KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
                PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI 
                            NOMOR P - 15/BC/2007

                              TENTANG

                 PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN 
                  ATAS JAM TANGAN DAN PERHIASAN 
                    YANG PADA SAAT PEMASUKANNYA KE DALAM DAERAH PABEAN
                  INDONESIA BELUM DISELESAIKAN KEWAJIBAN PABEANNYA
         
                  DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
 
Menimbang:

a.  bahwa dalam rangka penegakan hukum dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat luas, akan 
        dilaksanakan penindakan secara tegas sesuai ketentuan yang berlaku terhadap barang dengan 
        karakteristik mempunyai nilai ekonomi tinggi berupa jam tangan dan perhiasan yang pada saat 
        pemasukannya ke dalam Daerah Pabean Indonesia belum diselesaikan kewajiban pabeannya;
b.          bahwa upaya penindakan tersebut dimulai dengan pendekatan fiskal dengan memberi kesempatan 
        kepada pemilik atau penjual barang sebagaimana dimaksud huruf a untuk menyelesaikan kewajiban 
        pabean dengan cara melunasi bea masuk dan pajak dalam rangka impor;
c.          bahwa berdasarkan persetujuan Presiden Republik Indonesia, Menteri Keuangan menginstruksikan 
        kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk menyiapkan petunjuk pelaksanaan dalam rangka 
        penyelesaian kewajiban pabean dengan pendekatan fiskal;
d.          bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Direktur 
        Jenderal Bea dan Cukai tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kewajiban Pabean Atas Jam 
        Tangan Dan Perhiasan Yang Pada Saat Pemasukannya Ke Dalam Daerah Pabean Indonesia Belum 
        Diselesaikan Kewajiban Pabeannya;

Mengingat:

1.          Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
        Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana 
        telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
        Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4661);
2.          Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 tentang Pemberitahuan Pabean;
3.          Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang 
        Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
        112/KMK.03/2003;
4.          Surat Menteri Keuangan Nomor S-167/MK.04/2007 tanggal 19 April 2007;

                          MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN ATAS JAM TANGAN DAN PERHIASAN YANG 
PADA SAAT PEMASUKANNYA KE DALAM DAERAH PABEAN INDONESIA BELUM DISELESAIKAN KEWAJIBAN 
PABEANNYA.


                        Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini, yang dimaksud dengan:
1.          Jam tangan dan perhiasan adalah jam tangan dan perhiasan yang pada saat pemasukannya ke dalam 
        Daerah Pabean Indonesia belum diselesaikan kewajiban pabeannya.
2.          Pengusaha adalah pihak yang menjual dan/atau menyimpan barang untuk diperdagangkan berupa 
        jam tangan dan/atau perhiasan di toko, outlet, tempat/gudang penyimpanan, atau tempat lain 
        semacam itu;
3.          Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai;


                        Pasal 2

(1)        Terhadap jam tangan dan perhiasan yang belum diselesaikan kewajiban pabean pada saat pemasukan
        nya ke dalam daerah Pabean, wajib diselesaikan kewajiban pabeannya.
(2)        Penyelesaian kewajiban pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengusaha     
        dengan melunasi bea masuk dan pajak dalam rangka impor.
(3) Jumlah dan Jenis barang yang wajib diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah saldo 
        akhir persediaan eks impor per tanggal 30 April 2007 ditambah importasi sampai dengan tanggal     
        permohonan.


                        Pasal 3

(1) Pengusaha atau kuasanya mengajukan permohonan penyelesaian kewajiban pabean kepada Direktur 
        Jenderal u.p. Direktur Teknis Kepabeanan sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I 
        Peraturan Direktur Jenderal ini.
(2)        Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
            a.      Fotokopi identitas pemilik (KTP/Paspor);
            b.      Fotokopi NPWP;
            c.      Fotokopi sertifikat/brosur (apabila ada);
            d.      Laporan Saldo Akhir Persediaan jam tangan dan/atau perhiasan eks impor per 30 
                April 2007 dan per tanggal permohonan sesuai dengan format yang ditetapkan dalam 
                Lampiran II;
            e.          Daftar barang yang meliputi jumlah, jenis, merek, dan spesifikasi barang beserta 
                harganya dan/atau bukti-bukti pembelian sesuai dengan format yang ditetapkan 
                dalam Lampiran III;
            f.      Surat kuasa, apabila pengurusannya dikuasakan kepada pihak lain.
(3)        Untuk menguji kebenaran laporan saldo akhir persediaan persediaan sebagaimana dimaksud pada 
        ayat (2) huruf d, Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan pemeriksaan persediaan barang yang 
        terdapat di toko, outlet, tempat/gudang penyimpanan, atau tempat lain semacam itu.
(4)        Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat indikasi ketidakbenaran 
        pemberitahuan laporan saldo akhir persediaan, dapat dilakukan audit oleh Direktorat Jenderal.


                        Pasal 4

(1)        Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diproses sepanjang telah diterima pada 
        tanggal 1 Juli 2007 sampai dengan 31 Agustus 2007.
(2)        Terhadap jam tangan dan perhiasan yang tidak diajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam 
        Pasal 3 ayat (1) sampai dengan tanggal 31 Agustus 2007 dilakukan penindakan sesuai peraturan 
        perundang-undangan yang berlaku.


                        Pasal 5

(1)        Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diterbitkan Keputusan Direktur 
        Jenderal tentang pemberian izin penyelesaian kewajiban pabean yang ditandatangani oleh Direktur 
        Teknis Kepabeanan atas nama Direktur Jenderal sesuai contoh sebagaimana ditetapkan dalam 
        Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal ini.
(2)        Dalam Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penetapan 
        klasifikasi, pembebanan, dan nilai pabean sesuai ketentuan yang berlaku pada saat penetapan.
(3)        Untuk kepentingan Nilai Dasar Penghitungan Bea Masuk, Nilai Tukar mata uang yang digunakan 
        adalah Nilai Tukar Mata Uang pada saat penetapan Nilai Pabean.


                        Pasal 6

Pengusaha atau kuasanya mengajukan Pemberitahuan Impor Barang Tertentu(PIBT) secara manual disertai 
bukti pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) 
yang ditunjuk, yaitu KPBC Medan, KPBC Teluk Bayur, KPBC Palembang, KPBC Bandung, KPBC Soekarno Hatta,
KPBC Tanjung Emas, KPBC Surakarta, KPBC Juanda, KPBC Balikpapan, KPBC Ngurah Rai, KPBC Manado, 
atau KPBC Makassar.


                        Pasal 7

(1)        Pelunasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor dilakukan melalui bank devisa persepsi/pos 
        persepsi.
(2)        Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung 
    sejak tanggal Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
(3)        Apabila sampai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
    bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang belum dilunasi, dikenakan bunga sebesar 
    2% (dua persen) dari bea masuk dan pajak dalam rangka impor setiap bulan, bagian bulan dihitung 
    satu bulan, dengan pelunasan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2007.
(4) Terhadap jam tangan dan perhiasan yang tidak dilunasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 
        dilakukan penindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    

                        Pasal 8

Tatacara penyelesaian kewajiban pabean atas jam tangan dan perhiasan adalah sebagaimana ditetapkan 
dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal ini.

            
                        Pasal 9

(1)        Kepala KPBC tempat penyelesaian kewajiban pabean melaporkan realisasi penyelesaian kewajiban 
        pabean kepada Direktur Teknis Kepabeanan setiap bulan.
(2)        Direktur Teknis Kepabeanan melaporkan realisasi penyelesaian kewajiban pabean kepada Direktur 
        Jenderal.


                        Pasal 10

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.





Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Juni 2007
Direktur Jenderal Bea Dan Cukai,

ttd,

Anwar Suprijadi
NIP 120050332
</code>