KLIPedia

This page is read only. You can view the source, but not change it. Ask your administrator if you think this is wrong.
{{/tkb/admin/user_images/images/image002.jpg}}

MENTERI KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN\\
 

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA\\
NOMOR 370/KMK.03/2003

TENTANG

PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBEBASKAN ATAS IMPOR\\
DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN/ATAU\\
PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang


:

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=9778d5d219c5080b9a6a17bef029331c|**38 TAHUN 2003**]]   tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=67c6a1e7ce56d3d6fa748ab6d9af3fd7|**146 TAHUN 2000**]] tentang   Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan   Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan   Nilai, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Tentang Pelaksanaan   Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor Dan Atau Penyerahan   Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan  Jasa Kena Pajak Tertentu;

Mengingat

:

1.

Undang-undang Nomor [[view.php?id=6512bd43d9caa6e02c990b0a82652dca|**8 TAHUN 1983**]] tentang Pajak Pertambahan Nilai   Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran   Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Nornor 3264) sebagaimana telah beberapa kali  diubah terakhir   dengan Undang-undang Nomor [[view.php?id=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3|**18 TAHUN 2000**]]   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3986);

 

 

2.

Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=f7177163c833dff4b38fc8d2872f1ec6|**143 TAHUN 2000**]] tentang Pelaksanaan   Undang-undang Nomor  [[view.php?id=6512bd43d9caa6e02c990b0a82652dca|**8 TAHUN 1983**]] tentang Pajak Pertambahan Nilai   Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana  telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18  Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia 'Tahun 2000 Nomor   126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264)   sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun   2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 48,   Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4199);

 

 

3.

Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=67c6a1e7ce56d3d6fa748ab6d9af3fd7|**146 TAHUN 2000**]] tentang Impor dan atau   Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena   Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 262, Tambahan   Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4064) sebagaimana telah   diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=9778d5d219c5080b9a6a17bef029331c|**38 TAHUN 2003**]] (Lembaran   Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 79, Tambahan Lembaran   Negara Republik Indonesia Nomor 4302);

 

 

4.

Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;

 

 

5.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=caf1a3dfb505ffed0d024130f58c5cfa|**353/KMK.03/2001**]] tentang Batasan   Buku-buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, dan Buku-buku Pelajaran Agama   Yang Atas Impor Dan Atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan   Pajak Pertambahan Nilai;

 

 

6.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=a666587afda6e89aec274a3657558a27|**524/KMK.03/2001**]] tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana,  Pondok Boro, Asrama Mahasiswa, dan Pelajar Serta Perumahan LainnyaYang Atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan  Nomor [[view.php?id=371bce7dc83817b7893bcdeed13799b5|**248/KMK.03/2002**]];

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELAKSANAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBEBASKAN ATAS IMPOR DAN ATAU   PENYERAHAN   BARANG   KENA   PAJAK   TERTENTU DAN ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU.

Pasal 1

 

 

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

 

 

1.

Barang Kena Pajak Tertentu adalah :

 

 

 

a.

Senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat   angkutan di udara, alat angkutan di darat, kendaraan lapis baja,   kendaraan patroli, dan kendaraan angkutan khusus lainnya, serta suku   cadangnya;

 

 

 

b.

Komponen atau bahan yang belum dibuat di dalam negeri yang   digunakan dalam pembuatan senjata dan amunisi untuk keperluan   Departemen Pertahanan atau Tentara Nasional  Indonesia (TNI) atau   Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);

 

 

 

c.

Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi   Nasional  (PIN);

 

 

 

d.

Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran   agama;

 

 

 

e.

Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal  angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran  atau keselamatan manusia.

 

 

 

f.

Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan   atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau   pemeliharaan;

 

 

 

g.

Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau   pemeliharaan serta prasarana;

 

 

 

h.

Komponen atau bahan yang ////  digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana yang akan digunakan oleh PT (PERSERO) Kereta Api  Indonesia;

 

 

 

i.

Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Departemen   Pertahanan atau TNI untuk penyediaan data batas dan photo udara   wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung   pertahanan Nasional; dan

 

 

 

j.

Rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana,  pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya,  yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar  pertimbangan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah.

 

 

2.

Jasa Kena Pajak Tertentu adalah :

 

 

 

a.

Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional,  Perusahaan penangkapan ikan nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional, atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan  Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional, yang meliputi : 

 

 

 

 

1)

Jasa persewaan kapal;

 

 

 

 

2)

Jasa kepelabuhan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat, dan  jasa labuh; dan

 

 

 

 

3)

Jasa perawatan atau reparasi (docking) kapal.

 

 

 

b.

Jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional  yang meliputi :

 

 

 

 

1)

Jasa persewaan pesawat udara;

 

 

 

 

2)

Jasa perawatan atau reparasi pesawat udara.

 

 

 

c.

Jasa perawatan atau reparasi kereta api yang diterima oleh PT  (PERSERO) Kereta Api Indonesia;

 

 

 

d.

Jasa yang diserahkan oleh Kontraktor untuk pemborongan bangunan  sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf j dan pembangunan  tempat yang semata-mata untuk keperluan ibadah;

 

 

 

e.

Jasa persewaan rumah susun sederhana, rumah sederhana, dan rumah  sangat sederhana; dan

 

 

 

f.

Jasa yang diterima oleh Departemen Pertahanan atau TNI yang  dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data batas photo udara wilayah Negara Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional.

 

 

3.

Alat angkutan di air dan alat angkutan di bawah air sebagaimana dimaksud  dalam angka 1 huruf a termasuk di dalamnya adalah kapal perang.

 

 

4.

Alat angkutan di udara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a  termasuk di dalamnya adalah pesawat tempur.

 

 

5.

Alat angkutan di darat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a  termasuk di dalamnya adalah kendaraan angkutan pasukan TNI atau  POLRI.

 

 

6.

Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Angkutan Laut  Nasional adalah badan hukum Indonesia atau badan usaha Indonesia yang  menyelenggarakan usaha jasa angkutan laut dengan menggunakan kapal  berbendera Indonesia atau kapal asing atas dasar sewa untuk jangka waktu  atau perjalanan tertentu ataupun berdasarkan perjanjian dan telah memiliki  Surat izin Usaha Perusahaan Pelayaran (SIUPP) dari Departemen  Perhubungan.

 

 

7.

Perusahaan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional adalah  badan  hukum  Indonesia  atau  badan  usaha  Indonesia  yang  menyelenggarakan usaha jasa pelayaran angkutan sungai, danau dan  penyeberangan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dan  telah memiliki izin usaha dari Departemen Perhubungan.

 

 

8.

Perusahaan   Angkutan Udara Niaga  Nasional  adalah  badan hukum   Indonesia   yang  menyelenggarakan  usaha  angkutan  udara  untuk umum  dengan memungut  pembayaran dan  telah  memiliki  izin  usaha dari Departemen Perhubungan.

 

 

9.

Pihak lain   yang ////   ditunjuk atau pihak yang ditunjuk adalah badan hukum Indonesia atau badan usaha Indonesia yang memenuhi syarat secara legal   maupun formal untuk melakukan pengadaan Barang Kena Pajak Tertentu   yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana   dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal 2

 

 

(1)

Atas impor Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam   Pasal 1 angka 1 huruf a yang dilakukan oleh Departemen Pertahanan atau   TNI atau POLRI atau Pihak lain yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan   atau TNI atau POLRI dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

 

 

(2)

Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud   dalam Pasal 1 angka 1 huruf a kepada Departemen Pertahanan atau TNI   atau POLRI dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

 

 

(3)

Departemen Pertahanan atau TNI atau POLRI   yang ////   melakukan impor atau  menerima penyerahan Barang Kena Pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), wajib mempunyai Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

 

 

(4)

Pihak lain yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan atau TNI atau POLRI   yang melakukan impor Barang Kena Pajak tertentu sebagaimana dimaksud   dalam ayat  (1), wajib mempunyai Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 3

 

 

(1)

Atas impor Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam   Pasal 1 angka 1 huruf b yang dilakukan oleh PT (PERSERO) PINDAD   dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

 

 

(2)

Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf b kepada PT (PERSERO) PINDAD dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

 

 

(3)

PT   (PERSERO)   PINDAD   yang ////   melakukan impor atau   menerima   penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat   (1) dan ayat  (2), wajib mempunyai Surat Keterangan Bebas Pajak  Pertambahan Nilai yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 4

 

 

(1)

Atas impor atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf c dibebaskan dari pengenaan Pajak   Pertambahan Nilai.

 

 

(2)

Orang atau badan yang melakukan impor atau menerima penyerahan   Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat  (1), wajib  mempunyai Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 5

 

 

(1)

Atas impor atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf d dibebaskan dari pengenaan Pajak  Pertambahan Nilai.

