KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
{{/tkb/admin/user_images/images/image002.jpg}}

MENTERI KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR  23/PMK.03/2006 

TENTANG

 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN\\
NOMOR [[view.php?id=bca82e41ee7b0833588399b1fcd177c7|**85/KMK.03/2002**]]

TENTANG TATA CARA PENYITAAN KEKAYAAN PENANGGUNG\\
PAJAK BERUPA PIUTANG DALAM RANGKA PENAGIHAN\\
PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

 

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang


:

a.

bahwa untuk mengantisipasi perkembangan hukum yang terjadi di masyarakat dan guna mendukung kelancaran pelaksanaan penyitaan kekayaan Penanggung  Pajak berupa piutang dalam rangka Penagihan pajak dengan Surat Paksa, perlu menyempurnakan mekanisme penyitaan kekayaan Penanggung Pajak berupa  piutang;

 

 

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu  menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Keputusan  Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=bca82e41ee7b0833588399b1fcd177c7|**85/KMK.03/2002**]] tentang Tata Cara Penyitaan  Kekayaan Penanggung Pajak Berupa Piutang Dalam Rangka Penagihan Pajak  dengan Surat Paksa;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 //// tentang Penagihan Pajak dengan Surat  Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nornor 42,  Tambahan Lembaran Negara  Republik   Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor [[view.php?id=a87ff679a2f3e71d9181a67b7542122c|**19 TAHUN 2000**]] (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

 

 

2.

Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=a5771bce93e200c36f7cd9dfd0e5deaa|**135 TAHUN 2000**]] tentang Tata Cara Penyitaan  Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4049);

 

 

3.

Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=d67d8ab4f4c10bf22aa353e27879133c|**136 TAHUN 2000**]] tentang Tata Cara Penjualan  Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam  Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan   Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 4050);

 

 

4.

Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

 

 

5.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=bca82e41ee7b0833588399b1fcd177c7|**85/KMK.03/2002**]] tentang Tata Cara  Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak Berupa Piutang Dalam Rangka  Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS  KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR [[view.php?id=bca82e41ee7b0833588399b1fcd177c7|**85/KMK.03/2002**]] TENTANG  TATA CARA PENYITAAN KEKAYAAN PENANGGUNG PAJAK BERUPA  PIUTANG DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA.

 

Pasal I

 

 

Beberapa   ketentuan   dalam   Keputusan   Menteri   Keuangan   Nomor   [[view.php?id=bca82e41ee7b0833588399b1fcd177c7|**85/KMK.03/2002**]]   tentang Tata   Cara  Penyitaan Kekayaan  Penanggung  Pajak Berupa Piutang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa diubah  sebagai berikut :

 

 

1.

Mengubah ketentuan Pasal 2 dan menambah 1 (satu) ayat baru, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

 

 

 

Pasal 2

 

 

 

(1)

Pejabat menyampaikan surat peringatan kepada Penanggung Pajak bahwa Piutang Penanggung Pajak pada satu atau beberapa debitur akan disita dan digunakan untuk melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.

 

 

 

(2)

Dalam hal wajib Pajak atau Penanggung Pajak ternyata tidak diketahui tempat tinggal, tempat usaha atau tempat kedudukannya, penyampaian   surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan   dengan cara menempelkan surat peringatan pada papan pengumuman   kantor Pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa atau cara lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau Kepala Daerah.

 

 

 

(3)

Apabila setelah batas waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat  (1), Penanggung Pajak tidak  melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Pejabat memerintahkan Jurusita Pajak untuk  melaksanakan penyitaan.

 

 

2.

Mengubah ketentuan Pasal 3 dan  menambah      1 (satu)  butir  baru, sehingga   keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

 

 

 

Pasal 3

 

 

 

(1)

Penyitaan terhadap  kekayaan  Penanggung Pajak  berupa Piutang   dilaksanakan sebagai berikut   :

 

 

 

 

a.

Jurusita Pajak melakukan inventarisasi dan membuat rincian   tentang jenis dan jumlah Piutang   yang disita dalam suatu   daftar yang   merupakan lampiran Berita Acara Pelaksanaan Sita;

 

 

 

 

b.

Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita;

 

 

 

 

c.

Jurusita Pajak membuat Berita Acara Persetujuan   Pengalihan Hak   Menagih   Piutang   dari   Penanggung  Pajak kepada Pejabat,  dan   salinannya disampaikan kepada Penanggung Pajak   dan pihak yang  berkewajiban membayar   utang;

 

 

 

 

d.

Dalam hal Penanggung Pajak  menolak untuk menandatangani Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak Menagih Piutang dari Penanggung  Pajak kepada Pejabat, Wajib Pajak  atau Penanggung Pajak tidak  diketahui tempat tinggal, tempat usaha atau tempat kedudukannya, atau Wajib Pajak dan atau Penanggung Pajak patut diduga melakukan tindak  pidana  di bidang perpajakan, penyitaan tetap dapat dilaksanakan dan Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita.

 

 

 

(2)

Pelaksanaan Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak  dengan   Pi__u__tang yang   te1ah disita sebagaimana dimaksud dalam ayat   (1), dilakukan dengan cara :

 

 

 

 

a.

Dijual oleh Pejabat kepada pembeli; atau

 

 

 

 

b.

Disetor langsung oleh pihak yang berkewajiban membayar utang ke   Kas Negara atas permintaan Pejabat.

 

 

Pasal II

 

 

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan  Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik  Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

 

 

 

 

 

 

pada tanggal 20 Maret 2006

 

 

 

 

 

 

MENTERI KEUANGAN

 

 

 

 

 

 

 

 

SRI MULYANI INDRAWATI