN-China  Free Trade Area // Tahun 2006 sebagaimana telah diperpanjang masa berlakunya dengan Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 04/ PMK.011 /2007, Keputusan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=d82d678e9583c1f5f283ec56fbf1abb7|**355/KMK.01/2004**]] tentang Penetapan Tarif  Bea   Masuk  Atas Impor  Barang Dalam Rangka  //Early Harvest//

//Package// (EHP)   //ASEAN-China Free Trade Area //  sebagaimana  telah diperpanjarg masa berlakunya dengan Peraturan Menteri Keuangan  Nomor  07/ PMK.011 / 2007,  dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=b367e525a7e574817c19ad24b7b35607|**356/KMK.01/2004**]] tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka //Early  Harvest  Package // (EHP)  //Bilateral  Indonesia-China  Free  Trade  Area // sebagaimana  telah  diperpanjang masa berlakunya dengan Peraturan Menteri  Keuangan Nomor 08/PMK.011/2007;

 

 

c.

bahwa dalam rangka kesinambungan kebijakan Pemerintah  dalam penetapan tarif bea masuk sebagaimana tersebut  pada butir a dan dengan telah diberlakukannya   //Harmonized System  2007  dan  ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature // 2007 pada tanggal 1 Januari 2007, maka perlu pengaturan   mengenai tarif bea masuk dalam rangka  // ASEAN-China Free  Trade Area//  Tahun 2007 dalam suatu Peraturan Menteri   Keuangan, sebagai pengganti ketiga Peraturan   Menteri   Keuangan sebagaimana   tersebut pada butir b,   agar memudahkan dalam penggunaannya;

 

 

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud   dalam huruf a, b dan c tersebut di atas, perlu menetapkan   Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Bea   Masuk Dalam Rangka  // ASEAN-China Free Trade Area //  (ACFTA);

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor [[view.php?id=a159b2e2c6b3cb7bf0e92eb43fe27bdd|**10 TAHUN 1995**]] tentang Kepabeanan   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor   75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor   3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor [[view.php?id=887c5a2b0d1bcf5b169ac8d63806bd13|**17 TAHUN 2006**]]   (Lembaran Negara   Republik   Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

 

 

2.

Keputusan Presiden   Nomor 48 Tahun 2004   tentang   Pengesahan  // Fra nework Agreement On Comprehensive Economic   Co-operation Between The Association Of South Asian Nations   And The Peoples Republic Of China //  (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara   Negara-Negara   Anggota  Asosiasi Bangsa-Bangsa   Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China);

 

 

3.

Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

 

 

4.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997   tentang Pemberitahuan Pabean sebagaimana telah beberapa   kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan    Nomor 48/PMK.04/2005;

 

 

5.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=8e5231f0eadafd174b670e838e42d97d|**453/KMK.04/2002**]]   tentang   Tatalaksana   Kepabeanan   Di   Bidang   Impor   sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir  dengan    Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor  112/ KMK.04/ 2003; 

 

 

6.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=f8548d450d3c2e5f6c847a3de0748b8d|**56/PMK.010/2005**]]   tentang Program Penurunan Atau Penghapusan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka  // Normal Track ASEAN-China Free Trade   Area //  (AC-FTA);

 

 

7.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=a7b0d547ea892113ec47dc262675fc7b|**110/PMK.010/2006**]]  tentang Penetapan   Sistem  Klasifikasi Barang  Dan  Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA //ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA// (AC-FTA).

Pasal 1

 

 

Menetapkan besarnya tarif bea masuk atas impor barang dari Negara Republik China dan/atau Negara ASEAN dalam rangka  //ASEAN//-//China Free Trade Area// (AC-FTA) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran  Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 2

 

 

Penetapan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

 

 

a.

Diberlakukan berdasarkan asas timbal balik. 

 

 

b.

Hanya berlaku terhadap impor barang yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

 

 

c.

Surat Keterangan Asal (Form E) sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak diperlakukan dalam hal tarif bea masuk dalam rangka //ASEAN//-//China Free Trade Area// (AC-FTA) lebih besar atau sama dengan tarif bea masuk yang berlaku umum.

 

 

d.

Importir wajib mencantumkan kode fasilitas Preferensi Tarif dan nomor referensi Surat Keterangan Asal (Form E) pada Pemberitahuan Pabean.