 

 

(2)

Orang atau badan yang melakukan impor atau menerima penyerahan  Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak  diwajibkan mempunyai Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai  yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

 

 

(3)

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah orang atau badan yang melakukan impor atau menerima penyerahan  Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang masih memerlukan pengesahan sebagai buku pelajaran umum atau buku  pelajaran agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan Nomor [[view.php?id=caf1a3dfb505ffed0d024130f58c5cfa|**353/KMK.03/2001**]] tentang  Batasan Buku-buku Pelajaran Umum, Kitab Suci Dan Buku-buku Pelajaran Agama Yang Atas Impor Dan Atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 6

 

 

(1)

Atas impor Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 1 angka 1 huruf e yang dilakukan dan digunakan oleh Perusahaan  Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional atau  Perusahaan Penyelenggara Jasa  Kepelabuhan  Nasional,  atau  Perusahaan Penyelenggara Jasa  Angkutan  Sungai,  Danau  dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

 

 

(2)

Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 1 angka 1 huruf e kepada dan digunakan oleh Perusahaan  Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional  atau  Perusahaan  Penyelenggara Jasa  Kepelabuhan Nasional,  atau  Perusahaan Penyelenggara Jasa  Angkutan  Sungai,  Danau  dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya, dibebaskan  dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

 

 

(3)

Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional <sup></sup> atau Perusahaan Penangkapan ikan  Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional, atau Perusahaan Penyelenggara Jasa  Angkutan  Sungai,  Danau  dan  Penyeberangan  Nasional,  yang melakukan  impor  atau  menerima  penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat  (1) dan ayat (2), wajib mempunyai Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai  yang //// diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

 

 

(4)

Suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau keselamatan manusia  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf e adalah sebagaimana  ditetapkan dalam Daftar Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan  ini.

Pasal 7

 

 

(1)

Atas impor Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 1 angka 1 huruf f yang dilakukan dan digunakan Perusahaan  Angkutan Udara Niaga Nasional dan Barang Kena Pajak tertentu berupa  suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat  udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka I huruf f yang dilakukan oleh pihak  yang //// ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan  atau reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga  Nasional, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

 

 

(2)

Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 1 angka 1 huruf f kepada dan digunakan Perusahaan  Angkutan Udara Niaga Nasional dan Barang Kena Pajak tertentu berupa  suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat  udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf f kepada pihak  yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan atau reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

 

 

(3)

Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional dan pihak yang ditunjuk oleh    Perusahaan   Angkutan   Udara   Niaga   Nasional,   yang melakukan impor atau  menerima penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), wajib mempunyai Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

 

 

(4)

Suku  cadang  dan  peralatan  untuk  perbaikan atau  pemeliharaan  sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf f adalah sebagaimana  ditetapkan dalam Daftar Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan   ini.

Pasal 8

 

 

(1)

Atas impor Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 1 angka 1 huruf g oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia,  dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

 

 

(2)

Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 1 angka 1 huruf g kepada PT (PERSERO) Kereta Api, Indonesia, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

 

 

(3)

PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia, yang melakukan impor atau menerima penyerahan Barang Kena Pajak tertentu sebagaimana dimaksud  dalam ayat (1) dan ayat (2), wajib mempunyai Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

 

 

(4)

Suku cadang dan peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta  prasarana sebagaimana dimaksud dalam angka 1  huruf g adalah  sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Lampiran III Keputusan Menteri  Keuangan ini.

Pasal 9

 

 

(1)

Atas impor Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 1 angka 1 huruf h oleh pihak yang ditunjuk oleh PT (PERSERO)  Kereta Api Indonesia, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

 

 

(2)

Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 1 angka 1 huruf h kepada pihak yang ditunjuk oleh PT  (PERSERO) Kereta Api Indonesia, dibebaskan dari pengenaan Pajak  Pertambahan Nilai.

 

 

(3)

Pihak yang ditunjuk oleh PT (PERSERO) Kereta Api Indonesia, yang melakukan impor atau menerima penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), wajib mempunyai Surat  Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai yang dikeluarkan oleh Direktur  Jenderal Pajak.

Pasal 10

 

 

(1)

Atas impor Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 1 angka 1 huruf i yang dilakukan oleh Departemen Pertahanan atau  TNI atau pihak yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan atau TNI, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

 

 

(2)

Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 1 angka 1 huruf i kepada Departemen Pertahanan atau TNI,  dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

 

 

(3)

Departemen Pertahanan atau TNI, yang melakukan impor atau menerima penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), wajib mempunyai Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai  yang ////  dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

 

 

(4)

Pihak yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan atau TNI  yang //// melakukan impor Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat  (1), wajib mempunyai Surat Keterangan Bebas  Pajak Pertambahan Nilai yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 11

 

 

(1)

Atas penyerahan Barang  Kena Pajak Tertentu  sebagaimana   dimaksud dalam  Pasal 1 angka 1 huruf j dibebaskan dari pengenaan Pajak  Pertambahan Nilai.

