KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
             KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
                     NOMOR 84/KMK.06/2004

                        TENTANG

            PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 179/KMK.017/2000  
       TENTANG SYARAT, TATA CARA DAN KETENTUAN PELAKSANAAN JAMINAN PEMERINTAH 
                  TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM

                MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a.  bahwa dengan telah dibentuknya Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah sebagai pelaksana pemberian
    jaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran Bank Umum, dipandang perlu mengubah 
    Keputusan Menteri Keuangan Nomor 179/KMK.017/2000  tentang Syarat, Tata Cara dan Ketentuan 
    Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum, dalam Keputusan 
    Menteri Keuangan; 
b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan
    Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 179/KMK.017/2000 
    tentang Syarat, Tata Cara dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban 
    Pembayaran Bank Umum; 

Mengingat :
 
1.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
    1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah 
    diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
    1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 
2.      Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik 
    Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587); 
3.      Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
    Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana 
    telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
    Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357); 
4.      Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan 
    Likuidasi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 52, Tambahan Lembaran 
    Negara Republik Indonesia Nomor 3831); 
5.      Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank 
    Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 29), sebagaimana telah diubah 
    dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
    Nomor 24); 
6.      Keputusan Menteri Keuangan Nomor 179/KMK.017/2000  tentang Syarat, Tata Cara Dan Ketentuan 
    Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum. 

                           MEMUTUSKAN :

Menetapkan : 

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 
179/KMK.017/2000  TENTANG SYARAT, TATA CARA DAN KETENTUAN PELAKSANAAN JAMINAN PEMERINTAH 
TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM 


                        Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 179/KMK.017/2000  tentang Syarat, Tata 
Cara Dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum, diubah 
sebagai berikut :

1.  Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 3, angka 8, dan angka 12 diubah, dan angka 5 dihapus, 
    sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

                        "Pasal 1

    Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :
    1.  Program Penjaminan adalah jaminan yang diberikan oleh Pemerintah berupa pemenuhan 
        kewajiban pembayaran Bank Umum terhadap nasabah penyimpan dan krediturnya 
        sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan 
        Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 
        Presiden Nomor 17 Tahun 2004 dan peraturan pelaksanaannya.
    2.  Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau 
        berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas 
        pembayaran, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 
        Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. 
    3.  Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah, yang selanjutnya disebut UP3, adalah Unit Pelaksana 
        Penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 
        2004. 
    4.  Bank Peserta Program Penjaminan, yang selanjutnya disebut Bank Peserta, adalah Bank 
        Umum termasuk kantor-kantornya yang berkedudukan di luar negeri, yang telah memenuhi 
        persyaratan kepesertaan dalam Program Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam 
        Keputusan Menteri Keuangan ini, namun tidak termasuk Bank Umum yang telah dicabut izin 
        usahanya sebelum tanggal 27 Januari 1998.
    5.  Dihapus.
    6.  Perusahaan adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh perorangan maupun badan 
        secara terus-menerus, mempunyai struktur pembagian tugas dan wewenang, dan memiliki 
        tujuan utama untuk mencari keuntungan.
    7.  Badan adalah subyek hukum perdata maupun publik, baik yang berstatus badan hukum 
        maupun tidak.
    8.  Premi Penjaminan Pemerintah, yang selanjutnya disebut Premi, adalah sejumlah uang yang 
        harus dibayarkan oleh setiap Bank Peserta kepada Pemerintah melalui UP3.
    9.  Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk 
        Simpanan berdasarkan perjanjian antara bank dan nasabah yang bersangkutan.
    10.     Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank berdasarkan 
        perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan 
        dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
    11.     Kreditur adalah pihak terhadap siapa Bank Peserta mempunyai kewajiban sebagaimana 
        diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 13 juncto Pasal 14 Keputusan Menteri Keuangan ini. 
    12.     Tanggal Pendaftaran adalah tanggal dilakukannya pendaftaran pada UP3."

2.      Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf i dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

