KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
<code>
             KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
                    NOMOR 827/KMK.04/1984

                        TENTANG

        PENANGGUHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEROLEHAN 
                  ATAU IMPOR BARANG MODAL TERTENTU

                MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang   :

a.  bahwa dalam sistim Pajak Pertambahan Nilai, pajak yang dibayar atas perolehan atau impor barang 
    modal, menurut ketentuan dapat diminta kembali;
b.  bahwa dalam rangka mengurangi beban administrasi bagi Pengusaha Kena Pajak maupun administrasi 
    pajak, perlu diatur suatu ketentuan khusus mengenai kompensasi kewajiban membayar Pajak 
    Pertambahan Nilai atas perolehan atau impor barang modal dengan hak Pengusaha Kena Pajak untuk 
    meminta pengembalian atas Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar;
c.  bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan suatu peraturan tentang penangguhan pembayaran 
    Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan atau impor barang modal dengan suatu Keputusan Menteri 
    Keuangan.

Mengingat   :

1.  Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
    Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262);
2.  Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 
    50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263);
3.  Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
    Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 
    Nomor 3264);
4.  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 TAHUN 1984 tentang Penangguhan Mulai 
    Berlakunya Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 19, 
    Tambahan Lembaran Negara Nomor 3272);
5.  Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 38 TAHUN 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 55).

                          MEMUTUSKAN :

Menetapkan  :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENANGGUHAN PEMBAYARAN PAJAK 
PERTAMBAHAN NILAI ATAS PEROLEHAN ATAU IMPOR BARANG MODAL TERTENTU.


                        Pasal 1

Yang dimaksud dengan barang modal tertentu dalam keputusan ini ialah mesin-mesin baik dalam keadaan 
terpasang maupun dalam keadaan terlepas sama sekali yang mempunyai hubungan langsung dengan proses 
penghasilan Barang Kena Pajak yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak termasuk suku 
cadang, bahan baku dan bahan pembantu.


                        Pasal 2

Atas perolehan atau impor barang modal tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pengusaha Kena 
Pajak dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak untuk meminta Penangguhan 
pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dari barang modal tersebut.


                        Pasal 3

Direktur Jenderal Pajak setelah meneliti permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mengeluarkan 
keputusan tentang Penangguhan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan atau impor barang 
modal dimaksud.


                        Pasal 4

(1) Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan barang modal 
    atau oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada waktu impor barang modal dimaksud sesuai dengan 
    Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan barang modal harus melampirkan Keputusan penangguhan 
    pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas barang modal serta Faktur Pajak ybs. dalam Surat 
    Pemberitahuan Masa dalam Masa Pajak yang bersangkutan.


                        Pasal 5

Pengusaha Kena Pajak yang namanya tercantum dalam Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
harus melaporkan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang ditangguhkan disertai Faktur Pajak asli dari 
barang modal yang bersangkutan yang dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Masa dalam masa pajak 
dikeluarkan Faktur Pajak oleh Penjual atau dikeluarkan PPUD oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.


                        Pasal 6

Dalam hal perolehan dan impor barang modal yang mendapat keputusan penangguhan pembayaran Pajak 
Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ternyata :
a.  tidak mempunyai hubungan langsung dengan proses menghasilkan Barang Kena Pajak atas Jasa Kena 
    Pajak,
b.  dijual atau dipindah tangankan baik sebagian atau seluruhnya sebelum habisnya masa manfaatnya 
    sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Pajak Penghasilan,
c.  dikreditkan tidak sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), maka jumlah 
    Pajak Pertambahan Nilai yang ditangguhkan ditagih dengan Surat Ketetapan Pajak ditambah dengan 
    sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.


                        Pasal 7

Pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pajak.


                        Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada saat diberlakukannya Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya 
dalam Berita Republik indonesia.




Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 1984
MENTERI KEUANGAN,

ttd

RADIUS PRAWIRO
</code>