 

 

(2)

Orang atau badan yang menerima penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu   sebagaimana dimaksud dalam ayat  (1), tidak diwajibkan mempunyai Surat  Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai yang diterbitkan oleh Direktur  Jenderal Pajak.

Pasal 12

 

 

(1)

Atas penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

 

 

(2)

Orang atau badan yang melakukan atau yang   menerima penyerahan   Jasa Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak   diwajibkan mempunyai Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai   yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 13

 

 

(1)

Permohonan   untuk   memperoleh   Surat  Keterangan Bebas  Pajak  Pertambahan Nilai diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak.

 

 

(2)

Atas permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai,   Direktur Jenderal Pajak memberikan keputusan dalam jangka waktu 5   (lima) hari kerja setelah surat permohonan diterima dengan lengkap.

Pasal 14

 

 

(1)

Departemen Pertahanan atau TNI atau POLRl atau orang atau badan yang mengimpor Barang Kena Pajak Tertentu yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam   Keputusan Menteri Keuangan ini, melakukan sendiri perhitungan Pajak   Pertambahan Nilai yang seharusnya terutang dan mencantumkan jumlah Pajak Pertambahan Nilai tersebut dalam Pemberitahuan Impor Barang.

 

 

(2)

Atas impor Barang Kena Pajak Tertentu yang dibebaskan dari pengenaan   Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Keputusan   Menteri Keuangan ini, tidak diperlukan Surat Setoran Pajak.

 

 

(3)

Departemen Pertahanan atau TNI atau POLRI atau orang atau badan yang mengimpor Barang Kena Pajak Tertentu yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam   Keputusan Menteri Keuangan ini harus menyerahkan Surat Keterangan   Bebas Pajak Pertambahan Nilai beserta Pemberitahuan Impor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Bea dan  Cukai.

 

 

(4)

Direktur   Jenderal   Bea   dan   Cukai setelah  menerima dokumen sebagaimana dimaksud  dalam ayat (3), membubuhkan cap "PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR [[view.php?id=67c6a1e7ce56d3d6fa748ab6d9af3fd7|**146 TAHUN 2000**]] SEBAGAIMANA  TELAH DIUBAH  DENGAN  PP  NOMOR 38 TAHUN  2003"  serta mencantumkan Nomor dan Tanggal Surat Keterangan Bebas Pajak  Pertambahan Nilai pada setiap lembar Pemberitahuan Impor Barang  pada saat penyelesaian dokumen impor.

Pasal 15

 

 

(1)

Pengusaha yang menyerahkan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Jasa  Kena Pajak Tertentu yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan  Nilai sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan ini,  wajib melaporkan usahanya kepada Direktur Jenderal Pajak untuk  dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan ketentuan  perpajakan yang berlaku.

 

 

(2)

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak  Tertentu dan atau Jasa Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari  pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam  Keputusan Menteri Keuangan  ini, wajib menerbitkan Faktur Pajak dan membubuhkan cap"PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 146  TAHUN  2000  SEBAGAIMANA  TELAH  DIUBAH DENGAN  PP  NOMOR   [[view.php?id=9778d5d219c5080b9a6a17bef029331c|**38 TAHUN 2003**]]".

 

 

(3)

Pembubuhan cap pada Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)  dilakukan  setelah menerima Surat Keterangan Bebas  Pajak  Pertambahan Nilai kecuali untuk penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu  yang tidak diwajibkan mempunyai Surat Keterangan Bebas Pajak  Pertambahan Nilai dan penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana  dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal 16

 

 

(1)

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang pada saat impor atau pada saat  perolehan Barang Kena Pajak Tertentu harus disetor ke kas negara apabila  dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak impor dan atau perolehan  Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka  1 huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h ternyata digunakan tidak sesuai  dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain, baik  sebagian atau seluruhnya.

 

 

(2)

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam  ayat (1) harus disetorkan ke kas negara dalam jangka waktu 1 (satu) bulan  sejak Barang Kena Pajak tersebut dijual, dipindahtangankan atau  digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula.

 

 

(3)

Kepada Pengusaha Kena Pajak yang ////  tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat  (2), Direktur Jenderal Pajak dapat  menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebesar Pajak  Pertambahan Nilai yang ////  terutang ditambah sanksi administrasi berupa  bunga 2 % (dua persen) sebulan untuk selama-lamanya 24 (dua puluh  empat) bulan, dihitung mulai saat habisnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan  Pajak Kurang Bayar.

 

 

(4)

Pajak Pertambahan Nilai   yang ////   disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat   (1) dan ayat (3) tidak dapat dikreditkan.