                        "Pasal 13

    (1)     Jenis kewajiban Bank Peserta yang tidak dijamin berdasarkan Program Penjaminan meliputi :
        a.  Modal pinjaman, sebagaimana diatur oleh Bank Indonesia.
        b.  Pinjaman subordinasi, sebagaimana diatur oleh Bank Indonesia.
        c.  Kewajiban-kewajiban yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan 
            dokumen yang wajar dan lazim untuk transaksi sejenis.
        d.  Kewajiban kepada atau yang berasal dari pihak terkait dengan Bank Peserta.
        e.  Kewajiban-kewajiban yang diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan 
            praktek-praktek perbankan yang sehat atau kewajiban-kewajiban kepada Nasabah 
            Penyimpan/Kreditur yang tidak beritikad baik.
        f.  Giro, tabungan, deposito berjangka, dan deposit on call, surat berharga, sertifikat 
            deposito atau instrumen-instrumen lainnya dengan syarat dan ketentuan yang tidak 
            sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
        g.  Tagihan berdasarkan Program Pemerintah ini yang tidak dilengkapi dengan dokumen 
            secara sah dalam waktu 60 (enampuluh) hari setelah hari terakhir periode Program 
            Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kecuali untuk tagihan Nasabah 
            Penyimpan.
        h.  Transaksi derivatif selain transaksi Currency Swap.
        i.  Dihapus.
    (2)     Pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, yaitu :
        a.  pemegang saham perorangan yang memiliki saham 10% (sepuluh persen) atau lebih 
            dari modal disetor Bank Peserta;
        b.  pemegang saham berbentuk Perusahaan/Badan yang memiliki saham 10% (sepuluh 
            persen) atau lebih dari modal disetor Bank;
        c.  anggota dewan komisaris Bank Peserta;
        d.  anggota direksi Bank Peserta;
        e.  keluarga dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, c, dan d;
        f.  Perorangan yang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih 
            dari modal disetor dan/atau yang mengendalikan operasional, pengawasan atau 
            pengambilan keputusan baik langsung maupun tidak langsung atas Perusahaan -
            Perusahaan/Badan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
        g.  Perusahaan-perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak 
            sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, e, dan huruf f, dengan kepemilikan 
            10% (sepuluh persen) atau lebih dari modal disetor Perusahaan;
        h.  Perusahaan-perusahaan yang didalamnya terdapat pengaruh dalam operasional, 
            pengawasan atau pengambilan keputusan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud
            dalam huruf a, b, c, d, e, dan huruf f, walaupun pihak-pihak tersebut tidak memiliki 
            saham pada Perusahaan tersebut;
        i.  Anak-anak Perusahaan Bank Peserta dengan kepemilikan Bank Peserta lebih dari 
            25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor Perusahaan dan/atau apabila Bank 
            Peserta mempengaruhi Perusahaan tersebut.
    (3)     Yang termasuk keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e, yaitu :
        a.  orang tua kandung/tiri/angkat;
        b.  saudara kandung/tiri/angkat;
        c.  suami/isteri;
        d.  anak kandung/tiri/angkat;  
        e.  suami/isteri dari anak kandung/tiri/angkat;
        f.  kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
        g.  cucu kandung/tiri/angkat;
        h.  saudara kandung/tiri/angkat dari suami/isteri;
        i.  suami/isteri dari saudara kandung/tiri/angkat;
        j.  saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua;
        k.  mertua."

3.      Pasal 17 dihapus.

4.      Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

                        "Pasal 18

    (1)     Pembayaran penjaminan kepada Nasabah Penyimpan/Kreditur Bank Peserta hanya dilakukan
        setelah izin usaha Bank Peserta dicabut oleh Bank Indonesia.
    (2)     Nasabah Penyimpan/Kreditur dapat mengajukan tagihan kepada UP3 melalui Tim 
        Likuidasi/Tim Pengelola Sementara bank yang telah dicabut izin usahanya sebagaimana 
        dimaksud dalam ayat (1).
    (3)     Tim Likuidasi/Tim Pengelola Sementara sesuai dengan kewenangan/penugasannya 
        membantu kelancaran tugas UP3 dengan menyampaikan informasi tertulis kepada UP3 
        mengenai tagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang memuat :
        a.  tagihan tercatat atau tidak tercatat dalam pembukuan bank pada saat bank dicabut 
            izin usahanya; dan
        b.  status tagihan :
            i.  pihak terafiliasi atau tidak terafiliasi; dan
            ii.     terkait atau tidak terkait pinjaman."

5.    Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

                        "Pasal 19

    (1)     Pembayaran tagihan yang dijamin dalam rangka Program Penjaminan hanya dilakukan 
        terhadap kewajiban Bank Peserta yang berasal dari transaksi yang sah dan tercatat dalam 
        pembukuan Bank Peserta pada saat bank dicabut izin usahanya.
    (2)     Untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), UP3 atau pihak yang ditunjuk oleh 
        UP3 melakukan verifikasi terhadap kebenaran, kewajaran, dan keabsahan dari transaksi yang 
        menimbulkan kewajiban bagi Bank Peserta dan dalam hal pihak Kreditur adalah Bank Umum, 
        verifikasi juga dilakukan terhadap Kreditur.
    (3)     Dalam hal Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang tidak termasuk bank 
        yang dicabut izin usahanya oleh Bank Indonesia, verifikasi dilakukan oleh UP3 secara on site 
        berdasarkan persetujuan Bank Umum dimaksud atas dasar persyaratan yang ditetapkan oleh 
        UP3.
    (4)     Dalam hal Nasabah Penyimpan/Kreditur pada saat yang bersamaan mempunyai 
        hutang/kewajiban kepada Bank Peserta, maka pembayaran tagihan dilakukan setelah terlebih 
        dahulu diperhitungkan (set-off) dengan hutang/kewajiban Nasabah Penyimpan/Kreditur 
        kepada Bank Peserta.
    (5)     Pembayaran tagihan yang dijamin dalam rangka Program Penjaminan hanya dapat dilakukan 
        setelah dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3).
    (6)     Pembayaran tagihan yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dilakukan melalui 
        bank pembayar yang ditunjuk oleh UP3.
    (7)     Pembayaran tagihan yang dijamin dalam rangka Program Penjaminan oleh UP3 dilakukan 
        dengan mata uang Rupiah sesuai dengan hasil verifikasi.
    (8)     Dalam hal tagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) berupa valuta asing, maka 
        pembayaran kewajiban Bank Peserta dilakukan dengan menggunakan kurs tengah Bank 
        Indonesia pada tanggal dilakukan pembayaran."


                        Pasal II

1.  Penyebutan Bank Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
    179/KMK.017/2000  tentang Syarat, Tata Cara dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah 
    Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum, berikut petunjuk pelaksanaannya diubah menjadi Unit 
    Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3).
2.  Tagihan Nasabah Penyimpan/Kreditur dari Bank Beku Operasi/Bank Beku Kegiatan Usaha, termasuk 
    tagihan yang dalam proses penyelesaian BPPN, disampaikan kepada UP3.
3.  Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2004
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BOEDIONO
</code>