KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
{{/tkb/admin/user_images/images/image002.jpg}}

MENTERI KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 16/PMK.04/2006\\
TENTANG\\
KENAIKAN HARGA DASAR HASIL TEMBAKAU\\
MENTERI KEUANGAN,

Menimbang


:

a.

bahwa dalarn rangka meningkatkan penerimaan negara dari  sektor cukai, perlu dilakukan penyesuaian Harga Dasar hasil  tembakau sebagai dasar penghitungan cukai;

 

 

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada  huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang  Kenaikan Harga Dasar Hasil Tembakau.

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);

 

 

2.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613);

 

 

3.

Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

 

 

4.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=39cec6d4d21b5dade7544dab6881423e|**43/PMK.04/2005**]] tentang  Penetapan Harga Dasar Dan Tarif Cukai Hasil Tembakau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KENAIKAN  HARGA DASAR HASIL TEMBAKAU.

 

 

Pasal 1

 

 

Harga Jual Eceran semua jenis hasil tembakau yang masih berlaku atas  masing-masing Pengusaha Pabrik/Importir hasil tembakau dinaikkan  sebesar 10 % (sepuluh per seratus) per batang atau per gram.

 

 

Pasal 2

 

 

Hasil akhir perhitungan Harga Jual Eceran per kemasan penjualan  eceran dilakukan pembulatan ke atas dalam kelipatan Rp 100,00  (seratus rupiah).

 

 

Pasal 3

 

 

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2006.

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman  Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam   Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

 

 

 

 

pada tanggal 1 Maret 2006

 

 

 

 

MENTERI KEUANGAN

 

 

 

 

 

 

SRI MULYANI INDARAWATI