KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
|{{/tkb/admin/user_images/images/logo%20djp.jpg}}|  KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA\\ DIREKTORAT JENDERAL PAJAK\\ \\ GEDUNG UTAMA LANTAI 9, JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KAV. 40-42, JAKARTA 12190, KOTAK POS 124\\ TELEPON (021) 5250208, 5251609; FAKSIMILE (021) 5732062 ; SITUS www.pajak.go.id\\ LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200\\ EMAIL: pengaduan@pajak.go.id  |


----


PENGUMUMAN

NOMOR PENG-5/PJ.02/2015

\\
TENTANG\\
 

PENEGASAN ATAS TAMPILAN CETAKAN //e//-FAKTUR\\
 

Sehubungan dengan beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Kantor Pelayanan Pajak dan Pengusaha Kena Pajak terkait dengan tampilan cetakan aplikasi //e//-Faktur, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.

Telah diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, yaitu:

 

a.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=f4a75336b061f291b6c11f5e4d6ebf7d|**KEP-136/PJ/2014**]] tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik;

 

b.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=6863f2f626660f54ec03d557f9b79bd6|**KEP-224/PJ/2014**]] tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik;

 

c.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=83d105393b3a4b74600680deca304e97|**KEP-08/PJ/2015**]] tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik;

 

d.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=bd8dbca5cf9c8fb95b0a7c8949fedf93|**KEP-33/PJ/2015**]] tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik;

 

e.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=cb14acf78723becd7023f4f56027cece|**KEP-62/PJ/2015**]] tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik;

 

f.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=a92e64312f17a6e510bfbfeffcb125eb|**KEP-94/PJ/2015**]] tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik;

 

g.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=931bbcc1be76e466aea6eb35b6717730|**KEP-96/PJ/2015**]] tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik;

 

h.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=17170f265eb26e878850c9177f1d5780|**KEP-123/PJ/2015**]] tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik;

 

i.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=594ca739e3609243a6b6a3dd8d871114|**KEP-124/PJ/2015**]] tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik;

 

j.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=bda085fd5db65533be2d418bd918686d|**KEP-125/PJ/2015**]] tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik;

2.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana tersebut di atas menetapkan beberapa hal, sebagai berikut:

 

a.

Menetapkan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagai Pengusaha Kena Pajak yang wajib membuat Faktur Pajak Elektronik untuk penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;

 

b.

Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut di atas wajib membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3.

Terdapat perbedaan antara tampilan alamat pada aplikasi //e//-Faktur Pengusaha Kena Pajak penerbit Faktur Pajak dengan data alamat yang tertera pada Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan.


 

Contoh:

 

Data tampilan alamat pada aplikasi //e//-Faktur Pajak tidak menyebutkan Nama Kelurahan, Nama Kecamatan atau Kode Pos alamat Pengusaha Kena Pajak penerbit Faktur Pajak, sehingga berbeda dengan data tampilan alamat yang tertera pada Nomor Pokok Wajib Pajak Pengusaha Kena Pajak penerbit Faktur Pajak.

4.

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=b68fa653f3e1836366b72596194b9545|**PER-16/PJ/2014**]] tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik disebutkan bahwa Faktur Pajak berbentuk elektronik, yang selanjutnya disebut //e//-Faktur, adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.


5.

Sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=5ca1b0a18c411c3ebfc35c9dad7da921|**PER-24/PJ/2012**]] sebagaimana telah diubah terakhir dengan [[view.php?id=2684b514e749e42650f0e80d4c5402d9|**PER-17/PJ/2014**]] tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor [[view.php?id=5ca1b0a18c411c3ebfc35c9dad7da921|**PER-24/PJ/2012**]] tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak disebutkan bahwa alamat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dan huruf b harus diisi sesuai dengan alamat yang sebenarnya atau sesungguhnya.


6.

Tampilan alamat Pengusaha Kena Pajak penerbit Faktur Pajak dalam aplikasi //e//-Faktur merupakan hasil cetakan dari aplikasi //e//-Faktur yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.


7.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka sepanjang alamat Pengusaha Kena Pajak penerbit Faktur Pajak yang tercantum pada hasil cetakan //e//-Faktur tersebut merupakan alamat yang sebenarnya atau sesungguhnya maka tampilan alamat pada hasil cetakan //e//-Faktur sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak menyebabkan Faktur Pajak tersebut menjadi Faktur Pajak Tidak Lengkap.


8.

Diminta bantuan kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah DJP, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Kepala Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan, dan Kepala KP2KP, untuk menyebarluaskan pengumuman ini melalui media yang tersedia di Tempat Pelayanan Terpadu dan/atau tempat/media lain yang tersedia dan memungkinkan.

 

Demikian untuk dimaklumi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta\\
pada tanggal 10 Juni 2015

 

 

 

 

 

 

a.n.

Direktur Jenderal Pajak\\
Direktur Peraturan Perpajakan I,

 

 

 

 

 

 

 

\\
ttd\\
\\
Irawan\\
NIP 196708221988031001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tembusan:

 

1.\\
2.\\
3.\\
4. \\
5.\\
6. \\
7.\\
8. \\
9. \\
10.

Direktur Jenderal Pajak;\\
Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;\\
Direktur Transformasi Proses Bisnis;\\
Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi;\\
Direktur Teknologi Informasi Perpajakan;\\
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat;\\
Kepala Kantor Wilayah DJP di seluruh Indonesia;\\
Kepala Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia;\\
Kepala Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan; dan\\
Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan di seluruh Indonesia.

 

 

Kp.: PJ.0232/PJ.0201