KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
 

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

 

Menimbang :




a.

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.011/2008 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Keramik Tableware, dipandang perlu untuk mengatur lebih lanjut petunjuk pelaksanaannya;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Keramik Tableware.

 

Mengingat :

1.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

2.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

3.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.011/2008 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Keramik Tableware;

4.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37/MDAG/PER/9/2008 tanggal 22 September 2008 tentang Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Terhadap Barang Impor Yang Dikenakan Tindakan Pengamanan (Safeguards).

 

MEMUTUSKAN :

 

Menetapkan :

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KERAMIK TABLEWARE.

 

Pasal 1

Terhadap impor produk keramik tableware dengan pos tarif 6911.10.00.00, 6911.90.00.00 dan 6912.00.00.00 kecuali produk peralatan toilet, dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (safeguard) yang berupa tarif spesifik.

 

Pasal 2

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan terhadap importasi dari semua negara, kecuali terhadap produk keramik tableware yang diproduksi dan diimpor dari negara-negara sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.011/2008.


 

Pasal 3

(1) Terhadap impor produk keramik tableware dari negara-negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, importir wajib menyerahkan dokumen Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin).

(2) Importir yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sebagai importir barang yang dikenakan Tindakan Pengamanan berupa pengenaan bea masuk tambahan safeguards.

 

Pasal 4

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

==========================================================\\
No. Periode Besaran Bea Masuk Tindakan Pengaman\\
==========================================================\\
1. Tahun I Rp. 1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per kg

tanggal 4 Januari 2009\\
s.d. 3 Januari 2010\\
==========================================================\\
2. Tahun II Rp. 1.150,00 (seribu seratus lima puluh rupiah) per kg

tanggal 4 Januari 2010\\
s.d. 3 Januari 2011\\
==========================================================\\
3. Tahun III Rp. 1.100,00 (seribu seratus rupiah) per kg

tanggal 4 Januari 2011\\
s.d. 3 Januari 2012\\
==========================================================

 

Pasal 5

Terhadap impor barang yang dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan disamping diwajibkan membayar Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dengan menggunakan pemberitahuan pabean impor, diwajibkan juga membayar Bea Masuk Tindakan Pengamanan dan tambahan PDRI sehubungan dengan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan dengan menggunakan dokumen dasar pembayaran:

a. Formulir Pemberitahuan Pembayaran Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini, terhadap impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

b. Surat Penetapan berupa surat tagihan, terhadap impor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

 

Pasal 6

(1) Bea Masuk Tindakan Pengamanan dihitung berdasarkan jumlah berat bersih produk keramik tableware sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikalikan tarif per kilogram yang berlaku pada tahun importasi produk tersebut.

(2) Tambahan PDRI sehubungan dengan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan dihitung berdasarkan persentase tarif PDRI dikalikan dengan Bea Masuk Tindakan Pengamanan.

 

Pasal 7

Pembayaran dan penyetoran Bea Masuk Tindakan Pengamanan dan tambahan PDRI sehubungan dengan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan menggunakan SSPCP. Kode mata anggaran penerimaan (MAP) untuk Bea Masuk Tindakan Pengamanan menggunakan kode MAP untuk Bea Masuk dan kode MAP tambahan PDRI sehubungan dengan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan menggunakan kode MAP PDRI.

 

Pasal 8

(1) Importir wajib memberitahukan berat bersih barang impor yang terkena Bea Masuk Tindakan Pengamanan pada pemberitahuan pabean impor. Dalam hal barang yang diimpor terdiri dari barang yang terkena Bea Masuk Tindakan Pengamanan dan barang keramik lain yang tidak terkena Bea Masuk Tindakan Pengamanan, maka berat bersih barang impor yang terkena Bea Masuk Tindakan Pengamanan wajib diberitahukan secara terpisah (tersendiri) dan jelas pada pemberitahuan pabean impor.

(2) Importir yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka atas importasi semua barang keramik tersebut dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan.

 

Pasal 9

Kepala Kantor Pabean membuat laporan bulanan pelaksanaan impor barang yang dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Teknis Kepabeanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan menggunakan format laporan sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini.

 

Pasal 10

Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2009.

 

 

Ditetapkan di : Jakarta\\
Pada tanggal : 27 Januari 2009

Direktur Jenderal,

 

ttd,

 

Anwar Suprijadi\\
NIP 120050332