 

 

e.

Surat Keterangan Asal (Form E) lembar asli dan lembar ketiga wajib disampaikan oleh importir kepada Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di pelabuhan pemasukan pada saat pengajuan Pemberitahuan Impor Barang.

Pasal 3

 

 

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, berlaku terhadap impor barang yang dokumen Pemberitahuan Impor Barangnya (PIB-nya) telah mendapatkan nomor pendaftaran dari   Kantor Pelayanan Bea dan Cukai pelabuhan pemasukan, sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 4

 

 

Dalam hal penetapan besaran tarif bea masuk dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka  //ASEAN//-//China Free Trade Area// (AC-FTA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, lebih rendah dari penetapan besaran tarif bea masuk berdasarkan :

 

 

a.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=87efe7b5fa21d969f4ca491ed04b0149|**21/PMK.010/2006**]]   tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka  //Normal Track ASEAN//-//China Free Trade Area// Tahun 2006 sebagaimana diperpanjang masa berlakunya dengan  Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=20d534ef3fe79831c525d1a218cc2818|**04/PMK.011/2007**]] tentang Perpanjangan  Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka  //Normal Track ASEAN//-//China Free Trade Area;// 

 

 

b.

Keputusan  Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=d82d678e9583c1f5f283ec56fbf1abb7|**355/KMK.01/2004**]]   tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka //Early Harvest Package// (EHP) //ASEAN//-//China Free Trade// sebagaimana diperpanjang masa berlakunya dengan  Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=aa49af1072b367b0a3342314401297a9|**07/PMK.04/2007**]] tentang  Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka //Early Harvest Package// (EHP) //ASEAN//-//China Free Trade Area;// atau

 

 

c.

Keputusan  Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=b367e525a7e574817c19ad24b7b35607|**356/KMK.01/2004**]]   tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka //Early Harvest Package// (EHP) //Bilateral  Indonesia-China  Free  Trade  Area // sebagaimana  diperpanjang masa berlakunya dengan Peraturan Menteri  Keuangan Nomor [[view.php?id=c1714160652ca6408774473810765950|**08/PMK.04/2007**]]  tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka //Early Harvest Package// (EHP) //Bilateral  Indonesia-China  Free  Trade  Area, // 

 

 

maka atas kelebihan pembayaran bea masuk dikembalikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

 

 

Direktur Jenderal Bea dan Cukai diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam  Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 6

 

 

Pada saat  Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku :

 

 

1.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=87efe7b5fa21d969f4ca491ed04b0149|**21/PMK.010/2006**]] tentang  Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka  //Normal Track ASEAN//-//China Free Trade Area// Tahun 2006 sebagaimana telah diperpanjang masa berlakunya dengan  Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=20d534ef3fe79831c525d1a218cc2818|**04/PMK.011/2007**]] tentang Perpanjangan  Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka  //Normal Track ASEAN//-//China Free Trade Area;// 

 

 

2.

Keputusan  Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=d82d678e9583c1f5f283ec56fbf1abb7|**355/KMK.01/2004**]]   tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka //Early Harvest Package// (EHP) //ASEAN//-//China Free Trade// sebagaimana telah diperpanjang masa berlakunya dengan  Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=aa49af1072b367b0a3342314401297a9|**07/PMK.04/2007**]] tentang  Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka //Early Harvest Package// (EHP) //ASEAN//-//China Free Trade Area;// dan

 

 

3.

Keputusan  Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=b367e525a7e574817c19ad24b7b35607|**356/KMK.01/2004**]]   tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka //Early Harvest Package// (EHP) //Bilateral  Indonesia-China  Free  Trade  Area // sebagaimana  telah diperpanjang masa berlakunya dengan Peraturan Menteri  Keuangan Nomor [[view.php?id=c1714160652ca6408774473810765950|**08/PMK.04/2007**]]  tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang Dalam Rangka //Early Harvest Package// (EHP) //Bilateral  Indonesia-China  Free  Trade  Area, // 

 

 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

 

 

Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2007.

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  pengumuman  Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

 

 

 

 

pada tanggal 22 Mei 2007

 

 

 

 

MENTERI KEUANGAN,

 

 

 

 

 

 

SRI MULYANI INDRAWATI