Pasal 17

 

 

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berlaku juga bagi :

 

 

a.

Barang Kena Pajak berupa barang modal, kapal, pesawat terbang dan  kereta api, yang atas impor atau perolehannya memperoleh fasilitas Pajak  Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud  dalam Keputusan Presiden Nomor [[view.php?id=9ae0a504e3af13e2e6b3ff478a8f637b|**18 TAHUN 1986**]] tentang Pajak  Pertambahan Nilai Yang Terutang Atas Impor Dan Penyerahan Barang  Kena Pajak Dan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Ditanggung oleh  Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan  Keputusan Presiden Nomor [[view.php?id=ec8ce6abb3e952a85b8551ba726a1227|**204 TAHUN 1998**]], yang //// diberikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2000.

 

 

b.

Barang Kena Pajak Tertentu berupa kapal, pesawat terbang dan kereta  api  yang //// atas impor atau perolehannya memperoleh fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan  Pemerintah Nomor [[view.php?id=67c6a1e7ce56d3d6fa748ab6d9af3fd7|**146 TAHUN 2000**]] tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak  Tertentu yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, yang diberikan sejak tanggal 1 Januari 2001 sampai dengan tanggal 14 Juli  2003.

Pasal 18

 

 

(1)

Pajak Masukan atas impor dan atau atas perolehan Barang Kena Pajak  dan atau Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk menghasilkan Barang Kena Pajak Tertentu dan atas Jasa Kena Pajak Tertentu yang dibebaskan  dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam  Keputusan Menteri Keuangan ini, tidak dapat dikreditkan.

 

 

(2)

Pajak Masukan yang tercantum dalam Pemberitahuan Impor Barang atau  dalam Faktur Pajak yang Pajak Pertambahan Nilainya dibebaskan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, tidak  dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan impor  atau yang menerima penyerahan.

Pasal 19

 

 

(1)

Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut atas impor atau penyerahan  Barang Kena Pajak Tertentu atau penyerahan jasa Kena Pajak Tertentu  yang dilakukan pada atau setelah tanggal 14 Juli 2003 sampai dengan  sebelum Keputusan Menteri Keuangan ini ditetapkan, harus disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

 

(2)

Terhadap Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut atas impor atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dimintakan pengembalian oleh importir atau pihak yang  menerima penyerahan sepanjang :

 

 

 

a.

Barang Kena Pajak Tertentu yang diimpor atau diterima merupakan Barang Kena Pajak Tertentu yang dibebaskan dari pengenaan Pajak  Pertambahan Nilai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38  Tahun 2003, selain Barang Kena Pajak Tertentu yang sebelumnya telah  ditetapkan untuk dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=67c6a1e7ce56d3d6fa748ab6d9af3fd7|**146 TAHUN 2000**]];

 

 

 

b.

Sudah mengajukan permohonan pembebasan dari pengenaan Pajak  Pertambahan Nilai sebelum impor atau penyerahan Barang Kena  Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf a; serta

 

 

 

c.

Pajak Pertambahan Nilai tersebut belum dikreditkan atau dibiayakan.

 

 

(3)

Terhadap Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut atas penyerahan  Jasa Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dimintakan pengembalian oleh pihak yang menerima penyerahan Jasa  Kena  Tertentu, sepanjang : 

 

 

 

a.

Jasa Kena Pajak Tertentu yang diterima merupakan Jasa Kena Pajak  Tertentu yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai  berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=9778d5d219c5080b9a6a17bef029331c|**38 TAHUN 2003**]], selain Jasa  Kena Pajak Tertentu yang sebelumnya telah ditetapkan untuk  dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan  Peraturan Pemerintah Nomor [[view.php?id=67c6a1e7ce56d3d6fa748ab6d9af3fd7|**146 TAHUN 2000**]]; dan

 

 

 

b.

Pajak Pertambahan Nilai tersebut belum dikreditkan atau dibiayakan.

Pasal 20

 

 

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri  Keuangan ini diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 21

 

 

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku, Keputusan Menteri  Keuangan Nomor [[view.php?id=fe73f687e5bc5280214e0486b273a5f9|**10/KMK.04/2001**]] tentang Pemberian Dan Penatausahaan  Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan Atas Impor Dan Atau Penyerahan  Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu  sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor  [[view.php?id=142949df56ea8ae0be8b5306971900a4|**63/KMK.03/2002**]] dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

 

 

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan  mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 14 Juli 2003.

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan  Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik  Indonesia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta

 

 

 

 

 

 

 

pada tanggal 21 Agustus 2003

 

 

 

 

 

 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

 

ttd,

 

BOEDIONO