KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
{{user_images/images/wpe30845.gif}}

PRESIDEN\\
REPUBLIK INDONESIA


 

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA\\
NOMOR 18 TAHUN 2008

TENTANG

PENGESAHAN //AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES OF THE FRAMEWORK\\
AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN\\
THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLE’S\\
REPUBLIC OF CHINA// (PERSETUJUAN PERDAGANGAN JASA DALAM\\
PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA\\
EKONOMI MENYELURUH ANTARA NEGARA-NEGARA\\
ANGGOTA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA\\
TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA)

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

 

a.

bahwa di Cebu, Filipina, pada tanggal 14 Januari 2007 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Agreement on Trade in Services of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the People’s Republic of China (Persetujuan Perdagangan Jasa dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China), sebagai hasil perundingan antara para wakil Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China;

 

 

b.

bahwa sehubungan dengan itu, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat

:

1.

Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

 

 

2.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

 

 

3.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

 

 

4.

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of South East Asian Nations and the People’s Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50);

 

 

 

 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES OF THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA (PERSETUJUAN PERDAGANGAN JASA DALAM PERSETUJUAN KERANGKA KERJA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI MENYELURUH ANTARA NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN REPUBLIK RAKYAT CHINA).

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 1

 

 

Mengesahkan Agreement on Trade in Services of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People’s Republic of China (Persetujuan Perdagangan Jasa dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya\\
dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

 

 

 

 

 

Pasal 2

 

 

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Persetujuan dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

 

 

 

 

 

Pasal 3

 

 

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

 

 

 

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

 

 

 

 

 

pada tanggal 26 Februari 2008

 

 

 

 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

 

 

 

 

 

 

 

 

Diundangkan di Jakarta

 

 

 

pada tanggal 26 Februari 2008

 

 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

 

 

 

REPUBLIK INDONESIA,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANDI MATTALATTA

 

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 37