KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
|{{/tkb/admin/user_images/images/LOGO-djp.png}}|  **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA\\ DIREKTORAT JENDERAL PAJAK\\ \\ GEDUNG UTAMA LANTAI 9 JALAN JEND GATOT SUBROTO NO. 40-42, JAKARTA 12190, KOTAK POS 124\\ TELEPON (021) 5250208, 5251609; FAKSIMILE (021) 5736088; SITUS __www.pajak.go.id__\\ LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;\\ EMAIL pengaduan@pajak.go.id**  |


----

PENGUMUMAN\\
NOMOR: PENG-3/PJ.02/2014\\
\\
TENTANG\\
SYARAT DAN KETENTUAN PEMBERIAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK\\
 

       Dalam rangka memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan menggunakan layanan perpajakan secara elektronik, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.

Direktorat Jenderal Pajak akan memberikan sertifikat elektronik kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang akan digunakan untuk memperoleh layanan perpajakan secara elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

2.

Layanan perpajakan secara elektronik tersebut berupa:

 

a.

layanan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak melalui laman (//website//) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak; dan

 

b.

penggunaan aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk pembuatan Faktur Pajak berbentuk elektronik.

3.

Pengajuan permintaan sertifikat elektronik dapat dilakukan oleh PKP mulai 1 Januari 2015 melalui KPP tempat PKP dikukuhkan.

4.

Sertifikat elektronik diberikan kepada PKP setelah PKP mengajukan permintaan dan menyetujui syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

5.

Syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 adalah:

 

a.

Surat Permintaan Sertifikat Elektronik dan Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik ditandatangani dan disampaikan oleh pengurus PKP yang bersangkutan secara langsung ke KPP tempat PKP dikukuhkan dan tidak diperkenankan untuk dikuasakan ke pihak lain.

 

b.

Pengurus sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah:

 

 

1)

orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang KUP; dan

 

 

2)

namanya tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak terakhir yang jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo pada saat pengajuan surat permintaan sertifikat elektronik.

 

c.

SPT Tahunan PPh Badan sebagaimana dimaksud pada huruf b.2) harus sudah disampaikan ke KPP dengan dibuktikan asli SPT Tahunan PPh Badan beserta bukti penerimaan surat/tanda terima pelaporan SPT.

 

d.

Dalam hal pengurus namanya tidak tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan sebagaimana dimaksud pada huruf b.2), maka pengurus tersebut harus menunjukkan asli dan menyerahkan //fotocopy//:

 

 

1)

surat pengangkatan pengurus yang bersangkutan; dan

 

 

2)

akta pendirian perusahaan atau asli penunjukan sebagai BUT///permanent establishment// dari perusahaan induk di luar negeri.

 

e.

Pengurus harus menunjukkan asli dan menyerahkan //fotocopy// kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

 

f.

Dalam hal pengurus merupakan Warga Negara Asing, pengurus harus menunjukkan asli dan menyerahkan //fotocopy// paspor, Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).

 

g.

Pengurus harus menyampaikan //softcopy// pas foto terbaru yang disimpan dalam //compact disc// (CD) atau media lain sebagai kelengkapan surat permintaan sertifikat elektronik (file foto diberi nama: NPWP PKP-nama pengurus-nomor kartu identitas pengurus).

6.

Dalam hal PKP adalah PKP cabang atau PKP yang berbentuk kerja sama operasi, sehingga tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan, maka:

 

a.

Untuk PKP cabang:

 

 

1)

Pengurus yang menandatangani Surat Permintaan Sertifikat Elektronik dan Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik harus menunjukkan dan menyampaikan //fotocopy// surat penunjukan dari pengurus pusat PKP cabang tersebut.

 

 

2)

Menyampaikan //fotocopy// SPT Tahunan PPh Badan pusatnya tahun pajak terakhir yang jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo pada saat pengajuan surat permintaan sertifikat elektronik.

 

 

3)

SPT Tahunan PPh Badan sebagaimana dimaksud pada angka 2) harus sudah disampaikan ke KPP dengan dibuktikan //fotocopy// bukti penerimaan surat/tanda terima pelaporan SPT.

 

 

4)

Pengurus pusat sebagaimana dimaksud pada angka 1) harus tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan sebagaimana dimaksud pada angka 2).

 

b.

Untuk PKP berbentuk kerjasama operasi:

 

 

1)

Pengurus yang menandatangani Surat Permintaan Sertifikat Elektronik dan Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik harus menunjukkan dan menyampaikan //fotocopy// akta kerja sama operasi tersebut.

 

 

2)

Menyampaikan //fotocopy// SPT Tahunan PPh pemilik bentuk kerja sama operasi tersebut tahun pajak terakhir yang jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo pada saat pengajuan surat permintaan sertifikat elektronik.

 

 

3)

SPT Tahunan PPh sebagaimana dimaksud pada angka 2) harus sudah disampaikan ke KPP dengan dibuktikan //fotocopy// bukti penerimaan surat/tanda terima pelaporan SPT.

7.

Surat Permintaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Pengumuman Direktur Jenderal Pajak ini.

8.

Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a dapat dicetak melalui aplikasi e-Nofa setelah dilakukan perekaman surat Permintaan Sertifikat Elektronik dengan format sebagaimana diatur dalam Lampiran II Pengumuman Direktur Jenderal Pajak ini.

9.

Diminta bantuan kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah DJP, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Kepala Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan, dan Kepala KP2KP, untuk menyebarluaskan pengumuman ini melalui media yang tersedia dan memungkinkan.

 

 

 

 

             Demikian untuk dimaklumi.

 

       Ditetapkan di Jakarta\\
       Pada tanggal 19 Desember 2014\\
a.n. Direktur\\
\\
                    ttd\\
       Irawan\\
       NIP 196708221988031001

Tembusan:\\
1. Direktur Jenderal Pajak;\\
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;\\
3. Direktur Transformasi Proses Bisnis;\\
4. Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi;\\
5. Direktur Teknologi Informasi Perpajakan;\\
6. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat;\\
7. Kepala Kantor Wilayah DJP di seluruh Indonesia;\\
8. Kepala Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia;\\
9. Kepala Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan; dan\\
10. Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan di seluruh Indonesia.