KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA\\
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SALINAN\\
\\
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK\\
NOMOR PER-175/PJ/2015

TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN FORMULIR PERPAJAKAN DAN FAKTUR PAJAK LAMA\\
        OLEH WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BATAM\\
 

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,


Menimbang

:

bahwa untuk memberikan waktu yang cukup dan untuk menghindari kesulitan yang timbul sehubungan dengan dipindahkannya Wajib Pajak tertentu ke Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penggunaan Formulir Perpajakan dan Faktur Pajak Lama oleh Wajib Pajak yang Terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam;

Mengingat

:

1.

Undang-undang Nomor [[view.php?id=45c48cce2e2d7fbdea1afc51c7c6ad26|**6 TAHUN 1983**]] tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor [[view.php?id=c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b|**16 TAHUN 2000**]] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

 

 

2.

Undang-Undang Nomor [[view.php?id=d3d9446802a44259755d38e6d163e820|**7 TAHUN 1983**]] tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4893);

 

 

3.

Undang-undang Nomor [[view.php?id=6512bd43d9caa6e02c990b0a82652dca|**8 TAHUN 1983**]] tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor [[view.php?id=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3|**18 TAHUN 2000**]] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);

 

 

4.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=a4f23670e1833f3fdb077ca70bbd5d66|**534/KMK.04/2000**]] tentang Bentuk dan isi Surat Pemberitahuan serta Keterangan dan atau Dokumen yang Harus Dilampirkan;

 

 

5.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=ad972f10e0800b49d76fed33a21f6698|**58/KMK.03/2002**]] tentang Perubahan dan Pemberian Kode Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=657e31ff3231b847d7604f6647a2dfc9|**413/KMK.03/2005**]];

 

 

6.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=e56eea9a45b153de634b23780365f976|**579/KMK.01/2005**]] tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Bagian Tengah dan Kantor Pelayanan Pajak Madya di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Bagian Tengah;

 

 

7.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=8a146f1a3da4700cbf03cdc55e2daae6|**KEP-108/PJ.1/1996**]] tentang Bentuk Formulir Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-601/PJ/2001;

 

 

8.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=fb2fcd534b0ff3bbed73cc51df620323|**KEP-169/PJ./2001**]] tentang Bentuk Surat Setoran Pajak;

 

 

9.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=6f3e29a35278d71c7f65495871231324|**KEP-237/PJ./2002**]] tentang Tata Cara Penggunaan Faktur Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang Mengalami Perubahan Nomor Pokok Wajib Pajak karena Reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak;

 

 

10.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-174/PJ/2005 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam;

 

 

 

 

\\
MEMUTUSKAN:\\
 

Menetapkan

:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN FORMULIR PERPAJAKAN DAN FAKTUR PAJAK LAMA OLEH WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BATAM.

 

Pasal 1

 

 

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

 

 

1.

Wajib Pajak adalah Wajib Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-174/PJ/2005 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Tertentu pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Batam.

 

 

2.

Pengusaha Kena Pajak adalah Wajib Pajak yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Batam.

 

 

3.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Lama adalah NPWP yang terakhir digunakan oleh Wajib Pajak sebelum terdaftar pada KPP Madya Batam.

 

 

4.

NPWP Baru adalah NPWP yang diberikan pada saat Wajib Pajak terdaftar pada KPP Madya Batam.

 

 

5.

Formulir Perpajakan Lama adalah formulir perpajakan selain Faktur Pajak yang :

 

 

 

a.

telah dicetak dengan menggunakan NPWP Lama dan belum digunakan pada saat Wajib Pajak terdaftar pada KPP Madya Batam; atau

 

 

 

b.

diterbitkan dengan menggunakan sistem penomoran NPWP otomatis yang belum dilakukan  perubahan program oleh Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Madya Batam.

 

 

6.

Faktur Pajak Lama adalah :

 

 

 

a.

Faktur Pajak yang telah dicetak dan belum digunakan pada saat Wajib Pajak terdaftar pada KPP Madya Batam; atau

 

 

 

b.

Faktur Pajak yang diterbitkan dengan menggunakan sistem penomoran otomatis yang belum dilakukan perubahan program oleh Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Madya Batam;

 

 

7.

Kode Seri Faktur Pajak adalah kode yang tertera pada Faktur Pajak yang meliputi 5 (lima) digit kode huruf, 3 (tiga) digit kode KPP dan 7 (tujuh) digit nomor seri.

 

Pasal 2

 

 

(1)

Wajib Pajak masih dapat menggunakan Formulir Perpajakan Lama setelah diberlakukannya Surat Keterangan Terdaftar sampai habis dan paling lambat tanggal 30 Juni 2006.

 

 

(2)

Penggunaan Formulir Perpajakan Lama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mengganti Kode KPP pada NPWP yang tertera dalam Formulir Perpajakan Lama.

 

 

(3)

Penggantian Kode KPP pada NPWP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan mencoret Kode KPP tempat Wajib Pajak terdaftar sebelumnya dan menggantikan dengan kode KPP Madya Batam di bawahnya sedemikian rupa sehingga Kode KPP tempat Wajib Pajak terdaftar sebelumnya masih tetap dapat terbaca.

 

 

 

 

Pasal 3

 

 

(1)

Pengusaha Kena Pajak masih dapat menggunakan Faktur Pajak Lama sampai habis dan paling lambat tanggal 30 Juni 2006.

 

 

(2)

menambahkan kode KPP Madya Batam di atas atau di bawah kolom NPWP dan kode seri Faktur Pajak, dengan cara diketik sedemikian rupa tanpa coretan atau koreksi apapun yang dapat mengakibatkan Faktur Pajak menjadi cacat.

 

 

(3)

Dalam hal Pengusaha Kena Pajak belum dilakukan pemusatan tempat terutang PPN maka penggunaan Faktur Pajak Lama dilakukan dengam menambahkan kode KPP Madya Batam pada kolom NPWP dan kode seri Faktur Pajak, dan mengubah nomor seri Faktur Pajak pada kode seri Faktur Pajak mulai dari 0000001 dengan cara diketik sedemikian rupa tanpa coretan atau koreksi apapun yang dapat mengakibatkan Faktur Pajak menjadi cacat.

 

 

(4)

Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melaporkan secara tertulis Kode Seri Faktur Pajak Lama yang belum digunakan kepada KPP Madya Batam, paling lambat tanggal 20 Februari 2006.

 

 

 

 

Pasal 4

 

 

(1)

Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan saat mulai digunakannya Nomor Seri Faktur Pajak baru kepada KPP Madya Batam sebelum menerbitkan Faktur Pajak baru.

 

 

(2)

Nomor Seri Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), untuk penerbitan yang pertama dimulai dengan nomor 0000001.

 

 

(3)

Pada saat Nomor Seri Faktur Pajak baru mulai digunakan, Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan Nomor Seri Faktur Pajak lama yang sudah tidak digunakan kepada KPP Madya Batam paling lambat  tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak terakhir digunakannya Nomor Seri Faktur Pajak lama.\\
 

 

Pasal 5

 

 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.\\
 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

 

 

\\
 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta\\
pada tanggal 30 Desember 2005\\
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,\\
\\
                 ttd.\\
\\
HADI POERNOMO\\
NIP 060027375

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR