KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
{{/tkb/admin/user_images/images/logo%20djp.jpg}}\\

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

----



 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-09/PJ/2018\\
\\
TENTANG

\\

PENUNDAAN PEMBERLAKUAN KETENTUAN PENCANTUMAN IDENTITAS PEMBELI

SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 4A [[view.php?id=b68fa653f3e1836366b72596194b9545|**PER-16/PJ/2014**]] TENTANG TATA

CARA PEMBUATAN DAN PELAPORAN FAKTUR PAJAK BERBENTUK ELEKTRONIK

SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN DIREKTUR

JENDERAL PAJAK NOMOR [[view.php?id=18f3106583e7ef8385617e24447cfdba|**PER-31/PJ/2017**]]


\\
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,\\
 




Menimbang

:

a.

bahwa ketentuan mengenai tata cara pembuatan dan pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=b68fa653f3e1836366b72596194b9545|**PER-16/PJ/2014**]] tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan [[view.php?id=18f3106583e7ef8385617e24447cfdba|**PER-31/PJ/2017**]];

 

 

b.

bahwa mempertimbangkan kesiapan infrastruktur dan memperhatikan kesiapan Pengusaha Kena Pajak perlu dilakukan pengaturan kembali pemberlakuan ketentuan pencantuman identitas pembeli khususnya Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada e-Faktur;


 

 

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Penundaan Pemberlakuan Ketentuan Pencantuman Identitas Pembeli Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 4A [[view.php?id=b68fa653f3e1836366b72596194b9545|**PER-16/PJ/2014**]] Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=18f3106583e7ef8385617e24447cfdba|**PER-31/PJ/2017**]];

Mengingat

:

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=b68fa653f3e1836366b72596194b9545|**PER-16/PJ/2014**]] tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=18f3106583e7ef8385617e24447cfdba|**PER-31/PJ/2017**]].

\\
MEMUTUSKAN:\\
 

Menetapkan

:

PENUNDAAN PEMBERLAKUAN KETENTUAN PENCANTUMAN IDENTITAS PEMBELI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 4A [[view.php?id=b68fa653f3e1836366b72596194b9545|**PER-16/PJ/2014**]] TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PELAPORAN FAKTUR PAJAK BERBENTUK ELEKTRONIK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR [[view.php?id=18f3106583e7ef8385617e24447cfdba|**PER-31/PJ/2017**]].


 

 

\\
Pasal 1

 

 

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=b68fa653f3e1836366b72596194b9545|**PER-16/PJ/2014**]] tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=18f3106583e7ef8385617e24447cfdba|**PER-31/PJ/2017**]] ditunda pelaksanaannya sampai waktu yang akan ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.


 

 

\\
Pasal 2

 

 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 2018.

 

 

 

| |Ditetapkan di Jakarta\\ \\ pada tanggal 29 Maret 2018                      |
| |DIREKTUR JENDERAL PAJAK,\\ \\ \\  \\ \\ ttd.\\ \\ \\  \\ \\ ROBERT PAKPAHAN|
| |//@//liendza_timtkb, 2/04/2018                                             |